Mulai Awal 2024, Bunga Pinjol Turun
Pasca Pandemi Bisnis Konstruksi Meninggi
SINYAL KENDALI MIND ID DI VALE
Pemerintah memberikan sinyal holding pertambangan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID bakal menjadi pengendali saham PT Vale Indonesia, Tbk., seiring disepakatinya proses divestasi sebesar 14% kepada negara. Sebelum perubahan ditetapkan, mayoritas saham perusahaan berkode emiten INCO itu dipegang oleh Vale Canada Limited dengan porsi mencapai 44,3% yang sahamnya dimiliki 100% oleh Vale S.A. Sisanya, saham Vale Indonesia dipegang oleh MIND ID sebesar 20%, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. 15%, dan publik 20,7%. Lewat kesepakatan terbaru, MIND ID akan menjadi pemegang saham mayoritas dari kepemilikan saat ini menjadi 34%. Sementara itu, baik saham Vale Canada maupun Sumitomo diproyeksikan serempak menyusut. Dalam negosiasi terakhir pada Agustus lalu, Vale Canada diketahui bersedia untuk melepas 10,5% sahamnya menjadi 33,29%. Adapun, Sumitomo siap melepas 3,5% sahamnya menjadi 11,53%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerangkan nantinya perusahaan pertambangan plat merah berhak untuk menentukan posisi direktur utama dan komisaris utama di tubuh Vale Indonesia.
Bisnis telah menghubungi sejumlah direksi MIND ID maupun Vale Indonesia hingga Kementerian BUMN untuk memastikan pernyataan Arifin. Namun, belum ada tanggapan resmi dari pihak tersebut hingga berita ini naik cetak. Keputusan terkait pelepasan 14% saham Vale kepada negara juga diungkapkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pun demikian, kedua pejabat itu tidak menerangkan secara gamblang perusahaan pengendali Vale Indonesia ke depan. Di sisi lain, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal meminta Vale memberikan harga yang adil dan tidak terlalu mahal untuk BUMN. Kesepakatan divestasi tersebut sekaligus memastikan pemerintah akan memberi lampu hijau bagi kelanjutan operasional Vale Indonesia di Tanah Air. Pada Agustus lalu, Direktur Keuangan MIND ID Akhmad Fazri mengatakan arus kas holding tambang itu terbilang positif untuk dapat membiayai sendiri aksi korporasi tersebut. Beberapa anggota holding membagikan dividen cukup besar seiring dengan siklus komoditas 3 tahun terakhir. Meski begitu, aksi korporasi untuk akuisisi sisa kewajiban divestasi itu akan dilakukan sejauh MIND ID mendapat kepastian sebagai pengendali aset tambang nikel terintegrasi di luasan konsesi 118.017 hektare (ha) milik INCO. Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menegaskan akusisi saham Vale Indonesia tetap harus dilakukan meskipun berjalan alot. Menurutnya, akuisisi saham Vale bahkan perlu dipercepat karena sarat manfaat. “Ini menjadi momentum tepat untuk melakukan divestasi saham PT Vale,” kata Fahmy Sabtu (5/11).
Mengurai Benang Kusut di Energi Hijau
Di tengah kemelut geopolitik dunia yang kian tak tentu arah, pemerintah masih menghadapi segudang pekerjaan rumah di sektor energi baru terbarukan. Di sektor panas bumi, misalnya, kendati cadangan energi ini begitu besar di Indonesia, pengembangan infrastruktur masih belum optimal. Persoalan tarif, pendanaan, dan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik masih menjadi tentangan yang tidak ringan. Padahal, para pemangku kepentingan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) tengah meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) menjadi 23%. Target peningkatan porsi EBT tersebut digadang-gadang dapat tercapai pada 2025.
Hal tersebut dapat diartikan bahwa energi hijau berpotensi meningkatkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik menjadi dua kali lipat. Sementara, di sisi lain, beban tersebut tidak dapat ditanggung oleh pemerintah. Selisih harga pun tidak dapat ditanggungkan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif dasar listrik. Persoalan lain yang turut mendapatkan perhatian adalah sejumlah program dukungan pendanaan publik dalam eksplorasi dan pengembangan geotermal yang belum optimal. Padahal, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia menyimpan potensi panas bumi hingga sebesar 23,7 gigawatt (GW).
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM langsung memberikan insentif a.l. tax allowance berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) selama 6 tahun, dan import duty facilitation berupa pembebasan bea masuk selama 2 tahun untuk mesin dan peralatan. Insentif selanjutnya berupa pembebasan tambahan 2 tahun untuk bahan baku perusahaan yang menggunakan mesin dan peralatan lokal minimal 30%. Ada pula insentif fiskal berupa tax holiday di mana pelaku usaha mendapatkan keringanan pajak maksimal 100% pengurangan pajak penghasilan untuk investasi minimal Rp500 miliar selama 5 tahun—20 tahun. Keringanan lain yang diberikan kepada pelaku usaha energi hijau adalah pemberian mini tax holiday maksimal pengurangan pajak 50% untuk investasi Rp100 miliar—Rp500 miliar selama 5 tahun.
PENYALURAN KREDIT HIBANK : Porsi ke UMKM Terus Dipacu
Bank digital besutan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yakni Hibank, menargetkan porsi pembiayaan ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 45% pada tahun depan. Adapun, hingga Oktober tahun ini, Hibank telah menyalurkan 31,8% dari total kredit yang disalurkan, atau setara dengan Rp1,74 triliun. Direktur Utama PT Bank Hibank Indonesia Jenny Wiriyanto menjelaskan, bank digital yang sebelumnya bernama PT Bank Mayora itu mengincar pasar UMKM karena potensinya besar. Namun, mengacu data MSME Empowerment Report 2022, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai macam tantangan dalam mengembangkan usahanya. Di antaranya pemasaran usaha, akses ke material produksi, adopsi teknologi, proses transaksi, serta pengelolaan arus kas atau cash flow. Sebelumnya, Direktur Keuangan BNI Novita Widya mengatakan, Hibank didesain untuk lebih menonjolkan kapabilitas mobilitas yang tinggi. Salah satu contohnya yakni dengan menghadirkan sejumlah fitur yang dibutuhkan oleh pasar khususnya segmen UMKM. Novi juga menjelaskan segmen UMKM yang akan disasar oleh Hibank bukanlah UMKM underbanked yang berada di pedesaan, melainkan, sejumlah pelaku bisnis yang memiliki ekosistem seperti pedagang pasar hingga pemilik toko-toko kecil yang telah memiliki value chain.
MUSIM LIBURAN AKHIR TAHUN : PERHOTELAN MEMACU MOMEN PEMULIHAN
Kalangan perhotelan bersiap menyambut musim puncak pada masa liburan akhir tahun yang diyakini dapat mendongkrak kembali tingkat penghunian kamar (TPK) pada level tertingginya. Musim liburan tersebut pun menjadi momentum untuk memacu masa pemulihan sepenuhnya industri hospitality pascapandemi Covid-19. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan bahwa tingkat okupansi hotel pada momentum liburan akhir tahun diproyeksikan memang bakal mengalami peningkatan. Berkaca pada momen liburan tahun sebelumnya, puncak peningkatan reservasi hotel biasanya terjadi pada pekan ketiga Desember. Namun, proyeksi tersebut juga masih bergantung dengan destinasi yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Beberapa di antaranya termasuk daerah wisata seperti Bali, Bandung, Yogyakarta, serta daerah Banten. Sementara itu, General Manager Umana Bal by LXR Hotels & Resorts Serpil Guney menyebutkan, biasanya vila menjadi pilihan akomodasi pada akhir tahun karena bisa memberikan tingkat kenyamanan, privasi, hingga eksklusivitas yang lebih bagi pasangan atau keluarga. Pelanggan juga banyak mencari latar belakang akomodasi yang eksotik, ukuran kamar yang besar, serta desain unik dan fasilitas lengkap. Pihaknya pun akan menjadikan Desember sebagai momentum memperkenalkan banyak fasilitas baru, mulai dari yang bersifat kelokalan hingga pengalaman luxurious. Sementara itu, Manager of Public Relations Hotel Tentrem Yogyakarta Adventa Pramushanti menyebut, saat ini segmentasi penginap makin ramai didominasi dari kalangan keluarga. Namun kalangan pebisnis hingga karyawan masih banyak menginap saat hari biasa (weekdays). Sementara itu, pengamat pariwisata Chusmeru mengatakan, jelang akhir tahun memang biasa terjadi peningkatan okupansi hotel secara fluktuatif di setiap provinsi. Tingkat hunian tertinggi ada di Bali, Kalimantan Timur, dan Yogyakarta. Menurutnya, permintaan okupansi hotel yang tinggi dari Bali dan Yogyakarta karena ada banyak pilihan kelas hotel dengan beragam harga. Sedangkan, Kalimantan Timur tinggi karena dimulainya aktivitas pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN). Dosen dari Universitas Jenderal Soedirman itu juga memprediksi pemesanan kamar hotel diprediksi akan meningkat menjelang akhir tahun beriringan dengan momen prapesta demokrasi, selain bebarengan dengan momen libur pelajar dan mahasiswa. Menurutnya, peningkatan pemesanan kamar hotel akan banyak terjadi di daerah karena adanya kampanye.









