Sejumlah terobosan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam mengamankan daya beli masyarakat terbukti mujarab sejauh ini. Tantangan selanjutnya yang tak kalah urgen adalah menggenjot sektor produksi. Apalagi, muncul gelagat mulai loyonya mesin manufaktur yang menjadi penopang ekonomi dari sisi produksi. Kemarin, Kamis (2/5), Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi pada April 2024 sebesar 3,00% (year-on-year/YoY), turun dibanding dengan bulan sebelumnya yang di angka 3,05% (YoY). Sejurus dengan itu, inflasi inti tercatat mengalami kenaikan yakni dari 1,77% pada Maret 2024 menjadi 1,82% pada bulan lalu. Turunnya inflasi umum dan naiknya inflasi inti ini bisa dimaknai adanya penguatan daya beli masyarakat. Keputusan tersebut, diiringi dengan langkah antisipatif BI yang menaikkan suku bunga acuan pada bulan lalu menjadi 6,25% diyakini mampu menopang stabilitas rupiah sehingga membatasi adanya lonjakan inflasi barang impor. 

Jika dari sisi konsumsi relatif berhasil dikendalikan, tidak demikian dari sisi produksi. Setidaknya, ada dua indikator yang patut diwaspadai oleh pemangku kebijakan. Pertama, kenaikan Indeks Harga Produsen (IHP) dari 130,77 pada kuartal IV/2023 menjadi 131,25 pada kuartal I/2024. Kedua, menurunnya PMI Manufaktur nasional dari 54,2 menjadi 52,9 pada bulan lalu. Apalagi, S&P Global mencatat adanya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan memengaruhi daya beli masyarakat, serta adanya kenaikan biaya input yang menambah ongkos produksi. Kepala Negara juga menginstruksikan jajarannya untuk mendorong industrialisasi di bidang pertanian. Hal tersebut sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga. Selaras dengan Kepala Negara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan mitigasi risiko dan berbagai peningkatan harga pangan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas. 

Antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, pengaturan regulasi harga eceran pangan, percepatan impor dan penyaluran beras SPHP, hingga penguatan cadangan pangan. Dalam kaitan manufaktur dan IHP yang kurang menggembirakan, Febrio tak memungkiri adanya dinamika yang memengaruhi industri pengolahan. Sementara itu, kalangan pelaku usaha berharap pemerintah mendesain penangkal risiko yang sinyalnya makin nyata dari data manufaktur terkini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pemerintah perlu mewaspadai berbagai risiko. Di antaranya stabilitas rupiah, dampak kenaikan suku bunga acuan, dan efek turunan eskalasi geopolitik lain seperti kenaikan harga minyak dunia. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan penguatan fundamental ekonomi mendesak lantaran menjadi bekal dalam pengendalian infl asi dan stabilitas rupiah.