Meski beban dunia usaha makin berat akibat kenaikan suku bunga acuan dari 6% menjadi 6,25%, otoritas fiskal masih bergeming. Buktinya, hingga detik ini Kementerian Keuangan menolak pembukaan keran stimulus lebih lebar guna menjaga momentum geliat sektor riil. Faktanya, kenaikan Bank Indonesia (BI) Rate acapkali diikuti dengan merangkaknya suku bunga kredit perbankan sehingga membatasi ekspansi dunia usaha serta konsumsi masyarakat. Situasi itu kemudian bermuara pada terbatasnya laju pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi dan konsumsi rumah tangga, dua komponen yang amat diandalkan untuk mendorong produk domestik bruto (PDB). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah masih tetap mengacu pada instrumen insentif yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Febrio menambahkan, untuk mendorong konsumsi otoritas fiskal tetap mengandalkan skema yang tertuang dalam APBN 2024 berupa program perlindungan sosial. Adapun dalam rangka mendorong dunia usaha, pemerintah masih berpijak pada skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti. Hanya saja, untuk sektor bisnis di luar properti dan masyarakat kelas menengah ke atas sejauh ini nihil intervensi fiskal.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah masih akan melihat kapasitas fiskal ke depan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.vDia optimistis, surplus neraca perdagangan hingga Maret 2024 juga akan mendukung stabilitas dan penguatan nilai tukar rupiah.vMenurutnya, kebijakan BI untuk menaikkan suku bunga merupakan siasat untuk mengantisipasi agresivitas The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat (AS), yang diprediksi mempertahankan tingkat suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama atau higher for longer. Jika dicermati, iklim konsumsi dan investasi sejatinya berada pada tren positif. Hal itu tecermin dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha meningkat. Dari data itu, investasi yang tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,11% pada kuartal I/2024, lebih tinggi dibandingkan dengan SBT pada kuartal IV/2023 sebesar 13,17%. Tak hanya itu, Prompt Manufacturing Index (PMI) BI yang pada kuartal I/2024 sebesar 52,80%, lebih tinggi dibandingkan dengan 51,20% pada kuartal sebelumnya.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan kebijakan moneter yang agresif akan menimbulkan tantangan ekonomi. Di antaranya kenaikan harga pokok penjualan atas produksi lantaran kebijakan perbankan yang cenderung menaikkan suku bunga kredit, sehingga sektor usaha akan mengalami kenaikan cost of fund. Tantangan selanjutnya adalah pelemahan daya beli masyarakat lantaran likuiditas yang makin sempit dan potensi kenaikan harga barang. Ekspansi yang terhambat juga dipastikan bakal membuyarkan skenario pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% pada tahun ini. Kekhawatiran pelaku usaha soal kebijakan yang kontraproduktif ini pun sejatinya bukanlah angan semu. Hal senada juga disampaikan kalangan ekonom yang mengonfirmasi asumsi dunia bisnis itu. Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan BI memang tidak memiliki banyak pilihan instrumen moneter lain untuk mengendalikan nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi. Dia menambahkan, kenaikan suku bunga tanpa adanya stimulus fiskal dipastikan akan membawa sektor riil ke zona malaise sehingga berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang paling cepat dapat merespon perubahan dari kondisi ekonomi terkini. Adapun untuk APBN 2024, menurutnya pemerintah juga masih memiliki ruang fiskal untuk melakukan intervensi dalam bentuk stimulus maupun insentif yang menyasar konsumen dan dunia usaha.

Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan utang pemerintah tetap terjaga di tengah suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, menyampaikan bahwa proporsi utang pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar 28,08% dari total outstanding utang pemerintah sebesar Rp8.319 triliun tersebut. Menurutnya, jumlah utang dalam denominasi valuta asing (valas) tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan proporsi utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,92%, sehingga dampak terhadap beban utang atau belanja bunga dapat lebih diminimalisir. 

“Utangnya dalam mata uang rupiah bayarnya dalam rupiah, kan tidak dipengaruhi kurs. Yang berpengaruh kan dalam valas. Dari outstanding kita yang Rp8.319 triliun itu 71,92% dalam rupiah, yang dalam valas haya 28,08%. Ini juga bisa meminimalkan dampaknya,” katanya, Kamis (25/4). Dalam hal ini, Suminto mengatakan pemerintah terus mengantisipasi dan memitigasi risiko pasar, termasuk dalam konteks pembayaran kewajiban utang, baik pokok utang maupun bunga utang. Dalam memenuhi pembiayaan pemerintah tetap fleksibel dan oportunistik. “Kita memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban utang,” tuturnya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan secara nilai memang SBN berdenominasi dolar AS lebih kecil dibandingkan dengan rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan kasasi atas vonis mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang terjerat kasus gratifikasi untuk merampas lebih banyak asetnya. KPK sebelumnya membidik sejumlah aset milik Rafael yang tidak masuk sebagai sitaan dan rampasan untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Salah satu aset itu adalah rumah yang berlokasi di Simprug Golf XV No.29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jaksa KPK Nur Haris Arhadi menyatakan kasasi terhadap putusan tersebut dan menyerahkan kontra memorinya melalui Panmud Tipikor pada PN Jakarta Pusat dalam perkara Rafael, Rabu (24/4). “Tim Jaksa masih tetap komitmen merampas berbagai aset milik terdakwa untuk tujuan asset recovery sebagaimana apa yang diterangkan dalam surat tuntutannya,” demikian bunyi keterangan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (25/4).

Bersamaan dengan itu, tim jaksa juga membantah dalil kasasi yang diajukan terdakwa Rafael dan tim penasihat hukumnya melalui kontra memori kasasi. Sebelumnya, putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat hanya menetapkan dua unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09, serta satu unit mobil VW Carravelle Nomor Polisi AB 1253 AQ milik Rafael disita, kemudian dirampas untuk Negara. Mantan Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II itu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 14 tahun serta denda Rp500 juta subsidair kurungan penjara 3 bulan. Dia juga dihukum untuk membayar uang pengganti Rp10 miliar

Upaya Prabowo Subianto merangkul seluruh kekuatan agar bersedia untuk bekerja sama dalam pemerintahannya ke depan mendapat dukungan dari lawan politik. Partai Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara itu PKB memberi sinyal yang sama. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kediaman Prabowo di kawasan Kartanegara IV Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4) sore. Ini bukan kali pertama pihak Nasdem menyambangi Kartanegara IV. Pertemuan Surya dengan Prabowo berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam membahas situasi politik terkini. Seusai pertemuan, Surya menyatakan Nasdem mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan. Surya menyatakan bersyukur bahwa seluruh proses Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar sejak awal sampai akhir. Dia juga mengimbau seluruh pihak agar menerima hasil Pemilu 2024 dan bersama-sama membangun Indonesia agar lebih baik dan makmur di kemudian hari.

Pertemuan Prabowo dengan Surya tersebut merupakan kedua kalinya setelah Pilpres 2024. Keduanya pernah bertemu pada Jumat (22/3) di Nasdem Tower, Jakarta, berselang 2 hari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali juga mendatangi rumah Prabowo, Selasa (23/4) atau sehari sebelum penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ahmad Ali ditemui oleh Prabowo dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Meskipun demikian Ahmad waktu itu mengaku tidak membahas soal politik, melainkan hanya bersilaturahmi. Di sisi lain, sinyal dukungan Prabowo juga muncul dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya ingin kembali bekerja sama dengan Partai Gerindra untuk membangun Indonesia. Pada Pilpres 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tergabung dalam Koalisi Perubahan mendukung paslon 01 Anies-Muhaimin. Sejauh ini, hanya PKS yang belum didatangi oleh Prabowo. PKS pun membuka pintu silaturahmi dengan pemenang pilpres. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk bertemu.

Pada perkembangan lain, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Dia meminta setiap pihak menerima kemenangan Prabowo-Gibran dalam ajang Pilpres 2024. JK berpendapat, masyarakat sudah lelah melihat perselisihan politik selama 2 tahun belakangan. “Sudahlah kita selesaikan ini. Kita menerima apa kenyataan yang ada, bahwa kita berikan selamat kepada Pak Prabowo- Gibran untuk menjalankan pemerintahan ini,” ujar JK seusai memberikan kuliah umum di FISIP UI, Depok, Kamis (25/4). Mantan ketua umum Partai Golkar itu pun berpendapat bahwa elite politik tidak boleh menomorduakan permasalahan ekonomi dibandingkan masalah lain. Menurutnya, jika perekonomian buruk, maka masyarakat luas yang paling terdampak. Di sisi lain, JK mengingatkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto berkaitan dengan pentingnya keberadaan oposisi sebagai pengawal pemerintahan. Menurutnya, oposisi bisa menjadi pengingat pemerintah jika semena-mena menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, justru akan lebih berbahaya apabila tidak ada oposisi di pemerintahan.

Keputusan BI untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6,25 % demi menstabilkan nilai tukar rupiah bisa memunculkan tekanan ekonomi terhadap sektor riil dan daya beli masyarakat. Pemerintah akan mempertajam sejumlah kebijakan yang sudah ada di APBN untuk meredam dampak rambatan dari kebijakan pengetatan moneter tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sudah tidak asing lagi dengan gejolak ketidakpastian ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Di setiap momen gejolak ekonomi itu, APBN selalu ”turun tangan” untuk menjadi peredam guncangan (shock absorber).

”Ketidakpastian yang sedang kita hadapi secara global ini sudah pernah kita alami sebelumnya. Sinergi yang sudah biasa kita lakukan antara kebijakan moneter dan fiskal kita perkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Febrio saat ditemui di gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (25/4). Kali ini, APBN akan kembali dikerahkan untuk meredam dampak rambatan dari kenaikan tingkat suku bunga acuan BI. Pada 24 April 2024, BI telah memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 %. Terakhir kali, BI menaikkan suku bunga acuannya pada Oktober 2023 ke 6 %. Febrio mengatakan, pemerintah saat ini sudah mempunyai berbagai instrument kebijakan untuk meredam dampak guncangan ekonomi. Kebijakan yang sudah ada dalam APBN akan dikalibrasi dan diperkuat. (Yoga)

Ruang kerja bersama menjadi wadah kaum muda Kota Padang, Sumbar, ”menyalakan” inspirasi agar hari-hari tetap produktif. Ruang-ruang itu pun bertumbuh, baik melalui pemkot maupun swasta. Muhammad Fikri fokus di meja kecil salah satu sisi ruangan. ”Saya sedang mengerjakan tugas akhir kuliah dan beberapa pekerjaan lainnya,” kata mahasiswa Universitas Andalas itu di ruang kerja  bersama (co-working space) Bagindo Aziz Chan (BAC) Youth Center, Padang, Sumbar, Kamis (25/4). Fikri adalah satu dari ratusan pengunjung BAC Youth Center siang itu. Pengunjung yang sebagian besar kaum muda sibuk dengan tugas dan pekerjaan masing-masing. Ada yang duduk di kursi-meja aula lantai II, ada pula yang berlesehan di sayap lantai II. Meskipun banyak pengun jung, suasana di ruang kerja bersama itu relatif tenang dan sejuk.

Yang paling penting Wi-Fi dan colokan listrik tersedia. Mayoritas pengunjung betah berlama-lama sejak pagi. ”Dalam sepekan ini, sudah tiga kali saya ke sini,” ujar Fikri. Ruang kerja bersama sudah jadi kebutuhan Fikri beberapa tahun terakhir. Selain BAC Youth Center, ia juga kerap ke ruang kerja bersama di tempat lain, termasuk di kafe-kafe. Berkegiatan di indekos atau kampus kadang terlalu banyak distrak. Aktivitasnya di ruang kerja bersama tak melulu mengerjakan tugas kuliah, tetapi juga terkait kerja-kerja sampingan yang ia geluti. Tempat-tempat nyaman seperti ini dapat membuat inspirasi menyala. ”Pekerjaan yang butuh berpikir lebih, butuh suasana tenang seperti ini. Melihat pengunjung lain fokus dengan pekerjaannya, juga membuat saya terpancing untuk fokus,” katanya.

Beraktivitas di ruang kerja bersama juga dilakoni Ihsanul Fajri (30). Rabu (24/4) siang, ia tengah mengerjakan tugas dari kantor di ruang kerja bersama yang disediakan oleh Cafe Merjer di Kecamatan Padang Barat. Didampingi segelas kopi dan beberapa makanan, Ihsan fokus menatap laptopnya. Ruangan kecil berkapasitas 25 orang ini tenang dan sejuk. Belasan pengunjung lainnya konsentrasi dengan pekerjaan masing-masing. Afra Laila (20), pengunjung lain, mengungkapkan hal senada. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas itu bisa tiga kali sepekan berkunjung ke ruang kerja bersama, termasuk di Cafe Merjer. ”Suasananya tenang dan nyaman, pelajaran lebih mudah masuk,” ujarnya. Ruang kerja bersama makin diminati kaum muda di Padang, sejalan dengan pergeseran budaya kerja dan belajar, terutama pascapandemi Covid-19.

Bekerja dan belajar bisa dari mana saja. Pergeseran budaya itu disadari pemda dan swasta. Ruang-ruang kerja bersama pun tumbuh, seperti yang disediakan BAC Youth Center, Cafe Merjer, dan tempat-tempat lainnya di kota ini. BAC Youth Center yang dikelola Dinas Pariwisata Kota Padang, diresmikan pada 16 September 2022. Sebelumnya, bangunan ini merupakan bekas kantor dinas pendidikan. Sejak dibuka, gedung yang beroperasi setiap hari pukul 08.00-20.00 ini mampu menarik banyak pengunjung, sekitar 300 orang per hari. ”BAC Youth Center ini ada sebagai wadah untuk generasi muda dalam menyalurkan minat bakat,” kata Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Padang Wirdanis. BAC Youth Center juga menyediakan fasilitas lain untuk menunjang kerja-kerja kreatif, seperti studio podcast, studio foto, studio musik, ruang latihan tari, ruang rapat, mini teater, dan galeri. Ruang-ruang itu dapat diakses secara gratis oleh komunitas yang termasuk dalam 17 subsektor bidang ekonomi kreatif. (Yoga)

Tempat-tempat wisata terkenal di Eropa, seperti Amsterdam di Belanda dan Venesia di Italia, kewalahan menghadapi lonjakan jumlah wisatawan. Maka, muncul gagasan mengenakan pungutan untuk mengurangi pelancong. Saking banyaknya turis wira-wiri, kini susah berjalan kaki di Venesia. Penduduk kota itu hanya 50.000 orang, sedang turis sepanjang 2022 mencapai 3,2 juta orang. Pada musim liburan, jumlah wisatawan di Venesia mencapai 100.000 orang. ”Kami harus menemukan keseimbangan antara pendatang (turis) dan penduduk. Kami perlu mengurangi pelancong harian pada waktu tertentu,” kata Kepala Badan Promosi Pariwisata Venesia Simone Venturini. Untuk menangani lonjakan pengunjung itu, Venesia memberlakukan kebijakan baru mulai Kamis (25/4). Venesia akan memberlakukan biaya masuk kepada pengunjung harian. Saat ini hanya ada 29 hari sepanjang 2024 yang akan menjadi waktu pemberlakuan tiket masuk harian.

Mayoritas hari-hari pembatasan itu tersebar pada Mei hingga Juli. Pengunjung yang datang pada siang hari harus membeli tiket seharga 5 euro atau Rp 87.000. Pembelian tiket itu akan dipantau petugas pemeriksaan di titik-titik masuk utama di seluruh wilayah Venesia. Pajak juga diberlakukan pada pengunjung yang bermalam di dalam kota. Para pengunjung harian diharapkan bisa berkunjung pada waktu yang tidak ramai atau bukan musim liburan. Kebijakan itu, kata Venturini, bertujuan menyeimbangkan pemasukan dari pariwisata dengan kenyamanan para penghuninya. ”Meningkatkan perekonomian lokal tetap penting asalkan tidak membebani komunitas lokal dan tidak merusak ekosistem yang sudah rapuh,” ujarnya.

Bagi wisatawan asal AS, Anish Thakkar, karcis itu murah bagi pengunjung yang datang dari jauh. ”Saya tidak keberatan membayar 5 euro itu. Karena terlalu murah, saya kira tidak akan membuat perbedaan,” ujarnya.   Pada 2021, Venesia melarang kapal pesiar masuk ke laguna kota itu. Kapal-kapal pesiar berukuran besar bisa merusak lingkungan kota. Pengunjung yang terlalu banyak juga dikhawatirkan kian menenggelamkan Venesia. Wali Kota Venesia Luigi Brugnaro mengatakan, kebijakan karcis turis itu baru sebatas eksperimen. Ia tak sepenuhnya yakin bagaimana sistem ini bisa berjalan dengan baik. Namun, Brugnaro menjanjikan sistem baru ini akan terus dipantau dan dikendalikan serta dijamin tak ada antrean. Turis yang tidak memiliki tiket akan dikenai denda 50-300 euro atau Rp 868.000-Rp 5,2 juta. (Yoga)

Sebagian prajurit Ukraina kecanduan judi daring. Sebagian dari mereka menjual pesawat nirawak untuk mendanai kecanduan tersebut. Masalah itu menambah persoalan penyelewengan aset dan kekayaan negara Ukraina. Judi tak dilarang di Ukraina. Menurut Ketua Asosiasi Judi Ukraina Anton Kuchukhidze, nilai pajak judi Ukraina mencapai 300 juta USD (Rp 4,8 triliun) pada 2023. Mendiang Sersan Pravlo Petrychenko dari Brigade LIX, dilaporkan Rabu (24/4) risau soal judi daring di kalangan tentara. Pada Maret 2024, Petrychenko membuat petisi soal kecanduan judi daring di antara prajurit Ukraina. ”Bagi banyak orang, judi menjadi satu-satunya penghilang stres. Mereka menjadi kecanduan dan melemahkan pengendalian diri,” tulisnya di petisi itu.

Masalah lain, sebagian laman judi daring itu, yaitu 30 %, terdeteksi berasal dari Rusia. Petrychenko, yang tewas dalam pertempuran di Donetsk, khawatir data prajurit yang mengakses laman judi daring itu bisa dikumpulkan Rusia. Data itu termasuk lokasi para prajurit. ”Bisa mengancam keamanan nasional,” ujarnya. Petrychenko meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melarang iklan judi daring menggunakan lambang angkatan bersenjata Ukraina. Iklan judi daring yang menyebut adanya sumbangan dari penyedia layanan judi ke prajurit juga harus dilarang. Ia menyebut sumbangan itu cuma cara menutupi kesalahan. ”Apa artinya 20 truk bantuan dibanding keuntungan para bandar,” tulisnya di petisi.

Petisi itu dikirim ke laman kantor Kepresidenan Ukraina. Dari kebutuhan minimal 2.500 pendukung, petisi itu disokong 26.000 orang. ”Saya telah memerintahkan Unit Komunikasi Khusus Badan Keamanan Ukraina (SBU), Kementerian Transformasi Digital, serta Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional memeriksa isu ini dan mengusulkan solusi,” kata Zelenskyy merespons petisi itu. Setelah pemakaman Petrychenko pada 19 April, Zelenskyy meneken dekrit untuk membatasi judi daring. Dekrit itu, memerintahkan panglima angkatan bersenjata melarang prajurit mengakses laman-laman judi daring. Kecuali sedang cuti, tentara dilarang masuk kasino atau tempat perjudian lainnya. (Yoga)

Bapanas telah menyesuaikan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani dari Rp 5.000 per kg menjadi Rp 6.000 per kg. HPP itu dinilai belum menguntungkan petani. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, Kamis (25/4) mengatakan, HPP gabah kering panen (GKP) Rp 6.000 per kg masih di bawah usulan HPP sejumlah organisasi tani. Usulan HPP tersebut di kisaran Rp 6.500-Rp 7.000 per kg. AB2TI mengusulkan HPP GKP di tingkat petani Rp 6.900 per kg. Jumlah itu berasal dari biaya produksi GKP di lahan 1.500 meter persegi sebesar Rp 5.966 per kg dan keuntungan petani sebesar 15 %.

”Dari biaya produksi GKP saja, petani hanya untung sedikit sekali. Apalagi jika merujuk pada ambang batas nilai tukar petani tanaman pangan (NTP TP),” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Dwi menjelaskan, ambang batas NTP TP sebesar 100. Angka itu menunjukkan pendapatan dan pengeluaran petani sama besar atau tidak untung atau rugi. Dari NTP TP tersebut, harga wajar GKP Rp 6.035 per kg. Jika Bapanas menetapkan HPP GKP Rp 6.000 per kg, berarti petani tidak untung. ”Oleh karena itu, kami berharap Bapanas mengoreksi lagi HPP itu. Angka kompromi antara HPP GKP Bapanas dan usulan sejumlah organisasi petani adalah Rp 6.450 per kg,” katanya.

Selain HPP GKP, Bapanas juga merelaksasi HET sementara beras medium dari Rp 10.900-Rp 11.900 per kg menjadi Rp 12.500-Rp 13.500 per kg berdasarkan zonasi. HET sementara berlaku pada 24 April-31 Mei 2024. Bapanas juga memperpanjang masa berlaku HPP sementara beras premium Rp 14.900-Rp 15.800 per kg hingga 30 Mei 2024. Bapanas juga sedang menggodok harga acuan penjualan (HAP) daging dan telur ayam ras. Pada 25 April 2024, Bapanas mengundang pemangku kepentingan di sektor peternakan ayam dan BPS untuk mendiskusikan HAP tersebut. Dalam pertemuan itu, harga acuan pembelian jagung pipilan kering berkadar air 15 % di tingkat petani telah disetujui Rp 5.000 per kg. Harga acuan pembelian itu meningkat dari sebelumnya Rp 4.200 per kg. (Yoga)

Pemerintah akan meluncurkan aplikasi super atau super app yang mengintegrasikan layanan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Uji coba platform bernama INA Digital ini, rencananys dilakukan pada Mei 2024, dengan target bisa digunakan publik pada September 2024. Kementerian PAN dan RB sebagai pemimpin proyek sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) menunjuk Perum Peruri sebagai pengembang dan pengelola INA Digital. Perum Peruri dipilih atas dasar kapasitas dan kapabilitas perseroan di bidang teknologi dan keamanan digital. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Kamis (25/4) Dirut Perum Peruri Dwina Septiani mengatakan, kehadiran INA Digital merupakan salah satu wujud dari langkah pemerintah dalam mempercepat transformasi digital untuk birokrasi dan layanan publik.

Aplikasi INA Digital diatur dalam Perpres No 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Saat ini, pengembangan INA Digital telah mencapai lebih dari 50 % ”Presiden menaruh harapan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif lewat digitalisasi dengan membuat aplikasi yang saling terintegrasi dan interoperabilitas,” ujarnya. Dwina mengatakan, peluncuran yang direncanakan pada Mei merupakan tahapan pertama yang dilakukan sebagai langkah uji coba atau piloting. Adapun penyelesaian produk hingga dapat digunakan oleh publik ditargetkan bakal rampung pada September mendatang. (Yoga)