Transportasi Berbasis Listrik Diperluas
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ mendorong percepatan pengembangan transportasi umum berbasis listrik di wilayah Jabodetabek melalui quick win pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan. Ekosistem transportasi publik ramah lingkungan bisa terwujud jika ada sinergi lintas kementerian dan lintas sektor. Plt Sekretaris BPTJ Hananto Prakoso, Rabu (1/5) mengatakan, BPTJ telah menetapkan quick win pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan berdasarkan hasil analisis sketch planning atau rencana sketsa dari metode yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Melalui quick win, BPTJ tidak hanya mengembangkan rute, tetapi juga feeder atau angkutan penghubung LRT Jabodebek dan Transjabodetabek.
Quick win pengembangarute angkutan umum merupakan salah satu upaya mendukung program penurunan emisi sektor transportasi. Dalam mencapai target net zero emission tahun 2060, Pemerintah Indonesia terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. ”Salah satunya melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik guna menurunkan emisi dan polusi yang ditimbulkan dari sektor transportasi,” ujar Hananto, Rabu (1/5). Quick win pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan sudah dipaparkan dalam acara Sharing Session Akselerasi Pengembangan Ekosistem Angkutan Umum Berbasis Listrik di Wilayah Jabodetabek, Selasa (30/4). Pada acara tersebut, hadir pihak pengembang perumahan, perbankan, dan instansi lintas sektor.
”Potensi market angkutan umum sangat besar dengan adanya lebih dari 75 juta pergerakan di Jabodetabek, sedangkan capaian modal share pada tahun 2023 baru 20 % dari 60 % total pergerakan di Jabodetabek,” ujar Hananto. Menurut Plt BPTJ Suharto, ”Awal tahun 2024, BPTJ bekerja sama dengan operator dan pengembang telah membuka rute bus perkotaan menggunakan bus listrik dari PIK 2 ke Sedayu City, Kelapa Gading. Upaya ini langkah awal yang baik mewujudkan ekosistem angkutan umum berbasis listrik di Jabodetabek,” kata Suharto. Keterlibatan lintas sektor atau semua pemangku kepentingan, kata Suharto, dinilai penting karena pergerakan manusia di wilayah aglomerasi sangat tinggi. Jika pengembangan layanan transportasi publik kurang, banyak dampak turunan yang harus ditanggung, seperti kemacetan, polusi, pemborosan BBM, dan kesehatan. (Yoga)
Sebulan, 22 Nelayan Natuna Ditangkap
Dalam sebulan terakhir, 22 nelayan asal Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan, Kepri, ditangkap aparat Malaysia di perairan perbatasan kedua negara. Pemprov Kepri meminta nelayan tradisional yang melaut di perairan sengketa tidak dikriminalkan. Menurut Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepri Doli Boniara, Pemprov Kepri amat prihatin dengan peristiwa yang menimpa para nelayan di perbatasan. Usulan dari daerah terkait masalah itu telah diserahkan kepada Badan Pengelola Perbatasan Nasional. ”Salah satu pokok pikiran yang kami sampaikan adalah nelayan tidak boleh diperlakukan seperti seorang kriminal. Mereka hanya menangkap ikan sampai perbatasan demi menyambung hidup,” kata Doli, Rabu (1/5). Sebelumnya beredar video di media sosial yang memperlhatkan delapan warga Natuna dirantai aparat Malaysia.
Para nelayan tersebut dituding melanggar perbatasan karena menangkap ikan di perairan perbatasan Natuna dan Serawak, Malaysia, pada 16 April 2024. Ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendri mengatakan, delapan nelayan itu ditangkap di koordinat sekitar 4 Lintang Utara dan 110 Bujur Timur. Lokasi tersebut adalah wilayah “abu-abu” karena ada tumpang tindih klaim zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Malaysia. Konjen RI di Kuching, Malaysia, mencatat, sepanjang 2024 terdata 14 nelayan Natuna ditangkap penjaga pantai atau Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Serawak. Selain peristiwa 16 April, APMM juga menangkap dua nelayan pada 9 Februari dan empat orang pada 9 Maret. Para nelayan yang ditangkap aparat Malaysia tersebut terancam penjara tiga bulan hingga enam bulan dan denda antara Rp 1 miliar dan Rp 3 miliar.
Selain itu, perahu dan alat tangkap mereka juga bakal disita. Doli menyebutkan, penangkapan nelayan tradisional oleh aparat Malaysia juga rawan terjadi di perairan perbatasan Bintan dan Johor, Malaysia. Kasus terbaru adalah penangkapan 14 nelayan Bintan di perairan Karang Singa yang masih menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia pada 25 April. Menurut Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan Syukur Hariyanto, setiap tahun ada nelayan tradisional yang ditangkap aparat Malaysia di perairan Karang Singa. Hal tersebut membuat sebagian nelayan takut melaut di wilayah utara Pulau Bintan. ”Pendapatan nelayan itu dari kerja harian. Kalau mereka ditahan berbulan-bulan, lalu perahu dan alat tangkapnya disita, siapa yang akan menafkahi keluarganya,” ucap Syukur. (Yoga)
Microsoft, Apple, dan NVdia, Investasi Rp 33,6 Triliun
Tiga perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat, NVidia Corp, Apple Inc, Microsoft Corp, telah menyatakan komitmen mereka untuk berinvestasi di Indonesia dengan nilai total sekitar Rp 33,63 triliun. Secara rinci, komitmen investasi NVidia dan Apple masing-masing sekitar Rp3,23 triliun dan Rp 3 triliun, sedangkan Microsoft mengumumkan rencana investasi US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 27,4 trilun. Investasi Apple akan digunakan untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial inteligence/AI) dan komputasi awan/pusat data (cloud computation/data center). Ketiganya berminat untuk berinvestasi di tanah Air karena yakin dengan potensi pasar dan ekonomi digital Indonesia yang sangat besar. Dalam kunjungannya ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/4/2024), Chairman dan CEO Microsoft Satya Nadella mengumumkan rencana investasi Rp US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 27,4 triliun (dengan kurs Rp 16,162 per dolar AS). (Yetede)
BRI Siap Buyback Saham Rp1,5 Triliun
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berencana melaksanakan pembelian kembali (buyback) saham hingga maksimal Rp1,5 triliun, seiring koreksi signifikan saham emiten bank BUMN tersebut setelah publikasi laporan keuangan kuartal I-2024 pada 25 April 2024. Selama sepekan terakhir perdagangan, saham perseroan berkode BBRI ini, telah terkoreksi 6,79% ke posisi Rp 4.940. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, pihaknya melakukan buyback untuk memberikan sinyal bahwa kondisi perusahaan jauh lebih baik dibandingkan persepsi market. Terlebih, perseroan memiliki poisisi keuangan yang solid, dengan nilai kas mencapai Rp 24,92 triliun. Sementara itu Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu RK menyampaikan bahwa fokus manajemen adalah memastikan perusahaan dapat tumbuh dengan lebih baik dan sehat dalam jangka panjang. Meskipun dalam perjalanannnya memerlukan koreksi-koreksi kecil jangka pendek. "Bagi long-term shareholders, penyempuranaan dan perbaikan yang kami lakukan saat ini, seharusnya memberikan benefit lebih tinggi," ujar dia. (Yetede)
Bank Mandiri Pastikan Tetap Jadi Pengendali BSI
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menekankan tetap menjadi pemegang saham pengendali (PSP) dari PT bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Perseroan juga terus mengkaji kemungkinan adanya partner strategis BSI ke depan. Sikap kami tetap berkomitmen menjaga posisi sebagai pemegang saham terbesar di BSI, sebagai pemegang saham kami juga konsultasi dengan Kementerian BUMN agar strategi pengembangan BSI tetap inline dengan penguatan peran Bank Mandiri ke depan," ucap Direktur Keuangan dan Strategi BMRI Sigit Prastowo. Sigit mengaku bahwa Bank Mandiri secara rutin melakukan diskusi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan optimalisasi dari kinerja perusahaan anak termasuk di dalamnya adalah BSI. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya bank berlogo pita emas itu untuk optimalisasi kinerja BSI. Dalam hal ini, Sigit mengatakan pihaknya juga terus berkonsultasi dengan Kementerian BUMN. "Jika diperlukan, tentu bank Mandiri tetap akan melakukan disclosure sesuai dengan ketenuan yang berlaku," imbuhnya. (Yetede)
Pembatasan Kuota Gas Ganggu Daya Saing Industri
Pembatasan kuota Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sebesar 60-70% dan pembatasan pemakaian gas dengan sistem kuota harian, mengganggu daya saing industri manufaktur. Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, kelancaran produksi industri keramik nasional terganggu akibat gangguan suplai gas dari Perusahaan gas Negara (PGN). Dia menerangkan, mulai Februari 2024, BUMN tersebut memberlakukan kuota pemakaian gas alias AGIT dengan kisaran 60-70%. Untuk mempertahankan utilisasi produksi serta komitmen penjualan Industri Keramik kepada pelanggan baik domestik maupun eksport, mereka sangat terpaksa harus membayar mahal harga gas dengan US$ 15/mmbtu. "Akibatnya daya saing industri sangat terganggu dan kita kalah bersaing di pasar regional maupun internasional," ucap Edy. Kebijakan lain yang merugikan industri adalah PGN pada saat yang bersamaan mengeluarkan pembatasan pemakaian gas dengan sistem Kuota Harian. "Kebijakan tersebut membuat industri kesulitan untuk mengatur rencana produksi bahkan terpaksa harus mulai mengurangi beberapa lini produksi," kata dia. (Yetede)
Tujuh Bandara Terdampak Erupsi Gunung Ruang
Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, pada Selasa (30/4) pukul 01.30 WITA, menyebabkan tujuh bandara di Sulawesi sempat ditutup sementara. Akibatnya puluhan penerbangan dari dan menuju bandara tersebut dibatalkan. Sekretaris Perusahaan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia) Hermana Soegijantoro mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Notice to Airmen (NOTAM) atau informasi penerbangan terkait penutupan sementara tujuh bandara di sekitar wilayah Sulawesi. "AirNav Indonesia telah mengeluarkan NOTAM terkait penutupan sementara tujuh bandara di sekitar wilayah Sulawesi," kata Hermana. Langkah tersebut diambil sehubungan adanya erupsi Gunung Ruang yang sesuai dengan informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dengan tinggi letusan teramati kurang lebih 2.000 meter dan menyebar ke arah utara. (Yetede)
Nokia Perbaharui 4.400 Jaringan 5G Jaringan XL Axiata
Nokia berhasil menyelesaikan proyek lima tahunan untuk memodernisasi jaringan 5G PT XL Axiata Tbk di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Proyek mencakup sekitar 4.400 titik antara lain untuk penggantian jaringan serta penambahan titik baru tanpa memengaruhi pengalaman pelanggan. Chief Technology Officer XL Axiata sangat senang dengan pelaksanaan proyek yang lancar dan tepat waktu yang dilaksanakan oleh Nokia tersebut. "Modernisasi jaringan ini memungkinkan kami memuaskan pelanggan dengan menyediakan cakupan dan kinerja jaringan terbaik di kelasnya," ungkap Gede Darmayusa. Head of Market Unit Nokia Indonesia Ozgur Erzincan menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan solusi yang mendorong penyedia layanan untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan pengalaman pelanggan lebih baik. "Kami sangat senang bahwa solusi kami telah membantu dalam memodernisasi jaringan dan meningkatkan kinerja XL Axiata. Mereka kini dapat memastikan pengalaman jaringan yang lebih baik bagi pelanggan," tutur Ozgur. (Yetede)
Tujuh Pengembang Properti Berburu Prapenjualan Rp 28 Triliun
Tujuh pengembang properti berburu prapenjualan (marketing sales) Rp28,07 triliun pada 2024. Pundi-pundi pendapatan mereka bersumber dari segmen hunian tapak, apartemen, penjualan lahan hingga bisnis hotel dan mal. Pengembang yang juga emiten properti di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menjadi developer yang membidik prapenjualan terbesar, yakni Rp 9,5 triliun. Pengembang kota mandiri BSD City, Tangerang, Banten ini mengaku target tersebut tergolong moderat. "Target Rp9,50 triliun merupakan refleksi konservatif yang moderat apabila dibandingkan dengan pencapaian prapenjualan 2023," kata Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk Hermawan Wijaya. Pada 2023 emiten berkode saham BSDE ini mematok prapenjualan Rp8,80 triliun, namun dalam realisasinya menyentuh Rp 9,5 triliun alias 8% di atas target. Target Rp9,5 triliun itu bagi kami sudah tinggi. Salah satu sumber prapenjualan tersebut dari penjualan tanah sekitar Rp1,5 triliun ke joint venture proyek Hierra," tambah Hermawan. (Yetede)
Astra Land Indonesia Gulirkan Klaster Pertama Ammaia Ecoforest
Astra Land Indonesia (ALI) mengembangkan Latera sebagai klaster pertama di Ammaia Ecoforest, Cikupa, Tangerang, Banten. Klaster Latera yang berdiri diatas lahan seluas 2 hektare (ha) itu kelak berisi 128 rumah tapak. Seluruh hunian di Lavatera didesain modern dengan elemen-lemen pendukung untuk green dan sustainable living yang tinggi dan jendela besar untuk membantu sirkulasi udara yang baik dan jendela besar untuk membantu sirkulasi udara yang baik dan penerangan alami maksimal. "Kami berharap hunian di Ammaia Ecoforest dapat menunjang kehidupan yang dekat dengan alam, aktif, dan sehat dalam memenuhi visi untuk menjadikan hunian sebagai tempat yang tepat untuk membangun keluarga, merayakan kehidupan, dan juga untuk menjalin cerita," kata Demmy Indranugroho, Head of Corporate Communications Astra Land Indonesia dalam keadaan tertulis, baru-baru ini. Dalam mengembangkan Ammaia Ecoforest yang memiliki lahan seluas 50 ha, ALI mengandeng dua developer properti terkemuka ,yakni Astra Properti dan Hongkong Land. (Yetede)









