Lingkungan Hidup
( 5781 )Realisasi Investasi: Pemerintah Racik Pemanis Hulu Migas
Pemerintah menyiapkan pemanis untuk menarik investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi melalui penerapan kontrak pajak dan royalti. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji mengatakan langkah itu diambil untuk meningkatkan minat investasi pada sektor hulu Migas di dalam negeri. “Kita malah pikirkan tahun ini dan ke depan kita sedang kaji even tax & royalty bisa enggak dan bisa kita terapkan enggak tentunya kita perlu mengubah undang-undang ,” ujarnya dalam Webinar Hukum Online, Selasa (26/4). Tutuka berharap manuver itu dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektor hulu minyak dan gas bumi yang belakangan mengalami penurunan realisasi investasi selama 5 tahun terakhir.
Larangan Berlaku Hingga Harga Sesuai HET
Pemerintah akan melarang ekspor bahan baku minyak goreng mulai 28 April 2022 hingga harga minyak goreng curah di dalam negeri sesuai dengan harga yang ditargetkan pemerintah, yaitu Rp 14.000 per liter. Pemerintah juga meminta perusahaan-perusahaan pengolah sawit untuk membeli tandan buah segar kelapa sawit dari petani dengan harga yang wajar, ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (26/4). Pernyataan tersebut merupakan penjelasan atas pernyataan Presiden Jokowi yang menyampaikan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng pada 22 April 2022. Menurut Airlangga, larangan ekspor itu ditujukan pada bahan baku minyak goreng, yaitu refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein. Pemerintah melarang ekspor komoditas tersebut guna mempercepat realisasi minyak goreng curah bersubsidi yang akan digulirkan ke pasar-pasar tradisional. Di beberapa daerah, harga minyak goreng curah masih di atas HET yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg.
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit turun drastis di tengah kenaikan harga minyak kelapa sawit global. Patokan harga TBS yang ditentukan oleh tim penetapan harga TBS tingkat provinsi dan surat Dirjen Perkebunan Kementan tidak digubris. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendata, harga TBS di sejumlah daerah di beberapa provinsi anjlok dari harga Rp 3.500 per kg pada 23 April 2022 menjadi Rp 1.760 per kg pada 26 April 2022. Sekjen SPKS Mansuetus Darto, Selasa, mengatakan, harga CPO global naik, tetapi harga TBS justru turun. Menurut Mansuetus, telah terjadi kesimpangsiuran informasi dari pemerintah tentang larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, membuat harga TBS ditentukan oleh spekulasi pasar, bukan kebijakan penetapan harga TBS yang ditentukan oleh tim penetapan harga TBS provinsi berdasarkan Permentan No 1/2018. (Yoga)
Pertaruhan Larangan Ekspor CPO
Kebijakan pemerintah melarang total ekspor CPO untuk mengatasi problem minyak goreng di dalam negeri menuai kritik. Kebijakan itu dinilai keliru dan destruktif. Kebijakan itu dinilai tidak menyelesaikan akar masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dalam negeri. Sebaliknya, berpotensi memunculkan komplikasi dampak berantai ke ekonomi,industri sawit dan turunan domestik, dan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit mentah (CPO) atau minyak sawit terbesar secara global. Ditutupnya keran ekspor membuat pasokan CPO dalam negeri melimpah.Namun, langkah ini diragukan bisa menekan segera harga minyak goreng secara tajam dan menjamin stabilitas pasokan dan harga dalam jangka panjang. Selain menyebabkan Indonesia kehilangan potensi ekspor dan penerimaan negara yang sangat besar dari CPO dan produk turunannya, kebijakan ini juga akan sangat memukul 2,7 juta keluarga petani sawit mengingat 40 % kebun sawit adalah kebun rakyat. Larangan ekspor CPO dan produk turunan memicu turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani. Akibatnya, menekan pendapatan petani dan pemulihan ekonomi daerah penghasil sawit.
Pelarangan ekspor juga akan memukul pengusaha CPO skala kecil yang memiliki fasilitas penyimpanan terbatas. Selama ini, 65 % produksi CPO Indonesia ditujukan untuk ekspor. Dengan adanya larangan ekspor, muncul persoalan terkait ke mana kelebihan pasok CPO akan ditampung dan diserap. Sebagian fasilitas pengolahan mungkin juga harus berhenti berproduksi dan mengistirahatkan pekerjanya. Presiden menyatakan, larangan ini bersifat sementara, sampai pasokan minyak goreng di dalam negeri melimpah dan harga terjangkau. Dengan Indonesia selama ini memasok 45 persen kebutuhan CPO global, penghentian dipastikan akan mengguncang pasar global dan membuat harga CPO dunia yang bertahan tinggi kian melambung. Ada kekhawatiran sebagian negara mengalihkan impor CPO dari Indonesia ke produsen lain, terutama Malaysia sebagai pesaing utama Indonesia dan juga produsen minyak nabati pesaing CPO, sehingga berdampak pada pangsa pasar Indonesia. Potensi kian melambungnya harga CPO di pasar global juga membuat pemerintah harus mewaspadai kemungkinan penyelundupan CPO keluar lewat ekspor gelap. Mengacu nilai ekspor CPO Maret 2022, larangan ekspor mengakibatkan kehilangan devisa ekspor 3 miliar USD, setara 12 % total ekspor nonmigas, hanya dalam satu bulan. Belum lagi hilangnya penerimaan pajak dan pungutan ekspor, yang bisa berdampak pada pembiayaan subsidi minyak goreng curah dan insentif biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (Yoga)
Efek Negatif Ekspor CPO Lebih Besar
Kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku mulai 28 April nanti, menurut saya, lebih sebagai bentuk hukuman ke para pengusaha sawit yang selama ini sulit diajak kerja sama oleh pemerintah. Kebijakan larangan ekspor ini sebenarnya punya manfaat seperti membuat pasokan produk sawit melimpah di dalam negeri dan harganya menjadi murah. Akan tetapi, manfaat ini tidak seimbang dibandingkan dampak negatifnya.
Stok BBM Dijamin Aman, Dinamika Terus Dipantau
Pertamina dan pemerintah memastikan ketersediaan BBM relatif aman meskipun bakal ada peningkatan permintaan pada masa libur Lebaran 2022. Pemantauan intensif akan dilakukan di SPBU-SPBU, terutama di sejumlah lokasi yang diproyeksi menjadi pusat keramaian arus mudik. ”Total gasoline (pertalite, pertamax, pertamax turbo) diperkirakan meningkat 5 %, sedangkan gasoil (biosolar, dexlite, pertadex) turun 5 % sales normal. Untuk puncak mudik pada H-1 dan H+1 dan saat arus balik atau H+5 kenaikan gasoline bisa mencapai 22 $ hingga 36 %,” kata Penjabat Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, Minggu (24/4). Irto pun memastikan ketersediaan BBM aman selama masa arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. ”(Namun) Kami mengimbau masyarakat untuk mengisi penuh BBM kendaraannya sebelum mudik,” katanya. ”Secara umum, kesiapan stok dan distribusi BBM menghadapi arus mudik cukup bagus. Kami akan tetap memantau dinamika selanjutnya yang terjadi di lapangan. Misalnya, kebutuhan BBM ternyata lebih banyak atau terjadi antrean. Harus dimitigasi,” ujar Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam keterangannya akhir pekan lalu. (Yoga)
Larangan Ekspor Bakal Menekan Saham Emiten CPO
Larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng jadi dapat menjadi sentimen negatif bagi emiten sektor perkebunan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Dampak terutama akan dirasakan emiten pengekspor CPO.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, larangan ekspor ini akan mendorong harga CPO naik lebih tinggi. "Mungkin nanti akan ada acuan harga CPO untuk dalam negeri yang komponen penghitungannya akan disesuaikan," ujar Yusuf kepada KONTAN, Minggu (24/4).
Gasifikasi Batu Bara: Keekonomian Jadi Tantangan
Keekonomian proyek gasifikasi batu bara masih menjadi ganjalan bagi para pelaku usaha untuk mau mengikuti program penghiliran komoditas tersebut menjadi dimethyl ether atau DME yang diproyeksikan sebagai pengganti LPG. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk memastikan proyek gasifikasi batu bara berjalan ekonomis di dalam negeri. “Tantangan utamanya adalah harus ekonomis. Seperti sektor lainnya, jika sudah ekonomis pasti banyak pelaku usaha yang masuk ke dalam proyek itu,” katanya kepada Bisnis akhir pekan lalu. Sementara itu, Direktur INDEF Tauhid Ahmad menyatakan, pengembangan teknologi gasifikasi batu bara masih tidak feasible pada tingkat harga saat ini. “Berdasarkan simulasi kajian INDEF, gasifikasi batu bara menjadi DME baru feasible pada threshold harga batu bara sebesar US$25 per ton dan harga DME sekitar US$0,6 per kg,” terang Tauhid.
Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Dilarang
Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022, hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Presiden Jokowi menegaskan akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Hal ini disampaikan di Istana Merdeka, Jumat (22/4), seusai memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, sebenarnya jika hanya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng tidak perlu dihentikan. Menurut Bhima, kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah mengembalikan kebijakan DMO untuk CPO sebesar 20 %. Disparitas harga tinggi antara minyak goreng kemasan dan curah di pasar memunculkan celah penyelewengan dari hulu ke hilir. Sejak program minyak goreng bersubsidi digulirkan satu bulan terakhir, ditemukan beberapa indikasi pelanggaran berupa pengemasan ulang minyak goreng curah dan monopoli distribusi untuk membentuk harga jual di atas Rp 14.000 per liter. (Yoga)
Saatnya Menutup Investasi Energi Kotor
Peringatan Hari Bumi 2022 setiap tanggal 22 April, tahun ini mengambil tema ”Invest In Our Planet” atau ”Berinvestasi di Planet Kita”. Mengutip dari situs earthday.org, tema kali ini bertujuan mendorong 1 miliar orang, termasuk pemerintah dan dunia usaha, membantu mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang adil dan sejahtera. ”Pemerintah harus berinvestasi, membangun infrastruktur untuk transisi ke energi baru terbarukan dan ekonomi hijau secara umum. Regulator harus memberikan kepastian di pasar bersama dengan pemberian subsidi dan insentif. Ini akan mengakhiri subsidi bahan bakar fosil,” ujar Presiden earthday.org Kathleen Rogers, Jumat (22/4). Secara global, kapasitas proyek PLTU batubara yang dibatalkan mencapai 1.175 gigawatt. Hingga Juli 2021, setidaknya ada enam negara, yakni China, India, Vietnam, Indonesia, Turki, dan Bangladesh, yang masih berencana membangun PLTU batubara.
Menteri ESDM Arifin Tasrif saat membuka forum Civil Society 20 (C20) menyebut, pemerintah telah menyiapkan optimalisasi potensi energi terbarukan yang mencapai 3.686 gigawatt. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa dalam peringatan Hari Bumi 2022 menyatakan, Pemerintah Indonesia mendorong ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon sebagai salah satu transformasi ekonomi Indonesia. (Yoga)
Usut Subsidi Minyak Goreng Kemasan
Serikat Petani Kelapa Sawit meminta Kejagung menguak mafia industri sawit dari hulu ke hilir. Tak hanya kasus gratifikasi izin ekspor, Kejagung juga perlu mengusut penyaluran subsidi minyak goreng kemasan sederhana dan premium yang pernah digulirkan pemerintah awal tahun ini. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, petani sawit mengapresiasi dan mendukung langkah Kejagun menuntaskan kasus dugaan gratifikasi izin ekspor CPO dan produk turunannya. Petani sawit pengelola
Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov berpendapat, setiap kebijakan yang digulirkan pemerintah selalu memiliki celah munculnya kejahatan ekonomi dan risiko moral/aji mumpung. Kasus dugaan gratifikasi izin ekspor CPO dan produk turunannya menunjukkan masih ada kejahatan kerah putih yang menjadi momok bagi perekonomian nasional. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menekankan pentingnya membenahi tata niaga, terutama dalam pendistribusian. Selama ini belum ada sistem memadai untuk memantau pendistribusian produk-produk sawit itu. Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menuturkan, saat ini produsen-produsen minyak goreng anggota GIMNI dilibatkan menggulirkan program minyak goreng curah bersubsidi. GIMNI tak hanya bertanggung jawab memproduksi minyak goreng curah, tetapi diminta mengawasi pendistribusiannya hingga ke pengecer. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









