Pemerintah memberikan sinyal akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, menyusul lonjakan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini akan memicu lonjakan inflasi tahun ini menjadi 3,3%, dibandingkan tahun lalu 1,87%. Head of Macroeconomic Research Bank Mandiri  Dian Ayu Yustina mengatakan, tahun ini, harga ditingkat konsumen akan meningkat secara bertahap. Ini sudah terefleksi dari kenaikan bahan pangan  sejak awal 2022. Tekanan pada sisi inflasi akan semakin meningkat, setelah keputusan pemerintah akan menaikkkan harga BBM jenis Pertalite. "Penyesuaian harga yang diatur pemerintah atau administered price, seperti Pertamax dan kemungkinan Pertalite serta LPG 3 kg akan memberi tekanan tambahan yang substansial terhadap sisi inflasi," kata dia, Rabu (6/4). Meski terjadi peningkatan inflasi, Dian optimistis, levelnya masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 2-4% year on year. (Yetede)

Tingginya harga komoditas fosil beberapa waktu belakangan ini membuat banyak pihak mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih memanas pun mendorong banyak negara mempercepat pengembangan energi hijau. Melonjaknya harga komoditas energi fosil menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pengambangan energi baru terbarukan (EBT) agar bisa mengurangi beban negara dari impor minyak dan gas bumi. Pembangkit energi terbarukan, seperti surya, angin, dan biomassa dapat menggantikan kebutuhan gas dan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkitan listrik di sistem kecil. Indonesia juga mampu untuk mengembangkan renewable gas dari potensi biomassa yang tersedia.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah membuat beberapa sasaran program EBT a.l. pertama, peningkatan EBT untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan kapasitas kumulatif sebesar 13,9 GW. Kedua, pemerintah melakukan peningkatan akselerasi pengembangan pembangkit EBT sebesar 1.921,8 megawatt (MW). Ketiga, pemerintah bakal mendorong pemanfaatan biofuel untuk keperluan domestik sebanyak 9,6 juta kilo liter. Keempat, pemerintah berencana mengembangkan industri pendukung EBT dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sektor pembangkit EBT sebesar 44,6%. Program dan target pemerintah ini tentu saja langsung disambut oleh sektor terkait. PT PLN (Persero), misalnya, dengan cepat mengejawantahkannya dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030. Dalam RUPTL itu, ditetapkan pengembangan EBT hingga 51,6%. Selain itu, kebijakan EBT masih terjebak dengan pengembangan BBM berbahan fosil. Selain itu, harga EBT masih jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga BBM fosil yang mendapatkan subsidi dari pemerintah

Abdul Rohim (59) waswas setiap memasuki SPBU di Kota Cirebon, Jabar. Sopir angkot D2 itu khawatir jika pertalite tidak tersedia setelah kenaikan BBM nonsubsidi jenis pertamax. Selasa pagi, ia masih mendapati pertalite di SPBU Perjuangan. Namun, siangnya, pertalite kosong. SPBU Bima juga tidak menyediakan pertalite waktu itu. Beberapa hari sebelum PT Pertamina (Persero) menaikkan harga pertamax dari Rp 9.200 menjadi Rp 12.500-Rp 13.000 per liter, Jumat (1/4), Rohim bahkan harus ke tiga SPBU. Saat itu, angkotnya bersaing dengan sepeda motor dan mobil pribadi demi dapat pertalite. Samid (52), sopir angkot jurusan D3, berharap masih mendapatkan pertalite. Ia  pernah mengisi angkotnya dengan pertamax seharga Rp 50.000 atau sekitar 4 liter. Dengan BBM sejumlah itu, ia hanya dapat dua putaran, kalau diisi pertalite angkotnya bisa dapat tiga putaran. Kenaikan harga pertamax juga dikeluhkan sejumlah warga Kota Bandung, Jabar. Mereka melakukan penghematan hingga terpaksa menguras tabungan untuk menutupi pengeluaran yang membengkak.

Pengeluaran rumah tangga Perdana (27), warga Bandung Kulon, melonjak hingga Rp 100.000 karena kenaikan harga pertamax. Kebutuhan bahan bakar hingga 23 liter sebulan tidak bisa dikurangi untuk transportasi ke tempat kerjanya. Ia tidak beralih ke pertalite yang nilai oktannya lebih rendah ketimbang pertamax karena bakal mengurangi kemampuan mesin hingga menambah ongkos perawatan. Kondisi ini kian memberatkannya karena sebelumnya harga bahan pokok, termasuk minyak goreng, juga melonjak. Bahkan, pengeluaran bulanannya bertambah Rp 200.000 untuk mengimbangi kondisi itu.

Di Jalan Pangeran Drajat, Cirebon, sejak pagi hingga siang, puluhan warga antre membeli minyak goreng curah seharga Rp 15.500 per kg, Rabu. Entin (55) termasuk yang antre berjam-jam di sana. untuk minyak goreng milik orang lain. Perempuan paruh baya ini hanya menunggu 4 jeriken terisi. Setelah sahur dan shalat subuh, warga Kangraksan Utara ini telah berbaris mengantre. Upah bagi warga yang menunggu antrean beragam, dari Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per dua jeriken, tergantung pakai perantara atau tidak.

Kisah Rohim, Samid, Perdana, Entin, hanyalah potret kehidupan warga yang kian pelik di tengah kenaikan harga minyak dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Tak hanya membuat ekonomi keluarga tergerus, kondisi ini rentan membuat mereka terjatuh ke jurang kemiskinan. (Yoga)

Nilai ekspor daun gelinggang dari Kalisel ke Jepang pada triwulan I-2022 mencapai lebih dari Rp 2,5 miliar. ”Ekspor daun gelinggang dari Kalsel turut menjadi salah satu penyumbang devisa bagi negara,” kata Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Nur Hartanto melalui keterangan tertulis di Banjarmasin, Selasa (5/4). (Yoga)

Penyidik Kejagung meningkatkan status perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022 dari penyelidikan ke penyidikan. Kejagung menemukan dugaan gratifikasi pemberian izin penerbitan persetujuan ekspor oleh Kemendag. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Selasa (5/4) menyampaikan, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menaikkan status perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022 ke penyidikan. Adapun penyelidikan perkara itu dimulai pada 14 Maret 2022.

Ketut mengatakan, dari penyelidikan tersebut, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum berupa penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya. Sebab, perusahaan yang dimaksud tidak memenuhi syarat kewajiban DMO, baik dari sisi kuota maupun harga patokan. Menurut Ketut, perusahaan yang tetap mendapat persetujuan ekspor dari Kemendag, padahal tak memenuhi syarat, antara lain PT Mikie Oleo Nabati Industri (OI) dan PT Karya Indah Alam Sjahtera (IS). Keduanya diduga melanggar kewajiban DMO dan menjual minyak goreng di atas batas harga yang ditetapkan pemerintah, yakni di atas Rp 10.300 per liter. (Yoga)

Pebisnis batubara semringah. Harga batubara acuan (HBA) pada April 2022 menyentuh US$ 288,40 per ton, level tertinggi harga batubara acuan di dalam negeri sepanjang sejarah.Di saat peluang ekspor terbuka lebar, sejatinya pasar domestik juga membutuhkan pasokan batubara. Pemerintah mematok harga batubara untuk industri sebesar US$ 90 per ton. Adapun harga batubara untuk pembangkit listrik PLN sebesar US$ 70 per ton. Ini merupakan bagian dari kebijakan domestic market obligation (DMO) batubara. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengingatkan, di tengah tren kenaikan harga batubara, pemenuhan pasokan dan harga DMO harus tetap dilakukan. Dia juga bingung. harus ada perlakuan yang sama bagi PLN maupun industri lainnya terkair kepastian dan jaminan pasokan batubara. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang mengkaji opsi kenaikan harga pertalite. Hal ini menyusul lonjakan harga  minyak mentah dunia beberapa waktu terakhir. Lebih lanjut Airlangga mengatakan sejumlah komoditas dunia naik, seiring perang Rusia-Ukraina. Contohnya, harga minyak mentah jenis Brent sudah menembus US$ 100 per barel. "Kenaikan berbagai komoditas pangan dan energi, sebagai dampak dari geopolitik Rusia dan Ukraina mulai bertransmisi ke Indonesia dalam bentuk kenaikan harga komoditas dan inflasi," tutur dia. Adapun harga sejumlah komoditas yang naik antara lain gas alam, batu bara, minyak mentah, minyak sawit (crude palm oil/ CPO), hingga komoditas gandum. "Secara keseluruhan akan terjadi kenaikan Pertamax, Pertalite, sementara Premium belum. Sementara itu,LPG 3 kg akan naik. Semua ini akan dilakukan bertahap. Yakni 1 April, Juli, dan September," kata Luhut Pandjaitan, Jumat (1/4). (Yetede) 

Setiap tahun, keuangan negara tersedot Rp 1,26 triliun hanya untuk menyubsidi kebutuhan solar jasa angkutan hasil tambang batubara di Jambi. Kondisi itu menjadi satu ironi di tengah besarnya defisit keuangan negara akibat pandemi Covid-19. Kapolda Jambi Irjen Rachmad Wibowo mengatakan, setiap hari ada 5.000 truk pengangkut hasil tambang batubara beroperasi di Jambi. Truk-truk itu mengisi solar bersubsidi di SPBU. Dengan rata-rata pembelian 100 liter per truk per hari, diperkirakan subsidi yang mengalir bagi angkutan tambang besar itu mencapai Rp 1,26 triliun per tahun. Padahal, kontribusi sektor tambang batubara untuk Provinsi Jambi hanya Rp 39 miliar. Ketidak seimbangan itu menciptakan beban berat bagi negara dan daerah.

Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Komisaris Besar Dhafi menjelaskan, bahan bakar bagi angkutan hasil tambang batubara telah diatur secara hukum masuk ke dalam kategori bahan bakar industri. Pemilik izin usaha pertambangan wajib memenuhi kebutuhan pengangkutan hasil tambang. Itu berarti, sejak dari hulunya, di lokasi tambang, pemegang izin usaha pertambangan harus menyediakan BBM untuk mendistribusikan batubara ke pelabuhan. Kepala BI Perwakilan Jambi Suti Masniari juga mendorong agar pemda tegas mengatur kalangan industri untuk tidak memanfaatkan BBM bersubsidi. Ia menyebut, selama pandemi, keuangan negara sudah dalam kondisi deficit parah. Tahun 2021, nilai deficit keuangan bahkan mencapai Rp 783 triliun. Secara khusus Provinsi Jambi mengalami deficit Rp 3,25 triliun. Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan, sudah ada aturan yang melarang kalangan industri memanfaatkan solar bersubsidi. Aktivitas angkutan batubara di Jambi yang ramai-ramai mengisi solar bersubsidi di SPBU termasuk yang tidak boleh secara hukum dan juga membebani keuangan negara. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat dalam waktu dekat.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, anggaran BLT minyak goreng  akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang selama ini menerima bansos serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL). Nantinya, dia menyatakan, para penerima BLT minyak goreng akan mendapat bantuan sebesar Rp300 ribu untuk tiap bulan, yang disalurkan sekaligus pada April. Menurut Febrio penyaluran BLT minyak goreng untuk KPM KPH dan sembako akan dilakukan dengan mekanisme yang telah ada, yakni melalui PT Pos  untuk KPM  sembako dan Himbara untuk KPM KPH murni, sedangkan penyaluran BLT  dilakukan oleh TNI/Polri.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengakui,  kenaikan minyak bumi dan gas alam di dunia memberatkan  APBN. Sebab subsidi energi yang diberikan  pemerintah membengkak. Kementerian Keuangan (kemenkeu) harus membayar kompensasi lebih tinggi kepada PT Pertamina karena tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. Hal ini untuk memastikan harga ditingkat konsumen tetap terjaga, sehingga tidak membebani masyarakat, khususnya untuk BBM jenis Pertalite. "Harga minyak bumi kita memang memberatkan bagi kami. Kenapa? Karena harga pertalite dan bahan bakar kita usahakan tidak terlalu bergejolak di SPBU," ucap Febrio dalam webinar Indonesia Macro Economic 2022, di Jakarta, Senin (4/4). Sebagai informasi, besaran subsidi energi hingga Februari 2022 mencapai Rp 11,48 triliun  dan kurang bayar di tahun sebelumnya Rp 10,17 miliar. (Yetede)