Setelah tamat SMA, Nina Safitri bekerja di pabrik tapioka. Dua tahun kemudian ia pindah ke pabrik pupuk organik, lalu berhenti karena menikah. Terbiasa bekerja, Nina akhirnya memutuskan aktif dalam kelompok perempuan, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Program ini bertujuan mengatasi kemiskinan di desa-desa dan memperluas lapangan kerja di bawah naungan Kemendagri. Pada 2014 PNPM dibubarkan. Pemerintah Indonesia membentuk Kemendes, PDTT untuk menangani masalah di perdesaan. ”Kami seperti anak ayam kehilangan induk,” kata Nina, mengenang masa transisi itu. Ia lega ketika Permendes PDTTi No 15/2021 menetapkan transformasi eks PNPM menjadi badan usaha milik desa bersama atau disingkat bumdesma.

Nina kini Direktur Bumdesma Barokah Jaya di Kecamatan Baron, Nganjuk, Jatim. Pada 2021, Bumdesma Barokah Jaya memperoleh bantuan modal dari Kemendes PDTT untuk program peternakan terpadu.Ada hewan ternak, ada kebun. Kotoran ternak diproduksi menjadi biogas dan kompos. Lingkungan akan terbebas dari limbah. Lokasi peternakan diputuskan melalui musyawarah dengan 11 kepala desa di Kecamatan Baron: di Agrowisata Onokabe, Dusun Kuniran, Desa Jekek. Luas Onokabe empat hektar berada di tanah milik desa, yang disebut tanah bengkok. Sebelas desa di Kecamatan Baron diminta pihak kementerian menyertakan modal masing-masing Rp 100 juta dari dana desa untuk bumdesma. Program peternakan diharapkan berjalan lancar dan desa-desa memperoleh manfaat. Tujuan strategisnya adalah ketahanan pangan.

Usaha Bumdesma Barokah Jaya ada tiga, yaitu simpan pinjam, yang praktiknya hanya meminjamkan, peternakan terpadu, dan kredit barang. Pengembalian dana pinjaman tak memberatkan peminjam. Pemerintah memberi masyarakat modal tanpa jaminan agar selamat dari jeratan bank kecil ataupun tengkulak. Ini tujuan utama bantuan. Hal itu memengaruhi cara menagih, menurut Nina. ”Kalau menagih pinjaman, tidak boleh kasar.” Bunga pinjaman dipatok 1,5 %. Bumdesma mengambil 1,2 %, sedangkan 0,3 % dikelola dan dikembalikan manfaatnya kepada kelompok penerima pinjaman. Tantangan Bumdesma Barokah Jaya saat ini adalah membuka lapangan kerja untuk warga. Meski UMKM cukup populer, penjualan terbanyak didapat saat pameran produk saja. Sementara warga desa membutuhkan pekerjaan yang hasilnya bisa didapat setiap hari. (Yoga)

Tidak hanya pemain muda dari beberapa negara yang berlaga di Piala Dunia U-17, pelaku UMKM dari berbagai daerah tak kalah semangat ikut unjuk gigi. Pasangan suami-istri, Pratama Anggi Wibowo (30) dan Intan Ratnawati, percaya diri memasuki toko Bandung Kunafe di Soreang, Bandung, Jabar, Jumat (10/11) siang. Mereka membawa ratusan bungkus camilan stik keju dengan tiga varian rasa untuk dititipkan di toko oleh-oleh di samping Gedung Budaya Sabilulungan (GBS) itu. GBS vital selama Piala Dunia U-17 di Bandung pada 11-21 November. Keberadaannya menjadi pusat bus pengumpan atau shuttle penonton menuju Stadion Si Jalak Harupat, tempat laga digelar. ”Rencananya kami akan memasok hingga 5.000 bungkus aneka produk camilan selama Piala Dunia U-17,” kata Pratama, produsen berbagai produk camilan dan beragam kerajinan tangan itu.

Agus Asmara (52), produsen kopi luwak di Kabupaten Bandung, juga tak mau kehilangan peluang mencetak cuan. Ayah tiga anak ini berencana berjualan di tenda yang disiapkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung di GBS. Selama dua hari, Agus dan lima karyawannya menyiapkan 100 kemasan produk kopi luwak dan arabika buatannya. Ia menempelkan merek Kopi Lembah Cimanong, merujuk perkebunan kopi milik sendiri seluas satu hektar di Ciwidey. Agus menjual kopi dalam bentuk biji sangrai dan bubuk siap seduh. Ia juga turut menjual minuman kop ”Kami menargetkan keuntungan hingga Rp 10 juta se- lama perhelatan Piala Dunia U-17. Jumlah itu tiga  kali lipat dari penjualan daring dan ikut bazar,” tuturnya.

Di Surabaya, Jatim, penjualan jersei sepak bola tim Indonesia untuk Piala Dunia U-17 tak kalah menggeliat. Penjualan jersei tiruan tersebut berjarak 6-7 kilometer dari Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion ini satu dari empat venue Piala Dunia U-17. ”Aduh, berat kalau lokasi jualan jauh begini. Semoga saja bisa banyak laku,” harap Deden Firmansah, penjual jersey Indonesia dari Bandung, Jumat petang, di Surabaya. Jersei tiruan tersebut dijual Rp 100.000-Rp 200.000. Kepala UPTD PLUT Kabupaten Bandung Dewi Windiani memaparkan, selama Piala Dunia U-17, UMKM akan difokuskan di area GBS. Pihaknya menyediakan 8 tenda yang bisa menampung 16 pelaku usaha. Bupati Bandung Dadang Supriatna menambahkan, penonton di Piala Dunia U-17 di Jalak Harupat diperkirakaan 10.000 orang tiap laga. Ia yakin ajang ini akan memberi manfaat bagi ekonomi warga. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menambahkan, di penjualan pernak-pernik Piala Dunia U-17, ada keterlibatan UMKM Surabaya. (Yoga)

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI menilai langkah pemerintah mengendalikan harga gula pasir atau konsumsi di tingkat ritel modern sudah tepat. Namun, ke depan, pemerintah harus memiliki cadangan gula untuk mengantisipasi kenaikan harga gula jika sewaktu-waktu terjadi lagi. Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen menyatakan hal itu ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat (10/11). Pernyataan itu terkait kebijakan relaksasi atau fleksibilitas harga acuan penjualan (HAP) gula konsumsi di tingkat konsumen yang dijual di ritel modern. Bapanas menetapkan HAP gula konsumsi bisa dijual ke konsumen Rp 16.000 per kg. Khusus wilayah Maluku, Papua, serta daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan pedalaman (3TP), fleksibilitas HAP tersebut dipatok Rp 17.000 per kg.

Sebelumnya, HAP gula konsumsi di tingkat konsumen Rp 14.500 per kg. Khusus wilayah Maluku,Papua, dan daerah 3TP, HAP-nya sebesar Rp 15.500 per kg. HAP itu ditetapkan Bapanas dan berlaku sejak 24 Juli 2023. Menurut Soemitro, kebijakan relaksasi harga gula konsumsi di tingkat ritel memang diperlukan. Kebijakan itu akan membuat pabrik-pabrik gula swasta dan milik negara yang mendapatkan penugasan impor gula mentah dan konsumsi mau memasarkan gula konsumsi ke pasar ritel. Dengan harga gula mentah dan konsumsi di tingkat internasional yang saat ini cukup tinggi, mereka akan merugi jika HAP gula konsumsi masih berkisar Rp 14.500-Rp 15.500 per kg. Apabila pasokan gula di pasar ritel  

Soemitro berpendapat, kenaikan harga gula pada tahun ini memang tidak bisa dihindari. Selain akibat dampak El Nino, kenaikan harga gula juga dipengaruhi lonjakan harga gula di tingkat internasional. Agar hal itu tidak terulang ke depan, pemerintah harus memiliki cadangan gula sendiri yang dikelola oleh ID Food atau Perum Bulog sebanyak 1-1,5 juta ton. Cadangan gula pemerintah (CGP) itu diharapkan bisa dipenuhi dari gula petani, bukan dengan cara mengimpor. ”Pemerintah bisa menyerap gula petani saat harga lelang gula berada di bawah harga acuan pembelian gula petani Rp 12.500 per kg,” kata Soemitro. (Yoga)

Pemerintahan mendatang menghadapi tantangan berat untuk mengejar dua target besar pembangunan ekonomi yang saling berseberangan, yakni menumbuhkan ekonomi di kisaran 6-7 % sekaligus mengurangi emisi karbon menuju target emisi karbon netral. Dibutuhkan strategi kebijakan drastic untuk mengatasi ”dilema” itu. Indonesia telah memasang target untuk menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country) pada tahun 2045, bertepatan dengan momen ”Indonesia Emas” ketika Indonesia resmi menginjak usia ke-100 tahun. Saat ini Indonesia masih berstatus negara berpendapatan menengah (middle income country). Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia pada tahun 2022 tercatat 4.580 USD, membuat Indonesia kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas setelah terpeleset menjadi negara berpendapatan menengah bawah akibat pandemic Covid-19.

Untuk bisa menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi harus berada di kisaran 6-7 %. Lebih tepatnya, ekonomi mesti tumbuh 6 % selama 20 tahun atau 7 % selama 17 tahun. Sebagai perbandingan, ekonomi RI saat ini masih tumbuh di kisaran 5 % dan berpotensi melambat di tengah ketidakpastian kondisi global. Teuku Riefky, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEMFEBUI), Jumat (10/11) mengatakan, Indonesia perlu memacu mesin pertumbuhan ekonominya secara masif untuk bisa mencapai level menuju negara maju. Hal itu tidak mudah mengingat Indonesia juga memiliki target mengurangi emisi karbon mencapai posisi emisi bersih (net zero emission) pada 2060, atau lebih cepat. Kajian LPEM FEB UI menunjukkan, dalam dua dekade terakhir, untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil di level 5 % saja, implikasi lingkungan yang dihadapi sudah besar. Pertumbuhan ekonomi masih diiringi praktik deforestasi yang masif, konsumsi batubara yang berlebihan, dan penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi. (Yoga)