PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mampu membukukan per tumbuhan laba yang positif dengan berhasil berhasil mencetak laba konsolidasian sebesar Rp15,98 triliun per akhir kuartal I/2024. Pencapaian kinerja perseroan antara lain didukung oleh kinerja penyaluran kredit. Hingga akhir Maret 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit se besar Rp1.308,65 triliun atau tumbuh double digit sebesar 10,89% year on year (yoy). Dari total kredit yang tersalurkan tersebut, sebesar 83,25% di antaranya atau sebesar Rp1.089,41 triliun merupakan por tofolio kredit untuk seg men usaha menengah kecil mikro (UMKM). 

Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut berdampak terhadap meningkatnya aset perseroan yang mencapai Rp1.989,07 triliun atau tumbuh 9,11% yoy. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa perseroan meyakini pemberdayaan yang terus dilakukan pada segmen UMKM berdampak pada daya tahan ekonomi nasional. Meskipun mampu mendorong penyaluran kredit tumbuh double digit, perseroan tetap mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkannya. Hingga akhir kuartal I 2024 tercatat rasio non performing loan (NPL) BRI terkendali di kisaran 3,11% dengan rasio loan at risk yang membaik, dari 16,39% pada akhir kuartal I/2023 menjadi 12,70% pada akhir kuartal I/2024. Dari sisi liabilities, perseroan mampu menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp1.416,21 triliun atau tumbuh 12,80% yoy hingga akhir Maret 2024. Dana murah atau current account savings account (CASA) mendominasi portofolio simpanan dengan pertumbuhan 7,80% yoy.Pertumbuhan CASA ini tak lepas dari aspirasi BRI untuk melakukan transformasi liabilitas melalui penguatan basis pendanaan dengan fokus pada lowcost funding dari CASA yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Sempat melaju kencang, laju penjualan sektor properti berisiko kembali masuk ke jalur lambat. Pasalnya, daya serap pasar properti yang dibiayai melalui skema kredit kepemilikan rumah (KPR) rawan makin seret lantaran suku bunga yang berpotensi meninggi seiring keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate. Dus, pelaku bisnis properti pun harus bermanuver lebih tajam agar dapat ‘beradaptasi’ dengan dinamika tersebut. Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menuturkan, kenaikan bunga KPR, bakal menggerus margin bisnis para developer properti. Pada saat yang sama, developer properti sudah terbebani dengan volatilitas rupiah yang sempat anjlok ke level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat atau level terendah sejak 2020. Menurutnya, beban itu cukup berat karena depresiasi rupiah berdampak langsung pada mahalnya bahan bangunan terutama material impor yang pada gilirannya menstimulasi peningkatan biaya konstruksi. Kekhawatiran yang sama diungkap Di rektur PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) Olivia Surodjo. Dia mengatakan bahwa kenaikan suku bunga acuan BI berpengaruh pada daya beli konsumen, yang sebagian besar adalah end useratau pembeli rumah pertama melalui skema KPR. Padahal, MTLA menargetkan realisasi marketing sales sebesar Rp1,9 triliun.

Dampak kenaikan suku bunga acuan BI kemungkinan menyasar konsumen yang baru mengajukan kredit, Namun, Olivia meyakini bunga KPR masih akan berada di bawah 10%. Hingga kuartal I/2024, MTLA telah membukukan marketing sales Rp438 miliar atau 10,61% year-on-year (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang meraih Rp396 miliar. Segmen residensial menjadi penopang dengan kontribusi 70% atau setara Rp307 miliar. Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Harun Hajadi menyatakan tetap optimistis target prapenjualan sepanjang 2024 menembus Rp11,1 triliun, kendati rupiah melemah serta ada potensi kenaikan bunga KPR. Hingga kuartal I/2024, realisasi prapenjualan CTRA mencapai 30% dari target yang dibidik sepanjang tahun ini yakni Rp11,1 triliun. Pencapaian itu juga melampaui rata-rata historis dalam 5 tahun terakhir yang berada di level 24%. Dari perolehan itu, penjualan rumah tapak atau landed house berkontribusi sebesar 80% dari total prapenjualan pada kuartal I/2024. Adapun segmen lainnya seperti ruko menyumbang 17%, sementara apartemen berkontribusi 3%. Adapun, emiten properti milik Agung Sedayu Group yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) berupaya melakukan Inovasi dan meluncurkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar setelah kenaikan suku bunga acuan BI. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan menyatakan perseroan harus inovatif guna mencapai target prapenjualan sepanjang 2024 hingga Rp5,5 triliun. Sepanjang kuartal I/2024, realisasi prapenjualan PANI telah mencapai 27% dari target atau tembus Rp1,5 triliun. 

Hingga kuartal I/2024, realisasi prapenjualan CTRA mencapai 30% dari target yang dibidik sepanjang tahun ini yakni Rp11,1 triliun. Pencapaian itu juga melampaui rata-rata historis dalam 5 tahun terakhir yang berada di level 24%. Dari perolehan itu, penjualan rumah tapak atau landed house berkontribusi sebesar 80% dari total prapenjualan pada kuartal I/2024. Adapun segmen lainnya seperti ruko menyumbang 17%, sementara apartemen berkontribusi 3%. Adapun, emiten properti milik Agung Sedayu Group yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) berupaya melakukan Inovasi dan meluncurkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar setelah kenaikan suku bunga acuan BI. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan menyatakan perseroan harus inovatif guna mencapai target prapenjualan sepanjang 2024 hingga Rp5,5 triliun. Sepanjang kuartal I/2024, realisasi prapenjualan PANI telah mencapai 27% dari target atau tembus Rp1,5 triliun.

Perihal suku bunga kredit, kalangan bankir menyatakan akan merespons dengan hati-hati kenaikan BI Rate. Direk tur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu misalnya, menyatakan perseroan akan berhitung terlebih dahulu. “Enggak bisa semena-mena,” ujarnya. Jika ditelusuri, BBTN telah mengerek suku bunga dasar kredit (SBDK) atas kredit konsumsi khusus pada segmen KPR dari sebelumnya 7,3% per 31 Desember 2023, menjadi 7,4% per 31 Maret 2024. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan kenaikan suku bunga acuan BI bakal menghambat laju pertumbuhan KPR. Menurutnya, perbankan tak punya pilihan lain selain turut mengerek suku bunga kredit. Dia meramal, imbas keputusan BI bakal berdampak pada kenaikan cicilan KPR yang diproyeksi terjadi dalam 3 bulan sampai 6 bulan ke depan sekitar 100 basis poin. Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar BI, kredit properti tetap bertumbuh di level 7,7% secara tahunan (YoY) pada Maret 2024 menjadi Rp1.348,6 triliun. Namun, pertumbuhan kredit properti melambat dibandingkan bulan sebelumnya di level 7,9%.

Banyak kalangan salah kaprah memprediksi ihwal kebijakan suku bunga acuan yang diputuskan oleh Bank Indonesia (BI) pada Rabu (24/4). Sejumlah analis, ekonom kawakan, hingga pelaku pasar sempat penuh percaya diri BI akan mengeksekusi pelonggaran moneter melalui pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate). Kenyataannya justru 180 derajat berbeda. BI secara tak terduga menaikkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) itu. Biasanya, prediksi para analis dan pelaku pasar jarang meleset perihal dinamika BI Rate. Namun, apa lacur. Kenaikan BI Rate sekonyong-konyong mengubah konstelasi pasar keuangan di dalam negeri. Menaikkan suku bunga acuan berarti akan memberi dampak ke berbagai sektor. Ekspansi dunia usaha terhambat dan spending konsumen juga menciut. Industri keuangan juga menaruh waswas dalam memutar kredit. Keadaan ini dikhawatirkan dapat membuat geliat ekonomi kembali melempem pada 2024.

Apalagi, intervensi otoritas untuk penguatan rupiah belum banyak membuahkan hasil signifikan dan malah cenderung terus menggerogoti cadangan devisa (cadev) negara. Posisi cadev pada Januari 2024 masih sebesar US$145,1 miliar. Namun, posisi itu menyusut menjadi US$140,4 miliar pada Maret 2024. Industri properti, yang merupakan pilar penting perekonomian nasional, menjadi sektor yang dipastikan terpukul berat akibat kebijakan BI tersebut. Sebelumnya, sektor properti sudah terlilit oleh suku bunga KPR yang tinggi. Industri properti, yang secara langsung mendukung sektor riil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui 174 subsektor industri terkait, mulai menghadapi risiko penurunan serapan pasar. Padahal, properti memainkan peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, dengan sekitar 19 juta pekerja yang berkelindan. Kenaikan suku bunga pinjaman idealnya tidak melebihi rasio kenaikan BI Rate itu sendiri, untuk menghindari pembebanan yang berlebihan kepada konsumen. Namun, apabila kenaikan suku bunga KPR benar-benar terjadi, jumlah transaksi properti dipastikan merosot sehingga memperlambat pemulihan pasar perumahan yang belum stabil.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Harian ini berpendapat bahwa perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang dijadwalkan mulai 1 Juni 2024 dapat memberikan angin segar. Kebijakan ini bertujuan agar pertumbuhan kredit di sektor prioritas, termasuk real estat dan konstruksi tetap terjadi. Dengan memasuki periode suku bunga yang lebih tinggi, pasar properti mungkin akan mengalami penyesuaian. Namun, prospek penyaluran kredit, khususnya untuk segmen KPR, masih terbilang prospektif. Bank dan lembaga keuangan harus terus berusaha menemukan keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan risiko kredit dalam kondisi pasar yang menantang.

Problem pasokan bahan baku menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk mendukung target ambisius Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam hal pemanfaatan bahan bakar nabati di dalam negeri. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mematok target cukup tinggi untuk pemanfaatan biodiesel dan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM), yakni B50 dan E10 pada 2029. Persoalan pasokan bahan baku dari hulu, penyediaan lahan, hingga kesinambungan pasarnya pun terus dibahas oleh tim pasangan tersebut. Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan bakal mengkaji ulang soal komitmen pasokan bahan baku untuk biodiesel dan bioetanol dari produsen minyak sawit dan tebu. Harapannya, komitmen pasokan bahan bakar nabati dapat ditambah seiring dengan upaya akselerasi persentase bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam BBM. Di sisi lain, pemerintahan baru bakal mendorong PT Pertamina (Persero) untuk berinvestasi pada pembangunan fasilitas pengolahan biofuel yang saat ini masih relatif terbatas dari sisi kapasitas produksi.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan stok minimal minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk menopang program biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter. Hitung-hitungan itu berasal dari asumsi kebutuhan Solar pada 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter. Apabila ditambah dengan asumsi pertumbuhan rerata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 memerlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kiloliter atau sekitar 15,29 juta ton CPO. “Saat ini sedang dilakukan kajian lanjutan terkait dengan uji penggunaan B40 untuk sektor nonotomotif, di mana pengujian ini direncanakan selesai pada akhir 2024,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Bisnis, Kamis (25/4). Di sisi lain, terjadi tren dari segi konsumsi untuk realisasi penyaluran biodiesel B35 pada awal 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dadan memperkirakan tren pertumbuhan konsumsi ini bakal tetap tumbuh hingga pertengahan tahun nanti. Untuk volume realisasi penyaluran biodiesel B35 pada kuartal pertama 2024 mencapai 2,86 juta kiloliter atau 21,37% dari kuota yang ditetapkan sebesar 13,41 juta kiloliter saat ini. Sementara itu, realisasi penyaluran biodiesel B35 pada periode yang sama tahun sebelumnya 2,55 juta kiloliter.

Sementara itu, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) masih menunggu arah kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ihwal peningkatan persentase bauran biodiesel dan bioetanol hingga 2029. Lewat lembar visi-misi yang disampaikan kepada publik, Prabowo-Gibran menargetkan program bauran Solar dengan minyak sawit dapat mencapai 50% atau B50 pada 2029. Selain itu, bauran BBM jenis bensin dengan bioetanol ditargetkan mencapai 10% atau E10 pada tahun yang sama. Sekretaris Jenderal Aprobi Ernest Gunawan mengatakan bahwa asosiasinya berkomitmen untuk mendukung program pemerintahan yang baru nantinya lewat peningkatan peran biofuel dalam bauran energi nasional. Saat ini, kata Ernest, asosiasi bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait masih dalam proses uji jalan untuk sektor kereta api.

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Elfiano Rizaldi mengatakan, harga bahan baku obat domestik masih lebih mahal dibandingkan dengan produk luar negeri, meski rupiah sedang mengalami pelemahan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Alasannya, produsen di luar negeri telah mampu memproduksi bahan baku obat dalam skala industri, sehingga keekonomiannya lebih kompetitif. Alhasil, harganya lebih murah dari bahan baku obat yang diproduksi di Tanah Air. Orientasi produsen bahan baku obat di Tanah Air yang hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, membuat keekonomiannya tidak lebih baik dibandingkan dengan produsen yang fokus menggarap pasar global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2023 impor farmasi mencapai US$1,27 miliar, naik tipis dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai US$1,24 miliar. Adapun, dari sisi volume impor pada 2023 sebesar 29,5 juta kilogram, turun dari 2022 yang sebanyak 35,7 juta kilogram. Kementerian Perindustrian pun mencatat, saat ini industri bahan baku obat nasional sudah dapat memproduksi delapan dari 10 bahan baku obat yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu parasetamol, omeprazole, atorvastatin, clopidogrel, amlodipin, candesartan, bisoprolol, dan azitromisin.

Keputusan BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25 % untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, kemungkinan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Kenaikan itu akan memicu kenaikan suku bunga kredit sehingga masyarakat yang daya belinya belum pulih bakal kembali tertekan. BI, Rabu (24/4) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 %, setelah BI mempertahankan BI Rate sebesar 6 % selama lima bulan berturut-turut sejak kenaikan terakhirnya 25 bps pada Oktober 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo seusai Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu mengatakan, kenaikan suku bunga tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta langkah pre-emptive (pencegahan dini) dan forward looking (antisipasi ke depan) untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1 % pada 2024 dan 2025, sejalan dengan sikap / pendirian (stance) kebijakan moneter yang prostabilitas.

Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi saat dihubungi berpendapat, kenaikan BI Rate akan membawa dampak terhadap perekonomian nasional. Dengan kata lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 %, tak akan terwujud dan diperkirakan hanya sekitar 4,8 %. Menurut Fithra, kebijakan moneter suku bunga yang ditempuh guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masih memverifikasi data nasabah atau korban dalam kasus penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosurya. Ketidak lengkapan data menjadi tantangan bagi LPSK dalam melakukan verifikasi. Pada Januari 2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan barang rampasan berupa uang tunai dalam perkara penggelapan dana KSP Indosurya Rp 39 miliar dan 896.000 USD. Sementara dalam putusan kasasi kasus penggelapan dana KSP Indosurya, 6.193 nasabah disebut mengalami kerugian Rp 16 triliun. Wakil Kepala LPSK Antonius Wibowo, Rabu (24/4) mengatakan, setelah LPSK menerima uang rampasan dalam kasus KSP Indosurya dari kejaksaan, pihaknya kemudian menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi data nasabah sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan data yang diterima LPSK dari auditor.

Di sisi lain, permohonan restitusi yang masuk ke LPSK hanya berasal dari 488 orang, baik secara perorangan, aliansi, maupun kantor hukum, dengan total restitusi Rp 1 triliun. Antonius menyampaikan, verifikasi tersebut bukan hal yang mudah. Sebab, LPSK tidak memiliki data lengkap untuk 6.193 nasabah sebagaimana disebut dalam putusan MA. Data tersebut tersebar di kepolisian ataupun di kejaksaan meski setelah dilakukan koordinasi, data yang ada tidak seluruhnya lengkap, seperti alamat tidak lengkap, KTP tidak lengkap, dan nama nasabah yang sama. ”Proses itu sedang kami lakukan. Baru setelah itu, kami melakukan penilaian terhadap kerugian korban,” katanya.

Menurut Antonius, sekitar 3.000 data telah diverifikasi. Sementara terdapat sekitar 8.000 data yang masih harus diverifikasi. Adapun 488 korban terlindung LPSK, yang sebelumnya melakukan permohonan ke LPSK, sebagian besar masuk ke dalam korban yang mesti mendapatkan restitusi sebagaimana putusan MA. Jika nantinya proses verifikasi selesai, LPSK akan melangkah ke tahap selanjutnya, yakni melakukan penilaian terhadap kerugian yang dialami nasabah atau korban. Pada tahap itu, korban akan diminta datang ke LPSK dengan membawa bilyet.Bilyetitu kemudian diverifikasi oleh LPSK. ”Pembagian kepada korban pasti dilakukan secara proporsional karena aset yang dirampas dari kasus itu jauh di bawah nilai kerugian. Kami belum sampai ke sana, sekarang masih verifikasi data,” kata Antonius. (Yoga)

Saat ini, Indonesia tengah menyusun dokumen kontribusi nasional penurunan emisi kedua atau second NDC yang dimandatkan Kesepakatan Paris 2015. Target penurunan emisi dalam NDC kedua ini nantinya menyesuaikan skenario mempertahankan kenaikan rata-rata suhu permukaan Bumi secara global tidak lebih dari 1,5 derajat celsius. Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/4) Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi menyampaikan, Indonesia akan mengidentifikasi penambahan sektor baru yang akan dituangkan dalam NDC kedua, yaitu kelautan. Potensi sektor kelautan sebagai instrumen penurunan emisi gas rumah kaca atau karbon biru sudah menjadi fokus Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, potensi karbon biru sebagai bagian dari penghitungan target mitigasi perubahan iklim sudah dilakukan KLHK pada 2021 meskipun saat itu belum dimasukkan dalam dokumen pembaruan NDC.

Indonesia sudah memiliki satu peta mangrove dengan proyeksi karbon biru hingga mencapai lebih dari 3,3 miliar ton. Di sisi lain, pengurangan emisi tahunan karbon biru sebanyak 10-31 % memberikan kesempatan yang sangat baik untuk melakukan akselerasi terkait upaya mitigasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan komitmen dalam NDC. Indonesia berupaya memaksimalkan potensi penurunan emisi dari karbon biru yang sangat besar karena memiliki 3,3 juta hektar mangrove dan 3 juta hektar padang lamun.  luas mangrove di Indonesia ini merupakan 23 % dari total mangrove dunia. Namun, hilangnya mangrove dalam tiga dekade terakhir telah menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Sebaliknya, studi mengungkap bahwa menghindari konversi mangrove akan mengurangi hingga 30 % emisi nasional dari sektor tata guna lahan.

Ekosistem mangrove juga diketahui memiliki kemampuan menyimpan karbon lebih besar daripada hutan tropis daratan. Hasil studi para peneliti dari University of California-Riverside (UCR) dan University of California-San Diego, AS, menunjukkan, mangrove mampu menjaga karbon hingga 5.000 tahun. Sementara di Indonesia, hutan mangrove rata-rata mampu menyerap 52,85 ton karbon dioksida (CO2) per hektar per tahun. Angka ini lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan estimasi global, yakni 26,42 ton CO2 per hektar per tahun. Adapun total potensi penyerapan karbon di Indonesia mencapai 170,18 megaton CO2 per tahun. Indonesia juga berupaya mengoptimalisasi potensi karbon biru dalam mitigasi perubahan iklim melalui perdagangan karbon internasional sesuai dengan dokumen NDC. (Yoga)

Melihat kondisi global saat ini, muncul berbagai kekuatan baru yang dapat membuat dunia berkarakter brittle, anxious, non-linear, dan incomprehensible (BANI). Berbagai permasalahan ini adalah bentuk koreksi atas demokrasi hipokrit dan standar ganda negara Barat dalam bersikap pada berbagai isu atau konflik global. Fenomena BANI harus diantisipasi negara-negara karena dapat menimbulkan kerugian serius ditengah berbagai agenda global lainnya, seperti transisi energi, emisi nol bersih, dan perubahan perilaku menyikapi perubahan iklim. Rivalitas yang kini terjadi tidak hanya antar dua hegemoni blok kekuatan, juga antar server proxy karena sangat mungkin adanya proxy war. Di waktu mendatang, persaingan geopolitik blok Barat dan Timur akan sedikit mereda, tetapi menguat persaingan geopolitik 5.0. Ini diawali dengan munculnya blok kawasan Utara dan Selatan.

Kawasan Indo-Pasifik dan Laut China Selatan akan jadi episentrum konflik perebutan sumber daya. Persaingan geopolitik akan menjadi world war blue yang berbasiskan cyber army. Di situ, teknologi IoT, AI, blockchain, dan remote sensing akan diperebutkan untuk memenangi percaturan global. Fenomena ini baru mulai terjadi dengan banyaknya negara membentuk angkatan militer ke-4 berbasis cyber untuk mengumpulkan data menjadi big data, mempelajari, serta memengaruhi algoritma manusia. Perang global ke depan juga akan diwarnai penggunaan teknologi High-Frequency Active Auroral. Konflik mendatang juga akan diwarnai kompetisi persaingan ekonomi.

Pada abad ke-21, China diyakini akan menjadi ekonomi terbesar dunia dengan pangsa 22,68 %, yakni mencapai 101 triliun USD ditengah perlambatan ekonomi yang sedang terjadi di negeri itu. Persaingan antarforum kerja sama global, yakni G7, Uni Eropa, OECD, ASEAN, MIKTA, dan BRICS, dinilai akan sangat sengit. Kunci dari persaingan global ke depan adalah negara yang dapat memegang cadangan minyak dan energi. Selain itu, juga merangkul negara-negara kepulauan sebagai ”investasi” di PBB untuk memenangi voting dalam pengambilan keputusan. Indonesia perlu melakukan redefinisi ”politik Bebas Aktif”, yakni dengan mengembalikan sentralitas dalam kancah politik global.

Sebagai negara besar, Indonesia harus menjadi pembawa proposal Selatan-Selatan ke dunia Internasional. Hal itu dilakukan dengan berbenah secara ekonomi, sekaligus membangkitkan kembali solidaritas kawasan Selatan yang menjadi modal sosial Indonesia selama ini dalam menghadapi kompleksitas global. Peran negara kepulauan akan menjadi kunci Indonesia melalui sinergi kekuatan gerakan Non-Blok dengan menghadirkan kerja sama negara berkembang. Solidaritas negara berkembang dapat dibangkitkan dengan model ekonomi Indonesia yang kini tengah menjadi perhatian internasional. Indonesia harus aktif menghimpun modal dari negara G7, OECD, Uni Eropa, BRICS, dan MIKTA sehingga dapat mendorong soft lending facility kepada negara berkembang. Bentuk diplomasi ekonomi ini akan mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap peran Indonesia. (Yoga)

Sasaran rasio utang dan defisit fiskal tahun 2025 ditargetkan ”membengkak” hingga mendekati level pandemi Covid-19. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru ditetapkan menjadi presiden dan wapres terpilih diingatkan untuk tidak kebablasan dan perlu konsisten menjaga disiplin fiskal. Peringatan itu terkait dengan isi dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Dalam dokumen itu, target defisit fiskal diperlebar menjadi 2,45-2,80 % terhadap PDB, naik signifikan dari posisi defisit fiskal pada 2023 sebesar 1,66 % terhadap PDB. Target rasio utang terhadap PDB juga meningkat signifikan dari 38,59 % pada 2023 menjadi 39,77-40,14 %.

Kedua indikator penentu disiplin pengelolaan keuangan negara itu melebar cukup signifikan. Bahkan, rasio utang membengkak hingga melewati tahun 2020 (39,4 % terhadap PDB) dan mendekati level tahun 2021 (40,7 % terhadap PDB). Di periode itu, kebutuhan pengeluaran negara memang melonjak tinggi demi menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Menyikapi pelebaran target fiskal tersebut, anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, mengingatkan pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru saja ditetapkan sebagai presiden-wapres terpilih untuk tidak kebablasan dan konsisten menjaga disiplin fiskal. Komitmen pemerintah untuk menjaga pengelolaan kas negara ditengah gejolak ekonomi global menjadi poin penting yang disoroti DPR saat membahas RKP dan RAPBN 2025 bersama pemerintah, pertengahan Mei 2024.

”Harus ekstra hati-hati sekali. Pendekatan janji kebijakan yang populis seperti program yang gratis-gratis ini memang baik untuk masyarakat, tetapi apakah kondisi (keuangan negara) kita mampu?” katanya, Rabu (24/4/2024), merujuk pada janji kampanye Prabowo-Gibran untuk memberikan makan siang gratis ke ibu hamil, anak sekolah, dan anak balita. Ruang fiskal atau dompet negara memang semakin menyempit. Saat ini saja utang negara yang diwariskan oleh rezim Jokowi ke Prabowo sudah besar. Menurut catatan Kemenkeu, jumlah utang pemerintah per 29 Februari 2024 sebesar Rp 8.319,22 triliun. Rasio utang juga sudah naik sampai 39,06 % terhadap PDB. (Yoga)