Lonjakan harga nikel dunia secara signifikan perlu diwaspadai karena akan berdampak pada industry terkait nikel beserta ekosistemnya. Dalam periode perdagangan nikel Selasa (8/3), harganya sempat melebihi 100.000 USD per ton yang membuat otoritas London Metal Exchange menangguhkan perdagangannya. Lonjakan harga disebut bersifat spekulatif. Lonjakan harga nikel, termasuk lonjakan harga komoditas energi lainnya, seperti minyak, gas alam, dan batubara, dikaitkan dengan konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Harga resmi nikel, berdasarkan London Metal Exchange, pada Selasa 48.201 USD per ton. Pada 1 Maret 2022, nikel diperdagangkan dengan harga 25.450 dollar AS per ton.

Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani (10/3),  mengatakan, lonjakan itu merupakan hasil aksi spekulatif. Lantaran penuh ketidakpastian, sejumlah trader memanfaatkan situasi. Angka tersebut sangat jauh dari harga fundamental dan tidak logis. Saking berharganya nikel, harga komoditas tersebut di bursa komoditas logam LME dipermainkan spekulan Selasa (8/3), perusahaan nikel dan baja nirkarat raksasa China, Tshingsan Holding Group, yang juga merupakan investor Indonesia di Sulawesi, rugi besar. ”Perusahaan itu berhadapan dengan ’bajak laut’ pialang pasar modal karena imbas kenaikan harga nikel dari 20.000 USD per ton menjadi 100.000 USD” kata Mendag Muhammad Lutfi. (Yoga)

Penambahan kuota DMO dari 20 % menjadi 30 % total ekspor, mulai 10 Maret 2022, dinilai semakin menambah kusut persoalan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono (10/3), mengatakan, DMO CPO dan olein 20 % sebenarnya sudah  mencukupi kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri. Namun, pemerintah justru menambah kuota DMO jadi 30 %, padahal, sebelum penambahan itu, kebijakan DMO masih menyisakan persoalan. Ada pabrik minyak goreng yang belum mendapat pasokan dari DMO CPO dan olein secara memadai. Ada juga industri menengah dan besar yang mendapat rembesan DMO, bahkan minyak goreng curah. Penyelundupan CPO dan olein juga terjadi dan distribusi minyak goreng di pasar belum merata. Kebijakan kuota DMO CPO dan olein 30 % total ekspor akan berakhir saat harga CPO global normal atau mencapai keseimbangan baru. Kebijakan itu membuat harga CPO global naik. (Yoga)

Krisis Ukraina yang berkelindan dengan puluhan sanksi ekonomi dari negara-negara Barat kepada Rusia berkembang menjadi ”perang energi”. Presiden AS Joe Biden (9/3) mengumumkan penghentian impor minyak, gas, dan batubara dari Rusia ke negaranya, sebagai tekanan agar Rusia menghentikan serangan ke Ukraina. Langkah serupa tengah direncanakan BP dan Shell. Langkah itu direspons Presiden Rusia Vladimir Putin dengan dekrit pelarangan ekspor dan impor bahan mentah untuk memastikan keselamatan dan keberlangsungan industri di Rusia, yang diterapkan hingga 31 Desember 2022. Pemerintah dan parlemen Rusia segera memutuskan komoditas yang masuk daftar larangan itu. Larangan hanya berlaku untuk konsumsi industri.

Sebelum dekrit itu diumumkan, Wakil PM Rusia Alexander Novak memperingatkan bahwa Rusia berhak menghentikan pengiriman gas ke Eropa. Meski demikian, ia menyebut penghentian tersebut akan merugikan semua pihak. Krisis Ukraina telah menerbangkan harga minyak di atas 100 USD per barel, dengan pengumuman dari Washington dan Moskwa tersebut, harga minyak mentah jenis Brent sempat menembus level 130,38 USD per barel. Sementara harga minyak West Texas Intermediate mencapai 125,58 USD per barel. 40 % pasokan dunia berasal dari Rusia. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol menyatakan, IEA dapat melepaskan lebih banyak stok minyak guna meredakan lonjakan harga bahan bakar. IEA mewakili 31 negara industry, Rusia tidak termasuk. (Yoga)

Kemendag menaikkan porsi kewajiban DMO, bagi eksportir minyak sawit mentah dan olein dari 20 % menjadi 30 %. Langkah itu ditempuh untuk mengamankan pasokan bahan baku dan menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Kemendag juga menggandeng Kepolisian RI untuk menindak spekulan dan penimbun minyak goreng serta penyelundup CPO. Mendag Muhammad Lutfi,  mengatakan, ketentuan itu berlaku mulai Kamis (10/3 hingga harga CPO global kembali normal atau mencapai titik keseimbangan baru. Harga patokan DMO masih tetap Rp 9.300 per kg untuk CPO dan Rp 10.300 per kg untuk olein. Kementerian Perdagangan tidak mencabut kebijakan HET minyak goreng, yakni Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium. (Yoga)

Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Batubara yang mengintegrasikan data dari hulu hingga hilir. Sistem ini bertujuan untuk menertibkan alur bisnis batubara sehingga praktik curang dan kebocoran penerimaan negara di sektor ini bisa dicegah.Sistem Informasi Pengelolaan Batubara (Simbara) mengintegrasikan data mulai dari perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), ekspor, pengangkutan/pengapalan, serta devisa hasil ekspor. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kehadiran ekosistem ini diharapkan dapat mewujudkan satu data minerba antar-kementerian/lembaga, meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengawasan sektor minerba, sekaligus mengoptimalisasi penerimaan negara serta peningkatan layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Di sisi lain, dengan adanya Simbara, pemerintah juga dapat lebih bertanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Mekanisme ini juga membuat alur produksi batubara hingga penjualan lebih efektif.

Kalimantan merupakan daerah produsen minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, tetapi warganya terimpit kelangkaan minyak goreng di berbagai pelosok, salah satunya masyarakat kampung nelayan Teluk Balikpapan, Kaltim. Tak ada minimarket di sekitar kampung nelayan seperti di Jenebora, Gresik, Kampung Baru, dan Pantai Lango. Mereka harus menyeberangi teluk menuju Kota Balikpapan untuk mencari minyak goreng. Ibu-ibu yang kapal motornya digunakan suami mereka untuk melaut, tak bisa menunggu senja untuk mencari minyak goreng. Mereka harus mengeluarkan Rp 50.000-Rp 60.000 untuk sekali menyeberang teluk selama 20 menit menuju Balikpapan. Tak jarang mereka pulang dengan tangan hampa karena banyak gerai kehabisan stok minyak goreng.

Titin (40), warga Jenebora, Penajam, Kaltim, pun kesal dengan kelangkaan minyak goreng. Kapal milik perusahaan yang diparkir di dekat tempat nelayan menebar jala kerap merusak alat tangkap tradisional. ”Heran, kok, bisa langka. Padahal, kapal minyak sawit itu setiap hari lewat,” kata Titin (6/3/). Dengan polos ia mengatakan, seharusnya di Kalimantan minyak goreng bisa dijual seperti kacang goreng, murah dan banyak. Kelangkaan juga terjadi di Kalteng. Selin Prescilia (25), ibu rumah tangga di Palangkaraya, harus mengantre 2 jam untuk mendapatkan minyak goreng murah. Ia mengaku membeli minyak goreng eceran dengan harga Rp 46.000 untuk 2 liter. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, minyak goreng pun susah didapatkan.

Fenomena itu menjadi ironi di tengah besarnya perkebunan sawit di Kalimantan. Berdasarkan Kalbar dalam Angka 2021, luas perkebunan sawit di provinsi itu mencapai 1,9 juta hektar (2020), terluas kedua di Indonesia. Sementara produksinya 4,1 juta ton pada tahun itu.Dari sisi produksi minyak goreng, Kalbar surplus. Direktur Galeri Investasi BEI Universitas Palangka Raya (UPR) Fitria Husnatarina berpendapat, Kalimantan memiliki kapasitas sebagai produsen, tetapi tidak memiliki kapasitas serapan distribusi. Kalimantan dengan rencana pemindahan ibu kota negara, seharusnya mulai disiapkan tak hanya menjadi wilayah produsen, tetapi juga menjadi pasar potensial. (Yoga)

Presiden Amreika Serikat (AS) Joe Biden  pada Selasa (8/3) mengumumkan larangan impor minyak dari Rusia atas operasi militernya di Ukraina. Larangan ini keluar setelah Partai Demokrat mengancam akan mengeluarkan undang-undang untuk memaksa Biden melakukan hal tersebut meskipun akan berdampak pada lonjakan harga bahan bakar minyak di AS. Data Badan Informasi Energi atau EIA AS menyebutkan bahwa AS pada 2021 mengimpor sekitar 672.000 per barel (bph) minyak mentah dari Rusia. Jumlah itu setara dengan 8% dari total impor AS untuk minyak dan produk turunannya. Sementara sebagian besar impor minyak mentah dan AS berasal dari Kanada, Meksiko, serta Arab Saudi. Sehingga ketergantungan AS terhadap Rusia jauh dibawah kebanyakan negara mitranya di Eropa. Tindakan Presiden Vladirmir Putin telah memprovokasi reaksi keras dari dunia. Sejumlah negara telah menjatuhkan  sanksi-sanksi ekonomi terhadap Rusia, para oligarkinya, dan bahkan Putin sendiri. (Yetede)

Menurut para analis, meskipun ada pasokan alternatif untuk menggantikan persediaan minyak Rusia, namun tidak akan cukup, atau sulit  secara logistik jika AS dan sekutu-sekutunya melarang impor energi Rusia. "Tidak mungkin OPEC+, bahkan gabungan Iran dan Venezuela dapat menutupinya. Yang pasti, hanya beberapa kapasitas Rusia yang bisa diganti," ujar Vandana Hari, pendiri perusahaan intelijen energi Vanda Insight, kepada SNBC pada Selasa (8/3). Alhasil, dilaporkan harga minyak melonjak ke level tertinggi luar biasa, sejak 2008 kendati harganya kemudian turun. Ada juga kekhawatiran bahwa Rusia  dapat membalas dengan memangkas pasokan gas alami ke Eropa. Berdasarkan Laporan Badan Energi Internasional (Internasional Energy Agency/IEA), Rusia mengekspor minyak mentah sekitar  5 juta per barel per hari (bph). Dari jumlah itu, ada sekitar 2 juta yang dapat diganti jika anggota OPEC- Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan UEA- secara bersamaan mampu melebarkan kemampuan hingga ke kapasitas maksimum mereka. (Yetede)

Meroketnya harga batu bara dunia membawa berkah sekaligus potensi persoalan bagi Indonesia. Pakar Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, mengatakan, di satu sisi, kenaikan harga batu bara mengerek  penerimaan bagi negara. Di sisi lain, kata dia, potensi ketidakpatuhan pengusaha dalam memenuhi aturan wajib pasok kebutuhan  dalam negeri atau domestic market obligation (DMO batu bara) semakin tinggi. Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara), yang mengintegrasikan data produksi  stok, hingga ekspor mineral  dan batu bara dari hulu hingga hilir. Sistem ini meliputi data perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan pembayaran penerimaan negara  bukan pajak (PNBP), ekpsor, pengangkutan/pengapalan, serta devisa hasil ekspor. Menurut Fahmi, sistem ini seharusnya bisa mendukung pemerintah memperketat pengawasan  DMO Batu Bara. (Yetede)

Harga minyak mentah di pasar global menembus US$ 120 per barel. Kondisi ini menekan para pebisnis, terutama yang memiliki eksposur BBM dominan terhadap biaya produksi. Mengutip Bloomberg, Selasa (8/3) pukul 21:30 WIB, harga minyak mentah jenis WTI menyentuh US$ 124,38 per barel, sementara harga minyak brent US$ 126,75 per barel. Bersamaan dengan itu, harga BBM nonsubsidi di sejumlah SPBU di Indonesia naik lagi. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak negatif dari kenaikan harga minyak. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menilai, kenaikan harga minyak mentah bisa menekan kinerja sejumlah sektor industri, salah satunya industri manufaktur. 

Apindo menyebutkan, kenaikan harga minyak maupun komoditas energi lainnya juga akan memicu inflasi, terutama jika pelaku usaha menaikkan harga jual produknya akibat peningkatan biaya produksi. Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira menilai, inflasi di sektor produsen telah naik 2,74% (qoq) pada kuartal IV-2021. Artinya, para produsen telah merasakan kenaikan biaya produksi sebelum harga minyak melambung seperti sekarang. "Akan tetapi, produsen belum mentransmisikan kenaikan biaya produksi ini kepada harga jual produk di level konsumen," tutur dia.