Kementerian Perindustrian (Kemenperin)  memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) curah akan tetap Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg meski progran program migor curah bersubsidi telah dicabut. Penyediaan migor curah tetap terjangkau untuk masyarakat tetap dianjurkan dengan skema domestic market obligation (DMO) sert domestic price obligation (DPO). "Sekarang itu pengorbanannya langsung pada perushaan industri. Jadi nanti harus ditentukan berapa harga CPO ditingkat pabrik minyak goreng atau yang disebut DPO. Demikian juga dengan harga, minyak gorengnya ditingkat distributor," jelas Direktur Jenderal Indstri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika.  Lebih lanjut Putu memaparkan, pada awal program diawal bulan Maret 2022, realisasi penyaluran migor curah  bersubsidi tercatat mencapai 64,586,26 ton atau 33,18% dari total kebutuhan  bulanan dalam negeri. (Yetede)                    

Pemerintah berencana menerapkan skema subsidi tertutup untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji setelah membengkaknya realisasi belanja subsidi pada awal tahun ini. Langkah itu diambil untuk mengoptimalkan serapan alokasi tambahan subsidi energi yang sudah dinaikkan menjadi Rp 350 triliun pada rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kompas (19/5) menghitung nilai sampah makanan di Indonesia setara Rp 330 triliun per tahun. Masalah sampah pangan harus menjadi perhatian untuk dicari solusinya, dari hulu sampai hilir. Potensi sampah makanan berasal dari susut  pangan (food loss) dan limbah pangan (food waste). Susut pangan merujuk pada makanan atau bahan pangan yang terbuang sebelum diolah, sedangkan limbah pangan adalah sisa makanan yang (sebelumnya) layak konsumsi, tetapi (akhirnya) dibuang karena penyediaannya melebihi konsumsi atau makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa.

Mendalami masalah sampah makanan kategori susut pangan dapat ditelusuri dari rantai pasok bahan pangan. Biasanya rantai pasok pangan terdiri dari: petani, pengumpul, grosir, pengecer (toko), dan konsumen. Desa menempati ujung paling hulu dalam rantai pasok pangan. Sebagian besar komoditas pangan diproduksi atau dibudidayakan di desa sehingga susut pangan (sampah bahan pangan) menjadi tantangan utama yang harus dihadapi desa. Secara kuantitatif, sampah bahan pangan terjadi ketika pasokan melebihi permintaan. Ketika panen tiba dan pasokan berlebih, sementara di sisi lain, pasar tidak dapat menyerap seluruh hasil panen.

Kunci utama mengurangi sampah bahan pangan adalah tindakan pascapanen. Pengolahan dan penanganan setelah panen, penyimpanan (gudang, cold storage), pengemasan, dan distribusi yang baik dapat menjaga kualitas pangan dalam jangka waktu lebih lama. Penanganan pascapanen dapat mencegah atau memperlambat pembusukan komoditas pangan sehingga mengurangi sampah bahan pangan. Teknologi informasi juga dapat berperan dalam mengurangi sampah bahan pangan. Di Indonesia muncul beberapa aplikasi yang menghubungkan produsen pangan dengan konsumen secara langsung. Selain memperpendek rantai pasok bahan pangan, aplikasi tersebut juga mempermudah produsen menemukan peminat produknya dan dengan demikian mengurangi potensi sampah bahan pangan. (Yoga)

Pemerintah memberi pilihan kepada para perusahaan eksportir pelaksana program Subsidi Minyak Goreng Curah untuk mendapatkan izin ekspor atau pembayaran klaim dana subsidi. Opsi itu diberikan agar ekspor bisa segera direalisasikan sekaligus menyerap CPO dan produk turunannya yang menumpuk selama larangan ekspor berlaku. Perusahaan yang memilih izin ekspor diperbolehkan mengekspor CPO dan produk turunannya sebanyak tiga kali lipat dari kuota DMO. Sementara perusahaan yang memilih opsi klaim subsidi, mereka baru bisa ekspor mulai 1 Juni 2022 mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ketentuan itu ditetapkan menyusul dibukanya kembali ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO); refined, bleached, and deodorized (RBD) palm oil; RBD palm olein; dan used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah mulai 23 Mei 2022. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan kebijakan DMO atas empat komoditas itu. Pemerintah juga menghentikan program Subsidi Minyak Goreng Curah per 31 Mei 2022. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan (30/5) mengatakan, ada 75 perusahaan eksportir yang turut dalam program Subsidi Minyak Goreng Curah. Dari jumlah itu, hanya 65 perusahaan yang memenuhi persyaratan ekspor dan memilih mendapatkan izin ekspor ketimbang mengklaim subsidi minyak goreng curah ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). (Yoga)

Laporan Global tentang Krisis Pangan 2022 menyajikan fakta yang memilukan: hampir 193 juta orang mengalami kerawanan pangan akut. Angka itu bertambah 40 juta orang dibandingkan dengan laporan serupa oleh World Food Programme tahun 2020. Konflik dan gangguan keamanan diidentifikasi sebagai pemicu utama yang mendorong tingkat kerawanan pangan. Akan tetapi, faktor lain seperti pandemi, gangguan rantai pasok, dan perubahan iklim berkelindan hingga menghasilkan dampak yang ”sempurna”. Kombinasi atas beberapa faktor itu semakin menjauhkan sebagian warga dunia ke akses pangan. Harga pangan yang tinggi juga berisiko mengurangi asupan kalori dan nutrisi.

Bank Dunia mencatat, per 19 Mei 2022, Indeks Harga Pertanian naik 42 % dibandingkan Januari 2022. Harga jagung dan gandum, naik 55 % dan 91 %. Harga rata-rata bulanan beberapa jenis beras naik tiga bulan terakhir. Beras Vietnam broken 5 %, naik dari 384,2 USD per ton pada Februari jadi 402,4 USD per ton pada April. Pada 18 Mei 2022, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutkan, tingkat kelaparan global berada pada titik tertinggi baru. Hanya dalam dua tahun, jumlah orang yang sangat rawan pangan meningkat dua kali lipat, yakni dari 135 juta orang sebelum pandemi Covid-19 menjadi 276 juta orang saat ini. Alarm bencana pangan telah berdering kencang. Sementara situasi ke depan masih serba tak pasti. Apalagi jika perang Rusia-Ukraina berlanjut, sementara rantai pasok masih terganggu dan negara-negara produsen pangan makin memproteksi produknya demi kepentingan dalam negerinya. Harga pangan, energi, dan inflasi berisiko tetap tinggi. (Yoga)

Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Swiss Muliaman Darmasnyah  Hadad, menuturkan hari ketiga pencarian anak sulung  dari Gubernur  Jawa Barat Ridwan Kamil,  Emmeril Kahn Mumtadz yang terseret arus di sungai Aaree, Kota Bern, Swiss, akan dilakukan menggunakan  perahu dan drone berteknologi tinggi. Pencarian terhadap Eril, sapaan akrab Emmeril Kahn Mumtadz, dilakukan oleh jajaran polisi setempat, polisi sungai, pemadam kebakaran, Kota Bern, Swiss. Sedangkan drone yang digunakan untuk melakukan pencarian pada hari ketiga, lanjut Hadad, merupakan drone pendeteksi permukaan sungai kontur dasar sungai. "Jadi hasil dari drone thermal itu efektif pada menit awal, sekitar 15 menit setelah kejadian. Ketika thermal tidak terdeteksi, maka tidak maksimal. Drone sekarang berbeda, terbang rendah di sepanjang arus sungai, bermanuver jengkal demi jengkal," kata dia. Di akhir pencarian hari kedua, kata Hadad, pihaknya mendampingi Ayah Emmeril, yakni Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan istri untuk menemui Tim SAR yang bertugas di lapangan, (Yetede)

Dana kompensasi pertalite tahun ini bisa membengkak Rp 34 triliun menjadi Rp148,7 triliun dari anggaran  Rp114,7 triliun, seiring normalisasi mobilitas  masyarakat dan  peralihan  (shifting) dari Pertamax ke Pertalite. Ini merupakan salah satu risiko yang mengintai APBN 2022. Mandiri Sekuritas (Mansek) mecatat, kompensasi Pertalite Rp114,7 triliun berdasarkan kouta sebanyak 23 juta kilo liter (kl). Adapun realisasi konsumsi  bahan bakar minyak (BBM) ini sudah mencapai 6,5 juta  kl selama kuartal I-2022 atau 28% dari target. Di luar itu,  demikian Mansek, ada selisih harga yang sangat  besar antara Pertalite  dan Pertamax. Saat ini, Pertalite dibanderol Rp 7.650 per liter, sedangkan Pertamax Rp 12.500 per liter. Tak ayal lagi, gelombang migrasi dari Pertamax ke Pertalite bakal terjadi. "Atas dasar itu, kami memprediksi konsumsi Pertalite tahun ini mencapai 30 juta, di atas proyeksi pemerintah. Imbasnya akan ada biaya tambahan fiskal Rp 34 triliun," tulis Mansek dalam catatan harian belum lama ini. (Yetede)

Pemerintah bakal mengubah skema penyaluran solar bersubsidi, khususnya untuk konsumen pengguna transportasi darat. Pembahasan payung hukumnya tengah bergulir. Koordinator Pengaturan BBM  Badan Pengatur  Hilir Minyak dan Gas, I Ketut Gede Aryawam, menjelaskan bahwa penyaluran solar bersubsidi untuk kategori konsumen tersebut  akan dibuat tertutup. "Ke depan, siapa yang terdaftar, dia yang boleh mengisi solar subsidi," katanya kepada Tempo, kemarin. Pemerintah akan mewajibkan  para  konsumen pengguna  solar bersubsidi mendaftarkan diri dulu di Aplikasi MyPertamina. Masyarakat harus melampirkan beragam data, antara lain jenis dan nomor polisi kendaraan. Setelah konsumen terverifikasi masuk katagori pengguna yang berhak, pemerintah akan memberikan kode batang untuk mengakses bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). 

Restriksi pangan kian marak di tengah ancaman kenaikan inflasi pangan dan energi global. Anomali cuaca, perlindungan petani dan konsumen, perang, dan upaya memerangi kartel menjadi alasan utama memproteksi perdagangan. Sejumlah negara yang membatasi ekspor beberapa komoditas pangan antara lain Rusia, Ukraina, Indonesia, India, Malaysia, Argentina, Serbia, dan Kazakhstan. Setelah gandum, India membatasi ekspor sekitar 10 juta ton gula guna memastikan ketersediaan stok dan mengendalikan harga menyusul gelombang panas yang menerpa India. Namun, India tetap membuka ekspor kedua komoditas itu ke sejumlah negara rentan. Malaysia juga akan menghentikan ekspor 3,6 juta ayam selama satu bulan mulai 1 Juni 2022. Langkah itu diambil untuk mengatasi kekurangan stok dan kenaikan harga daging ayam di dalam negeri. Tak hanya kenaikan harga pakan dan cuaca, situasi itu juga diduga karena kartel.

Sebelumnya, Indonesia melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan sejumlah produk turunan pada 28 April-23 Mei 2022. Kendati kebijakan itu telah dicabut, minyak goreng beserta bahan bakunya tak serta-merta bisa diekspor lantaran Indonesia menerapkan kebijakan DMO CPO dan turunannya. Negara lain, seperti Serbia dan Kazhakstan, memberlakukan kuota pada ekspor biji-bijian. Adapun Argentina melarang ekspor daging sapi sejak Mei 2022. Kondisi itu akan semakin memperburuk rantai pasok pangan dan mendorong kenaikan inflasi global. Apalagi perang Rusia-Ukraina masih berlanjut dan keduanya membatasi ekspor pangan.

Kepala Analis Bidang Komoditas Fitch Solutions Sabrin Chowdhury mengatakan, 30 negara telah membatasi ekspor pangan, energi, dan sejumlah komoditas utama yang dibutuhkan dunia sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina. Ini merupakan bentuk proteksionisme pertanian pada tingkat tertinggi sejak krisis harga pangan pada 2007-2008. International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebutkan, sejak invasi pertama Rusia atas Ukraina pada 24  Februari 2022, jumlah negara yang membatasi ekspor bertambah dari tiga negara menjadi 16 negara per awal April 2022. Pembatasan ekspor pangan itu mewakili 17 % total kalori yang diperdagangkan secara global. ”Hanya kerja sama internasional yang dapat mengatasi masalah global yang mendesak, seperti memperbaiki kekurangan makanan dan produk lainnya, menghilangkan hambatan pertumbuhan, dan menyelamatkan iklim kita,” kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam IMFBlog. (Yoga)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjajaki kerja sama dengan Planet Labs untuk mengidentifikasi  aktivitas penambangan liar (ilegal mining), tanah longsor (landslide), dan eksplorasi potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). Kedua belah pihak tengah mendiskusikan potensi kerja sama bidang energi dan sumber daya mineral, terutama upaya untuk mencapai netralitas karbon dan pembangunan berkelanjutan. Planet Labs merupakan perusahaan pencitraan bumi (earth imaging) yang berbasis di San Fransisco, Amerika Serikat. Perusahaan ini mengoperasikan 200 satelit yang punya kemampuan  foto citra bumi dengan ketajaman luasan 1 km2, satu kali setiap hari, serta 21 satelit yang mempunyai kemampuan sampai dengan 0,5 m dengan pengambilan citra 10 kali per hari. Sebagai Co-Founder dan Ceo Planet Labs, Will Marshalmenerima  gelar Ph.D, dibidang  Fisika dari Universitas Oxford dan Magister Fisika dengan konsentrasi Sains dan Teknologi Luar Angkasa dari Universitas Leicerter.  (Yetede)