Kebijakan upah minimum yang akan ditetapkan dalam seminggu ke depan turut menentukan nasib laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024. Di tengah potensi pelemahan ekspor yang berlanjut serta investasi yang ”wait and see”, konsumsi kelas menengah bergaji upah minimum provinsi menjadi  andalan menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5 %. Akibat ketidakpastian kondisi ekonomi global yang menjadi-jadi, ”mesin” eksternal pendorong utama ekonomi seperti ekspor dan investasi asing belakangan ini tidak bisa terlalu diandalkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Pada saat seperti itu, ekonomi hampir sepenuhnya bergantung pada mesin internal, yaitu konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat.

Sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) selalu berkisar 51-57 $. Terakhir, pada triwulan III-2023, konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 52,62 % terhadap PDB. Kemenaker sudah mengeluarkan aturan terbaru yang memastikan adanya kenaikan upah minimum tahun depan, seperti tertuang dalam PP No 51 Tahun 2023. Sampai detik ini, formula kenaikan upah yang terkandung dalam aturan baru itu masih diperdebatkan kalangan pekerja dan pengusaha. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, Senin (13/11) mengatakan, kenaikan UMP dan UMK berdampak signifikan pada laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, geliat konsumsi selama ini memang bergantung pada masyarakat berpenghasilan menengah yang pendapatannya stabil dan rutin. (Yoga)

Kontribusi serapan tenaga kerja sektor industri pengolahan atau manufaktur per Agustus 2023 menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini berarti laju serapan tenaga kerja industri pengolahan  lebih lambat ketimbang sejumlah sektor ekonomi lainnya. Mengutip data BPS, porsi serapan tenaga kerja industri pengolahan pada Agustus 2023 sebesar 13,83 % dari total jumlah penduduk bekerja. Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 14,17 %. Pada Agustus 2023, jumlah penduduk bekerja 139,85 juta orang. Adapun pada Agustus 2022 jumlahnya sebanyak 135,30 juta orang. Jumlah tenaga kerja industri pengolahan selama periode tersebut juga bertambah sekitar 180.000 orang.

”Jumlah serapan tenaga kerja bertambah, tetapi kontribusinya malah menurun. Berarti laju serapan tenaga kerja sektor industri pengolahan kalah cepat dibandingkan dengan sektor lain,” ujar Head of Center of Industry, Trade, Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Senin (13/11). Ia menambahkan, jika dilihat lebih detail, porsi serapan tenaga kerja melaju lebih cepat di berbagai sektor jasa. Sektor akomodasi dan makanan minuman pada Agustus 2023 berkontribusi menyerap tenaga kerja 7,71 %, meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu yang  sebesar 7,1 %. Andry menjelaskan, apabila dilihat dengan perspektif yang lebih luas, ini merupakan bagian dari gejala deindustrialisasi. Artinya, peran industri pengolahan dalam struktur perekonomian Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan sektor jasa. (Yoga)

Guru Besar Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Prof Judy Retti B Witono mengungkapkan bahwa maggot memiliki potensi dan dapat digunakan sebagai solusi efektif dalam mengatasi masalah sampah organik. Hal tersebut disampaikan Prof. Judy dalam Presentasi Kunci “Pengolahan Limbah Organik Melalui Budidaya Maggot”, Sabtu (4/11). Prof Judy menjelaskan secara terperinci bagaimana maggot, dalam bentuk larva lalat tentara hitam, mampu mengolah sampah organik dengan efisien.  Prof Judy juga menyampaikan urgensi pengelolaan sampah organik melalui budi daya maggot sebagai solusi terhadap permasalahan yang semakin memprihatinkan.

Dalam pemaparannya, Prof Judy menyoroti masalah penumpukan sampah organic yang mencapai lebih dari 50 % total sampah yang saat ini hanya dibuang begitu saja. Prof Judy menggarisbawahi urgensi untuk memahami mengapa pembudidayaan maggot sangat penting dalam menangani masalah ini. “Maggot menjadi solusi yang tak hanya penting, tetapi juga mendesak dalam menangani masalah sampah organic yang masih banyak diabaikan atau hanya ditumpuk di tempat pembuangan sampah,” ujar Prof Judy.

 “Sampah organik, ketika terfermentasi, menghasilkan gas metana yang tak hanya berdampak pada polusi saat ini, tetapi juga akan berdampak padaefek rumah kaca pada masa depan,” ucapnya. Ia menekankan bahwa penanganan limbah organik dengan maggot dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada hanya membiarkannya membusuk atau dibuang begitu saja. “Maggot bisa digunakan sebagai sarana pengelolaan sampah yang lebih ekonomis dan efisien,” tuturnya. Budi daya maggot tidak hanya menangani sampah organik, tetapi juga membuka potensi penggunaan hasilnya untuk berbagai keperluan, mulai dari pakan ternak, produk kimia, hingga produk kosmetik. Dengan demikian, budi daya maggot menjadi solusi holistis dalam mengelola sampah organik sambil memberikan manfaat yang lebih luas. (Yoga)

JAKARTA,ID-Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 memicu pro dan kontra. Kalangan buruh menilai besaran kenaikan UMP 2024 kemungkinan besar dibawah ekspektasi, sedangkan pengusaha mendukung keputusan pemerintah, karena formula penetapan upah tetap. Kenaikan UMP 2024 diatur dalam Peraturan  Pemerintah Nomor 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Merujuk aturan itu, penerapan formula  mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. tahun 2023, rata-rata kenaikan UMP mencapai 7,1%, lebih besar dari 2022 sebesar 1%. UMP 2024 ditetapkan paling lambat tanggal 21 November, sedangkan upah minimun kabupaten/kota tanggal 30 November 2023. Sementara itu, kalangan ekonomi menilai, UMP wajar naik tahun depan, seiring masih tingginya inflasi. Akan tetapi, besarannya harus menyesuaikan kondisi ekonomi dan bisnis terkini. (Yetede)

JAKARTA,ID-Perbedaan margin harga antara pupuk bersubsidi dan nonsubsidi berpotensi diselewengkan oleh pihak-pihak yang sepatutnya tidak mendapat pupuk bersubsidi, seperti petani dengan lahan besar hingga korporasi perkebunan. Hal inilah yang menjadi penyebab karut marut  penyaluran pupuk bersubsidi yang kerap dinilai tak tepat sasaran. "Ada suatu peluang yang cukup besar pupuk yang disubsidi ini istilahnya 'merembes' ya, sebelum dia sampai ke yang ditargetkan, dia (pupuk subsidi, red), itu bisa atau berpeluang untuk 'merembes' untuk yang tidak subsidi," ujar Rektor Perbanas Institute Jakarta yang juga Ketua Komtab Ketahanan Pangan kadin Indonesia Hermanto Siregar kepada Beritasatu.com, Senin (13/11/2023). Ia menambahakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai target terjadi karena pendataan yang kurang rinci. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) merilis kinerja keuangannya sebulan setelah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pekan pertama Oktober 2023. Sebagai emiten pendatang baru, perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu ini tampil meyakinkan dengan mencetak pendapatan dan laba bersih yang kompak naik sepanjang sembilan bulan 2023. Saham perseroan berkode BREN bahkan sudah lebih dulu melesat 579% ke level Rp 5.300 dari harga IPO yang sebesar Rp 780 per saham. Merujuk pada laporan keuangan konsolidasi interim yang dipublikasikan pada Senin (13/11/2023). Barito Renewables mencatat kenaikan pendapatan sebanyak 5,13% pada periode Januari-September 2023 menjadi US$ 445,2 juta, dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 423,5 juta. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Pertamina (Persero) memperluas kerja sama bisnisnya dengan Sinopec, perusahaan energi milik negara China, untuk mempercepat komitmen transisi energi dan meningkatkan peluang pengembangan  bisnis global. Langkah ini ditandai dengan  penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Direktur Utama Pertamina  Nicke  Widyawati, dan Ma Yongsheng, Ketua Sinopec Group di Shanghai, Tiongkok pekan lalu. MoU antara kedua badan usaha milik negara dari Indonesia dan Tiongkok meliputi berbagai kegiatan bisnis, mulai dari hulu, hilir, energi terbarukan, hingga pengembangan kemampuan  sumber daya manusia. Di sektor hulu, Pertamina dan Sinopec akan memperluas kolaborasi  mereka dalam kegiatan seperti pengembangan kemampuan SDM. Sementara itu, kolaborasi di sektor hilir meliputi baik di bisnis bahan bakar dan bisnis non-bahan bakar, pelumas, aviasi, petrokimia, serta transportasi dan logistik. (Yetede)