Apa hubungan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan mahalnya biaya logistik? Dalam ajang Bisnis Indonesia Shipping & Logistics Forum 2024, terungkap hubungan keduanya sangat erat. Forum yang digelar di Raffles Hotel Jakarta pada Selasa (30/4) itu mengungkap data hasil Kajian Biaya Logistik Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasonal (Bappenas) bersama SIRI dengan metodologi terbaru menemukan biaya logistik pada 2022 mencapai 14,1% terhadap produk domestik bruto (PDB). Perinciannya, sektor transportasi darat memegang porsi biaya logistik hingga 7%, sedangkan transportasi laut hanya 3,6%, dan transportasi udara 0,8%, pergudangan 1,5%, dan administrasi 1,2%. Menariknya, kajian itu menemukan bahwa biaya logistik nasional didominasi dari transportasi darat. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 16.000-an pulau.

Oleh karena itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antoni Arif Priadi mengatakan Indonesia tidak bisa terlepas dari problem biaya logistik tinggi akibat dominannya pangsa transportasi darat. Untuk mengupayakan penurunan biaya logistik, Kemenhub tengah membangun pengklasteran sektor maritim atau maritime cluster. Maritime cluster adalah mengidentifi kasi peran stakeholder terkait dengan industri maritim. Problem lain yang perlu diselesaikan adalah maraknya kapal berusia tua di Indonesia. Arif mencatat rata-rata usia kapal di Indonesia di atas 15 tahun, sehingga usia operasional hanya menyisakan 10 tahun lagi. 

Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Yoki Firnandi menyatakan seluruh armada kapal milik perseroan sudah menerapkan standar IMO seperti lambung ganda (double hull) untuk kapal tanker. Penerapan armada sesuai standar IMO merupakan keniscayaan sebagai subholding Integrated Marine Logistics PT Pertamina (Persero) yang fokus dalam bisnis distribusi energi. Rencananya, PIS menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada 2025. “Tentunya, IPO ini harus dengan rencana yang matang dengan rencana yang sangat baik, sementara kami targetkan tahun depan.”

Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengungkap penerapan logistik ramah lingkungan atau green logistics di Indonesia membutuhkan dukungan pemerintah. Bentuk dukungan pemerintah bisa meniru Eropa dalam insentif kendaraan listrik. Akbar menyatakan insentif pemerintah di Eropa tidak hanya berupa keringanan pajak, tetapi juga diskon harga jual kendaraan listrik yang diberikan bahkan mencapai 30%. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto membeberkan sejumlah peluang dan tantangan yang membayangi industri pelayaran. Salah satu faktor pendukung sektor pelayaran berasal dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).