Larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng jadi dapat menjadi sentimen negatif bagi emiten sektor perkebunan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Dampak terutama akan dirasakan emiten pengekspor CPO. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, larangan ekspor ini akan mendorong harga CPO naik lebih tinggi. "Mungkin nanti akan ada acuan harga CPO untuk dalam negeri yang komponen penghitungannya akan disesuaikan," ujar Yusuf kepada KONTAN, Minggu (24/4).

Keekonomian proyek gasifikasi batu bara masih menjadi ganjalan bagi para pelaku usaha untuk mau mengikuti program penghiliran komoditas tersebut menjadi dimethyl ether atau DME yang diproyeksikan sebagai pengganti LPG. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk memastikan proyek gasifikasi batu bara berjalan ekonomis di dalam negeri. “Tantangan utamanya adalah harus ekonomis. Seperti sektor lainnya, jika sudah ekonomis pasti banyak pelaku usaha yang masuk ke dalam proyek itu,” katanya kepada Bisnis akhir pekan lalu. Sementara itu, Direktur INDEF Tauhid Ahmad menyatakan, pengembangan teknologi gasifikasi batu bara masih tidak feasible pada tingkat harga saat ini. “Berdasarkan simulasi kajian INDEF, gasifikasi batu bara menjadi DME baru feasible pada threshold harga batu bara sebesar US$25 per ton dan harga DME sekitar US$0,6 per kg,” terang Tauhid.

Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022, hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Presiden Jokowi menegaskan akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Hal ini disampaikan di Istana Merdeka, Jumat (22/4), seusai memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, sebenarnya jika hanya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng tidak perlu dihentikan. Menurut Bhima, kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah mengembalikan kebijakan DMO untuk CPO sebesar 20 %. Disparitas harga tinggi antara minyak goreng kemasan dan curah di pasar memunculkan celah penyelewengan dari hulu ke hilir. Sejak program minyak goreng bersubsidi digulirkan satu bulan terakhir, ditemukan beberapa indikasi  pelanggaran berupa pengemasan ulang minyak goreng curah dan monopoli distribusi untuk membentuk harga jual di atas Rp 14.000 per liter. (Yoga)

Peringatan Hari Bumi 2022 setiap tanggal 22 April, tahun ini mengambil tema ”Invest In Our Planet” atau ”Berinvestasi di Planet Kita”. Mengutip dari situs earthday.org, tema kali ini bertujuan mendorong 1 miliar orang, termasuk pemerintah dan dunia usaha, membantu mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang adil dan sejahtera. ”Pemerintah harus berinvestasi, membangun infrastruktur untuk transisi ke energi baru terbarukan dan ekonomi hijau secara umum. Regulator harus memberikan kepastian di pasar bersama dengan pemberian subsidi dan insentif. Ini akan mengakhiri subsidi bahan bakar fosil,” ujar Presiden earthday.org Kathleen Rogers, Jumat (22/4). Secara global, kapasitas proyek PLTU batubara yang dibatalkan mencapai 1.175 gigawatt. Hingga Juli 2021, setidaknya ada enam negara, yakni China, India, Vietnam, Indonesia, Turki, dan Bangladesh, yang masih berencana membangun PLTU batubara.

Menteri ESDM Arifin Tasrif saat membuka forum Civil Society 20 (C20) menyebut, pemerintah telah menyiapkan optimalisasi potensi energi terbarukan yang mencapai 3.686 gigawatt. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa dalam peringatan Hari Bumi 2022 menyatakan, Pemerintah Indonesia mendorong ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon sebagai salah satu transformasi ekonomi Indonesia. (Yoga)

Serikat Petani Kelapa Sawit meminta Kejagung menguak mafia industri sawit dari hulu ke hilir. Tak hanya kasus gratifikasi izin ekspor, Kejagung juga perlu mengusut penyaluran subsidi minyak goreng kemasan sederhana dan premium yang pernah digulirkan pemerintah awal tahun ini. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto  mengatakan, petani sawit mengapresiasi dan mendukung langkah Kejagun menuntaskan kasus dugaan gratifikasi izin ekspor CPO dan produk turunannya. Petani sawit pengelola

Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov berpendapat, setiap kebijakan yang digulirkan pemerintah selalu memiliki celah munculnya kejahatan ekonomi dan risiko moral/aji mumpung. Kasus dugaan gratifikasi izin ekspor CPO dan produk turunannya menunjukkan masih ada kejahatan kerah putih yang menjadi momok bagi perekonomian nasional. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menekankan pentingnya membenahi tata niaga, terutama dalam pendistribusian. Selama ini belum ada sistem memadai untuk memantau pendistribusian produk-produk sawit itu. Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menuturkan, saat ini produsen-produsen minyak goreng anggota GIMNI dilibatkan menggulirkan program minyak goreng curah bersubsidi. GIMNI tak hanya bertanggung jawab memproduksi minyak goreng curah, tetapi diminta mengawasi pendistribusiannya hingga ke pengecer. (Yoga)

Harga dan permintaan komoditas batu bara dikenal rentan oleh dinamika geopolitik. Tensi hubungan Australia dan China berakibat dihentikannya ekspor batu bara Australia oleh China sehingga berdampak terhadap kenaikan harga. Sedangkan contoh yang terkini adalah invasi Rusia atas Ukraina yang memicu reaksi Uni Eropa (UE) untuk menghentikan impor batu bara mereka dari Rusia yang mendorong lonjakan harga serta berpotensi mengubah peta ekspor batu bara. Gejolak geopolitik yang awalnya menjadi salah satu pemicu naiknya harga komoditas di 2021 adalah kurang harmonisnya hubungan Australia dan China yang dipicu oleh ketidaksukaan Beijing terhadap langkah Canberra yang mendukung investigasi asal muasal virus Corona yang diklaim oleh Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara sekutunya termasuk Australia berawal dari kota Wuhan. Perkembangan geopolitik di atas yang mendorong pemerintah China mengambil langkah berani menghentikan (meski tidak ada keputusan resmi) impor batu bara dari Australia.

Akibat dari “embargo” China tersebut, Australia mengalihkan (divert) ekspornya kebanyakan ke India. Membanjirnya pasokan batu bara dari Australia ke India mau tidak mau turut menggerus porsi ekspor dari Indonesia ke India. Ekspor RI ke India pada 2020 sekitar 97 juta ton, dan di 2021 hanya 65 juta ton. Harga komoditas kemudian melambung di luar perkiraan akibat konflik Rusia vs Ukraina. Invasi Rusia yang dimulai 24 Februari 2022 membuat negara-negara anggota UE yang selama ini menjadi importir batu bara Rusia mencoba mencari alternatif pasokan. Bahkan, UE telah mengumumkan akan menghentikan impor batu bara dari Rusia efektif di Agustus 2022. Selain Rusia, negara-negara UE mengimpor batu bara dari Kolombia, Afrika Selatan, dan AS.

Sebanyak 20 produsen minyak goreng curah telah mengajukan klaim pembayaran subsidi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk penyaluran minyak goreng curah periode 16-31 Maret 2022. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, selama periode penyaluran tersebut, para produsen minyak goreng curah ini telah mendistribusikan sebanyak 61.000 ton. Adapun besaran subsidi yang diklaim sebesar Rp 5.400 per kilogram (kg). "Sehingga total klaim yang diajukan mencapai Rp 329 miliar," ujar dia, Selasa (19/4). 

Kejagung akan memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor CPO dan produk turunannya. Proses pemberian izin ekspor minyak sawit kepada 88 perusahaan akan kembali diperiksa, apakah ketika itu telah sesuai aturan. Rabu (20/4), tim penyidik Kejagung memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO dan produk turunannya. Mereka adalah AAA, Sales Manager PT Incasi Raya; BR selaku Supply Chain Manager PT Synergy Oil Nusantara; serta FA selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Mereka diperiksa sebagai saksi atas empat tersangka yang telah ditahan Kejagung, Selasa (19/4). Mereka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Togare Sitanggang.

Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, Rabu, menginformasikan akan memeriksa birokrat di Kemendag yang diduga mengetahui penerbitan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan memeriksa Mendag Muhammad Lutfi. Presiden Jokowi meminta pengusutan tuntas atas dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya. Semua pihak yang terlibat perlu diungkap karena menyulitkan rakyat. (Yoga)

Sejumlah bank dan investor dunia mengucurkan kredit hingga 37,7 miliar dollar AS kepada 24 perusahaan pertambangan di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Kegiatan perusahaan ekstraktif itu menimbulkan sejumlah permasalahan lingkungan maupun konflik sosial. Hal ini terungkap dalam temuan Forest and Finance, inisiatif koalisi organisasi riset dan kampanye, Rabu (20/4). (Yoga)

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) membukukan volume penjualan semen sebesar 1,3 juta ton pada periode Maret 2022. Realisasi ini lebih rendah sekitar 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan harga komoditas batubara memang ikut membebani kinerja emiten semen. Hal ini tercermin dari beban pokok pendapatan tahun 2021 alu yang naik 6,3% dari Rp 9,07 triliun menjadi Rp 9,64 triliun. Hal ini karena peningkatan volume penjualan yang disertai tingginya biaya energi, terutama dari batubara. 

Sehingga, INTP menaikkan harga jual produk semen kantong sekitar 6%-8% di sebagian besar area pasar yang kuat selama kuartal keempat 2021. Namun, kenaikan harga jual ini dinilai belum sepadan dengan biaya energi yang semakin meningkat sejak awal tahun 2021. Alhasil pada pertengahan Maret 2022, INTP kembali menaikkan harga jual. Dalam paparan publik yang digelar akhir bulan lalu, Direktur Utama INTP Christian Kartawijaya mengatakan, rentang kenaikan harga jual ini bervariasi mulai dari 6% sampai 8%. Hal ini sebagai usaha untuk meneruskan (pass through) sebagian beban kenaikan biaya energi. Ditambah lagi, harga kertas dan bahan baku lainnya turut terkerek.