Indonesia berpegang teguh pada peraturan internasional di tengah sanksi sepihak oleh AS dan negara-negara sekutunya kepada Rusia. Dengan demikian, Indonesia bebas menjalin kerja sama ekonomi dan bidang lainnya dengan negara mana pun sesuai kepentingan strategis nasional. ”Selama ini, Indonesia hanya menjalankan sanksi yang diatur DK (Dewan Keamanan) PBB. Indonesia tidak pernah mengikuti ajakan sanksi yang diberlakukan unilateral oleh pihak tertentu,” kata Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah (31/3). Pernyataan ini disampaikan berkaitan dengan rencana pembelian minyak mentah Rusia oleh Pertamina yang diungkapkan Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada rapat dengar pendapat umum di Komisi VI DPR, Senin (28/3). ”Di saat harga sekarang (tinggi) dan situasi geopolitik (seperti saat ini), kita melihat ada opportunity untuk membeli dari Rusia dengan harga yang baik,” kata Nicke. Sedianya minyak mentah dari Rusia akan diolah di Kilang Minyak Balongan di Indramayu, Jabar, yang akan selesai dimodifikasi Mei. Jika pengolahan sukses, Pertamina akan melanjutkan pengadaan minyak mentah dari Rusia.

Menlu Retno Marsudi mengadakan pembicaraan bilateral dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov di sela-sela forum negara-negara tetangga Afghanistan yang digelar di Anhui, China, 30-31 Maret. Belum diketahui apakah rencana pembelian minyak itu juga menjadi salah satu topik pembicaraan di antara keduanya atau tidak. Direktur Eksekutif Refor Miner Institute Komaidi Notonegoro mendukung rencana Pertamina membeli minyak mentah dari Rusia. Ini penting demi memperkuat ketahanan energy nasional. Sepanjang harga cocok dalam skema transaksi di antara pelaku usaha, Komaidi menekankan, negara lain tidak bisa mengintervensi. Pemikiran sama disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Guna mengantisipasi serangan politik, ia mengingatkan agar Indonesia mempersiapkan argumentasi kepada pihak-pihak yang mempertanyakan. (Yoga)

Negara-negara Eropa menyiapkan langkah antisipasi jika Rusia menghentikan pasokan energi, terutama gas, menyusul dampak konflik di Ukraina. Jerman memberlakukan level status darurat keamanan energinya. Spanyol memilih memotong biaya sambungan dan keuntungan kelebihan pajak pada kontrak pasokan listrik bagi pelanggan rumah tangga dan industri. ”Ruang krisis sekarang akan didirikan di kementerian,” kata Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck, Rabu (30/3). Negara-negara anggota G7 menolak permintaan Rusia untuk membayar pembelian gas dari Rusia dengan mata uang Rusia, rubel. Pemerintah Rusia, Selasa (29/3), menyatakan tidak akan memasok gas ke Eropa secara gratis dan hanya akan menerima pembayaran dalam mata uang rubel dan tidak dalam bentuk mata uang lain.

Melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, Moskwa menyatakan bahwa Pemerintah Rusia, bank sentral Rusia, dan perusahaan Gazprom akan mempresentasikan proposal tentang metode pembayaran gas dalam mata uang rubel kepada Presiden Vladimir Putin, Kamis ini. Peskov menambahkan, Rusia akan mengambil keputusan pada waktunya jika negara-negara Eropa menolak untuk membayar gas Rusia dalam mata uang rubel. Terkait situasi ancaman pasokan energi dari Rusia itu, Habeck menyebutkan, level pertama dari tiga status darurat keamanan energi diberlakukan, yakni pemberlakuan peringatan dini. Level tertinggi dari status darurat keamanan energi Jerman adalah campur tangan pemerintah dalam alokasi pasokan gas di masyarakat. Kementerian Ekonomi menyebut prioritas tertinggi pasokan gas di Jerman adalah untuk rumah tangga dan rumah sakit. (Yoga)

Dorongan agar Pertamina menaikkan harga BBM RON 92 alias Pertamax kian menguat. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengungkapkan, sudah saatnya Pertamina menaikkan harga Pertamax. Menurut dia, jika merujuk pada keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga keekonomian Pertamax telah mencapai Rp 16.000 per liter, jauh melebihi harga jual saat ini yang sebesar Rp 9.000 hingga Rp 9.400 per liter. "Sudah saatnya Pertamina untuk mengembalikan harganya, ya enggak jauh-jauhlah dari harga keekonomian. Walaupun tidak di harga ekonomi tersebut, tapi tidak boleh terlalu jauh juga (di bawah)," ujar dia dalam keterangannya tertulis, Rabu (30/3). Arya menjelaskan, konsumsi Pertamax mencapai 13% dari konsumsi BBM nasional. Selain itu, Pertamax juga sejatinya dikonsumsi kelompok masyarakat kelas atas. 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas atau SKK Migas mendorong kontraktor kontrak kerja sama untuk mengoptimalkan sumur tua dan lapangan marginal untuk mendukung target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di 2030. SKK Migas menilai sumur tua dan lapangan migas marginal, khususnya di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) memiliki potensi untuk terus dioptimalkan produksinya. Apalagi kawasan Jabanusa memiliki infrastruktur dan industri pengguna yang mendukung peningkatan produksi. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jabanusa untuk meningkatkan investasi dan segera melakukan plant of development (POD) untuk mengoptimalkan produksi sumur tua dan lapangan migas marginal.

Menurutnya, KKKS masih bisa meningkatkan jumlah sumur pengeboran di kawasan Jabanusa, serta melakukan workover dan well service. Kegiatan eksplorasi pun perlu terus ditambah untuk menemukan cadangan minyak dan gas bumi (migas) baru. SKK Migas dan Pemerintah memang terus mengupayakan penggunaan skema kerja sama operasi (KSO) untuk pengelolaan sumur migas yang tidak dikembangkan atau sumur tua dinilai kurang menarik bagi perusahaan swasta dan investor. Pemerintah pun diminta untuk mempertimbangkan penggunaan skema kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) untuk mengelola sumur-sumur migas idle tersebut.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah menandatangani surat pencabutan izin konsesi kawasan hutan yang ditujukan kepada 15 perusahaan. Pencabutan izin tersebut berdasarkan  verifikasi dan  rekomondasi dari Kementerian LHK tersebut terdiri dari 3 perusahaan  yang memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dengan total area seluas 84.521,72 hektare (ha) dan 12 perusahaan yang memiliki Perizinaan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan total area seluas 397,677 ha. "Ini bukti nyata pemerintah tidak main-main  untuk segera mencabut perizinan perusahaan yang tidak sesuai  peruntukannya dan tidak melaksanakan kewajibannya," tegas Bahlil selaku Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dalam  dalam keterangan resminya, (Yetede)

Komisi VII DPR mendesak pemerintah menambah kuota biosolar sebanyak 2 juta kiloliter tahun ini sehingga total alokasinya naik dari 15,1 juta kiloliter menjadi 17,1 juta kiloliter. Pemerintah juga diminta menjamin pendistribusian biosolar tepat sasaran di daerah. Desakan Komisi VII DPR tersebut merupakan salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), serta BPH Migas, Selasa (29/3), di Jakarta. Salah satu agenda rapat adalah membahas krisis pasokan solar yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Selain penambahan kuota biosolar, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, pemerintah juga harus menjamin distribusi biosolar tepat sasaran. Kementerian ESDM dan BPH Migas sebaiknya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan pendistribusian dan menindak tegas terhadap segala jenis penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk biosolar.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kuota tahun ini lebih rendah dari tahun lalu. Mengacu data BPH Migas, kuota biosolar 2021 sebanyak 15,8 juta kiloliter, sedangkan kuota 2022 sebanyak 15,1 juta kiloliter. Permintaan biosolar meningkat lantaran faktor pemulihan ekonomi. Di sejumlah provinsi terjadi peningkatan permintaan sampai 75 %. Pertamina mencatat terjadi kelebihan konsumsi biosolar sebesar 10 % selama 3 bulan terakhir. ”Kami menduga, disparitas (harga) ini yang mendorong shifting konsumsi (dari solar nonsubsidi ke solar bersubsidi) sehingga biosolar yang disubsidi pemerintah menjadi tidak tepat sasaran,” ujarnya. Anggota KomisiVII DPR dari PKS, Abdul Kadir Karding,  mengatakan, BPH Migas semestinya cepat menindaklanjuti informasi kelangkaan biosolar yang banyak diberitakan media massa. Pada saat ini, hal yang paling dibutuhkan masyarakat adalah solusi cepat mengatasi kelangkaan di sejumlah titik SPBU. Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari PAN Nasril Bahar, berpendapat pentingnya ada data nyata konsumsi biosolar selama 3 bulan terakhir. Kepastian data ini akan membantu pengawasan. (Yoga)

Saat APBN 2022 disusun, risiko lonjakan harga minyak dunia mengarah pada pemangkasan produksi negara-negara anggota OPEC. Faktanya terjadi perubahan penawaran dan permintaan secara fundamental yang memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Ditambah faktor geopolitik Rusia-Ukraina yang memicu kenaikan harga minyak saat ini. Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, setiap kenaikan harga minyak mentah 1 USD per barel menaikkan anggaran subsidi elpiji Rp 4,7 triliun, subsidi minyak tanah Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM kepada Pertamina Rp 2,65 triliun. Sementara dalam APBN 2022, subsidi BBM dan elpiji 3 kg dialokasikan Rp 77,5 triliun dengan perhitungan ICP 63 USD per barel. Hitungan pemerintah atas sensitivitas kenaikan ICP akan menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat. Imbasnya menambah beban subsidi BBM dan elpiji serta kompensasi BBM dalam APBN. Hingga akhir Januari 2022, realisasi subsidi energi, termasuk subsidi listrik, Rp 10,2 triliun, melonjak 347,2 % dibandingkan belanja subsidi Januari 2021 sebesar Rp 2,3 triliun.

Perubahan ICP yang terjadi tidak harus direspons dengan perubahan APBN mengingat asumsi makro dalam anggaran tak hanya menyangkut ICP, tetapi juga angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga surat utang negara, serta lifting minyak dan gas. APBN juga telah mengamanatkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga jika ICP tidak sesuai dengan perkiraan. Kebijakan kenaikan harga dapat diambil setelah melalui perhitungan yang matang karena ada risiko lain yang telah menunggu, yakni terkereknya inflasi yang dapat menekan daya beli masyarakat. Memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke pos pembiayaan subsidi energi patut diperhitungkan. Upaya menyelamatkan APBN dari lonjakan harga ICP memang membutuhkan kebijakan dengan kalkulasi tepat, yang menjaga dua sisi kepentingan, yakni mengurangi beban APBN, tetapi tetap meminimalisasi risiko inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat. (Yoga)

Perusahaan otobus dan angkutan logistik di Sumatera pontang-panting menghadapi krisis biosolar. Antre belasan jam hingga sehari semalam dijalani. Waktu tempuh perjalanan pun lebih panjang sehingga biaya operasional membengkak. Senin (28/3), Aswan Harahap (40), sopir bus ALS, Medan-Jember (Jatim) menunggu rekannya yang sejak pagi membawa bus berkeliling ke sejumlah SPBU di Medan berburu biosolar, karena tidak ada kepastian ketersediaan biosolar di sepanjang jalan lintas Sumatera. Ia beberapa kali antre hingga 12 jam, membeli biosolar eceran seharga 2 kali lipat, hingga menunda keberangkatan, biaya operasional pun membengkak. Medan-Jember yang sebelumnya 5 hari 5 malam kini 7 hari 7 malam. ”Sebagian besar waktu habis mengantre dan macet di sekitar SPBU,” kata Aswan.

Alwi Matondang dari Humas PT ALS mengatakan, biaya operasional bus mereka bertambah sekitar Rp 4 juta untuk perjalanan pergi-pulang Medan-Jember atau Medan-Jakarta. Alwi menyebut, pihaknya tidak bisa menaikkan tarif karena daya beli masyarakat menurun. Alwi berharap pemerintah memprioritaskan angkutan bus demi biosolar bersubsidi karena langsung dirasakan masyarakat bawah. (Yoga)

Pengiriman minyak Rusia ke India dilaporkan meningkat signifikan sejak Maret 2022 pasca serangan Rusia ke Ukraina. Menurut para pengamat industri, India tampaknya bakal membeli minyak murah lebih banyak dari Rusia. "Tiongkok yang sudah menjadi pembeli tunggal terbesar minyak Rusia, juga diperkirakan membeli minyak Rusia lebih banyak dengan diskon harga yang besar." ujar para pengamat, yang dilansir CNBC, Senin (28/3). "Kami percaya bahwa Tiongkok, dan pada tingkat lebih rendah, India akan mengambil langkah untuk membeli minyak mentah Rusia yang sudah di diskon besar-besaran," ujar Matt Smith, analis minyak utama di Kpler. Tetapi, lanjut para analis, sanksi-sanski itu meninggalkan celah di pasar dimana Rusia menyadari bahwa kelebihan minyak mentahnya tidak dapat dijual. "Minyak mentah Ural dari Rusia ditawarkan dengan potongan harga besar-besaran, namun penyerapannya sampai saat ini masih terbatas. Ini karena sebagian besar importir minyak Asia tetap berpegang pada para pemasok lama asal Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika," demikian disampaiakan IEA pada 17 Maret 2022. (Yetede)

Bersiaplah! Ada potensi, pemerintah tak lagi menahan kenaikan harga bahan bakar (BBM). Anggaran subsidi energi, khususnya yang bahan baku minyak yakni BBM dan listrik melesat tajam, dan rawan jebol. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebut anggaran subsidi BBM dan listrik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membengkak. Subsidi energi yang sudah digelontorkan hingga akhir Februari 2022 mencapai Rp 21,7 triliun. Kenaikan anggaran subsidi seiring dengan konsumsi BBM bersubsidi per akhir Februari 2022 mencapai 1,39 juta kilo liter (kl), elpiji tabung 3 kilo gram (kg) mencapai 632,7 juta kg. Sedang pelanggan listrik subsidi mencapai 38,2 juta. Semuanya naik dari tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, kenaikan harga komoditas, baik minyak mentah dan batubara sudah langsung sejak tahun lalu. Pada saat yang sama, tak ada perubahan pada harga BBM dan tarif listrik.