Peluang pemerintah untuk merealisasikan target investasi yang pada tahun ini disasar Rp1.650 triliun, cukup terbuka. Sebab, pada kuartal I/2024 saja, realisasi penanaman modal mencapai Rp401,5 triliun atau 24,3% dari target. Besarnya peluang itu juga didukung oleh ekspektasi berakhirnya masa wait and see investor, sejalan dengan ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sehingga memberikan kepastian bagi dunia usaha. Akan tetapi, pemerintah juga menghadapi tantangan yang cukup berat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena pada saat bersamaan investasi di sektor manufaktur makin menyusut. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, pada kuartal I/2024 porsi investasi manufaktur hanya 40,2%. 

Padahal, dalam dua tahun terakhir sektor ini cukup dominan. Di sisi lain, sejatinya pemerintah tak kurang royal memanjakan industri pengolahan. Sejumlah insentif fi skal yang saat ini tersaji pun mayoritas bisa dinikmati oleh investor manufaktur. Mulai dari diskon Pajak Penghasilan (PPh) tax holiday, tax allowance, super tax deduction, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga kepabeanan. Baik Kementerian Investasi maupun Kementerian Perindustrian tak menampik adanya problematika dalam struktur penanaman modal dewasa ini. Sebab meski sektor jasa dominan, efek rambatannya pun masih kalah luas dibandingkan dengan manufaktur. 

Presiden Joko Widodo pun saat melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong kemarin, Senin (29/4), langsung turun tangan. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam memacu investasi manufaktur. Salah satunya adalah fasilitas pembiayaan dari perbankan. Sejalan dengan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) Rate di level 6,25%, tentu faktor ini makin menjadi penekan investor. "Ini pekerjaan rumah kita, perbankan kita harus terbuka kepada sektor penghiliran," katanya. Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyiapkan siasat untuk memacu investasi di sektor industri pengolahan. Salah satunya dengan mengarahkan penanaman modal pada industri antara atau intermediate yang dinilai masih minim. 

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan beberapa subsektor pada pohon industri antara (midstream) masih belum tersedia. Untuk itu, dia meminta investasi difokuskan pada industri pascapengolahan bahan baku mentah. Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dadang Asikin, memandang mengendurnya investasi manufaktur lebih disebabkan oleh siklus politik yang mendorong pebisnis wait and see. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menyarankan pemerintah mengevaluasi kebijakan larangan terbatas yang terkesan tanpa arah sehingga membatasi akses bahan baku impor dan barang modal pelaku industri.