Pemerintah fokus menstabilkan harga minyak goreng curah di dalam negeri, baik melalui program minyak goreng curah bersubsidi maupun nonsubsidi.Larangan ekspor CPO dan tiga produk turunannya baru akan direlaksasi apabila harga minyak goreng tersebut mulai stabil. Program minyak goreng curah bersubsidi Rp  14.000 per liter digulirkan Kementan. Adapun program Minyak Goreng Rakyat tanpa subsidi dengan harga yang sama digulirkan Kemendag dan Kementerian BUMN. Kedua program itu diharapkan dapat menstabilkan harga minyak goreng curah yang saat ini harga rata-rata nasionalnya Rp 17.300 per liter atau Rp 19.100 per kg, di atas HET minyak goreng curah yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg.

Mendag Muhammad Lutfi (17/5) mengatakan, saat ini pemerintah fokus menjaga stok dan harga minyak goreng curah agar harganya bisa mencapai Rp 14.000 per liter di tingkat konsumen. Pemerintah akan menggulirkan 200 liter minyak goreng curah per titik jual per hari di pasar dan warung pangan dekat permukiman padat penduduk. Program yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah ini ditargetkan menjangkau 10.000 titik secara bertahap di seluruh Indonesia. Saat ini, pendistribusiannya sudah berjalan di 1.200 titik di DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Sumut, dan Sultra.

Direjenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan menyatakan, minyak goreng tanpa subsidi itu berasal dari perusahaan milik negara dan dua perusahaan swasta. Dalam waktu dekat ini akan bertambah lagi dua perusahaan swasta yang akan terlibat program Minyak Goreng Rakyat. Agar tepat sasaran, pendistribusian dan transaksinya menggunakan aplikasi digital, Warung Pangan, yang dikembangkan ID Food atau Holding BUMN Pangan dan Gurih dari Indomarco. Dirut ID Food Frans Marganda Tambunan menuturkan, fitur layanan perdagangan minyak goreng curah program tersebut tersedia dalam aplikasi Warung Pangan. Aplikasi ini dikelola anak usaha ID Food, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan PT Rajawali Nusindo. (Yoga)

Untuk menghentikan penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK, hewan ternak yang terkena penyakit itu idealnya dimusnahkan. Namun, pemusnahan harus diikuti pemberian ganti rugi kepada peternak yang hewan ternaknya terkena PMK. ”Segera saja pemerintah menyiapkan dana tanggap darurat untuk memberikan ganti rugi kepada peternak yang  hewan ternaknya terkena wabah PMK,” kata Guru Besar Bidang Patologi Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta, Raden Wasito, Selasa (17/5). Menurut Wasito, sampai saat ini tidak ada obat yang bisa menghilangkan virus penyebab PMK di dalam tubuh hewan ternak. Pasalnya, virus ini berada di dalam sel atau jaringan tubuh hewan, sementara obat yang diberikan kepada hewan tidak bisa menembus ke dalam sel. Pemberian obat dan vitamin pada hewan ternak yang terkena PMK hanya bisa menyembuhkan gejala yang dialami hewan itu. ”Virus tetap ada di dalam tubuh hewan ternak itu dan dia bisa jadi pembawa virus yang dapat menularkan pada hewan lain,” katanya.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan, pihaknya telah meminta dinas terkait dan peternak untuk membatasi lalu lintas perdagangan sapi antar kabupaten di Lampung. Sapi-sapi dari daerah yang terkena wabah PMK dilarang diperjualbelikan ke daerah lain. Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum juga menyatakan telah meningkatkan pengawasan lalu lintas peredaran hewan kurban jelang Idul Adha. Pihaknya berkoordinasi dengan setiap kabupaten/kota untuk memantau pergerakan hewan kurban di daerah masing-masing, karena meski perayaan Idul Adha masih lebih dari sebulan lagi, para pengusaha kerap mendistribusikan hewan jauh-jauh hari demi mendapatkan keuntungan maksimal. Muthowif, Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar Jatim, berpendapat, jika telah ditempuh pengetatan lalu lintas ternak, idealnya tak ada laporan kasus baru PMK di suatu daerah. Namun, kasus baru ternyata masih terus ditemukan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak Indonesia Isa Anshori mengatakan, wabah PMK mengancam keberlangsungan usaha peternak, pengepul, dan pengusaha daging. ”Kalau dikunci terus, stok daging bisa terancam,” kata Isa. Ternak dari luar Jatim yang sehat, ujarnya, tidak perlu dilarang masuk asalkan memiliki surat keterangan kesehatan hewan. (Yoga)

Sejak pagi hari, ratusan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memadati Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, tepatnya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Menggunakan kaos oblong berwarna putih, massa mengerubungi sebuah mobil komando yang membawa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Mereka berunjuk rasa meminta pemerinah mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Aksi tersebut diikuti oleh anggota serta pengurus Apsikondo dari 146 kabupaten dan kota, Turut bergabung dalam aksi itu perwakilan dari 22 dewan pimpinan wilayah (DPW) provinsi organisasi tersebut. Peserta aksi Fitriansyah, mengatakan datang jauh-jauh dari Kalimantan Timur untuk menyampaikan keluh kesahnya langsung kepada pemerintah. "Kami akan terus menyampaikan aspirasikami sampai larangan ekspor dicabut," ujar dia kepada Tempo di lokasi,kemarin. (Yetede)

Pemerintah kembali mengeluarkan jurus baru untuk menekan harga minyak goreng curah menjadi Rp 14 ribu per liter atau Rp 15 ribu per kilogram. Musababnya, tiga pekan sejak larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya berlaku, harga komoditas tersebut tak kunjung mendekati harga eceran tertinggi (HET) itu. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng curah di pasar tradisional per kemarin justru naik Rp 50 dibanding sehari sebelumnya, yaitu dikisaran Rp 19.100 per kilogram. 

Untuk itu, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi  pun mengumumkan program baru yang dinamakan Migor Rakyat. Program ini, Luthfi melanjutkan, akan mengandalkan aplikasi digital dalam mendistribusikan minyak goreng curah seharga Rp 14 ribu per liter. "Sepenuhnya dijalankan melalui proses bisnis antara distributor minyak goreng dan para pengecer atau pelaku usaha kecil. Tidak ada subsidi minyak goreng untuk para pengusaha, dan pada waktunya akan menjadi suatu terobosan bisnis model baru," kata dia kemarin. (Yetede)

Mekanisme penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (BBKP), yaitu Pertalite perlu diubah.  Tranparansi dalam penetapan harga BBM dengan kadar  oktan (RON) 90 ini jadi fokus  sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, saat ini transparansi sangat dibutuhkan  dalam penetapan harga BBM terutama penugasan. Tren harga minyak dunia yang  masih bertahan di atas level US$ 100 per barel membuat badan usaha harus harus menyiapkan dana besar dalam menjalankan penugasan pemerintah untuk  pengadaan BBM yang di distribusikan ke masyarakat. "Pemerintah perlu fair saja saya kira. Dihitung bersama berapa harga wajarnya (BBM penugasan ) kemudian pemerintah memberikan kompensasi terhadap selisih harga penetapan dengan harga wajar tersebut," kata Komaidi. (Yetede)

Kementerian Koperasi dan UKM terus mengindentifikasi koperasi-koperasi bisa memproduksi minyak goreng (migor). Tujuannya untuk memberikan alternatif pasokan migor bagi masyarakat.  Dia menyadari, akan membutuhkan waktu mendorong koperasi memproduksi migor dengan qouta besar. Namun, Teten berharap usaha itu bisa terwujud tahun ini, "Kami akan buat percontohan di Sumatera," kata dia, Selasa (17/5).  Teten mengatakan, migor yang diproduksi rakyat bisa sehat,  sehingga bisa dipakai untuk mengatasi program stunting atau gizi buruk. Dia mengusulkan migor koperasi dan petani standarnya dibedakan, tidak harus putih, kuning, dan merah. "Intinya produksi tidak bisa didominasi  usaha besar,  tetapi juga bisa pelaku usaha keci. Sebab, teknologi untuk memproduksi  migor sudah murah." kata Teten. (Yetede)

Kemendag akan menggulirkan program minyak goreng curah seharga Rp 14.000 per liter tanpa subsidi mulai pekan ini. Minyak goreng curah tanpa subsidi itu diupayakan digulirkan 200 liter per hari guna menstabilkan harga di dalam negeri. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, program minyak goreng curah tanpa subsidi itu menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro. Menurut rencana, minyak goreng ini digulirkan di 10.000 titik secara bertahap di Indonesia. ”Pendistribusian minyak goreng curah tanpa subsidi seharga Rp 14.000 per liter nanti by name by address (sesuai data nama dan alamat) dengan syarat KTP,” ujarnya, Minggu (15/5). Program ini ditangani Kemendag bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan akan diluncurkan pada Selasa (24/5). Adapun program minyak goreng curah bersubsidi Rp 14.000 per liter merupakan tanggung jawab Kemenperin. Pengawasan kedua program itu dilakukan lintas kementerian terkait bersama dengan Satgas Pangan Polri.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pangan dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional minyak goreng curah per 13 Mei 2022 Rp 17.300 per liter, baru turun 0,57 % dari harga minyak goreng curah Rp 17.400 per liter pada 28 April 2022 saat larangan ekspor CPO dan sejumlah produk turunan mulai diberlakukan. Pemerintah akan mencabut larangan ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya jika harga minyak goreng curah mencapai Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg. Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 26 April 2022. (Yoga)

Harga batubara acuan Mei 2022 turun menjadi 275,64 USD per ton dari sebelumnya 288,4 USD per ton pada April 2022. Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam siaran pers, Jumat (13/5), penurunan harga disebabkan China dan India meningkatkan produksi sembari mengurangi impor. (Yoga)

Beban subsidi makin menekan APBN setelah tren kenaikan ICP / harga minyak mentah Indonesia melampaui 100 USD per barel sebagai dampak konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Apalagi Kementerian ESDM memprediksi terjadi overkuota solar subsidi, pertalite, dan elpiji 3 kilogram sehingga makin membebani APBN 2022. Secara global,terdapat setidaknya tiga tema besar terkait subsidi energi dan perubahan iklim, yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), transisi energi, dan dekarbonisasi. Salah satu komponen SDGs ialah akses energi bersih, andal, terjangkau, berkelanjutan. Tantangan strategis SDGs di bidang energi untuk Indonesia ialah menyelaraskan aspek akses dan keterjangkauan terhadap energi dengan peningkatan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi serta peningkatan penggunaan energi yang berkelanjutan. Subsidi bahan bakar fosil yang mengurangi harga dan mendis- torsi pasar energy semakin mengurangi daya saing energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah Indonesia juga mencanangkan sejumlah elemen strategi jangka panjang dengan target emisi nol karbon (net zero emission) ditahun 2050.

Mempertimbangkan kondisi cadangan dan produksi migas yang makin menurun, kontribusi sektor energi fosil terhadap ekspor yang berkurang, dan besarnya porsi subsidi bahan bakar fosil PNBP migas, maka mempertahankan subsidi fosil dinilai kurang efisien. Sebagian besar subsidi BBM dinikmati masyarakat menengah atas. Diperlukan ketegasan terhadap upaya transisi energi dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 29 % di 2030. Juga komitmen dan konsistensi terhadap kebijakan moratorium pembangunan PLTU batubara dan pengembangan kapasitas listrik berbasis EBT dengan target 48 persen di 2030. Postur subsidi energi ke depan idealnya selaras dengan arah dan kebijakan pemerintah dalam upaya transisi energy dan tujuan pembangunan berkelanjutan.  (Yoga)

Dua bulan sejak program minyak goreng bersubsidi dijalankan, harga minyak goreng curah di pasaran tak kunjung turun. Ombudsman RI mendalami dugaan malaadministrasi dalam program penyediaan minyak goreng bersubsidi dan mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan harga. Pergerakan harga di sejumlah situs pemantauan harga komoditas, per Jumat (13/5), menunjukkan kenaikan harga minyak goreng curah. Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, mencatat harga minyak goreng curah naik 0,58 % dalam sepekan menjadi Rp 17.300 per liter atau masih di atas HET Rp 14.000 per liter. Sementara Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, harga minyak goreng curah Rp 19.100 per kg. Meski turun dibandingkan Rp 20.500 per kg pekan sebelumnya, angka itu di atas HET Rp 15.500 per kg. Komisioner Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan, harga tak kunjung turun kendati program minyak goreng curah bersubsidi sudah berlangsung dua bulan. Hal itu memunculkan dugaan malaadministrasi dalam proses penyediaan dan penyaluran minyak goreng. Di sisi lain, larangan ekspor CPO dan turunannya, yang sudah berjalan dua pekan,tidak berdampak pada penurunan harga, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah mengendalikan harga, mulai dari tahap perencanaan kebijakan, implementasi, sampai pengawasan.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan, pasokan minyak goreng curah sebenarnya sudah melebihi kebutuhan. Target produksi April 2022, adalah 194.000 ton, sementara pasokan yang tersedia mencapai 214.000 ton atau 8,7 % di atas kapasitas yang diperlukan. Persoalan harga yang tak kunjung turun ditengarai akibat problem di jalur distribusi. Ada empat faktor yang menurut Sahat menjadi penyebab. Pertama, minyak goreng bersubsidi disalurkan sampai ke pelosok, bahkan ke daerah yang selama ini tidak pernah dipasok minyak goreng jenis curah. Kedua, masyarakat yang biasanya mengonsumsi minyak goreng kemasan diduga beralih ke curah yang harganya lebih murah, terlihat dari sejumlah ritel yang belakangan menurunkan harga minyak goreng kemasan premium. Ketiga, ada dugaan minyak goreng curah diekspor dalam bentuk minyak jelantah. Menurut Sahat, berdasarkan data asosiasi pengekspor minyak jelantah, pada April 2022, volume ekspor minyak jelantah justru naik dari biasanya 400.000 ton per bulan menjadi 700.000 ton per bulan. (Yoga)