Ketum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri (20/3) mengatakan, pasokan minyak goreng curah masih sangat terbatas sehingga sejauh ini sulit didapati di pasar. Kalaupun ada, harganya melejit di atas HET Rp 14.000 per liter, mencapai Rp 20.000-Rp 25.000 per liter, disebabkan disparitas harga yang tinggi antara minyak goreng kemasan dan curah. Komisioner Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, memprediksi, dalam waktu dekat, stok minyak goreng kemasan akan melimpah di pasar, harganya akan terkoreksi, sementara minyak goreng curah yang seharusnya untuk subsidi menjadi langka. Pihak yang dirugikan adalah masyarakat kelas ekonomi menengah-bawah yang kebutuhan pokoknya seharusnya dijamin oleh negara.

Untuk mengatur penyediaan minyak goreng curah, diterbitkan Permenperin No 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, UMKM dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.  Minyak goreng curah bersubsidi itu hanya boleh dijual ke masyarakat serta UMKM dengan HET Rp 14.000 per liter. Perusahaan produsen minyak goreng curah harus terlebih dahulu mendaftar ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan mencantumkan data identitas perusahaan berupa kapasitas dan rencana produksi, rencana penggunaan bahan baku CPO, dan rencana distribusi. (Yoga)

Sekitar 23 emiten anggota indeks LQ45 telah melaporkan kinerja keuangan 2021. Mayoritas mengalami perbaikan kinerja, dengan emiten bank dan tambang memimpin pertumbuhan laba. Sementara emiten BUMN Karya seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) mencatatkan penurunan laba. Analis B-Trade Raditya Krisna Pradana menilai, perbaikan kinerja emiten perbankan besar selaras dengan pemulihan ekonomi. Dia memprediksi, kinerja emiten perbankan masih berpeluang naik, terdorong tren kenaikan suku bunga. 

Bank Indonesia diperkirakan mengerek bunga tahun ini, mengekor bank sentral AS. "Apabila suku bunga acuan naik, maka suku bunga simpanan dan kredit akan berpotensi naik juga, sehingga ini menjadi katalis positif bagi perbankan,” terang Raditya, Minggu (20/3). Raditya juga menilai saham bank seperti BBTN dan BBNI masih menarik. Ia mematok target harga BBTN Rp 1.970 dan BBNI di Rp 8.700. Ia juga merekomendasikan ANTM dengan target Rp 2.800 dan ASII dengan target Rp 6.900. Sementara emiten rokok diperkirakan masih tertekan, terdampak kenaikan harga cukai dua tahun terakhir.

Emiten produsen minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) dan turunannya harus memutar otak lebih keras guna merespons perubahan kebijakan pemerintah yang sangat dinamis. Jika tak responsif, momentum kenaikan harga CPO bakal sulit dioptimalkan untuk memacu kinerja korporasi. Pemerintah menerbitkan beleid anyar pungutan ekspor produk CPO dan turunannya pekan lalu. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.05/2022, batas atas pengenaan pungutan ekspor CPO direvisi naik dari maksimal US$1.000 per ton menjadi US$1.500 per ton. Dampaknya, tarif maksimum ekspor yang mulanya flat US$175 per ton ketika harga CPO di atas US$1.000 per ton, akan bertambah secara progresif sampai menyentuh batas harga terbaru US$1.500 per ton.

Direktur Utama PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) Lucas Kurniawan mengatakan kenaikan pungutan tersebut dapat dipahami, karena hasil pungutan direncanakan akan digunakan sebagai subsidi harga minyak goreng curah. Namun dia menilai, kenaikan tarif yang signifikan dan berlaku relatif singkat juga berpotensi menyebabkan koreksi harga beli tandan buah segar (TBS) dari petani secara signifikan pula. Pada 2021, sekitar 34,12% atau 434.123 ton TBS yang diolah ANJT berasal dari pembelian pihak ketiga. Menurutnya, sejak akhir 2021 ANJT menjual seluruh produk CPO yang diproduksi ke pasar dalam negeri guna mendukung pemenuhan pasokan domestik

PT Pertamina (Persero) menyasar optimalisasi panas bumi atau geothermal untuk mendukung program transisi energi yang terus didorong pemerintah. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa perseroan memainkan peran penting dalam memimpin transisi industri energi Indonesia dengan menargetkan bauran energi dan pengurangan emisi melalui target penurunan emisi gas rumah kaca yang lebih komprehensif sebesar 30% sebelum 2030. Dia menjelaskan, Pertamina melakukan beberapa inisiatif strategis untuk mempercepat transisi energi, seperti meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi, pengembangan kilang hijau, pengembangan bioenergi, komersialisasi hidrogen, gasifikasi, serta inisiasi ekosistem baterai dan penyimpanan energi terintegrasi.

Kremlin menyatakan pada Senin, (21/2) bahwa embargo terhadap impor minyak Rusia akan berdampak langsung pada semua orang. Peringatan itu dikeluarkan setelah sejumlah negara  Uni Eropa (UE) termasuk beberapa negara Baltik menyerukan embargo minyak dan gas Rusia. Sementara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden  dipastikan menghadiri pertemuan puncak UE tentang Ukraina pada Kamis (24/3) di Brusels, Belgia. Yang akan memperdebatkan harga energi dan ketahanan pasokannya. "Embargo seperti itu akan berdampak sangat serius kepada pasar energi dunia, dan akan berdampak sangat negatif terhadap ketahanan energi Eropa," ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Selaku produsen terbesar dunia, Saudi mengingatkan bahwa serangan pemberontak Yaman terhadap fasilitas minyaknya itu akan mengancam langsung pasokan global. (Yetede)

Kejati DKI Jakarta menyelidiki 3 perusahaan atas dugaan melanggar hukum terkait ekspor minyak goreng kemasan. Selain memicu kelangkaan, ekspor tersebut juga mengakibatkan kerugian negara. ”Pada Juli 2021 sampai Januari 2022, PT AMJ bersama PT NLT dan PT PDM diduga melakukan ekspor minyak goreng kemasan melalui Pelabuhan Tanjung Priok sejumlah 7.247 karton,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam (17/3). Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya melaporkan dugaan penyelundupan atau ekspor ilegal minyak goreng dengan modus dicatat sebagai sayuran. Informasinya, 23 kontainer telah meninggalkan Tanjung Priok dan tersisa satu kontainer. Tujuan ekspor ilegal itu antara lain Hong Kong. (Yoga)

Krisis minyak goreng tak kunjung usai di negeri ini. Antrean panjang masyarakat yang membeli minyak goreng semakin sering ditemui di berbagai daerah. Setelah lonjakan harga minyak goreng  yang melambung tinggi sejak Okrober 2021, minyak goreng mengalami kelangkaan di pasar setelah penerapan harga eceran tertinggi (HET) pada 19 Januari 2022. Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, tetapi hingga kini belum ada kebijakan yang mampu mengubah situasi. Sebagai salah satu kebutuhan pokok terpenting masyarakat, krisis minyak goreng yang berkepanjangan ini berpotensi memicu instabilitas, apalagi bulan Ramadhan telah berada didepan mata. Krisis ini juga sangat ironis karena Indonesia merupakan produsen terbesar sawit dunia 14,5 juta hektare dan produksi minyak sawit (CPO) dikisaran 45 juta ton pada 2020. (Yetede)

Industriawan menunggu keputusan pemerintah terkait perluasan sektor yang akan mendapatkan harga gas khusus di tengah menghangatnya komoditas energi. Kalangan pelaku industri mengaku masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait sektor tambahan yang akan mendapatkan harga gas khusus. Saat ini, sudah ada tujuh bidang industri yang mendapatkan harga gas khusus sebesar US$6 per MMbtu di titik serah pengguna gas bumi atau plant gate berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 8/2020, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Ketua Umum Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan bahwa pihaknya hingga kini masih belum mendapat kepastian apakah sektor industrinya masuk ke dalam kelompok yang akan mendapatkan harga gas khusus.

Industri makanan dan minuman sendiri masuk ke dalam 13 sektor yang diusulkan oleh Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan harga gas khusus bersama ban, pulp dan kertas, logam, permesinan, otomotif, karet remah, refraktori, elektronika, plastik fleksibel, farmasi, semen, serta asam amino. Dalam perkembangannya, industri semen, pulp dan kertas, serta otomotif dinilai tidak layak mendapat keringanan harga gas khusus karena dianggap mampu bersaing dan tidak memerlukan bantuan dari pemerintah. Selain itu, pelaksanaan harga gas khusus atau harga gas bumi tertentu tersebut (HGBT) juga menjadi perhatian bagi Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Ignatius Warsito menyebut kendala pasokan dan alokasi HGBT di Jawa Timur telah menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi antar-kementerian dan lembaga.

Kasatreskrim Metro Depok AKBP Yogen Heroes Baruno, Rabu (16/3), mengatakan, ada dugaan penyelewengan penjualan dan pendistribusian di tempat usaha di Jalan Pasir Putih, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jabar. ”Kami temukan  2.300 liter yang dikemas ulang lalu dijual dengan harga tinggi. Mereka repacking merek lain menjadi merek sendiri,” katanya. (Yoga)

Maftucha, 29 tahun, merasa semakin kesulitan memburu minyak goreng kemasan Rp 14.000 per liter dalam beberapa hari terakhir. Sejak pukul 07.30 kemarin, warga Kramat Jatu, Jakarta Timur, itu ikut antre bersama puluhan warga disebuah toko grosir di Jalan Batu Ampar. Dalam sebulan terakhir,  ini adalah kedua kalinya dia ikut antre jatah minyak goreng di toko tersebut, "Satu orang cuma boleh beli 2 liter. Tapi karena pasti ada pasokan  setiap hari, jadi saya antre disini," kata Maftucha, kemarin. Penantian Maftucha sia-sia karena harga barang buruannya terlanjur melambung. Dia menebus 2 liter minyak goreng dari toko itu seharga Rp 46 ribu. 

Selasa Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa harga minyak goreng kemasan akan dilepas ke mekanisme pasar alias dijual sesuai dengan harga keekonomian. Artinya, komoditas rumah tangga itu tidak lagi berpatok pada harga eceran tertinggi (HET). Padahal pada 1 Februari lalu pemerintah baru memasang HET  minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, serta kemasan premium Rp 14.000 per liter, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022. (yetede)