Industri Otomotif Indonesia: Peran Penting dan Dukungan Pemerintah

Industri otomotif Indonesia telah berkembang selama 55 tahun, berawal dari kebijakan tahun 1969 yang mewajibkan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) membangun fasilitas perakitan di dalam negeri. Kini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-11 produsen otomotif terbesar dunia.

Peta Jalan dan Insentif Pemerintah

Pemerintah berperan aktif dalam pengembangan sektor ini melalui peta jalan yang ditetapkan sejak 2013, berfokus pada kendaraan rendah emisi karbon dalam dua tahap.

Tahap pertama (2013-2017) mendukung pengembangan low-cost green car (LCGC) atau kendaraan hemat bahan bakar terjangkau. Pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang lebih rendah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, terbukti berhasil mendorong pertumbuhan penjualan otomotif melalui segmen LCGC.

Tahap kedua (2017-2035) mengarah pada pengembangan kendaraan berbasis listrik. Pemerintah menargetkan 20% penjualan mobil pada 2025 adalah kendaraan listrik (baterai atau hybrid). Berbagai insentif pajak digulirkan, seperti PPnBM untuk kendaraan listrik dan hybrid (PP Nomor 74 Tahun 2021) serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik ber-TKDN minimal 40% (PMK Nomor 38 Tahun 2023). Relaksasi syarat TKDN melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2023 bahkan memungkinkan kendaraan listrik CBU dan CKD impor mendapat insentif.

Dukungan Fiskal dan Dampaknya

Insentif fiskal tidak hanya mendorong segmen tertentu, tetapi juga menjadi penolong industri saat terpuruk, seperti saat pandemi Covid-19. Kebijakan PPnBM DTP kala itu berhasil mendongkrak penjualan otomotif pada 2021-2022.

Sektor otomotif menerima belanja perpajakan () yang signifikan. Laporan tax expenditureTax Expenditure Report 2022 dari Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan nilai belanja perpajakan untuk tiga jenis insentif di PP Nomor 74 Tahun 2021 mencapai Rp2,78 triliun pada 2022. Angka ini diproyeksikan melonjak hingga Rp9,5 triliun pada 2025, atau meningkat 341% dari 2022. Proyeksi ini belum termasuk insentif dari PMK Nomor 38 Tahun 2023, Perpres Nomor 79 Tahun 2023, dan rencana perluasan insentif PPnBM DTP 3% untuk kendaraan hybrid di akhir 2024.

Rasionalitas di Balik Insentif

Ada tiga alasan utama mengapa pemerintah memperluas dukungan insentif fiskal untuk sektor otomotif:

Pertama, tekanan pada produksi dan penjualan. Produksi otomotif 2024 turun signifikan (-14,2% dari 2023, dan -18,6% dari 2022), dengan tren penurunan selama 24 bulan terakhir. Penjualan retail 2024 (889.680 unit) juga menjadi yang terendah ketiga sejak 2012 (di luar masa pandemi), menunjukkan sektor ini sedang dalam tekanan berat dan butuh intervensi.

Kedua, kontribusi vital terhadap perekonomian. Sektor otomotif sangat strategis, melibatkan 550 perusahaan pendukung utama, 1.000 perusahaan pendukung lainnya, 14.000 diler/bengkel resmi, dan sekitar 42.000 diler/bengkel tidak resmi. Keseluruhan rantai ini menyerap setidaknya 1,5 juta tenaga kerja. Penurunan di sektor ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas, sehingga pemerintah perlu merespons untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Ketiga, konsistensi dengan peta jalan industri. Perluasan insentif fiskal ini selaras dengan peta jalan pengembangan industri otomotif, yang saat ini hingga 2035 fokus pada dukungan kendaraan berbasis listrik, termasuk hybrid. Ini menunjukkan konsistensi kebijakan pemerintah dalam membangun industri yang lebih hijau.

Bukan Sekadar Insentif, Melainkan Sinyal Kepercayaan

Insentif fiskal bukan satu-satunya solusi, namun berfungsi merangsang permintaan produk dan menjadi sinyal dukungan politis kuat dari pemerintah. Di tengah kelesuan, sinyal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap masa depan sektor otomotif. Pada akhirnya, pertumbuhan berkelanjutan sektor ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.