Dunia usaha masih menghadapi tantangan pada sisa tahun ini, menyusul sejumlah data indikator ekonomi sektor riil yang cenderung melambat. Bank Indonesia (BI) dalam Survei Penjualan Eceran mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) berada pada level yang penuh kewaspadaan lantaran meningkatnya ekspektasi soal kenaikan inflasi. Pada saat yang sama, Indeks Penghasilan Saat Ini serta Indeks Ekspektasi Penghasilan terpantau masih lemah. Indeks Penghasilan Saat Ini pada Oktober 2023 tercatat 116,4 yang merupakan level terendah sepanjang 2023. Adapun, Indeks Ekspektasi Penghasilan terbilang stagnan, yakni berkutat di kisaran 135. Pada kuartal III/2023, pertumbuhan IPR tercatat hanya 1,4% (year-on-year/YoY), terendah sejak kuartal III/2021, sementara pada September 2023 secara bulanan pertumbuhan IPR tercatat -1,5%.  Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan, dari sisi harga tekanan inflasi pada Desember tahun ini dan Maret tahun depan diperkirakan meningkat. Hal ini tecermin pada Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Desember 2023 dan Maret 2024 yang masing-masing 131,2 dan 133,0, lebih tinggi dibandingkan dengan IEH bulan sebelumnya masing-masing sebesar 119,9 dan 129,7. Di sisi lain, dunia bisnis di Tanah Air juga dihadapkan pada beberapa kendala yang menghambat ekspansi, mulai dari suku bunga acuan yang tinggi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani impor bahan baku dan bahan penolong. Dalam kaitan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan mengoptimalisasi seluruh paket insentif yang telah diluncurkan sehingga memberikan gairah bagi dunia usaha.

Salah satunya adalah pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) yang memang belum maksimal, yakni hanya mencapai 67,3% dari target Rp297 triliun per Oktober 2023. Jika dicermati, insentif tersebut hanya menyasar sisi permintaan atau konsumsi dan berfokus pada masyarakat kelas bawah serta kelompok rentan. Sementara itu, dua kelompok masyarakat terkesan terabaikan karena luput dari radar insentif, yakni masyarakat kelas menengah yang mendominasi konsumsi nasional serta dunia usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha pun meminta kepada pemerintah untuk me-racik skema stimulus atau insentif yang meringankan beban operasional. Sekjen Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengatakan insentif usaha untuk menekan biaya produksi yang terimbas pelemahan rupiah. Kalangan ekonom pun selaras dengan pengusaha, yang mengusulkan perlunya insentif khusus bagi pebisnis serta kelompok masyarakat kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan beban yang dipikul pebisnis amat berat di tengah ketatnya kebijakan fiskal dan moneter serta ketidakpastian ekonomi global. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menambahkan kebijakan pro-stabilitas seperti pada sikap moneter BI berupa kenaikan suku bunga acuan penting dilakukan.

Dunia usaha tengah menghadapi tantangan berat pada sisa tahun ini. Aktivitas pebisnis mengalami perlambatan menyusul tren konsumsi dan penjualan yang terus menyusut seiring dengan tekanan ekonomi dunia dan dalam negeri. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa ada perlambatan ekspansi bisnis pada paruh kedua tahun ini. Hal itu terlihat dari survei kegiatan dunia usaha pada kuartal III/2023 yang lebih rendah dari kuartal sebelumnya.  Tingkat saldo bersih tertimbang (SBT) pada kuartal III/2023 sebesar 15,65%. Angka itu menyusut bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 16,62%. Padahal posisi kuartal II/2023 itu lebih tinggal dari 11,05% pada kuartal I/2023.  Perlambatan dunia usaha disebabkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (SBT 1,18%), akibat penyusutan panen padi pada musim kemarau atau panen gadu di wilayah Jawa.  Selain itu, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi modil dan motor tercatat sangat rendah dengan SBT 0,88%. Termasuk dunia usaha pada penyediaan akomodiasi dan makan minum dengan SBT 0,54% akibat normalisasi pasca Idulfitri. Perlambatan ekspansi bisnis sejalan dengan penurunan optimisme pada tingkat konsumen dan ekspektasi penghasilan. Survei penjualan eceran BI mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) pada kuartal III/2023tercatat tumbuh 1,4% secara tahunan (year-on-year/YoY). Menurut BI, penurunan tersebut disebabkan oleh penyusutan permintaan dalam negeri dan kendala distribusi khusus untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Di sisi lain, dunia bisnis di Tanah Air dihadapkan pada beberapa kendala yang menghambat ekspansi. Mulai dari kenaikan suku bunga acuan hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani impor bahan baku/bahan penolong. Sementara itu, kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah hanya menyasar kelompok bawah dan rentan serta mengabaikan kalangan menengah yang sesungguhnya memiliki aktivitas konsumsi lebih signifikan. Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial el nino untuk kebutuhan masyarakat bawah. Kebijakan ini terkesan positif, tetapi sarat kepentingan politis menjelang pemilu. Efek berganda hanya akan dirasakan sesaat, tidak dalam jangka panjang. Perlu ada insentif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk mendorong konsumsi dan produksi. Yang lebih penting lagi adalah kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap situasi politik saat ini tidak akan menganggu perekonomian.

Indonesia diproyeksi bakal menjadi wadah untuk menampung investasi asing yang diperkirakan mengucur deras pada tahun depan.Pasalnya, ada sejumlah potensi yang dinilai belum digarap secara optimal.Managing Director Head of Markets & Securities Services PT Bank HSBC Indonesia Ali Setiawan mengatakan bahwa di tengah situasi global yang mengalami tekanan ekonomi, Indonesia justru masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus. Dia memandang bahwa tidak hanya di sektor fi nansial, melainkan juga sektor komoditas seperti besi/baja dan nikel saat ini punya potensi yang besar.Menurutnya, kedua komoditas tersebut apabila dikelola maka akan menambah sekitar 0,5%—0,8% pada produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, di sektor akomodasi dan pariwisata, dia menilai bahwa Indonesia termasuk di Jawa Timur juga menunjukkan sinyal positif, sehingga turut menjadi penopang ekonomi daerah.Ali menjelaskan bahwa 2024 bakal positif, baik dari financial market maupun sektor riil. Bahkan, imbuhnya, older companies sudah sangat nafsu dan kecanduan untuk berinvestasi di Indonesia lantaran return tinggi dengan infl asi rendah.

JAKARTA,ID-Kehadiran fintech pendanaan bersama atau peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong  pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya melalui pembiayaan yang inklusif. Namun demikian, hingga kini P2P lending diakui masih memiliki sejumlah masalah serius terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi tersebut, Jasa Otoritas Keuangan (OJK) telah menyusun peta jalan atau roadmap P2P lending nasional yang akan menjadi arah bagi pengembangan industri keuangan tersebut di Indonesia hingga 2028 mendatang. Bila tidak ada aral melintang, peluncuran roadmap itu bakal dilaksanakan pada hari ini, Jumat (10/11/2023). "Bermartabat maksudnya, jangan sampai ada stigma atau cap negatif ke industri (P2P lending) ini. Karena,  jika diarahkan dengan baik (melalui roadmap), mereka justru bisa  mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan untuk tujuan produktif dan UMKM," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Kauangan Mikro, dan lembaga OJK Agusman kepada Investor Daily, Kamis (09/11/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP)  memproyeksikan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dibangun pada kuartal II-2024. Mungkin kuartal II tahun baru dibangun," kata Direktur jenderal (Dirjen) Bina Marga kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Hedy Rahadian di sela peninjauan jalan daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (09/11/2023). Kementerian PURP mencatat tercatat harus melelang ulang Proyek jalan Tol Getaci, karena financial close dari institusi keuangan tidak terpenuhi pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan, progres lelang ulang saat ini, kata Hedy, proyek Tol Getaci masih dalam tahap prakualifikasi oleh vendor, untuk selanjutnya dilakukan bidding. Adapun bentuk kerja sama yakni bangun, guna, dan serah, tanpa dukungan pemerintah. Proses frakualifikasi akan dilakukan secara elektronik (daring). (Yetede)

JAKARTA,ID-Penyelesaian divestasi PT vale Indonesia Tbk sebaiknya ditunda hingga tahun depan. Tingginya tensi politik pada saat ini akan  membuat divestasi Vale menjadi bumerang bagi pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Kisah sukses divestasi Vale juga sama berlangsung pada tahun politik. Pengamat pertambangan Ferdi Hasiman  mengatakan Presiden joko Widodo harus melihat berbagai asepk dalam menyelesaian divestasi Vale. Menurutnya situasi saat ini berbeda dengan penyelesaian divestasi Freeport pada 2018 silam. "Ditunda tahun depan saja keputusan divestasi. Jangan sampai jadi bumerang. Inikan kebijakan strategis untuk kepentingan ke depan." kata Ferdi kepada Investor Daily. Ferdi mengatakan suasana divertasi Vale dan Freeport berbeda. Dia menyebut pada 2018 eforia masyarakat lebih pada panguasa mayoritas 51% saham. Namun masyarakat kini paham bahwa divestasi tak hanya sebatas kepemilikan saham. Melainkan ada keterlibatan BUMN, dalam hal MIND.ID, dalam operasi pertambangan. (Yetede)

BANDUNG,ID-Perbankan nasional pada tahun depan diprediksi mengandalkan penghimpunan dana masyarakat sebagai sumber pendanaan utama.Sementara kondisi likuiditas dinilai masih memadai (ample) pada saat pesta demokrasi dan mampu mendukung perekonomian melalui penyaluran kredit. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun politik 2024 masih stabil meski tumbuh single digit. "Perkiraan kami 2024 masih stabil  di kisaran antara 6% sampai dengan 7%. Hal ini dikatalisasi oleh aktivitas perekonomian yang telah pulih dan tambahan dorongan konsumsi LNPRT (Lambaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga) pada pesta demokrasi," jelas Direktur Grup Riset LPS Herman Saheruddin kepada Investor Daily. Meski pertumbuhan simpanan 2024 tumbuh single digit, Herman menegaskan bahwa perbankan tidak akan mengalami kesulitan likuiditas. "Oh tidak. Kondisi likuiditas perbankan masih akan ample  seperti saat ini. Pertumbuhan DPK per September 2023 kan juga sebesar 6,54% (yoy)," sambung dia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Masyarakat di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara masih sangat bergantung terhadap layanan data/internet berbasis seluler (mobile broadbrand) karena penetrasi yang berbasis kabel serat optik (fixed broadbrand) atau Wi-Fi masih rendah. Walaupun begitu, pemanfaatan layanan internet berbasis kabel/Wi-Fi oleh pemilik ponsel pintar (smartphone) di Tanah Air sudah yang paling tinggi mencapai 22,5% bersama malaysia 21,8% untuk kawasan Asia Tenggara. Dalam analisis terbarunya, Open Signal, lembaga pemeringkat dan solusi operator  telekomunikasi yang berbasis  di London, Inggris, menunjukkan gambaran yang beragam  di pasar negara-negara kawasan Asia Tenggara terkait akses pemilik smartphone terhadap internet berbasis kabel/Wi-Fi. Sebab, terdapat kurang dari 10% total pengguna  ponsel cerdas di negara Vietnam , Brunei, atau Filipina, hingga lebih dari seperempat di negara Timor Leste, laos, Thailand, atau, Malaysia yang sudah punya atau pernah mengakses layanan internet berbasis kabel/Wi-Fi. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2023 senilai Rp 1 triliun untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang perseroan. Obliasi tersebut merupakan bagian dari penawaran  umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan III Barito Pacific dengan target dana Rp 3 triliun. Manajemen Barito Pacific dalam prospektus yang diterbitkan Kamis (9/11/2023) mengungkapkan, obligasi senilai Rp 1 triliun akan ditawarkan dalam dua seri, yakni Seri A sebesar Rp 700 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Sementara Seri B senilai Rp 300 triliun ditawarkan dengan tingkat bunga tetap 9,5% per tahun, berjangka dalam waktu lima tahun. Emiten petrokimia dan energi milik konglomerat Prajogo Pangestu ini akan memulai penawaran umum obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2023 pada 21-23 November 2023, disusul tanggal penjatahan pada 24 November  2023, tanggal pengembalian uang pemesanan dan tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 28 November 2023, serta pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 29 November 2023. (Yetede)