Pebisnis batubara semringah. Harga batubara acuan (HBA) pada April 2022 menyentuh US$ 288,40 per ton, level tertinggi harga batubara acuan di dalam negeri sepanjang sejarah.Di saat peluang ekspor terbuka lebar, sejatinya pasar domestik juga membutuhkan pasokan batubara. Pemerintah mematok harga batubara untuk industri sebesar US$ 90 per ton. Adapun harga batubara untuk pembangkit listrik PLN sebesar US$ 70 per ton. Ini merupakan bagian dari kebijakan domestic market obligation (DMO) batubara. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengingatkan, di tengah tren kenaikan harga batubara, pemenuhan pasokan dan harga DMO harus tetap dilakukan. Dia juga bingung. harus ada perlakuan yang sama bagi PLN maupun industri lainnya terkair kepastian dan jaminan pasokan batubara. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang mengkaji opsi kenaikan harga pertalite. Hal ini menyusul lonjakan harga  minyak mentah dunia beberapa waktu terakhir. Lebih lanjut Airlangga mengatakan sejumlah komoditas dunia naik, seiring perang Rusia-Ukraina. Contohnya, harga minyak mentah jenis Brent sudah menembus US$ 100 per barel. "Kenaikan berbagai komoditas pangan dan energi, sebagai dampak dari geopolitik Rusia dan Ukraina mulai bertransmisi ke Indonesia dalam bentuk kenaikan harga komoditas dan inflasi," tutur dia. Adapun harga sejumlah komoditas yang naik antara lain gas alam, batu bara, minyak mentah, minyak sawit (crude palm oil/ CPO), hingga komoditas gandum. "Secara keseluruhan akan terjadi kenaikan Pertamax, Pertalite, sementara Premium belum. Sementara itu,LPG 3 kg akan naik. Semua ini akan dilakukan bertahap. Yakni 1 April, Juli, dan September," kata Luhut Pandjaitan, Jumat (1/4). (Yetede) 

Setiap tahun, keuangan negara tersedot Rp 1,26 triliun hanya untuk menyubsidi kebutuhan solar jasa angkutan hasil tambang batubara di Jambi. Kondisi itu menjadi satu ironi di tengah besarnya defisit keuangan negara akibat pandemi Covid-19. Kapolda Jambi Irjen Rachmad Wibowo mengatakan, setiap hari ada 5.000 truk pengangkut hasil tambang batubara beroperasi di Jambi. Truk-truk itu mengisi solar bersubsidi di SPBU. Dengan rata-rata pembelian 100 liter per truk per hari, diperkirakan subsidi yang mengalir bagi angkutan tambang besar itu mencapai Rp 1,26 triliun per tahun. Padahal, kontribusi sektor tambang batubara untuk Provinsi Jambi hanya Rp 39 miliar. Ketidak seimbangan itu menciptakan beban berat bagi negara dan daerah.

Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Komisaris Besar Dhafi menjelaskan, bahan bakar bagi angkutan hasil tambang batubara telah diatur secara hukum masuk ke dalam kategori bahan bakar industri. Pemilik izin usaha pertambangan wajib memenuhi kebutuhan pengangkutan hasil tambang. Itu berarti, sejak dari hulunya, di lokasi tambang, pemegang izin usaha pertambangan harus menyediakan BBM untuk mendistribusikan batubara ke pelabuhan. Kepala BI Perwakilan Jambi Suti Masniari juga mendorong agar pemda tegas mengatur kalangan industri untuk tidak memanfaatkan BBM bersubsidi. Ia menyebut, selama pandemi, keuangan negara sudah dalam kondisi deficit parah. Tahun 2021, nilai deficit keuangan bahkan mencapai Rp 783 triliun. Secara khusus Provinsi Jambi mengalami deficit Rp 3,25 triliun. Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan, sudah ada aturan yang melarang kalangan industri memanfaatkan solar bersubsidi. Aktivitas angkutan batubara di Jambi yang ramai-ramai mengisi solar bersubsidi di SPBU termasuk yang tidak boleh secara hukum dan juga membebani keuangan negara. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat dalam waktu dekat.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, anggaran BLT minyak goreng  akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang selama ini menerima bansos serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL). Nantinya, dia menyatakan, para penerima BLT minyak goreng akan mendapat bantuan sebesar Rp300 ribu untuk tiap bulan, yang disalurkan sekaligus pada April. Menurut Febrio penyaluran BLT minyak goreng untuk KPM KPH dan sembako akan dilakukan dengan mekanisme yang telah ada, yakni melalui PT Pos  untuk KPM  sembako dan Himbara untuk KPM KPH murni, sedangkan penyaluran BLT  dilakukan oleh TNI/Polri.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengakui,  kenaikan minyak bumi dan gas alam di dunia memberatkan  APBN. Sebab subsidi energi yang diberikan  pemerintah membengkak. Kementerian Keuangan (kemenkeu) harus membayar kompensasi lebih tinggi kepada PT Pertamina karena tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. Hal ini untuk memastikan harga ditingkat konsumen tetap terjaga, sehingga tidak membebani masyarakat, khususnya untuk BBM jenis Pertalite. "Harga minyak bumi kita memang memberatkan bagi kami. Kenapa? Karena harga pertalite dan bahan bakar kita usahakan tidak terlalu bergejolak di SPBU," ucap Febrio dalam webinar Indonesia Macro Economic 2022, di Jakarta, Senin (4/4). Sebagai informasi, besaran subsidi energi hingga Februari 2022 mencapai Rp 11,48 triliun  dan kurang bayar di tahun sebelumnya Rp 10,17 miliar. (Yetede)

Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan investasi energi baru terbarukan atau EBT seakan tak main-main. Segala upaya dilakukan pemerintah agar target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 dapat tercapai. Sayangnya upaya dari pemerintah ini ibarat masih jauh panggang dari api. Dari target tersebut, pengembangan EBT dari sektor ketenagalistrikan ditarget sebesar 45 GW pada 2025 atau 44% dari total bauran. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, porsi bauran EBT pada 2021 mencapai 11,5%. Pengurangan emisi gas rumah kaca mencapai 69,5 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e), atau tercapai 104% dari target sebesar 67 juta ton CO2e. Dalam kurun 5 tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 1.730 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4,3% per tahunnya. Adapun, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan (PLT EBT) pada 2021 mencapai 654,76 MW dari target 854,78 MW.

Dari sisi fiskal, pemerintah pun berupaya untuk memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk EBT, kemudahan perizinan berusaha dan mendorong kebutuhan ke arah energi listrik, misalnya, kendaraan listrik, dan kompor listrik. Upaya pemerintah dari seluruh sisi tidak hanya dilakukan dalam rangka mengejar target bauran energi, tetapi juga untuk menjaring minat investor menanamkan modal di sektor EBT. Laju perkembangan energi hijau yang makin cepat seiring dengan gencarnya kampanye isu penyelamatan lingkungan dan pentingnya menjaga planet bumi agar tetap lestari.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menetapkan tersangka kasus tindak pidana korupsi kelangkaan minyak goreng yang merugikan negara. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung Supardi mengatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah perusahaan eksportir yang bakal dijadikan tersangka dalam kasus kelangkaan minyak goreng tersebut. Namun, menurut Supardi, eksportir yang nantinya dijadikan tersangka itu merupakan perusahaan yang terdaftar resmi di Kementerian. “Nama-namanya sudah ada yang dikantongi ya, itu perusahaan yang terdaftar di Kementerian,” kata Supardi. Sebelumnya, penyidik Kejagung tengah menyelidiki 160 eksportir minyak goreng yang diduga terlibat perkara dugaan tindak pidana korupsi saat terjadinya kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu.

Para pengusaha masih optimistis menjalani bisnis pada tahun ini. Hanya saja, keyakinan mereka tergerus oleh kenaikan harga energi dan berbagai barang kebutuhan pokok belakangan ini. Kesimpulan itu terekam dalam hasil survei Indeks Keyakinan CEO Indonesia atau Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) kuartal II -2022. Secara umum, keyakinan para chief excecutif officer (CEO) masih berada di jalur optimisme dengan skor 3,81. Namun, optimisme para pengusaha nasional berada di level terendah dalam dua kuartal terakhir. Skor Indeks di atas 3 memperlihatkan optimisme, sementara poin di bawah 3 menunjukkan pesimisme.

PT Pertamina (Persero) mesti mewaspadai peningkatan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang saat ini dikompensasi pemerintah, sebagai dampak dari naiknya harga Pertamax. Lebarnya disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax dikhawatirkan akan memicu migrasi penggunaan BBM yang lebih murah, seperti yang terjadi pada Solar. Saat ini, harga Pertamax di Jakarta dipatok sebesar Rp12.500 per liter, sedangkan Pertalite Rp7.650 per liter. Ekonom dan Direktur Center of Economic Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa beralihnya tren konsumsi dari Pertamax ke Pertalite akan membuat kebutuhan anggaran subsidi ikut terkerek. Pasalnya, Pertalite masuk ke dalam jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022. Beleid itu menetapkan perubahan JBKP jenis bensin RON 88 yang selama ini dikenal sebagai Premium menjadi JBKP jenis bensin RON 90 atau Pertalite.

“Ada risiko migrasi ke Pertalite kalau disparitas harganya terlalu jauh dengan Pertamax. Pasokan Pertalite nantinya akan terganggu,” ujar Bhima kepada Bisnis, Jumat (1/4). Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa penyimpangan dan migrasi konsumsi selalu jadi permasalahan dalam pemberian subsidi pada barang. Meski begitu, migrasi konsumsi Pertamax ke Pertalite dinilai relatif bisa dikontrol, karena karakteristik konsumen kedua jenis BBM itu yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa migrasi konsumsi Pertamax ke Pertalite akan banyak terjadi pada pengguna kendaraan roda dua dengan alasan harga yang lebih murah. Pertamina pun meminta masyarakat kalangan mampu untuk menggunakan BBM jenis Pertamax series sesuai dengan spesifikasi kendaraannya, dan tidak bermigrasi ke Pertalite yang merupakan BBM penugasan pemerintah agar tidak membebani APBN.

Sejak harga minyak mentah menurun di awal pandemi, PT Pertamina (Persero) mulai menurunkan harga jual BBM nonsubsidi. Tercatat dua kali Pertamina menurunkan harga pertamax. Per 5 Januari 2022, dari Rp 9.850 menjadi Rp 9.200 per liter kemudian menjadi Rp 9.000 per liter sejak 1 Februari 2022. Khusus pertamax, harga Rp 9.000 per liter terus bertahan kendati harga minyak mentah Brent terjun ke level 20 dollar AS per barel. Alasan Pertamina tidak lagi menurunkan harga jual lantaran posisi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ketika itu melemah. Rupiah sempat menyentuh level Rp 16.000 per dollar AS pada pekan pertama April 2020. Namun, situasi tersebut berbalik. Kini, harga minyak mentah melewati 100 USD per barel dan sempat menyentuh 139 USD per barel pada awal Maret lalu. Selain tingginya permintaan energi dari sejumlah negara yang ekonominya pulih dari pandemi, konflik bersenjata Rusia-Ukraina turut memicu kenaikan harga tersebut.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, menyebut, harga biosolar saat ini jauh di bawah harga riil. Terdapat selisih Rp 7.800 per liter dengan harga keekonomian. Pertamina juga harus menanggung selisih harga pertalite yang dijual di bawah harga keekonomian. Pemerintah disebutkan memiliki tanggungan dana kompensasi hampir Rp 100 triliun kepada Pertamina. Poin penting dari pergerakan harga minyak mentah yang dinamis belakangan ini, pemerintah dan badan usaha sebaiknya mengedukasi publik bahwa harga eceran BBM bisa naik dan bisa turun bergantung pada pergerakan harga minyak mentah. Hal itu lumrah terjadi untuk BBM nonsubsidi. Sementara untuk BBM yang disubsidi, sebaiknya diterapkan skema serupa dengan syarat tetap ada intervensi negara berupa subsidi. (Yoga)