Presiden Jokowi bertemu dengan Chairman sekaligus CEO Air Products Seifi Ghasemi di sela-sela lawatannya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Amerika Serikat di Washington DC, AS, Kamis (12/5). Dalam pertemuan ini, Presiden meminta agar investasi gasifikasi batubara oleh perusahaan itu di Indonesia dilanjutkan. Akhir November 2021 ditandatangani nota kesepahaman komitmen investasi Air Products senilai 15 miliar dollar AS. (Yoga)

DPR  berpandangan, pemerintah memiliki kemampuan untuk menyelamatkan arus kas (cashflow) PT Pertamina (Persero) dengan membayar utang atau kewajiban  kompensasi, meski pada saat bersamaan  upaya menjaga daya beli masyarakat juga dilakukan. Keuntungan  nomplok (windfall profit)  yang diperoleh pemerintah menyusul  lonjakan harga sejumlah komoditas utama dunia dinilai cukup untuk membiayai kedua hal tersebut bersamaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang telah di reviu oleh BPKB, outstanding utang atau kewajiban kompensasi energi pemerintah hingga akhir 2021 adalah Rp199 triliun, bahan bakar minyak senilai Rp 84,4 triliun dan kompensasi kepada PT Perusahaan Listrik  Negara (Persero) untuk tarif listrik sebesar Rp24,6 triliun. Kewajiban atau utang kompensasi pemerintah kepada Pertamina  timbul karena platform subsidi tak mampu lagi mampu mengkover kenaikan BBM maupun migas. (Yetede)

PT Pertamina (persero) telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan aksi penyelewengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar. Upaya tersebut yakni  meningkatkan pengawasan secara berlapis di level stasiun pengisian bahan bakar  umum (SPBU), menerapkan sistem digitalisasi SPBU hingga melibatkan aparat penegak hukum. Dengan adanya program digitalisasi SPBU, maka Pertamina dapat memantau kondisi stok BBM, penjualan BBM, dan transaksi penjualan di SPBU. Selain itu, seluruh data-data tersebut juga dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan PBH Migas sehingga dapat saling mendukung untuk pengawasan penyaluran BBM termasuk yang bersubsidi yaitu Biosolar (B30) dan penugasan premium. Maraknya kasus penyelewengan solar bersubsidi dipicu oleh disparitas dengan harga solar nonsubsidi. (Yetede)

Kejaksaan Agung (kejagung)  memeriksa Ketua DPW  Asosiasi  perdagangan, Nanda Sudrajat terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dan turunannya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendukung  pembuktian dan pemberkasan perkara. "NS (Nanda Sudrajat) selaku Ketua Dewan Wilayah Asosiasi Dagang diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana  korupsi dalam pemberian  fasilitas ekspor CPO 2021 sampai dengan Maret 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kasuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (11/5). Tidak hanya Nanda, Kejagung juga memeriksa saksi atas nama Lin Che Wei selaku penasehat kebijakan/analisa pada independen Research & Advesory Indonesia untuk mengusut perkara yang sama. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan  tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022." tutur Ketut. (Yetede)

Biodiesel adalah biang kerok kelangkaan minyak goreng. Itulah yang banyak diberitakan media. Mereka mengutip pernyataan Faisal Basri dalam blog pribadinya. Menurut dia, kelangkaan minyak goreng imbas dari program B30. B30 adalah bahan bakar campuran yang terdiri dari 30 % bahan bakar nabati dan 70 persen solar. Menurut Faisal, sejak pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel, alokasi CPO untuk campuran solar berangsur naik. Tapi, pernyataan Kemendag sudah cukup benderang bahwa distribusi adalah akar masalahnya. Biodiesel sudah ada sejak 2006. Dan, selama itu tak pernah jadi masalah bagi pasokan minyak goreng dalam negeri. Produksi CPO nasional 2021 hampir 47 juta ton. Dan, biodiesel hanya menyerap 7,38 juta ton. Artinya, biodiesel hanya menghabiskan 16 %.

Untuk menjaga agar harga tetap stabil, Indonesia mengonsumsi sendiri CPO yang biasanya diekspor ke UE. Alhasil, permintaan tetap terjaga sehingga harga tak anjlok. Bonusnya, di ujung 2019 Indonesia jadi negara pertama di dunia yang menerapkan B30. Tahun 2020, B30 mampu mengurangi impor solar 3,73 miliar USD, juga B30 dapat mengurangi emisi 24,6 juta ton karbon dioksida. Alhasil, harga CPO pun tetap terjaga. Di sisi lain, biodiesel telah banyak menghapus jejak karbon di langit Indonesia. Mirisnya, biodiesel dikambing hitamkan sebagai biang kerok kelangkaan minyak goreng. (Yoga)

Cukai hasil tembakau (CHT), termasuk cukai rokok, masih menjadi sumber pemasukan penting pemerintah. Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 19 April 2022 mencapai Rp 93,95 triliun, tumbuh 32,99% dibandingkan pada tahun lalu (year on year) Pemasukan terbesar berasal dari CHT yang porsinya 69,85%. Setiap tahun, pemerintah juga menganggarkan CHT untuk dikembalikan ke daerah penghasil tembakau  dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCTH) dan ke daerah lain di provinsi yang sama sesuai dengan pemerataan. Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh daerah masing-masing untuk berbagi  untuk berbagai program kesejahteraan masyarakat, terutama pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Tentu, manfaat ini tidak termasuk bagi para petani tembakau. Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJSUI) pada 2020 menemukan bahwa petani tembakau belum sejahtera, terutama petani swadaya. Salah satunya akibat ketidakberdayaan petani dalam rantai  tata niaga tembakau. (Yetede)

Pertumbuhan kinerja emiten sektor energi masih berlanjut. Sepanjang kuartal pertama tahun ini, sebagian besar emiten sektor energi mengantongi kenaikan pendapatan dan laba bersih. Laba bersih PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) misalnya, tumbuh 40% secara tahunan menjadi Rp 428 miliar pada kuartal I-2022. Di periode yang sama, laba bersih PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) bahkan melesat 92,68% secara tahunan. 

PT Pertamina (Persero) memprediksi permintaan bahan bakar minyak atau BBM akan meningkat hingga 58% pada puncak arus balik Lebaran tahun ini.Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa permintaan BBM mengalami peningkatan yang signifikan sekitar 43% hingga 58% di sepanjang Tol Trans Jawa, Jalur Pantura dan Selatan Jawa saat puncak arus mudik. Kondisi yang sama diperkirakan juga terjadi pada saat puncak arus balik kali ini.“Secara umum stok dan penyaluran BBM saat ini dalam kondisi aman dan berjalan lancar. Pertamina menjamin seluruh layanan BBM, khususnya Solar, Pertalite, Pertamax, dan Avtur dalam kondisi normal,” kata Nicke akhir pekan lalu.

Meski ada peningkatan permintaan selama Idul Fitri 2022 dan jaringan distribusi terganggu, karena libur lebaran, larangan ekspor CPO dan produk turunannya berjalan efektif. Sepuluh hari setelah larangan ekspor diberlakukan  pada 28 April 2022.  Harga minyak curah ditingkat konsumen  berangsur turun ke kisaran  Rp 17.000 hingga Rp 18.500 per liter dari sebelumnya  Rp 20.000 per liter.  Presiden Jokowi telah memutuskan melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), bahan baku minyak goreng mulai 28  April  2022. Presiden menjelaskan larangan ekspor ini diberlakukan  untuk mengantisipasi  harga minyak goreng yang melambung tinggi. Selain aturan larangan ekspor,pemerintah telah menerbitkan  Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 11 Tahun 2022 yang telah menetapkan HET miyak goreng  curah sebesar Rp 14.000 perliter atau  Rp15.000 per kilogram , sudah termasuk pajak pertambahan  nilai (PPN). Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa volume bahan baku minyak goreng  yang di ekspor jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan dalam negeri, sehingga masih ada sisa pasokan yang sangat besar. (Yetede)

TNI AL mencegah pengiriman 34 kontainer bahan minyak goreng oleh kapal MV Mathu Bhum yang sudah berlayar dari Pelabuhan Belawan, Medan, Sumut. Kapal yang hendak berlayar ke Malaysia itu diminta kembali ke Belawan. Pencegahan pengiriman itu berdasarkan larangan ekspor minyak goreng dan bahannya oleh pemerintah. Di sisi lain, Bea dan Cukai Belawan menyebut bahwa ekspor itu sudah mendapat surat pemberitahuan ekspor barang (PEB) sebelum tanggal efektif pelarangan 28 April 2022. Dengan demikian, ekspor itu seharusnya masih sesuai ketentuan. Kapal tersebut juga disebut berangkat secara resmi dari Pelabuhan Belawan dan mendapat izin dari semua otoritas pelabuhan.

Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdya TNI Agung Prasetiawan (7/5) mengatakan, TNI AL melakukan operasi khusus untuk mencegah ekspor minyak goreng dan bahan minyak goreng sesuai instruksi KASAL Laksamana Yudo Margono. Larangan ekspor diatur dalam Permendag No 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil. Menurut Agung, ada beberapa dugaan pelanggaran lain yang ditemukan, yakni nomor seri tiga kontainer yang berisi bahan minyak goreng tidak sesuai dengan nomor seri yang tertulis di surat PEB. ”Selain itu, tanggal perkiraan ekspor yang tertulis di PEB adalah 29 April, 1 Mei, 2 Mei, dan 3 Mei, sedangkan pelaksanaan ekspor pada 4 Mei,” ujarnya.

Donny Muliawan dari Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Belawan mengatakan, ekspor RBD palm olein itu sudah mendapat surat pemberitahuan ekspor barang sebelum 28 April. Bea Cukai Belawan tetap mengizinkan ekspor tersebut karena semua persyaratan dipenuhi meskipun ekspor dilakukan setelah 28 April. ”Dalam Pasal 6  Permendag No 22/2022 sudah sangat jelas disebut pengecualian terhadap barang yang sudah mendapat PEB paling lambat 27 April,” katanya. Donny menambahkan, ekspor itu juga mendapat izin dari otoritas pelabuhan. Hingga saat ini tidak ada koordinasi resmi antara TNI AL dan Bea Cukai Belawan terkait penyelidikan kasus tersebut. (Yoga)