Pramuniaga terlihat menurunkan stok laptop di salah satu gerai laptop di pusat perbelanjaan Mall Ambassador di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/5/2024). Penguatan nilai tukar dollar AS terhadap rupiah berdampak pada tingginya harga jual laptop, sehingga penjualan lesu. (Yoga)

Pemerintah meminta aktivitas tambak udang di Kepulauan Karimunjawa, Jepara, Jateng, dihentikan karena berdampak buruk pada lingkungan. Sejumlah tambak pun berhenti beroperasi. Upaya pemulihan lingkungan yang terdampak disiapkan. Salah satu petambak yang memutuskan menghentikan tambaknya adalah Faisol (33), warga Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara. Enam petak tambak milik Faisol dengan luas 8.000 meter persegi berhenti beroperasi sejak Februari 2024. Sebelumnya, pada November 2023, Faisol didatangi sejumlah petugas gabungan dari berbagai instansi pemerintah yang menjelaskan bahwa pengambilan air laut yang dilakukan Faisol untuk menunjang usaha tambak udangnya melanggar aturan karena air laut itu diambil dari wilayah perairan Taman Nasional (TN) Karimunjawa.

Padahal, UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang kegiatan yang tidak sesuai fungsi zona pemanfaatan dan zona lain di taman nasional. Selain memberi teguran, petugas juga memotong pipa inlet atau saluran air masuk dari laut di tambak Faisol. ”Tambak saya masih bisa beroperasi sampai panen terakhir di Februari 2024. Setelah itu, saya tidak berani beroperasi,” kata Faisol di Karimunjawa, Selasa (16/4). Faisol berharap bisa melanjutkan usahanya sampai balik modal. Namun, ia takut karena telah menandatangani surat pernyataan bermeterai yang berisi pengakuan dirinya bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

”Sejak membangun tambak pada 2021 dan tebar benih awal 2023, saya baru tiga kali panen dengan keuntungan bersih Rp 50 juta. Padahal, modal usaha ini Rp 1,5 miliar,” kata Faisol. Petambak lain, Sugeng Prayogo (27), juga bersedia menutup lima kolam tambaknya di Desa Karimunjawa pada Maret 2024. Sama dengan Faisol, Sugeng mengaku telah menandatangani surat pernyataan bermeterai pada November 2023. Sejak tidak lagi beroperasi, tambak milik Sugeng terbengkalai. Suroto (43) petambak asal Desa Kemujan, memilih tetap mengoperasikan tambaknya. Padahal dia telah menandatangani surat pernyataan yang sama dengan Faisol dan Sugeng. ”Saya bukan menantang petugas, tetapi prinsip saya satu, saya bekerja menafkahi keluarga. Kalau (tambak saya) ditutup, saya minta ada solusi untuk kehidupan saya ke depan,” katanya.

Pada Oktober-November 2023, petugas gabungan sejumlah instansi pemerintah menggelar operasi penertiban tambak udang di Karimunjawa. Selain meminta penghentian operasionalisasi tambak udang, aparat juga menetapkan empat petambak menjadi tersangka terkait pencemaran limbah tambak udang di Taman Nasional Karimunjawa. Penetapan tersangka dilakukan Penyidik Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Informasi soal penetapan empat tersangka itu disampaikan Maret lalu. Sejumlah warga Karimunjawa berharap seluruh tambak di wilayah tersebut segera di tutup. karena limbah dari tambak udang dianggap merugikan masyarakat, terutama yang mengais rezeki di laut. (Yoga)

Penjarahan sawit milik perusahaan di Kalteng kembali terjadi. Dua perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat dan satu perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi sasaran aksi massa tersebut. Polisi menangkap 16 orang terkait aksi tersebut. Mereka yang ditangkap merupakan warga Kotawaringin Barat yang diduga dan dinilai aparat mencuri sawit di perkebunan. Mereka dinilai mencuri sawit di dua perusahaan yang berada di dua lokasi, yakni di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Arut Utara. Kapolres Kabupaten Kotawaringin Barat AKBP Yusfandi Usman menjelaskan, pihaknya masih memeriksa secara intensif 16 orang yang ditangkap itu. Meski demikian, polisi telah menetapkan 16 orang itu sebagai tersangka.

Yusfandi mengungkapkan, pihaknya menangkap para tersangka pada akhir April 2024 dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya tandan sawit dengan berat 8 ton yang diduga dipanen langsung oleh para tersangka di lokasi dua perusahaan perkebunan. ”Dari hasil pemeriksaan sementara, mereka beraksi sejak Februari hingga April lalu,” ujar Yusfandi di Pangkalan Bun, Rabu (1/5). Yusfandi menambahkan, pihaknya juga meminta keterangan kepada pemilik peron atau tempat penjual sawit untuk mencari tahu penadah sawit-sawit curian tersebut. Untuk keamanan, pihaknya juga meminta bantuan personel dari Brimob Polda Kalteng.

Menurut Direktur Save Our Borneo (SOB) Muhammad Habibi, selama ini gerakan panen massal warga selalu dinilai sebagai bentuk pencurian semata. Padahal, ada banyak faktor yang memengaruhi tindakan tersebut. Salah satu yang paling utama adalah tuntutan kebun plasma dan persoalan kesejahteraan yang tidak pernah terjawab. Kasus serupa, dalam catatan Kompas, juga terjadi di Kabupaten Seruyan, Kalteng, di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, yang berujung bentrokan antara polisi dan masyarakat serta menewaskan salah satu warga Bangkal. Lalu, pada 2023 juga terjadi peristiwa serupa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurut Habibi, dalam kasus seperti itu seharusnya aparat bisa menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Momen itu bisa digunakan untuk memediasi sehingga aparat dan pemerintah tahu persis alasan yang melatarbelakangi panen massal tersebut. (Yoga)

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ mendorong percepatan pengembangan transportasi umum berbasis listrik di wilayah Jabodetabek melalui quick win pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan. Ekosistem transportasi publik ramah lingkungan bisa terwujud jika ada sinergi lintas kementerian dan lintas sektor. Plt Sekretaris BPTJ Hananto Prakoso, Rabu (1/5) mengatakan, BPTJ telah menetapkan quick win pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan berdasarkan hasil analisis sketch planning atau rencana sketsa dari metode yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Melalui quick win, BPTJ tidak hanya mengembangkan rute, tetapi juga feeder atau angkutan penghubung LRT Jabodebek dan Transjabodetabek.

Quick win pengembangarute angkutan umum merupakan salah satu upaya mendukung program penurunan emisi sektor transportasi. Dalam mencapai target net zero emission tahun 2060, Pemerintah Indonesia terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. ”Salah satunya melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik guna menurunkan emisi dan polusi yang ditimbulkan dari sektor transportasi,” ujar Hananto, Rabu (1/5). Quick win pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan sudah dipaparkan dalam acara Sharing Session Akselerasi Pengembangan Ekosistem Angkutan Umum Berbasis Listrik di Wilayah Jabodetabek, Selasa (30/4). Pada acara tersebut, hadir pihak pengembang perumahan, perbankan, dan instansi lintas sektor.

”Potensi market angkutan umum sangat besar dengan adanya lebih dari 75 juta pergerakan di Jabodetabek, sedangkan capaian modal share pada tahun 2023 baru 20 % dari 60 % total pergerakan di Jabodetabek,” ujar Hananto. Menurut Plt BPTJ Suharto, ”Awal tahun 2024, BPTJ bekerja sama dengan operator dan pengembang telah membuka rute bus perkotaan menggunakan bus listrik dari PIK 2 ke Sedayu City, Kelapa Gading. Upaya ini langkah awal yang baik mewujudkan ekosistem angkutan umum berbasis listrik di Jabodetabek,” kata Suharto. Keterlibatan lintas sektor atau semua pemangku kepentingan, kata Suharto, dinilai penting karena pergerakan manusia di wilayah aglomerasi sangat tinggi. Jika pengembangan layanan transportasi publik kurang, banyak dampak turunan yang harus ditanggung, seperti kemacetan, polusi, pemborosan BBM, dan kesehatan. (Yoga)

Dalam sebulan terakhir, 22 nelayan asal Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan, Kepri, ditangkap aparat Malaysia di perairan perbatasan kedua negara. Pemprov Kepri meminta nelayan tradisional yang melaut di perairan sengketa tidak dikriminalkan. Menurut Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepri Doli Boniara, Pemprov Kepri amat prihatin dengan peristiwa yang menimpa para nelayan di perbatasan. Usulan dari daerah terkait masalah itu telah diserahkan kepada Badan Pengelola Perbatasan Nasional. ”Salah satu pokok pikiran yang kami sampaikan adalah nelayan tidak boleh diperlakukan seperti seorang kriminal. Mereka hanya menangkap ikan sampai perbatasan demi menyambung hidup,” kata Doli, Rabu (1/5). Sebelumnya beredar video di media sosial yang memperlhatkan delapan warga Natuna dirantai aparat Malaysia.

Para nelayan tersebut dituding melanggar perbatasan karena menangkap ikan di perairan perbatasan Natuna dan Serawak, Malaysia, pada 16 April 2024. Ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendri mengatakan, delapan nelayan itu ditangkap di koordinat sekitar 4 Lintang Utara dan 110 Bujur Timur. Lokasi tersebut adalah wilayah “abu-abu” karena ada tumpang tindih klaim zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Malaysia. Konjen RI di Kuching, Malaysia, mencatat, sepanjang 2024 terdata 14 nelayan Natuna ditangkap penjaga pantai atau Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Serawak. Selain peristiwa 16 April, APMM juga menangkap dua nelayan pada 9 Februari dan empat orang pada 9 Maret. Para nelayan yang ditangkap aparat Malaysia tersebut terancam penjara tiga bulan hingga enam bulan dan denda antara Rp 1 miliar dan Rp 3 miliar.

Selain itu, perahu dan alat tangkap mereka juga bakal disita. Doli menyebutkan, penangkapan nelayan tradisional oleh aparat Malaysia juga rawan terjadi di perairan perbatasan Bintan dan Johor, Malaysia. Kasus terbaru adalah penangkapan 14 nelayan Bintan di perairan Karang Singa yang masih menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia pada 25 April. Menurut Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan Syukur Hariyanto, setiap tahun ada nelayan tradisional yang ditangkap aparat Malaysia di perairan Karang Singa. Hal tersebut membuat sebagian nelayan takut melaut di wilayah utara Pulau Bintan. ”Pendapatan nelayan itu dari kerja harian. Kalau mereka ditahan berbulan-bulan, lalu perahu dan alat tangkapnya disita, siapa yang akan menafkahi keluarganya,” ucap Syukur. (Yoga)

Tiga perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat, NVidia Corp, Apple Inc, Microsoft Corp, telah menyatakan komitmen mereka untuk berinvestasi di Indonesia dengan nilai total sekitar Rp 33,63 triliun. Secara rinci, komitmen investasi NVidia dan Apple masing-masing sekitar Rp3,23 triliun dan Rp 3 triliun, sedangkan Microsoft  mengumumkan rencana investasi  US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 27,4 trilun. Investasi Apple akan digunakan untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial inteligence/AI) dan komputasi awan/pusat data (cloud computation/data center). Ketiganya berminat untuk berinvestasi di tanah Air karena yakin dengan potensi pasar dan ekonomi digital Indonesia yang sangat besar. Dalam kunjungannya ke Indonesia  dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/4/2024), Chairman dan CEO Microsoft Satya Nadella mengumumkan rencana investasi Rp US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 27,4 triliun (dengan kurs Rp 16,162 per dolar AS). (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)  berencana  melaksanakan pembelian kembali (buyback) saham hingga maksimal Rp1,5 triliun, seiring koreksi signifikan  saham emiten bank BUMN tersebut setelah publikasi laporan keuangan kuartal I-2024 pada 25 April 2024. Selama  sepekan terakhir perdagangan, saham perseroan  berkode BBRI ini, telah  terkoreksi 6,79% ke posisi Rp 4.940. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, pihaknya melakukan  buyback untuk  memberikan sinyal bahwa kondisi perusahaan jauh lebih baik dibandingkan persepsi market. Terlebih, perseroan memiliki poisisi keuangan yang solid, dengan nilai kas mencapai Rp 24,92 triliun. Sementara itu Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu RK menyampaikan bahwa fokus manajemen  adalah memastikan perusahaan dapat tumbuh dengan  lebih baik dan sehat dalam jangka panjang. Meskipun dalam perjalanannnya memerlukan koreksi-koreksi kecil jangka pendek. "Bagi long-term shareholders, penyempuranaan dan perbaikan yang kami lakukan saat ini, seharusnya memberikan benefit lebih tinggi," ujar dia. (Yetede)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menekankan tetap menjadi pemegang saham  pengendali (PSP) dari PT bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Perseroan juga terus mengkaji kemungkinan adanya partner strategis BSI ke depan. Sikap kami tetap berkomitmen  menjaga posisi sebagai pemegang saham  terbesar di BSI, sebagai pemegang saham kami juga konsultasi  dengan Kementerian BUMN agar strategi pengembangan BSI tetap inline dengan penguatan peran Bank Mandiri ke depan," ucap Direktur Keuangan dan Strategi BMRI Sigit Prastowo. Sigit mengaku bahwa Bank Mandiri secara rutin melakukan diskusi  dengan seluruh stakeholder untuk memastikan  optimalisasi dari kinerja perusahaan anak termasuk di dalamnya adalah BSI. Hal itu dilakukan sebagai bagian  dari upaya bank berlogo pita emas itu untuk optimalisasi kinerja BSI. Dalam hal ini, Sigit mengatakan pihaknya juga terus  berkonsultasi dengan Kementerian BUMN. "Jika diperlukan, tentu bank Mandiri tetap akan melakukan disclosure sesuai dengan ketenuan yang berlaku," imbuhnya. (Yetede)

Pembatasan kuota Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sebesar 60-70% dan pembatasan pemakaian gas dengan  sistem kuota harian, mengganggu daya saing industri manufaktur. Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, kelancaran produksi industri  keramik nasional terganggu akibat gangguan suplai gas dari Perusahaan gas Negara (PGN). Dia menerangkan, mulai Februari 2024, BUMN tersebut memberlakukan kuota pemakaian gas alias AGIT dengan kisaran 60-70%. Untuk mempertahankan utilisasi  produksi serta komitmen penjualan Industri Keramik kepada pelanggan baik domestik  maupun eksport, mereka sangat terpaksa harus membayar mahal harga gas dengan US$ 15/mmbtu. "Akibatnya daya saing industri sangat terganggu dan kita kalah bersaing di pasar regional maupun internasional," ucap Edy. Kebijakan lain yang merugikan industri adalah PGN pada saat yang bersamaan mengeluarkan pembatasan pemakaian gas dengan sistem Kuota Harian. "Kebijakan tersebut membuat industri kesulitan untuk mengatur rencana produksi bahkan terpaksa harus mulai mengurangi beberapa lini produksi," kata dia. (Yetede)

Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan  Sitaro, Sulawesi Utara, pada Selasa (30/4) pukul 01.30 WITA, menyebabkan tujuh bandara di Sulawesi sempat ditutup sementara. Akibatnya puluhan penerbangan dari dan menuju bandara tersebut dibatalkan. Sekretaris Perusahaan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia  (Airnav Indonesia) Hermana Soegijantoro mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Notice to Airmen (NOTAM) atau informasi penerbangan terkait penutupan sementara tujuh bandara di sekitar wilayah Sulawesi. "AirNav Indonesia telah mengeluarkan NOTAM terkait penutupan sementara tujuh bandara di sekitar wilayah Sulawesi," kata Hermana. Langkah tersebut diambil sehubungan adanya erupsi Gunung Ruang yang sesuai dengan  informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dengan tinggi letusan  teramati kurang lebih 2.000 meter dan menyebar ke arah utara. (Yetede)