Indonesia menjajaki kemungkinan Serbia menjadi pemasok gandum untuk kebutuhan industri dan konsumsi. Pembicaraan kedua negara melibatkan badan usaha milik negara PT Berdikari dengan mitranya dari Serbia. Peluang impor gandum dari Serbia ke Indonesia diumumkan Menlu RI Retno LP Marsudi saat bertemu Menlu Serbia Nikola Selakovic di Jakarta, Senin (23/5). (Yoga)

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) No.30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein and Used Cooking Oil yang resmi berlaku Senin (23/5/2022). Permendag mengganti Peraturan Menteri Perdagangan  No.12 Tahun 2022 tentang larangan sementara  ekspor minyak goreng (migor) dan bahan bakunya yang sudah dicabut. "Bahwa dalam rangka optimalisasi ketersediaan migor sebagai salah satu barang kebutuhan pokok untuk seluruh masyarakat Indonesia dan untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi nasional khususnya sektor industri, pemerintah perlu mengatur ekspor crude palm oil, refined, bleached and deodorized palm oil, refined, bleached and deodorized palm olein, and used cooking oil," bunyi permendag tersebut dikutip Investro Daily, Senin (23/5/2022). Dalam Permendag tersebut, terdapat perbaikan mekanisme pengurusan izin ekspor CPO dan produk turunannya. (Yetede)

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendukung upaya pembentukan lembaga atau entitas khusus batu bara yang bakal diimplementasikan pada Juni 2022. Entitas khusus itu rencananya bakal menarik iuran batu bara dari setiap penjualan bahan baku energi itu setelah harga dilepas pada mekanisme pasar. Iuran itu dialihkan untuk menambal harga yang dibayarkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menggunakan patokan terkini US$70 per ton. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan organisasinya mendukung pembentukan entitas khusus batu bara untuk menjamin pasokan bahan baku energi di dalam negeri. “Kami mendukung adanya entitas khusus batu bara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” kata Arsjad melalui pesan singkat, Senin (23/5). Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan kementeriannya masih melakukan sejumlah pembahasan tentang rencana penetapan entitas khusus. Kendati demikian, Ridwan me­­mastikan, entitas khusus batu bara itu bakal berlaku se­­suai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama dengan DPR.

Sejumlah emiten yang tergabung dalam Indeks LQ45 telah melaporkan kinerja kuartal pertama 2022. Hasilnya, kinerja ciamik didominasi oleh emiten berbasis tambang. Terbaru, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) melaporkan laba bersih senilai Rp 1,47 triliun sepanjang tiga bulan pertama 2022. Realisasi ini melesat 132% dari laba bersih yang ditorehkan pada periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 630,38 miliar. Kinerja moncer ANTM melengkapi kinerja positif deretan emiten tambang logam lainnya, sebut saja PT Timah Tbk (TINS), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA). MDKA bahkan berhasil melepas jerat kerugian dengan membukukan laba bersih senilai US$ 69,65 juta sepanjang tiga bulan pertama 2022. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, emiten tambang emas dan tembaga ini membukukan kerugian bersih senilai US$ 4,98 juta.

Kenaikan harga komoditas logam industri benar-benar membawa berkah bagi sejumlah emiten tambang. Disokong pula dengan permintaan yang solid, laba perusahaan tambang tersebut melejit hingga ratusan persen pada kuartal I/2022. Kendati demikian, emiten tambang tetap perlu waspada lantaran tren harga tinggi komoditas logam diprediksi tak akan berlangsung lama. Apalagi, permintaan komoditas tersebut terancam mengendur karena dampak pengetatan moneter Amerika Serikat, ekonomi Eropa yang goyah, dan lockdown akibat Covid-19 di China. Empat emiten tambang logam berskala jumbo, yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), dan PT Timah Tbk. (TINS), kompak membukukan kinerja pendapatan dan laba yang positif per 31 Maret 2022.

Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Aladrie mengatakan 60% penjualan perseroan berasal dari komoditas emas senilai Rp5,88 triliun dengan volume penjualan sebanyak 6.575 kg pada Januari-Maret 2022. Pada tahun ini, katanya, Antam akan mengembangkan basis pelanggan logam mulia di pasar dalam negeri seiring dengan tren investasi emas di kalangan masyarakat. Direktur Keuangan Timah Krisna Sjarif mengatakan harga jual rerata logam timah pada kuartal I/2022 naik tajam 76% YoY dari US$24.992 per ton menjadi US$43.946 per ton. Lonjakan harga itu mengompensasi penurunan volume penjualan logam timah sebesar 4% YoY menjadi 5.703 ton. Senada, CEO dan Presiden Direktur INCO Febriany Eddy mengatakan kenaikan kinerja perseroan tidak lepas dari harga nikel yang menguntungkan selama Januari—Maret 2022 dengan rerata harga naik dari US$13.912 per ton pada kuartal I/2021 menjadi US$17.432 per ton.

Presiden joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah  terus berupaya melakukan berbagai terobosan untuk mempertahankan harga bahan bakar (BBM) jenis Pertalite pada harga Rp7.650 per liter "Yang Pertalite kita tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di Rp 7.650 per liter," kata Kepala Negara pada pembukaan Rapat Kerja Nasional V Projo Tahun 2022 di Kabupaten Magelang, Sabtu (21/5). Presiden menyebutkan, di Jerman harga BBM sebesar Rp 31 ribu per liter, hampir dua kali lipat dibandingkan Indonesia. Di Singapura harganya Rp 32 per liter. DI Thailand Rp 20.800 per liter kalau di rupiahkan, dan di Amerika sekitar  Rp 18 ribu per liter. "Kita masih Rp 7.650 per liter. Tapi subsidi dari APBN itu gede sekali. Masalahnya ketahanan kita sampai kapan, kalau perangnya tidak rampung-rampung," katanya. Sebelumnya Sri Mulyani Indrawati mengakui Pertamina sudah terjerembab dalam jurang kerugian dengan menjual BBM dengan harga seperti sekarang. Dengan asumsi US$ 100 per barel, harga keekonomian minyak tanah Rp 10.198 per liter, Solar Rp 12.119 per liter, gas LPG Rp 19,597 per kilogram, dan Pertalite Rp 12.665 per liter. (Yetede)

Pencabutan larangan ekspor  minyak goreng (migor)  dan bahan bakunya yang akan mulai berlaku Senin  (23/5/2022) disambut baik oleh dunia usaha. Langkah tersebut merupakan langkah strategis  dalam memulihkan perekonomian nasional. Koordinator Wakil Ketua Umum 3 Bidang Maritim, Investasi   Dalam dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan, pihaknya berharap setelah kebijakan ini akan ada normalisasi kinerja ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya keseluruh dunia, khususnya ke negara-negara yang membutuhkan substitusi vegetable oil. "Ini untuk mengurangi potensi panic buying atau manipulasi harga jual minyak goreng di pasar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, kita bisa mempertahankan  stabilitas supply dan harga  migor di pasar dalam negeri meskipun tetap mengekspor," kata Sinta kepada Investor Daily, Jakarta, pada akhir pekan lalu. (Yetede)

Pemerintah kembali memberlakukan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik atau DMO minyak sawit. Hal ini ditempuh untuk memastikan stok minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri tetap terkendali setelah keran ekspor CPO beserta produk turunannya dibuka lagi mulai Senin (23/5). Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (20/5) memastikan kebijakan DMO akan diikuti upaya menjamin ketersediaan bahan baku dan kestabilan harga minyak goreng di dalam negeri. Kebijakan akan mengatur dua hal, yakni kuota wajib pasok bagi produsen minyak sawit guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan bahan baku minyak goreng untuk produsen (domestic price obligation/DPO). Terkait kuota, pemerintah akan menjaga pasokan 10juta ton  minyak goreng, yang terdiri dari 8 juta ton untuk pasar dalam negeri dan 2 juta ton untuk stok atau cadangan.

Mendag Muhammad Lutfi mengatakan, pihaknya tengah menyusun peraturan baru tentang ekspor CPO sekaligus pencabutan larangan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya. Salah satunya terkait kebijakan DMO beserta mekanisme pengawasan dan sanksinya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad menilai, kebijakan mewajibkan produsen untuk memasok kebutuhan pasar domestik merupakan hal yang perlu. Alokasi 10 juta ton minyak goreng kebijakan DMO lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. (Yoga)

Ekonomi dan pelaku usaha sawit  mengusulkan sejumlah kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah untuk menurunkan harga minyak  goreng setelah pencabutan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan tiga produk turunannya. Salah satunya ialah  memberikan peran kepada Perum Bulog sebagai stabilisator harga. Direktur  Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menuturkan tantangan yang akan dihadapi pemerintah setelah  pembukuan kembali pintu ekspor CPO dan produk turunannya mulai Senin mendatang ialah mengendalikan harga minyak goreng sembari tetap menjalankan mekanisme pasar. Bhima Khawatir produsen minyak goreng yang selalu mengacu pada harga internasional akan menaikkan harga produknya secara signifikan, khususnya minyak goreng kemasan. "Selama aturan minyak goreng boleh mengacu pada mekanisme pasar, harga yang saat ini Rp 24.500 per liter di pasar tradisional bisa meningkat," ucap dia kemarin. (Yetede)

Makanan yang tidak dikonsumsi atau terbuang sia-sia, secara global, diperkirakan 1 miliar ton per tahun. Jumlah itu setara sepertiga makanan yang diproduksi secara global. Ironisnya, kondisi itu terjadi di tengah kelaparan ekstrem di sejumlah belahan dunia. Dalam pertemuan di Markas Besar PBB, New York City, Rabu (18/5), Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, jika krisis pangan global dibiarkan terus terjadi, malnutrisi, kekurangan pangan, dan kelaparan bakal terus terjadi hingga bertahun-tahun. Guterres menegaskan, krisis di Ukraina bakal menyebabkan puluhan juta orang terjerumus dalam kerawanan pangan. Secara global, tingkat kelaparan tetap sangat tinggi. Jumlah yang menghadapi kerawanan pangan berlipat ganda dalam dua tahun dari 135 juta orang sebelum pandemi menjadi 276 juta orang. Laporan Global tentang Krisis Pangan (GRFC) tahun 2022 menyatakan, hampir 193 juta orang, yang tersebar di 53 negara atau wilayah, mengalami kerawanan pangan akut. Di seluruh Afrika, kerawanan pangan sedang meningkat.  Lebih dari 2 juta anak berisiko mati kelaparan di Tanduk Afrika. Kepala Badan Bantuan PBB Martin Griffiths, di Geneva, mengatakan, sejumlah negara seperti Kenya, Etiopia, dan Somalia menghadapi kekeringan parah.

Abebe Haile-Gabriel, Asisten Dirjen Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) untuk Afrika, mengatakan, hampir setengah dari 54 negara di benua itu menggantungkan pasokan gandum dari Rusia dan Ukraina. ”Dampak perang Ukraina ini tumpang-tindih dengan krisis yang telah berlangsung di beberapa negara Afrika,” kata Abebe. Ironisnya, kondisi mengenaskan itu terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah makanan yang terbuang. Laporan Indeks Limbah Makanan Program Lingkungan PBB (UNEP) 2021 menyebutkan, rumah tangga menyumbang 61 % total sampah makanan tersebut, 21 % dari perusahaan katering, dan 13 % dari warung. Per tahun, nilai limbah makanan diperkirakan mencapai 990 miliar USD, dengan rincian 680 miliar USD di negara-negara industri dan 310 miliar USD di negara-negara berkembang. Namun, tidak semua sampah makanan merupakan sisa makanan. Di Benua Afrika, limbah makanan terjadi karena faktor pemrosesan dan pengeringan yang tidak efisien, penyimpanan yang buruk dan infrastruktur yang tidak memadai. Di Afrika Sub-Sahara, kerugian pangan pascapanen diperkirakan 4 miliar USD per tahun, cukup untuk memberi makan 48 juta orang. (Yoga)