Kementerian Koperasi dan UKM terus mengindentifikasi koperasi-koperasi bisa memproduksi minyak goreng (migor). Tujuannya untuk memberikan alternatif pasokan migor bagi masyarakat.  Dia menyadari, akan membutuhkan waktu mendorong koperasi memproduksi migor dengan qouta besar. Namun, Teten berharap usaha itu bisa terwujud tahun ini, "Kami akan buat percontohan di Sumatera," kata dia, Selasa (17/5).  Teten mengatakan, migor yang diproduksi rakyat bisa sehat,  sehingga bisa dipakai untuk mengatasi program stunting atau gizi buruk. Dia mengusulkan migor koperasi dan petani standarnya dibedakan, tidak harus putih, kuning, dan merah. "Intinya produksi tidak bisa didominasi  usaha besar,  tetapi juga bisa pelaku usaha keci. Sebab, teknologi untuk memproduksi  migor sudah murah." kata Teten. (Yetede)

Kemendag akan menggulirkan program minyak goreng curah seharga Rp 14.000 per liter tanpa subsidi mulai pekan ini. Minyak goreng curah tanpa subsidi itu diupayakan digulirkan 200 liter per hari guna menstabilkan harga di dalam negeri. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, program minyak goreng curah tanpa subsidi itu menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro. Menurut rencana, minyak goreng ini digulirkan di 10.000 titik secara bertahap di Indonesia. ”Pendistribusian minyak goreng curah tanpa subsidi seharga Rp 14.000 per liter nanti by name by address (sesuai data nama dan alamat) dengan syarat KTP,” ujarnya, Minggu (15/5). Program ini ditangani Kemendag bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan akan diluncurkan pada Selasa (24/5). Adapun program minyak goreng curah bersubsidi Rp 14.000 per liter merupakan tanggung jawab Kemenperin. Pengawasan kedua program itu dilakukan lintas kementerian terkait bersama dengan Satgas Pangan Polri.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pangan dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional minyak goreng curah per 13 Mei 2022 Rp 17.300 per liter, baru turun 0,57 % dari harga minyak goreng curah Rp 17.400 per liter pada 28 April 2022 saat larangan ekspor CPO dan sejumlah produk turunan mulai diberlakukan. Pemerintah akan mencabut larangan ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya jika harga minyak goreng curah mencapai Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg. Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 26 April 2022. (Yoga)

Harga batubara acuan Mei 2022 turun menjadi 275,64 USD per ton dari sebelumnya 288,4 USD per ton pada April 2022. Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam siaran pers, Jumat (13/5), penurunan harga disebabkan China dan India meningkatkan produksi sembari mengurangi impor. (Yoga)

Beban subsidi makin menekan APBN setelah tren kenaikan ICP / harga minyak mentah Indonesia melampaui 100 USD per barel sebagai dampak konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Apalagi Kementerian ESDM memprediksi terjadi overkuota solar subsidi, pertalite, dan elpiji 3 kilogram sehingga makin membebani APBN 2022. Secara global,terdapat setidaknya tiga tema besar terkait subsidi energi dan perubahan iklim, yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), transisi energi, dan dekarbonisasi. Salah satu komponen SDGs ialah akses energi bersih, andal, terjangkau, berkelanjutan. Tantangan strategis SDGs di bidang energi untuk Indonesia ialah menyelaraskan aspek akses dan keterjangkauan terhadap energi dengan peningkatan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi serta peningkatan penggunaan energi yang berkelanjutan. Subsidi bahan bakar fosil yang mengurangi harga dan mendis- torsi pasar energy semakin mengurangi daya saing energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah Indonesia juga mencanangkan sejumlah elemen strategi jangka panjang dengan target emisi nol karbon (net zero emission) ditahun 2050.

Mempertimbangkan kondisi cadangan dan produksi migas yang makin menurun, kontribusi sektor energi fosil terhadap ekspor yang berkurang, dan besarnya porsi subsidi bahan bakar fosil PNBP migas, maka mempertahankan subsidi fosil dinilai kurang efisien. Sebagian besar subsidi BBM dinikmati masyarakat menengah atas. Diperlukan ketegasan terhadap upaya transisi energi dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 29 % di 2030. Juga komitmen dan konsistensi terhadap kebijakan moratorium pembangunan PLTU batubara dan pengembangan kapasitas listrik berbasis EBT dengan target 48 persen di 2030. Postur subsidi energi ke depan idealnya selaras dengan arah dan kebijakan pemerintah dalam upaya transisi energy dan tujuan pembangunan berkelanjutan.  (Yoga)

Dua bulan sejak program minyak goreng bersubsidi dijalankan, harga minyak goreng curah di pasaran tak kunjung turun. Ombudsman RI mendalami dugaan malaadministrasi dalam program penyediaan minyak goreng bersubsidi dan mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan harga. Pergerakan harga di sejumlah situs pemantauan harga komoditas, per Jumat (13/5), menunjukkan kenaikan harga minyak goreng curah. Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, mencatat harga minyak goreng curah naik 0,58 % dalam sepekan menjadi Rp 17.300 per liter atau masih di atas HET Rp 14.000 per liter. Sementara Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, harga minyak goreng curah Rp 19.100 per kg. Meski turun dibandingkan Rp 20.500 per kg pekan sebelumnya, angka itu di atas HET Rp 15.500 per kg. Komisioner Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan, harga tak kunjung turun kendati program minyak goreng curah bersubsidi sudah berlangsung dua bulan. Hal itu memunculkan dugaan malaadministrasi dalam proses penyediaan dan penyaluran minyak goreng. Di sisi lain, larangan ekspor CPO dan turunannya, yang sudah berjalan dua pekan,tidak berdampak pada penurunan harga, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah mengendalikan harga, mulai dari tahap perencanaan kebijakan, implementasi, sampai pengawasan.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan, pasokan minyak goreng curah sebenarnya sudah melebihi kebutuhan. Target produksi April 2022, adalah 194.000 ton, sementara pasokan yang tersedia mencapai 214.000 ton atau 8,7 % di atas kapasitas yang diperlukan. Persoalan harga yang tak kunjung turun ditengarai akibat problem di jalur distribusi. Ada empat faktor yang menurut Sahat menjadi penyebab. Pertama, minyak goreng bersubsidi disalurkan sampai ke pelosok, bahkan ke daerah yang selama ini tidak pernah dipasok minyak goreng jenis curah. Kedua, masyarakat yang biasanya mengonsumsi minyak goreng kemasan diduga beralih ke curah yang harganya lebih murah, terlihat dari sejumlah ritel yang belakangan menurunkan harga minyak goreng kemasan premium. Ketiga, ada dugaan minyak goreng curah diekspor dalam bentuk minyak jelantah. Menurut Sahat, berdasarkan data asosiasi pengekspor minyak jelantah, pada April 2022, volume ekspor minyak jelantah justru naik dari biasanya 400.000 ton per bulan menjadi 700.000 ton per bulan. (Yoga)

Presiden Jokowi bertemu dengan Chairman sekaligus CEO Air Products Seifi Ghasemi di sela-sela lawatannya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Amerika Serikat di Washington DC, AS, Kamis (12/5). Dalam pertemuan ini, Presiden meminta agar investasi gasifikasi batubara oleh perusahaan itu di Indonesia dilanjutkan. Akhir November 2021 ditandatangani nota kesepahaman komitmen investasi Air Products senilai 15 miliar dollar AS. (Yoga)

DPR  berpandangan, pemerintah memiliki kemampuan untuk menyelamatkan arus kas (cashflow) PT Pertamina (Persero) dengan membayar utang atau kewajiban  kompensasi, meski pada saat bersamaan  upaya menjaga daya beli masyarakat juga dilakukan. Keuntungan  nomplok (windfall profit)  yang diperoleh pemerintah menyusul  lonjakan harga sejumlah komoditas utama dunia dinilai cukup untuk membiayai kedua hal tersebut bersamaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang telah di reviu oleh BPKB, outstanding utang atau kewajiban kompensasi energi pemerintah hingga akhir 2021 adalah Rp199 triliun, bahan bakar minyak senilai Rp 84,4 triliun dan kompensasi kepada PT Perusahaan Listrik  Negara (Persero) untuk tarif listrik sebesar Rp24,6 triliun. Kewajiban atau utang kompensasi pemerintah kepada Pertamina  timbul karena platform subsidi tak mampu lagi mampu mengkover kenaikan BBM maupun migas. (Yetede)

PT Pertamina (persero) telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan aksi penyelewengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar. Upaya tersebut yakni  meningkatkan pengawasan secara berlapis di level stasiun pengisian bahan bakar  umum (SPBU), menerapkan sistem digitalisasi SPBU hingga melibatkan aparat penegak hukum. Dengan adanya program digitalisasi SPBU, maka Pertamina dapat memantau kondisi stok BBM, penjualan BBM, dan transaksi penjualan di SPBU. Selain itu, seluruh data-data tersebut juga dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan PBH Migas sehingga dapat saling mendukung untuk pengawasan penyaluran BBM termasuk yang bersubsidi yaitu Biosolar (B30) dan penugasan premium. Maraknya kasus penyelewengan solar bersubsidi dipicu oleh disparitas dengan harga solar nonsubsidi. (Yetede)

Kejaksaan Agung (kejagung)  memeriksa Ketua DPW  Asosiasi  perdagangan, Nanda Sudrajat terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dan turunannya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendukung  pembuktian dan pemberkasan perkara. "NS (Nanda Sudrajat) selaku Ketua Dewan Wilayah Asosiasi Dagang diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana  korupsi dalam pemberian  fasilitas ekspor CPO 2021 sampai dengan Maret 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kasuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (11/5). Tidak hanya Nanda, Kejagung juga memeriksa saksi atas nama Lin Che Wei selaku penasehat kebijakan/analisa pada independen Research & Advesory Indonesia untuk mengusut perkara yang sama. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan  tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022." tutur Ketut. (Yetede)

Biodiesel adalah biang kerok kelangkaan minyak goreng. Itulah yang banyak diberitakan media. Mereka mengutip pernyataan Faisal Basri dalam blog pribadinya. Menurut dia, kelangkaan minyak goreng imbas dari program B30. B30 adalah bahan bakar campuran yang terdiri dari 30 % bahan bakar nabati dan 70 persen solar. Menurut Faisal, sejak pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel, alokasi CPO untuk campuran solar berangsur naik. Tapi, pernyataan Kemendag sudah cukup benderang bahwa distribusi adalah akar masalahnya. Biodiesel sudah ada sejak 2006. Dan, selama itu tak pernah jadi masalah bagi pasokan minyak goreng dalam negeri. Produksi CPO nasional 2021 hampir 47 juta ton. Dan, biodiesel hanya menyerap 7,38 juta ton. Artinya, biodiesel hanya menghabiskan 16 %.

Untuk menjaga agar harga tetap stabil, Indonesia mengonsumsi sendiri CPO yang biasanya diekspor ke UE. Alhasil, permintaan tetap terjaga sehingga harga tak anjlok. Bonusnya, di ujung 2019 Indonesia jadi negara pertama di dunia yang menerapkan B30. Tahun 2020, B30 mampu mengurangi impor solar 3,73 miliar USD, juga B30 dapat mengurangi emisi 24,6 juta ton karbon dioksida. Alhasil, harga CPO pun tetap terjaga. Di sisi lain, biodiesel telah banyak menghapus jejak karbon di langit Indonesia. Mirisnya, biodiesel dikambing hitamkan sebagai biang kerok kelangkaan minyak goreng. (Yoga)