Kolonialisme Eropa dan perdagangan ilegal merupakan sumber masalah hilangnya artefak-artefak dari sejumlah negara. Repatriasi artefak curian butuh kolaborasi dan komitmen. Saat ini, Kejaksaan Negeri New York di AS dalam proses mengembalikan 30 artefak kuno kepada Indonesia dan Kamboja. Di dalam artefak-artefak itu, ada tiga arca dari zaman Kerajaan Majapahit di Nusantara. Keseluruhan benda bersejarah itu diperoleh secara ilegal oleh para kolektor. Jaksa Negeri New York A vin Bragg memimpin upacara penyerahan 30 artefak tersebut pada Sabtu (27/4) siang waktu setempat atau Minggu (28/4) dini hari waktu Indonesia. Secara keseluruhan, nilai artefak-artefak itu 3 juta USD (Rp 48,6 miliar).

”Kami mengembalikan 27 artefak yang dirampas dari Kamboja, termasuk ukiran Dewa Shiwa, dan tiga arca Majapahit dari Indonesia ke negara masing-masing,” ujar Bragg. Menurut VOA, 27 April 2024, salah satu artefak dari Indonesia berupa sebuah batu relief yang menggambarkan dua patung kerajaan dari zaman Majapahit (abad ke-13 hingga ke-16). Bragg mengungkapkan, dua warga AS, Subash Kapoor dan Nancy Wiener, merupakan pelaku kejahatan internasional tersebut. Benda-benda kuno tersebut disita oleh Kejaksaan New York pada tahun 2023 dalam penyelidikan sindikat kejahatan internasional yang menyelundupkan benda-benda warisan budaya negara-negara lain.

”Penyelidikan belum selesai karena sindikat ini harus dicabut hingga ke akar-akarnya,” tutur Bragg. Artefak bersejarah menjadi polemik dunia modern. Kebanyakan artefak ini merupakan hasil jarahan para penjajah Eropa dari negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika. Terdapat perdebatan yang mengatakan bahwa Barat harus mengembalikan artefak-artefak itu ke negara asal. Namun, juga ada perdebatan bahwa Barat jangan merepatriasi artefak itu sebelum negara asal memiliki kemampuan menyimpan, merawat, dan mengembangkan kajian atas benda-benda tersebut. (Yoga)

Kita selalu mudah bangga dengan label internasional meski kadang tak banyak memberi manfaat. Status bandara internasional juga sama saja, tak memberi dampak. Kemenhub baru saja merampingkan bandara internasional, dari 34 menjadi 17 bandara. Tujuannya, mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid-19. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri (KM) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada 2 April 2024 (Kompas.id, 27/4/2024). Kita sepakat dengan keputusan pemerintah mencabut 17 bandara berstatus internasional tetapi hanya melayani satu atau dua negara dan masyarakat setempat tak mendapat banyak manfaat, semisal kedatangan arus wisatawan asing dalam jumlah besar melalui bandara itu.

Malah, penduduk setempat berbondong-bondong berwisata ke luar negeri. Perjalanan seperti ini menggerus devisa. Mereka membeli dollar AS atau mata uang asing lainnya dan membelanjakannya ketika berada di luar negeri. Keputusan Kemenhub diharapkan bisa mengembalikan volume penumpang hingga bisnis maskapai kembali normal. Meski demikian, untuk perbaikan bisnis penerbangan, kita berharap maskapai juga mulai memikirkan model bisnis baru ketika margin dari penjualan tiket pesawat makin kecil. Beberapa maskapai di luar negeri telah melakukan langkah ini dan melihat bisnis baru industri penerbangan bukan mengandalkan penerbangan, melainkan pada pengelolaan bandara dan bisnis lainnya.

Model bisnis baru diharapkan tak lagi mengandalkan penjualan tiket. Maskapai lebih banyak digunakan untuk mengumpulkan orang. Maskapai tetangga telah melakukan langkah ini hingga penumpang bisa mendapat tiket dengan harga murah tetapi uangnya akan dikeruk ketika mereka berada di negara asal maskapai. Untuk itu, perusahaan penerbangan harus berkolaborasi dengan banyak pihak, seperti pengelola bandara, industri makanan dan minuman, industri pariwisata, serta industri konferensi, sehingga bisa memunculkan bisnis baru yang saling menguntungkan. (Yoga)

Rapat Dewan Gubernur BI April 2024 menaikkan bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25 %. Pertama kalinya sejak BI Rate dipertahankan pada level 6 % selama enam bulan berturut-turut sejak Oktober 2023. Dinamika global mendorong keputusan BI menaikkan BI Rate dan ini masih konsisten dengan stance kebijakan moneter pro-stability. Tak dapat dimungkiri, dunia masih bertaut pada hegemoni USD sebagai mata uang global (reserve currency). Inflasi AS pada tiga bulan pertama 2024 justru lebih tinggi dari prakiraan dengan tren peningkatan ke level 3,5 % pada Maret 2024. Ditambah lagi, performa ekonomi AS tetap resilien. Alhasil, USD tetap kuat akibat imbal hasil (yield) yang menarik dari suku bunga tinggi di AS. Dampak penguatan USD dirasakan banyak negara di kawasan Asia.

Kenaikan BI Rate kali ini terbaca lebih mengantisipasi stabilitas nilai tukar di tengah risiko global yang meningkat. Bunga acuan merupakan instrumen penting kebijakan moneter dalam meredam gejolak nilai tukar. Pasar keuangan secara natural memiliki kecenderungan mengarahkan modal menuju imbal hasil yang lebih tinggi (flight to quality). Bank sentral menaikkan bunga acuan guna menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Efek bunga acuan di pasar harus didukung dengan jalur transmisi yang efektif. BI tetap berada di pasar melalui intervensi pasar valas dan surat berharga negara dipasar sekunder.

BI terus mendorong pendalaman pasar uang yang berorientasi pada mekanisme pasar (pro-market) guna mendukung efektivitas kebijakan moneter. Instrumen sekuritas valas BI dan sukuk valas BI memungkinkan pelaku pasar bertransaksi dengan BI untuk mengelola risiko valas. Inovasi ini juga dapat menarik arus modal masuk (inflows) yang makin besar karena instrument valas itu bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan boleh dimiliki oleh investor asing. Selain itu, transaksi dengan menggunakan mata uang lokal (local currency transactions) yang diinisiasi BI saat ini makin luas terjalin dengan tujuh negara mitra, bermanfaat mengurangi dependensi ekonomi domestik terhadap penggunaan USD dalam transaksi antarnegara.

Diperlukan dobrakan inovatif pelaku pasar serta sinergi bersama otoritas guna membentuk disiplin pasar (market discipline) yang resilien dalam mendukung perkembangan pasar derivatif. Respons tepat BI Seiring meningkatnya yield di AS dan premi risiko global, kenaikan BI Rate kali ini dapat dipandang sebagai langkah tepat dalam upaya menjaga stabilitas nilaitukar rupiah dari tekanan global. Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan moneter yang kokoh dan resilien serta transparan dan jelas. Fakta ini pun memberikan dorongan positif bahwa salah satu prasyarat perkembangan pasar keuangan domestik telah terpenuhi. Tugas selanjutnya menggarap struktur pasar yang efisien dan merangsang permintaan sehingga pada akhirnya pasar keuangan bisa mendukung penguatan transmisi kebijakan (Yoga)

Sejumlah kalangan mengusulkan agar masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 15 juta per bulan dapat ikut mengakses subsidi rumah. Untuk itu, mereka mendorong skema subsidi selisih bunga untuk pembiayaan perumahan. Program subsidi perumahan yang berlaku saat ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan bulanan Rp 8 juta-Rp 10 juta menurut zonasi. Adapun harga rumah tapak bersubsidi dipatok Rp 166 juta hingga Rp 240 juta, menurut zonasi. Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Hirwandi Gafar mengemukakan, subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 15 juta per bulan dan skema subsidi selisih bunga kini dalam tahap pembahasan dengan pemerintah.

BTN mengusulkan cakupan subsidi rumah diperluas hingga menyasar masyarakat berpenghasilan tanggung, dengan batasan harga rumah maksimal Rp 300 juta per unit yang bertujuan mendorong pasokan rumah bersubsidi tidak terlalu jauh dari kota serta memiliki ukuran bangunan lebih luas. Ia mencontohkan, harga unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Jabodetabek saat ini maksimum Rp 180 juta. Namun, pasokan hunian bersubsidi itu berlokasi jauh dari pusat kota. Luas bangunan rata-rata hanya 27 meter persegi. ”Rumah bersubsidi diharapkan bisa dibangun di dekat-dekat kota, tidak terlalu jauh,” kata Hirwandi, akhir pekan lalu, di sela-sela rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Ke-52 Realestat Indonesia (REI) diLabuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. (Yoga)

Kemenhub baru saja merampingkan bandara internasional, dari 34 menjadi 17 bandara. Tujuannya untuk mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid-19. Hal ini tertuang dalam Kepmen (KM) No 31/2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada 2 April 2024. Keputusan ini disambut positif Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia Alvin Lie. Berdasarkan data yang ia himpun, selama ini, dari 34 bandara internasional yang beroperasi di Indonesia, hanya 15-17 bandara yang aktif memiliki jadwal. Sisanya hanya tersemat status ”internasional” tanpa memiliki penerbangannya.

”Jadi, hanya statusnya bandara internasional, tapi enggak ada penerbangannya. Kemudian, dari 15-17 bandara yang aktif ini, hanya segelintir yang melayani penerbangan sejumlah negara,” ujar Alvin saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (27/4). Dalam penilaiannya, selama ini bandara yang melayani beragam rute internasional terbatas pada sejumlah bandara. Sejumlah bandar udara itu adalah Bandara Soekarno-Hatta (Banten), Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali), Bandara Kualanamu (Sumut), dan Bandara Sam Ratulangi (Sulut). Selain keempat bandara tersebut, Alvin melanjutkan, hanya melayani penerbangan internasional ke Singapura dan Malaysia. Kondisi ini dinilai tak ideal bagi Indonesia, baik secara politik maupun ekonomi.

”Bandara-bandara kita hanya jadi pengumpan atau feeder untuk bandara-bandara di Singapura dan Malaysia. Hal ini diperkuat dengan data pihak imigrasi yang menunjukkan, dari total penumpang, 60-90 % berpaspor Indonesia,” kata Alvin. Bandara-bandara berstatus internasional itu pada akhirnya hanya memfasilitasi pelaku perjalanan Indonesia ke luar negeri. Namun, mereka tak mendatangkan warga negara asing ke Indonesia. Alvin menambahkan, regulasi ini merupakan proses penyederhanaan agar rute-rute penerbangan internasional dapat dikonsentrasikan dengan lebih optimum. Bandara-bandara Indonesia juga tak hanya menjadi pengumpan bagi negara tetangga. Harapannya, efektivitas perjalanan udara ini juga dapat mendukung maskapai-maskapai penerbangan Indonesia. (Yoga)

Kinerja keuangan negara sepanjang triwulan I-2024 terdampak oleh dinamika politik dalam negeri serta volatilitas keuangan global dan ketidakpastian geopolitik. Tanpa perbaikan di sisi penerimaan dan belanja negara, defisit APBN 2024 berisiko melebar di atas target. Sepanjang Januari-Maret 2024, realisasi penerimaan negara tercatat Rp 620 triliun, turun 4,1 % secara tahunan. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara turun 8,8 % menjadi Rp 393,9 triliun. Sementara kepabeanan dan cukai turun 4,5 % menjadi Rp 69 triliun. Di sisi lain, belanja justru meningkat. Kemenkeu mencatat, belanja pemerintah naik 18 % dibanding 2023 senilai Rp 611,9 triliun akibat penyelenggaraan pemilu dan penyaluran bansos pada awal 2024.

Sebagai perbandingan, belanja pemerintah pada periode yang sama pada 2023 adalah Rp 518,6 triliun. Memasuki triwulan II-2024, kondisi perekonomian global justru makin bergejolak, menyusul sinyal The Fed bahwa mereka akan mempertahankan tingkat suku bunga di level tinggi lebih lama dari rencana awal. Langkah di luar ekspektasi pasar ini menyebabkan penguatan USD terhadap berbagai mata uang lain, termasuk rupiah. Gejolak ekonomi semakin bertambah dengan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah setelah serangan udara Iran ke Israel pada 14 April 2024.

Kondisi ini semakin menekan nilai tukar rupiah yang sebelumnya sudah melemah terhadap USD akibat keputusan The Fed, serta mendorong risiko kenaikan harga minyak mentah dunia. Peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan, tekanan bertubi-tubi di awal 2024 mesti diantisipasi dengan strategi penerimaan dan belanja yang tepat. Tanpa terobosan penerimaan dan belanja yang lebih berhati-hati, defisit anggaran bisa melebar daritarget 2,29 % terhadap PDB di APBN 2024. ”Jika tidak ada perbaikan, defisit anggaran sudah pasti melebar. Sebab, sampai Maret ini kinerja penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) terkontraksi sampai minus 8,2 %, sedangkan asumsi kenaikan target penerimaan pajak dalam APBN 2024 sebesar 9 %,” kata Fajry, Minggu (28/4). (Yoga)

Minggu (28/4) adalah Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internasional. Sejumlah PR klasik masih menghantui para pekerja. Namun, belakangan muncul ancaman lain yang membuat persoalan semakin kompleks: perubahan iklim. Organisasi Buruh Internasional (ILO), dalam laporan ”Ensuring Safety and Health at Work in A Changing Climate” yang dirilis guna memperingati Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Internasional pada 28 April 2024, memaparkan ancaman perubahan iklim terhadap keselamatan dan kesehatan kaum pekerja. Suhu rata-rata permukaan bumi pada 2023 mencatatkan rekor terpanas dan Juli 2023 menjadi bulan terpanas yang pernah terekam. Selama periode 2011-2020, suhu rata-rata permukaan bumi 1,1 derajat celsius lebih hangat dibanding suhu rata-rata akhir abad ke-19.

Situasi ini menyebabkan perubahan yang luas dan cepat pada atmosfer, daratan, lautan, dan wilayah es. Perubahan iklim telah mengakibatkan cuaca dan iklim ekstrem di semua benua sehingga meningkatkan risiko K3 bagi pekerja. ILO membagi enam risiko perubahan iklim yang berdampak pada K3 secara global, meliputi panas berlebihan, paparan sinar ultraviolet, peristiwa cuaca ekstrem, polusi udara, penyakit yang ditularkan lewat vektor, dan agrokimia. ”Keenam risiko K3 yang ada dalam laporan tersebut sangat dekat dengan kehidupan  pekerja. Semuanya bisa mengganggu produktivitas dalam bekerja,” ujar National Programme Officer ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Abdul Hakim, Jumat (26/4) di Jakarta. Dalam laporan yang terbit Senin (22/4) itu, ILO memperkirakan lebih dari 2,4 miliar orang akan terpapar panas berlebih selama bekerja.

Jika dihitung sebagai bagian dari angkatan kerja global, proporsinya meningkat dari 65,5 % menjadi 70,9 % sejak 2000. Pada 2020 saja 26,2 juta orang di seluruh dunia menderita penyakit ginjal kronis akibat tekanan panas di tempat kerja, sekitar 1,6 miliar pekerja diperkirakan terpapar radiasi ultraviolet, dengan lebih dari 18.960 kematian terkait pekerjaan setiap tahunnya akibat kanker kulit nonmelanoma. Pekerja usia muda, misalnya, sering kali terpapar panas berlebih. Apalagi, jika mereka bekerja di sektor-sektor seperti pertanian, konstruksi, dan pengelolaan limbah. Dalam Laporan ”Working on a Warmer Planet” yang dirilis pada 2019, ILO memproyeksikan, pada 2030, 2,2 % total jam kerja di seluruh dunia akan hilang akibat suhu tinggi. ”Selain penyakit fisik, risiko panas berlebih yang ditimbulkan perubahan iklim juga berdampak terhadap mental. Pekerja lebih rentan stres dan akhirnya produktivitasnya menurun,” ucapnya. (Yoga)

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi mewacanakan pungutan tambahan pada tiket pesawat untuk dana pariwisata Indonesia atau ”Indonesia tourism fund” (ITF). Sejumlah pemangku kepentingan bersuara. “Apabila kenaikan harga tiket cukup tinggi, tentu akan memberatkan masyarakat. Hal ini juga jauh dari harapan bahwa pungutan pariwisata dapat meningkatkan sektor pariwisata. Justru, harga yang terlalu tinggi dapat menekan pergerakan wisatawan. Meski pungutan pariwisata diberlakukan kepada wisatawan mancanegara pun, semestinya aspek ini bisa disisipkan dalam komponen visa wisata. Jadi, mereka pun tidak kebingungan dengan banyaknya komponen biaya,” ucap AB Sadewa, Corporate Strategy Panorama Group.

Tri Wahyuni, karyawan swasta di Bekasi, mengatakan “Sebagai orang yang doyan jalan-jalan, wacana ini menyebalkan. Harga tiket pesawat, sudah ada hitung-hitungannya, ada pajaknya, iuran asuransinya, sampai biaya tambahan. Sudah ada biaya tambahan, masih juga ditambah-tambahin? Tahun 2022 KPPU sudah menetapkan tujuh maskapai melakukan kartel tiket dan tahun ini dugaan kartel itu ada lagi. Bagaimana kalau pemerintah selesaikan masalah itu dulu?”

Denon Prawiraatmadja, Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia, mengatakan “Pungutan pariwisata di tiket pesawat berimbas pada bertambahnya beban bagi penumpang dan maskapai penerbangan. Pengenaan pungutan pariwisata pada tiket pesawat menjadi kontraproduktif karena menyebabkan harga tiket naik, jumlah penumpang turun, dan kondisi bisnis maskapai penerbangan turun. Program perluasan konektivitas transportasi udara dari pemerintah menjadi tidak tercapai.” (Yoga)

Kemenkop dan UKM menegaskan, warung madura boleh beroperasi 24 jam. Kemenkop dan UKM bahkan Sekretaris Kemenkop dan UKM Arif Rahman Hakim menyatakan telah meninjau Perda Kabupaten Klungkung No 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Pihaknya menyimpulkan tidak ada aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi 24 jam. ”Dalam perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hypermarket, department store, serta supermarket, dengan batasan jam operasional tertentu,” kata Arif dalam keterangan resmi pada Sabtu (27/4).

Pihaknya akan segera meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemda ter kait aturan pembatasan jam operasional yang sedang berkembang di masyarakat. ”Kami juga akan mengevaluasi kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM, termasuk evaluasi program dan anggaran pemda untuk mendukung UMKM,” kata Arif. Ia membantah adanya keberpihakan Kemenkop dan UKM terhadap minimarket atau usaha besar lainnya. Bahkan, ia menegaskan, Kemenkop dan UKM akan melindungi UMKM dari ancaman ritel modern yang ekspansif sekaligus mengajak masyarakat untuk berbelanja di warung-warung milik pelaku UMKM. (Yoga)

Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak kembali ditemukan di Kabupaten Boyolali, Jateng. Berdasarkan temuan awal, kasus ini bermula dari sapi yang berasal dari luar Boyolali. Upaya antisipasi di- gencarkan melalui pengetatan lalu lintas ternak dan vaksinasi. Berdasarkan laporan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, kasus PMK muncul lagi pada Januari 2024. Hingga April 2024, terdapat 41 ekor ternak yang tertular penyakit tersebut. Sebaran kasus ditemukan di tiga kecamatan, yaitu Cepogo, Ampel, dan Tamansari. ”Pada Januari ada yang melapor ke kami. Setelah dicek kelapangan bersama Balai Besar Veteriner Wates, (ternak) memang positif PMK. Yang dicek itu belum divaksinasi dan sapi yang baru dibeli dari daerah lain,” kata Kadis Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Lusia Dyah Suciyati saat dihubungi, Minggu (28/4). Lusia menyatakan, ternak-ternak yang tertular PMK itu langsung diberi pengobatan begitu dilaporkan kepada jajarannya.

Pengobatan itu menjadi salah satu kunci penanganan agar kondisi ternak tidak semakin parah setelah tertular. Saat ini, katanya, sebagian ternak yang sempat tertular pun keadaannya berangsur membaik. Pemicu penularan, kata Lusia, adalah pembelian sapi dari luar Boyolali. Namun, ia enggan menyebutkan asal daerah dari sapi yang kemudian menulari sejumlah sapi lainnya itu. Meski demikian, ia mendapatkan informasi, tahun ini kasus PMK mencuat kembali di wilayah Jatim. ”Kami sudah membuat surat edaran agar pedagang berhati-hati untuk membeli sapi baru. Kalau bisa yang sudah divaksinasi, jika belum (divaksinasi), nanti laporkan ke kami, maka akan kami vaksinasi. Intinya harus membawa sapi yang sehat kalau beli dari luar daerah,” kata Lusia. Di sisi lain, pengawasan lalu lintas ternak juga semakin diperketat. Pengecekan kesehatan hewan dilakukan untuk ternak-ternak yang akan masuk ke pasar-pasar hewan di daerahnya. (Yoga)