Transportasi Berbasis Listrik Diperluas

;

Transportasi Berbasis Listrik Diperluas

Ekonomi Yoga 02 May 2024 Kompas

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ mendorong percepatan pengembangan transportasi umum berbasis listrik di wilayah Jabodetabek melalui quick win pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan. Ekosistem transportasi publik ramah lingkungan bisa terwujud jika ada sinergi lintas kementerian dan lintas sektor. Plt Sekretaris BPTJ Hananto Prakoso, Rabu (1/5) mengatakan, BPTJ telah menetapkan quick win pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan berdasarkan hasil analisis sketch planning atau rencana sketsa dari metode yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Melalui quick win, BPTJ tidak hanya mengembangkan rute, tetapi juga feeder atau angkutan penghubung LRT Jabodebek dan Transjabodetabek.

Quick win pengembangarute angkutan umum merupakan salah satu upaya mendukung program penurunan emisi sektor transportasi. Dalam mencapai target net zero emission tahun 2060, Pemerintah Indonesia terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. ”Salah satunya melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik guna menurunkan emisi dan polusi yang ditimbulkan dari sektor transportasi,” ujar Hananto, Rabu (1/5). Quick win pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan sudah dipaparkan dalam acara Sharing Session Akselerasi Pengembangan Ekosistem Angkutan Umum Berbasis Listrik di Wilayah Jabodetabek, Selasa (30/4). Pada acara tersebut, hadir pihak pengembang perumahan, perbankan, dan instansi lintas sektor.

”Potensi market angkutan umum sangat besar dengan adanya lebih dari 75 juta pergerakan di Jabodetabek, sedangkan capaian modal share pada tahun 2023 baru 20 % dari 60 % total pergerakan di Jabodetabek,” ujar Hananto. Menurut Plt BPTJ Suharto, ”Awal tahun 2024, BPTJ bekerja sama dengan operator dan pengembang telah membuka rute bus perkotaan menggunakan bus listrik dari PIK 2 ke Sedayu City, Kelapa Gading. Upaya ini langkah awal yang baik mewujudkan ekosistem angkutan umum berbasis listrik di Jabodetabek,” kata Suharto. Keterlibatan lintas sektor atau semua pemangku kepentingan, kata Suharto, dinilai penting karena pergerakan manusia di wilayah aglomerasi sangat tinggi. Jika pengembangan layanan transportasi publik kurang, banyak dampak turunan yang harus ditanggung, seperti kemacetan, polusi, pemborosan BBM, dan kesehatan. (Yoga)