PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 7,4% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 860 miliar pada kuartal I-2024. Strategi perseroan untuk fokus mengembangkan  segmen high yield dan komersial mulai membuahkan hasil. Pencapaian tersebut didukung oleh pendapatan bunga yang naik 14,9% menjadi Rp 7,67 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini. Pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) BTN tumbuh 3,4 menjadi 3,22 triliun. Hingga akhir Maret 2024, jumlah pengguna aktif BTN Mobile mencapai 1,4 juta, dengan nilai transaksi mencapai Rp2,5 triliun hingga akhir kuartal I-2023, bertumbuh pesat sebesar  60,1% (yoy). Peningkatan transaksi di BTN Mobile tersebut turut menjadi salah satu penyumbang pendapatan berbasis biaya (fee based income/FBI) yang pada kuartal I-2024 mencapai Rp 686 miliar naik 14,27% (yoy). (Yetede)

Rencana konsolidasi antara PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom (FREN) patut dibaca sebagai bagian  dari rencana besar XL dalam menghadapi persaingan industri di masa depan. Terlebih, kehadiran satelit Startlink milik SpaceX yang dikendalikan Elon Musk kian  di depan mata. Eksistensinya bisa menguntungkan, tapi bukan tidak mungkin juga memberikan ancaman. Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini angkat bicara mengenai situasi tersebut. Menurut dia, konsolidasi bersama operator telekomunikasi lain termasuk FREN selalu dilihat sebagai peluang. Sebab bagaimanapun, perkawinan dua operator sekaligus bakal berimbas positif terhadap industri yang lebih baik," ujar Dian. Apalagi, sambungnya, laju perkembangan teknologi itu sulit dibendung sehingga perseroan harus selalu siap. Mulai persiapan untuk ekspansi dalam rangka memperkuat jumlah spektrum, maupun merespon kehadiran  Starlink di Tanah Air. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25% untuk mengantisipasi geliat ekonomi global. Sementara itu, pemerintah belum berencana untuk menambah insentif fiskal dalam upaya mengimbangi kenaikan suku bunga acuan. Padahal kenaikan suku bunga acuan BI dikhawatirkan akan  berdampak kontraproduktif terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah akan melakukan penguatan terhadap insentif fiskal yang sebelumnya sudah dijalankan. BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI-rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Sedangkan suku bunga deposit facility baik sebesar 25 basis poin menjadi  7%, dalam Rapat Dewan Gubernur pada 23-24 April 2024. Sebelumnya BI menaikkan suku bunga acuan dari 5,75% menjadi 6% pada Oktober 2023. lalu pada November 2023 pemerintah menaikkan insentif fiskal terhadap sektor  properti untuk mengimbangi suku bunga acuan tersebut. (Yetede)

PT Supertone atau dikenal sebagai SPC, perusahaan manufaktur produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan elektronik di Indonesia, mendukung kebijakan pemerintah tentang pembatasan impor 78 barang-barang produk elektronik dan TIK. Di sisi lain, SPC mendukung pemanfaatan  lebih banyak produk TIK dan  elektronik dari produsen lokal, termasuk CCTV dan layar monitor buatan dalam negeri. SPC pun telah siap memasok produk elektronik ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pebisnis hingga konsumen. Menteri Perindustrian  Agus Gumiwang Kartasasmita  telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Taknis Impor Produk Elektronik. Adapun dalam aturan tersebut, tertera 78 barang elektronik yang impornya harus dibatasi. (Yetede)

Para pengembang harus menerapkan  konsep environment, social, dan governance (ESG) atau ramah alam, bermanfaat secara sosial, serta tata kelola yang solid guna mengurangi kerusakan alam. Menurut Ignesjz, Kepala Badan kajian Strategi Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), konsep ESG mau tak mau harus diterapkan pebisnis, baik dalam proses produksi maupun operasional menyusul makin meresahkannya pemanasan global dan perubahan iklim akibat emisi CO2 yang berlebihan. Dia menerangkan, fokusnya adalah bagaimana mengurangi konsumsi energi agar bisa mereduksi emisi gas rumah kaca, ditambah reduksi konsumsi air, pengolahan sampah dan limbah. "Pengembang tidak bisa hanya berorientasi profit, karena profit akan bisa dicapai kalau alamnya sudah rusak, dan sebaliknya. Pebisnis harus berpartisipasi mengurangi kerusakan alam itu," katanya. (Yetede) 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai perlu mengevaluasi kebijakan konversi motor listrik secara menyeluruh. Pasalnya, meski program konversi ini tidak dipungut biaya, namun minat masyarakat masih terbilang minim. Ada beberapa catatan yang harus dibenahi, mulai dari penyederhanaan administrasi, hingga kepastian penyaluran dana insentif kepada bengkel konversi. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan Kementerian ESDM sudah melakukan serangkaian upaya dalam menarik minat masyarakat. Hanya saja ikhtiar yang dijalankan  belum membuahkan hasil. Hal ini lantaran realisasi konversi  motor elektrik pada tahun lalu kurang dari 1.000 unit. Sedangkan target konversi yang ditetapkan pada 2023 sebanyak 50 ribu unit motor. "Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program sebelumnya untuk mengidentifikasi kelemahan dan kegagalan yang mungkin telah terjadi. Hasil evaluasi itu harus digunakan sebagai dasar menyusun strategi berikutnya," kata Yannes kepada Investor Daily. (Yetede)

Langkah Indonesia dan Malaysia yang lebih dulu menggunakan ketidaksetujuannya atas European Union Deforestation-Free Regulation (UEDR) telah menginspirasi pihak lain untuk turut menyuarakan  penundaan dan perubahan kebijakan tersebut. Pihak-pihak itu diantaranya negara-negara Like-Minded Countries (LMCs), kelompok bipartisan di Amerika Serikat, serta asosiasi pertanian terkemuka di Uni Eropa (UE). Meluasnya seruan penundaan dan perubahan kebijakan EUDR karena regulasi itu dinilai tidak adil, terutama bagi petani sawit. Seiring upaya penolakan EUDR  RI dan malaysia, kelompok bipartisan di AS, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, seperti dilansir mypolmoilpolicy.com, juga menyoroti kebijakan yang tidak adil bagi para petani  yang hendak masuk pasar  Eropa. Penundaan implmentasi atau perubahan EUDR dinilai sebagai salah satu solusi  yang bisa dilakukan saat ini.