Upaya menaikkan harga jual LPG bersubsidi yang sejak 2007 dibanderol Rp 4.250 per kg, mendorong pemerintah pada posisi dilematis ; pertama, konsumen LPG bersubsidi 3 kilogram sangatlah besar, mendominasi pangsa pasar LPG di Indonesia. Pada tahun 2014-2020, jumlah konsumsi LPG bersubsidi 3 kilogram ini 87 % per tahun atau 6,2 juta metrik ton (MT) dari seluruh konsumsi LPG yang mencapai 7 juta MT setahun. Artinya, konsumen LPG nonsubsidi relatif sangat kecil, hanya 13 % atau 0,8 juta MT setahun. Dengan jumlah pangsa pasar yang besar ini, kenaikan harga LPG bersubsidi 3 kg kemungkinan besar menimbulkan polemik dan penolakan, terutama dari kelompok masyarakat miskin; UMKM, juga usaha perikanan nelayan skala kecil yang menjadi sasaran produk subsidi ini. Menaikkan harga jual LPG bersubsidi akan menurunkan daya saing produk UMKM karena membuat harga jual semakin mahal.

Posisi sulit berikutnya terkait beban anggaran subsidi yang kian besar. Apabila harga jual LPG bersubsidi tidak dinaikkan, beban subsidi akan membengkak, dikarenakan produksi LPG di dalam negeri terus menurun. Pada kurun 2014-2020, produksi LPG domestik terus menyusut 70.000 MT per tahun. Di sisi lain, konsumsi LPG terus meningkat 320.000 MT setahun. Akibatnya, impor LPG dari luar negeri terus bertambah sekitar 460.000 MT per tahun. Pemerintah memerlukan valuta asing untuk mengimpor LPG dari luar negeri. Akibatnya, setiap perubahan kondisi perekonomian global dapat berpengaruh pada stabilitas keuangan di Indonesia sehingga berdampak pada harga jual komoditas impor tersebut di dalam negeri. Pada laporan Nota Keuangan APBN 2022 disebutkan nilai subsidi LPG 3 kilogram 2022 dianggarkan Rp 66,3 triliun, yang terbesar di antara subsidi energi lainnya, mengalahkan subsidi BBM tertentu yang hanya Rp 11 triliun ataupun subsidi untuk energy listrik yang mencapai Rp 56 triliun. Deraan kenaikan harga minyak dunia yang tinggi di atas 100 USD per barel tetap membuat pemerintah kewalahan.

Selain itu, jumlah penggunaan tabung 3 kg sulit dibatasi sehingga rawan diselewengkan. Bisa ditimbun atau dioplos dengan dimasukkan ke tabung ukuran lebih besar guna mendapatkan margin besar sebagai produk LPG nonsubsidi. Harga di tingkat konsumen akhir pun cenderung ditentukan oleh pengecer sehingga pengendalian harga relatif sulit dilakukan. Fenomena demikian apabila tidak diurai secara lebih baik lagi, anggaran subsidi yang selalu disediakan pemerintah menjadi relatif tidak terarah dan tidak terkendali. (Yoga)

Wacana kenaikan listrik kembali mencuat dalam rapat Komisi Energi DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Rabu lalu. Sebelumnya, pada Januari 2022, wacana serupa diungkapkan Direktur Jendral Ketenagalistrikan  Kementerian Energi, Rida Mulyana. Waktu itu, Rida mengumumkan, sembari mengkaji  ulang tarif listrik, pemerintah juga mempertimbangkan mengubah skema subsidi listrik  untuk  masyarakat menjadi subsidi langsung . "Ke depan, setelah menata data penerima subsidi, meski subsidi masih disalurkan PLN, ujungnya kita akan mengarah ke subsidi langsung," ujar Rida. Subsidi langsung tersebut, ia melanjutkan akan dikucurkan kepada pelanggan PLN dalam bentuk voucher atau uang tunai yang hanya bisa digunakan untuk membayar listrik. Penerimanya adalah masyarakat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial. (Yetede)

Tingginya harga minyak dunia saat ini membawa dampak positif pada  Indonesia karena menarik  investasi di industri hulu migas, apalagi Indonesia masih  memiliki 128 basin yang potensial untuk di eksplorasi, sejumlah pembenahan harus dilakukan untuk menarik investor, salah satunya adalah masalah fiskal. Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan dari 128 basin, 20 diantaranya sudah beroperasi, 19 sudah di-drill dan ditemukan hydrocarbon dan 68 basin masih beum di drill. "Jadi para meter investasinya terutama atractive plant nya masih oke.  Inilah tantangan industri migas kedepannya," ujarnya, Rabu (13/4).  Julius memprediksi industri migas akan terus tumbuh hingga 2030-2050 sehingga diharapkan kegiatan produksi dan suplai juga akan mengalami kenaikan meski diperkirakan gas akan mengalami produksi lebih tinggi sebagai alternatif energi transisi. (Yetede)

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar, elpiji, serta tarif listrik sebagai respons atas meroketnya harga minyak mentah dunia. Dampak menaikkan harga energy tersebut mesti dipertimbangkan sangat matang. Rencana kenaikan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik tersebut disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam raker di Komisi VII DPR, Rabu (13/4). Menurut Arifin, asumsi minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2022 sebesar 63 USD per barel jauh di bawah harga riil Maret 2022 sebesar 98,4 USD per barel. Sementara harga kontrak gas (CP Aramco) untuk elpiji 839,6 USD per ton atau melonjak dari awal tahun 569 USD AS per ton.

Menanggapi rencana itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno berpendapat, pemerintah perlu mendetailkan rencana kenaikan harga pertalite, solar, elpiji, dan tarif listrik beserta waktu realisasinya. Detail seperti itu penting karena berkaitan dengan dampak yang bakal dirasakan masyarakat dan sektor industri. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, saat membacakan kesimpulan rapat kerja, mengatakan, penting bagi pemerintah menjelaskan kepada masyarakat terkait dinamika kenaikan harga minyak mentah dunia dan dampaknya ke harga BBM eceran dalam negeri, berikutnya pemerintah harus meningkatkan pengawasan distribusi BBM dan menindak badan usaha/perseorangan yang terbukti menimbun atau membeli BBM subsidi yang bukan hak mereka. (Yoga)

Sudah lewat sebulan pemerintah menggulirkan program minyak goreng curah bersubsidi bagi masyarakat serta UKMl, tetapi penyalurannya masih membentur sejumlah hambatan. Sampai hari ini, sejumlah produsen yang telah menyalurkan minyak goreng curah belum menerima pembayaran klaim biaya subsidi untuk penyaluran tahap pertama. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga (13/4) mengatakan, ada 42 produsen minyak goreng sawit yang sampai sekarang masih menunggu pembayaran subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Mereka telah mengajukan klaim biaya ratusan miliar rupiah untuk penyaluran 300.000 ton minyak goreng curah pada periode 16-31 Maret 2022. Jika sampai minggu ketiga bulan ini pembayaran belum dilakukan, pengusaha bisa kehabisan modal kerja dan akan kesulitan menyuplai minyak goreng curah untuk penyaluran tahap berikutnya. Hal itu akan berdampak pada keberlanjutan program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi ini.

Terkait hal ini, Jubir Kemenperin Febri Hendri mengatakan, proses verifikasi klaim subsidi oleh 42 perusahaan itu masih dalam proses pengadaan lelang jasa survei verifikator oleh BPDPKS. ”Kalau sudah ada pemenang lelangnya, verifikasi klaim produsen minyak goreng curah bisa langsung dilaksanakan,” katanya. Ia mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan verifikasi klaim subsidi periode 16-31 Maret 2022 agar bisa segera cair. Apalagi, produsen yang mengajukan klaim itu sudah menunaikan komitmen menyalurkan minyak goreng subsidi dibandingkan produsen lain. Menurut Kadiv Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal, proses lelang untuk mencari jasa petugas verifikator sudah dilakukan. Dari sisi anggaran, BPDPKS siap membayarkan klaim perusahaan. (Yoga)

Pulihnya permintaan warga dunia, setelah 2 tahun dihantam Covid-19, mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas perdagangan. Tak terkecuali pangan. Situasi geopolitik yang memanas seiring konflik Rusia-Ukraina menambah kompleks problem perdagangan. Situasi ini mengingatkan lagi soal pentingnya mengelola dan mengupayakan kemandirian pangan di dalam negeri. Tata kelola pangan masih menjadi problem yang belum usai dibenahi di dalam negeri, penanganannya kerap kali setengah hati, reaktif setiap gejolak muncul. Ibarat sakit yang diredam dengan analgesik atau obat pereda nyeri. Masalah tertangani dalam jangka pendek, tetapi sumbernya belum tersentuh sehingga ”penyakit” kambuh lagi di kemudian hari. Gejolak kedelai, misalnya, berulang setiap harganya melonjak tinggi. Tingginya ketergantungan Indonesia pada kedelai impor membuat produsen tempe dan tahu menjerit setiap harga kedelai naik. Situasi itu berulang pada awal 2022. Para produsen tahu-tempe sampai mogok produksi beberapa hari. Faktor cuaca, China yang memborong kedelai untuk industri ternak, dan ketegangan Rusia-Ukraina mendongkrak harga kedelai. Kedelai dari Amerika Serikat dan Brasil, 2 produsen kedelai terbesar, menjadi rebutan. Situasi itu sejatinya membuka peluang bagi kedelai lokal. Sayanganya, saat dibutuhkan, barangnya tidak ada.

Tiga tahun terakhir, produksi kedelai dalam negeri terus menurun, dari 424.190 ton di tahun 2019, menjadi 290.250 ton tahun 2020, dan 215.000 ton pada 2021. Selain kalah kompetitif dibandingkan dengan kedelai impor, kedelai lokal juga harus bersaing dengan tanaman palawija lain. Apalagi, selama ini, sebagian besar kedelai ditanam di lahan yang sama dengan padi atau jagung. Rendahnya harga dan ketiadaan insentif membuat petani meninggalkan kedelai. Menurut Survei Panel Petani Nasional 2021, dalam analisis kelayakan usaha tani kedelai dilahan sawah tadah hujan, kedelai hanya Rp 1,23 juta atau terendah dibandingkan dengan pendapatan dari komoditas lain, seperti jagung Rp 4,19 juta, kacang tanah Rp 4,21 juta, atau kacang hijau Rp 1,88 juta. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, misalnya, menargetkan produksi 1 juta ton kedelai tahun ini, dengan melibatkan pihak penyerap atau off-taker sebagai avalis (penjamin) kredit usaha bagi petani. Namun, tata kelola kedelai tak hanya soal produksi. Sebab, tak berkembangnya kedelai lokal juga koheren dengan masifnya kedelai impor. Selain kedelai, harga daging sapi juga bergejolak seiring meningkatnya harga sapi bakalan impor dari Australia. Para pedagang pasar sempat mogok berjualan karena pembeli turun ketika harga daging sapi melonjak hingga Rp 145.000 per kilogram. Pemerintah merespons situasi itu dengan mobilisasi sapi lokal dari sentra produksi ke sentra konsumen terbesar, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Namun, respons itu sejatinya hanya ”obat pereda nyeri” yang membutuhkan langka jangka panjang. Harapannya, gejolak serupa dapat ditekan di kemudian hari. (Yoga)

Pemerintah segera meresmikan lembaga layanan khusus batubara pada Juni 2022. Lembaga ini bertugas menarik iuran batubara yang dihitung dari selisih harga jual di pasar dengan harga patokan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO). ”Jumlah iuran tergantung dari kapasitas dan spesifikasi perusahaan batubara,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/4), di Jakarta. (Yoga)

Kementerian Perindustrian memastikan perluasan insentif harga gas khusus untuk industri (gas industri satu harga) diberikan berdasarkan prioritas. "Yaitu industri-industri yang menggunakan gas bumi dalam jumlah  besar sebagai bahan baku, atau yang penggunaan gas buminya tidak dapat digantikan dengan sumber lain," ujar pelaksana tugas Direktur Jendral Industri Kimia Farma, Farmasi, Tekstil Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, saat dihubungi, kemarin. Sejak Desember 2021, Kementerian Perindustrian mengusulkan 15 sektor industri  baru untuk menerima insentif  harga gas khusus. Total terdapat 109 perusahaan yang diajukan dengan kebutuhan gas mencapai 189 billion British thermal unit per day (BBTUD). Hingga saat ini sudah 13 sektor yang diusulkan dan dibahas  bersama Menteri Keuangan, Kementrian  Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Sekretariat Kabinet. Sepuluh sektor diantaranya sudah dapat lampu hijau untuk dipertimbangkan sebagai penerima insentif. (Yetede)

Hari menjelang siang ketika rombongan pejabat negara masuk ke pasar Cibinong, Kabupeten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Rombongan yang terdiri atas perwakilan  Komisi Perdagangan DPR, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Satuan Tugas Pangan Kepolisian RRI, Bulog, ID Food, dan Bupati Bogor Ade Yasin itu mulai mengecek harga berbagai bahan kebutuhan pokok, khususnya minyak curah, di pasar tersebut. Alih-alih menerima kabar baik, mereka mendapati harga minyak goreng curah di bandrol jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 14 ribu per liter atau Rp 15 ribu per kilogram. 

Wakil Ketua Komisi VI DRP, Mohammad Hekal, mengatakan minyak goreng curah seharga Rp 22 ribu per kilogram, hanya terpaut Rp 2.000 dari harga minyak goreng kemasan yang kualitasnya lebih baik. Temuan ini ironis karena pemerintah sudah menetapkan HET sejak pertengahan Maret lalu. Agar harga itu tercapai, pemerintah mengucurkan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada produsen agar tidak merugi. (Yetede)

Banggar DPR RI meminta pemerintah menunda kenaikan harga pertalite dan LPG 3 kg, karena dapat mengganggu konsumsi rumah tangga kelas menengah kebawah. Selain itu,  Banggar DPR meminta pemerintah merombak skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Sejauh ini, pemerintah dan Banggar DPR sudah sepakat mengubah skema subsidi LPG dari terbuka menjadi tertutup. Skema ini bisa juga diterapkan untuk pertalite. Kajian dan rencana menaikkan LPG 3 kg dan pertalite sudah diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri MenkoMarivest Luhut Binsar Pandjaitan. Selain itu, untuk meredam gejolak  harga minyak dunia, saat ini pertamina sudah menyesuaikan harga  pertamax menjadi Rp 12.500 per liter. Namun,harga pertamax masih jauh berada dibawah  harga keekonomiannya. Artinya, Pertamina masih menanggung selisih harga jual Pertamax  sebesar Rp 3.500 per liter. (Yetede)