Empat bulan pertama tahun ini, perjalanan perekonomian di dalam negeri dibayangi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tak pelak, situasi tersebut membuat pengelolaan anggaran negara, utamanya pos subsidi energi, makin menantang. Bicara saat konferensi pers bulanan APBN Kita periode April 2024, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak menyinggung banyak perihal subsidi energi yang berpotensi tambah gemuk menyusul melemahnya rupiah. Isa sekadar menjelaskan kebijakan yang sifatnya normatif yakni mengikuti perkembangan yang terjadi, baik itu dari sisi pegerakan nilai tukar dan harga patokan minyak atau Indonesia Crude Price (ICP). “Kami tidak melakukan ear marking [mengalokasikan anggaran]. Tetapi pendapatan migas [minyak dan gas] juga akan ada peningkatan kalau kurs dan ICP meningkat. Ini bisa menjadi keleluasaan untuk melonggarkan anggaran untuk subsidi,” ujar Isa sembari menyatakan penyesuaian anggaran subsidi energi menjadi kebijakan menteri keuangan. Saat pelemahan rupiah, kebijakan subsidi energi memang paling menyita perhatian berbagai kalangan. 

Saat nilai tukar rupiah makin melemah dan harga minyak dunia meningkat, hal tersebut dapat memengaruhi pos anggaran subsidi. Sebaliknya, jika memilih kebijakan menambal anggaran, tentu saja bakal memengaruhi pos belanja negara lainnya. Mengutip Nota Keuangan APBN 2024, pos subsidi energi pada tahun ini dipatok senilai Rp185,88 triliun, tak jauh berbeda dengan outlook APBN 2023 senilai Rp185,36 triliun. Porsi belanja subsidi energi itu mencakup sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan menyentuh Rp2.446,54 triliun pada 2024. Sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah melemah mendekati 5% dari posisi Rp15.516 per dolar AS pada 2 Januari 2024, menuju ke level Rp16.289 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 26 April 2024. Pengaruh pelemahan rupiah sejatinya tidak hanya menyangkut subsidi energi. Dalam Nota Keuangan disebutkan sensitivitas nilai tukar memengaruhi a.l. penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, seperti PPh Pasal 22 impor, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) impor, bea masuk, dan bea keluar.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menguatnya dolar AS secara luas menjadi penyebab anjloknya nilai tukar rupiah. “Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama [DXY] menguat tajam mencapai level tertinggi 106,25 pada tanggal 16 April 2024 atau mengalami apresiasi 4,86% dibandingkan dengan level akhir tahun 2023,” ujar Perry saat Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan April 2024, Rabu (24/4). Dalam Rapat Dewan Gubernur tersebut, BI menempuh kebijakan dengan mengerek suku bunga acuan atau BI Rate dari level 6% menjadi 6,25%. Pelemahan nilai tukar yang melampaui asumsi kurs yang dipatok di APBN 2024, menjadi sorotan Komisi XI DPR.Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menilai perlu adanya penanganan yang intensif agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap dalam kondisi aman.

Pihaknya mendorong Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera merespons pelemahan rupiah serta segera mengantisipasi potensi anjloknya nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp16.000 per dolar AS. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan bisa melonggarkan aturan dalam pemberian kredit. Terutama kebijakan kredit tanpa jaminan harus diperluas untuk sektor-sektor produktif usaha kecil menengah rakyat (UMKM)Belum lagi konfl ik antara Iran dan Israel langsung memicu gejolak di seluruh dunia, termasuk di Tanah Air. Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Partai Golkar Puteri Komarudin meminta pemerintah melakukan serangkaian uji daya tahan atau stress test untuk mengukur dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap nilai tukar rupiah beserta efeknya bagi APBN, khususnya di pos belanja subsidi energi.

Gejolak nilai tukar rupiah yang melemah menjadi perhatian para kalangan pelaku bisnis. Berbagai upaya mitigasi disiapkan guna memastikan daya tahan bisnis terjaga. Salah satu pelaku industri yang memperkuat strategi mitigasi dalam menjaga fluktuasi nilai tukar yakni PT Pertamina (Persero). Selain menghadapi pelemahan nilai tukar, korporasi minyak dan gas milik negara itu harus memastikan cadangan minyak di dalam negeri terpenuhi, khususnya dalam menghadai konflik geopolitik. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, pasokan bahan bakar minyak atau BBM untuk Indonesia saat ini dalam kondisi aman dan belum terpengaruh dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. 

Selain itu, perseroan juga melakukan langkah mitigasi risiko nilai tukar rupiah yang tengah melemah di antaranya adalah dengan melakukan transaksi lindung nilai valuta asing (valas) dan menyeimbangkan aset moneter untuk mengurangi paparan risiko nilai tukar translasi. Selain itu Pertamina juga melakukan upaya renegosiasi terkait dengan kewajiban dalam mata uang dolar menjadi rupiah dan melakukan pembayaran dengan menggunakan Local Currency Settlement (LCS). Demikian halnya dengan Perum Bulog yang menyebut depresiasi nilai rupiah berdampak langsung terhadap biaya importasi, seperti beras dan jagung. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan kenaikan nilai kurs, berimbas pada kebutuhan biaya impor. 

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) Yushi Sandidarma mengatakan pelaku usaha di industri alat berat mesti memutar otak untuk merancang strategi agar usahanya selamat. “Dampaknya pastinya kalau situasi seperti ini saya rasa pasti akan berdampak ke kenaikan harga, karena rata-rata transaksi yang dilakukan dengan dolar AS,” kata Yushi kepada Bisnis, Rabu (24/4). Kondisi tersebut membuat ongkos importasi semakin mahal sehingga akan berdampak ke harga jual. Meskipun, dia memastikan saat ini bahwa perusahaannya belum mengalami dampak signifi kan. Namun, dia tak memungkiri bahwa depresiasi rupiah merupakan tantangan besar bagi pengusaha alat berat. Terlebih, mengingat permintaan alat berat dari domestik terus melemah.

Pelemahan rupiah dan fluktuasi harga minyak mentah dunia semakin menjauh dari asumsi dasar ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pemerintah hampir pasti akan menghadapi tren ruang fiskal yang ketat pada periode ini. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada pertengahan April 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan upaya yang akan ditempuh pemerintah menyikapi gejolak geopolitik dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Setidaknya, sampai dengan Juni mendatang, pemerintah terus memonitor dinamika yang terjadi yang berpotensi memengaruhi berbagai indikator ekonomi di dalam negeri. 

Menurut Airlangga, pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi situasi geopolitik tatkala konflik Rusia-Ukraina. Dalam situasi konflik itu, pemerintah relatif mampu memitigasi dampak konflik. Situasi geopolitik diakui dapat memengaruhi kondisi APBN. Pemerintah berupaya menjaga supaya APBN dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai shock absorber guna meredam berbagai sentimen, termasuk dampak kenaikan harga minyak global akibat konflik Iran dan Israel. Koordinasi lebih lanjut pun akan dilakukan bersama otoritas moneter dan fiskal untuk menghasilkan bauran kebijakan dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyampaikan bahwa proporsi utang pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar 28,08% dari total outstanding utang pemerintah sebesar Rp8.319 triliun tersebut. Jumlah utang dalam denominasi valas tersebut, jelasnya, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan proporsi utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,92%, sehingga dampak terhadap beban utang atau belanja bunga dapat lebih diminimalisir. Kepala Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan bahwa risiko pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi energi sudah berada di depan mata. Saat ini, nilai tukar rupiah masih di sekitar Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) kendati otoritas moneter telah mengerek suku bunga. Pada saat bersamaan, fl uktuasi harga minyak dunia makin parah dari hari ke hari, dipengaruhi konfl ik geopolitik di Timur Tengah. 

Adapun, asumsi dasar ekonomi makro APBN 2024 dipatok memiliki pertumbuhan ekonomi 5,2%, dengan nilai tukar rupiah Rp15.000/dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$82 per barel, dan lifting minyak sebesar 635.000 barel per hari. Lantas, apabila minyak mentah ICP tembus US$100 per barel ditembah nilai tukar rupiah di level Rp16.000, tambahan belanja subsidi dan kompensasi bisa mencapai Rp156,5 triliun atau rata-rata Rp7,8 triliun setiap kenaikan US$1 per barel. Oleh sebab itu, di tengah keputusan pemerintah yang sudah telanjur berjanji untuk menahan harga BBM tak naik sampai Juni 2024, Abra melihat revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, berkaitan dengan kriteria konsumen yang layak menerima BBM dan LPG bersubsidi makin relevan untuk diwacanakan. 

“Survei BPS membuktikan bahwa banyak kelas menengah atas di Indonesia yang ikut menikmati subsidi energi, karena memang BBM dan LPG itu masih dijual secara bebas. Kriteria masyarakat yang bisa mendapat subsidi perlu diwacanakan secara bertahap.,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufi kurahman menyatakan nilai tukar rupiah semakin tertekan walaupun suku bunga telah dikerek, sebab perekonomian Indonesia sangat terintegrasi dengan negara Asia, terutama China dan negara-negara Asean, yang sangat terdampak memanasnya konfl ik Timur Tengah. Berdasarkan data US Energy Information Administration Analysis, beberapa negara Asia seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, dan Filipina tercatat akan sangat terdampak gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah. Menurut Rizal, kondisi rupiah yang masih lemah juga mencerminkan prospek perekonomian Tanah Air yang kurang menarik, seiring daya saing komoditas ekspor Indonesia yang masih minim.

Peningkatan harga indeks pasar biodiesel di Tanah Air membuat anggaran yang dikeluarkan untuk insentif B35 pada tahun ini membengkak. Hal itu melengkapi tren konsumsi bahan bakar minyak itu yang terus meningkat. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, peningkatan harga indeks pasar atau HIP biodiesel membuat selisihnya dengan HIP Solar makin melebar. Hal itu berujung kepada insentif yang harus dikeluarkan pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan 2023. 

Untuk diketahui, disparitas HIP biodiesel dan Solar sepanjang Januari, Februari, dan Maret 2023 masing-masing berada di level Rp715 per liter, Rp471 per liter, dan 1.626 per liter. Sementara itu, selisih HIP pada periode yang sama tahun ini sebesar Rp1.382 per liter pada Januari, Rp1.724 per liter pada Februari, dan Rp1.251 per liter pada Maret. Volume realisasi penyaluran biodiesel B35 pada kuartal I/2024 juga tercatat mencapai 2,86 juta kiloliter atau 21,37% dari kuota yang ditetapkan sebesar 13,41 juta kiloliter untuk sepanjang 2024. Adapun, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memproyeksikan kebutuhan dana insentif biodiesel untuk program B35 pada tahun ini bakal menembus angka Rp28,5 triliun. 

Proyeksi itu naik 55,56% dari realisasi penyaluran insentif program B35 sepanjang 2023 yang senilai Rp18,32 triliun. Saat itu, badan pengelola dana sawit tersebut berhasil menghimpun pungutan ekspor sebesar Rp32,29 triliun. Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa pihaknya bakal terus memastikan penyaluran bahan bakar nabati itu tetap terjaga di tengah tren peningkatan konsumsi pada tahun ini. Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Eddy Soeparno mengatakan bakal mengkaji ulang soal komitmen pasokan bahan baku untuk biodiesel dan bioetanol dari produsen minyak sawit dan tebu. “Meskipun di seluruh dunia pemanfaatan biodiesel itu maksimal B35, bukan berarti tidak bisa dilakukan untuk peningkatan menjadi B40 dan B50,” katanya.

Presiden terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto secara terang-terangan memilih Presiden Joko Widodo sebagai mentor atau pembimbing dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara periode mendatang. Salah satu keberhasilan Jokowi sebagai mentor yakni saat Prabowo memutuskan untuk deklarasi sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Keputusan Prabowo maju sebagai capres bergantung dari dukungan Jokowi. Prabowo menerangkan bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang sangat teliti. Dia pun berkelakar, tidak heran bisa kalah dari Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Saat ditetapkan menjadi presiden terpilih periode 2024—2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo juga mengikuti saran Jokowi untuk mengunjungi China, Jepang, dan Timur Tengah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penyidik akan menganalisis kemungkinan pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana dalam kasus tersebut. Pernyataan itu disampaikan di tengah upaya KPK menjalani proses kasasi terhadap putusan pidana Rafael. Sebelumnya, Rabu (27/3), KPK membidik sejumlah aset milik Rafael yang tidak masuk sebagai sitaan dan rampasan, salah satunya rumah berlokasi di Simprug Golf XV No. 29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dua warga negara Korea Selatan dipulangkan ke negara asal oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sabtu (27/4) malam, dengan menggunakan maskapai Malaysia Airlines rute Denpasar—Kuala Lumpur—Seoul. Dalam keterangan resmi Ditjen Imigrasi disebutkan bahwa dua warga Korsel tersebut berjenis kelamin laki-laki berinisial YJC, 49, dan perempuan berinisial NJ, 33, yang merupakan produser reality showbertajuk Pick Me Trip in Bali. Proses deportasi dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, atas penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Ngu rah Rai Suhendra mengatakan tindakan deportasi berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. “Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh YJC dan NJ, kami kenakan pasal 75 Ayat (1) UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian.”

Kolonialisme Eropa dan perdagangan ilegal merupakan sumber masalah hilangnya artefak-artefak dari sejumlah negara. Repatriasi artefak curian butuh kolaborasi dan komitmen. Saat ini, Kejaksaan Negeri New York di AS dalam proses mengembalikan 30 artefak kuno kepada Indonesia dan Kamboja. Di dalam artefak-artefak itu, ada tiga arca dari zaman Kerajaan Majapahit di Nusantara. Keseluruhan benda bersejarah itu diperoleh secara ilegal oleh para kolektor. Jaksa Negeri New York A vin Bragg memimpin upacara penyerahan 30 artefak tersebut pada Sabtu (27/4) siang waktu setempat atau Minggu (28/4) dini hari waktu Indonesia. Secara keseluruhan, nilai artefak-artefak itu 3 juta USD (Rp 48,6 miliar).

”Kami mengembalikan 27 artefak yang dirampas dari Kamboja, termasuk ukiran Dewa Shiwa, dan tiga arca Majapahit dari Indonesia ke negara masing-masing,” ujar Bragg. Menurut VOA, 27 April 2024, salah satu artefak dari Indonesia berupa sebuah batu relief yang menggambarkan dua patung kerajaan dari zaman Majapahit (abad ke-13 hingga ke-16). Bragg mengungkapkan, dua warga AS, Subash Kapoor dan Nancy Wiener, merupakan pelaku kejahatan internasional tersebut. Benda-benda kuno tersebut disita oleh Kejaksaan New York pada tahun 2023 dalam penyelidikan sindikat kejahatan internasional yang menyelundupkan benda-benda warisan budaya negara-negara lain.

”Penyelidikan belum selesai karena sindikat ini harus dicabut hingga ke akar-akarnya,” tutur Bragg. Artefak bersejarah menjadi polemik dunia modern. Kebanyakan artefak ini merupakan hasil jarahan para penjajah Eropa dari negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika. Terdapat perdebatan yang mengatakan bahwa Barat harus mengembalikan artefak-artefak itu ke negara asal. Namun, juga ada perdebatan bahwa Barat jangan merepatriasi artefak itu sebelum negara asal memiliki kemampuan menyimpan, merawat, dan mengembangkan kajian atas benda-benda tersebut. (Yoga)

Kita selalu mudah bangga dengan label internasional meski kadang tak banyak memberi manfaat. Status bandara internasional juga sama saja, tak memberi dampak. Kemenhub baru saja merampingkan bandara internasional, dari 34 menjadi 17 bandara. Tujuannya, mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid-19. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri (KM) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada 2 April 2024 (Kompas.id, 27/4/2024). Kita sepakat dengan keputusan pemerintah mencabut 17 bandara berstatus internasional tetapi hanya melayani satu atau dua negara dan masyarakat setempat tak mendapat banyak manfaat, semisal kedatangan arus wisatawan asing dalam jumlah besar melalui bandara itu.

Malah, penduduk setempat berbondong-bondong berwisata ke luar negeri. Perjalanan seperti ini menggerus devisa. Mereka membeli dollar AS atau mata uang asing lainnya dan membelanjakannya ketika berada di luar negeri. Keputusan Kemenhub diharapkan bisa mengembalikan volume penumpang hingga bisnis maskapai kembali normal. Meski demikian, untuk perbaikan bisnis penerbangan, kita berharap maskapai juga mulai memikirkan model bisnis baru ketika margin dari penjualan tiket pesawat makin kecil. Beberapa maskapai di luar negeri telah melakukan langkah ini dan melihat bisnis baru industri penerbangan bukan mengandalkan penerbangan, melainkan pada pengelolaan bandara dan bisnis lainnya.

Model bisnis baru diharapkan tak lagi mengandalkan penjualan tiket. Maskapai lebih banyak digunakan untuk mengumpulkan orang. Maskapai tetangga telah melakukan langkah ini hingga penumpang bisa mendapat tiket dengan harga murah tetapi uangnya akan dikeruk ketika mereka berada di negara asal maskapai. Untuk itu, perusahaan penerbangan harus berkolaborasi dengan banyak pihak, seperti pengelola bandara, industri makanan dan minuman, industri pariwisata, serta industri konferensi, sehingga bisa memunculkan bisnis baru yang saling menguntungkan. (Yoga)

Rapat Dewan Gubernur BI April 2024 menaikkan bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25 %. Pertama kalinya sejak BI Rate dipertahankan pada level 6 % selama enam bulan berturut-turut sejak Oktober 2023. Dinamika global mendorong keputusan BI menaikkan BI Rate dan ini masih konsisten dengan stance kebijakan moneter pro-stability. Tak dapat dimungkiri, dunia masih bertaut pada hegemoni USD sebagai mata uang global (reserve currency). Inflasi AS pada tiga bulan pertama 2024 justru lebih tinggi dari prakiraan dengan tren peningkatan ke level 3,5 % pada Maret 2024. Ditambah lagi, performa ekonomi AS tetap resilien. Alhasil, USD tetap kuat akibat imbal hasil (yield) yang menarik dari suku bunga tinggi di AS. Dampak penguatan USD dirasakan banyak negara di kawasan Asia.

Kenaikan BI Rate kali ini terbaca lebih mengantisipasi stabilitas nilai tukar di tengah risiko global yang meningkat. Bunga acuan merupakan instrumen penting kebijakan moneter dalam meredam gejolak nilai tukar. Pasar keuangan secara natural memiliki kecenderungan mengarahkan modal menuju imbal hasil yang lebih tinggi (flight to quality). Bank sentral menaikkan bunga acuan guna menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Efek bunga acuan di pasar harus didukung dengan jalur transmisi yang efektif. BI tetap berada di pasar melalui intervensi pasar valas dan surat berharga negara dipasar sekunder.

BI terus mendorong pendalaman pasar uang yang berorientasi pada mekanisme pasar (pro-market) guna mendukung efektivitas kebijakan moneter. Instrumen sekuritas valas BI dan sukuk valas BI memungkinkan pelaku pasar bertransaksi dengan BI untuk mengelola risiko valas. Inovasi ini juga dapat menarik arus modal masuk (inflows) yang makin besar karena instrument valas itu bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan boleh dimiliki oleh investor asing. Selain itu, transaksi dengan menggunakan mata uang lokal (local currency transactions) yang diinisiasi BI saat ini makin luas terjalin dengan tujuh negara mitra, bermanfaat mengurangi dependensi ekonomi domestik terhadap penggunaan USD dalam transaksi antarnegara.

Diperlukan dobrakan inovatif pelaku pasar serta sinergi bersama otoritas guna membentuk disiplin pasar (market discipline) yang resilien dalam mendukung perkembangan pasar derivatif. Respons tepat BI Seiring meningkatnya yield di AS dan premi risiko global, kenaikan BI Rate kali ini dapat dipandang sebagai langkah tepat dalam upaya menjaga stabilitas nilaitukar rupiah dari tekanan global. Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan moneter yang kokoh dan resilien serta transparan dan jelas. Fakta ini pun memberikan dorongan positif bahwa salah satu prasyarat perkembangan pasar keuangan domestik telah terpenuhi. Tugas selanjutnya menggarap struktur pasar yang efisien dan merangsang permintaan sehingga pada akhirnya pasar keuangan bisa mendukung penguatan transmisi kebijakan (Yoga)