Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Swiss Muliaman Darmasnyah  Hadad, menuturkan hari ketiga pencarian anak sulung  dari Gubernur  Jawa Barat Ridwan Kamil,  Emmeril Kahn Mumtadz yang terseret arus di sungai Aaree, Kota Bern, Swiss, akan dilakukan menggunakan  perahu dan drone berteknologi tinggi. Pencarian terhadap Eril, sapaan akrab Emmeril Kahn Mumtadz, dilakukan oleh jajaran polisi setempat, polisi sungai, pemadam kebakaran, Kota Bern, Swiss. Sedangkan drone yang digunakan untuk melakukan pencarian pada hari ketiga, lanjut Hadad, merupakan drone pendeteksi permukaan sungai kontur dasar sungai. "Jadi hasil dari drone thermal itu efektif pada menit awal, sekitar 15 menit setelah kejadian. Ketika thermal tidak terdeteksi, maka tidak maksimal. Drone sekarang berbeda, terbang rendah di sepanjang arus sungai, bermanuver jengkal demi jengkal," kata dia. Di akhir pencarian hari kedua, kata Hadad, pihaknya mendampingi Ayah Emmeril, yakni Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan istri untuk menemui Tim SAR yang bertugas di lapangan, (Yetede)

Dana kompensasi pertalite tahun ini bisa membengkak Rp 34 triliun menjadi Rp148,7 triliun dari anggaran  Rp114,7 triliun, seiring normalisasi mobilitas  masyarakat dan  peralihan  (shifting) dari Pertamax ke Pertalite. Ini merupakan salah satu risiko yang mengintai APBN 2022. Mandiri Sekuritas (Mansek) mecatat, kompensasi Pertalite Rp114,7 triliun berdasarkan kouta sebanyak 23 juta kilo liter (kl). Adapun realisasi konsumsi  bahan bakar minyak (BBM) ini sudah mencapai 6,5 juta  kl selama kuartal I-2022 atau 28% dari target. Di luar itu,  demikian Mansek, ada selisih harga yang sangat  besar antara Pertalite  dan Pertamax. Saat ini, Pertalite dibanderol Rp 7.650 per liter, sedangkan Pertamax Rp 12.500 per liter. Tak ayal lagi, gelombang migrasi dari Pertamax ke Pertalite bakal terjadi. "Atas dasar itu, kami memprediksi konsumsi Pertalite tahun ini mencapai 30 juta, di atas proyeksi pemerintah. Imbasnya akan ada biaya tambahan fiskal Rp 34 triliun," tulis Mansek dalam catatan harian belum lama ini. (Yetede)

Pemerintah bakal mengubah skema penyaluran solar bersubsidi, khususnya untuk konsumen pengguna transportasi darat. Pembahasan payung hukumnya tengah bergulir. Koordinator Pengaturan BBM  Badan Pengatur  Hilir Minyak dan Gas, I Ketut Gede Aryawam, menjelaskan bahwa penyaluran solar bersubsidi untuk kategori konsumen tersebut  akan dibuat tertutup. "Ke depan, siapa yang terdaftar, dia yang boleh mengisi solar subsidi," katanya kepada Tempo, kemarin. Pemerintah akan mewajibkan  para  konsumen pengguna  solar bersubsidi mendaftarkan diri dulu di Aplikasi MyPertamina. Masyarakat harus melampirkan beragam data, antara lain jenis dan nomor polisi kendaraan. Setelah konsumen terverifikasi masuk katagori pengguna yang berhak, pemerintah akan memberikan kode batang untuk mengakses bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). 

Restriksi pangan kian marak di tengah ancaman kenaikan inflasi pangan dan energi global. Anomali cuaca, perlindungan petani dan konsumen, perang, dan upaya memerangi kartel menjadi alasan utama memproteksi perdagangan. Sejumlah negara yang membatasi ekspor beberapa komoditas pangan antara lain Rusia, Ukraina, Indonesia, India, Malaysia, Argentina, Serbia, dan Kazakhstan. Setelah gandum, India membatasi ekspor sekitar 10 juta ton gula guna memastikan ketersediaan stok dan mengendalikan harga menyusul gelombang panas yang menerpa India. Namun, India tetap membuka ekspor kedua komoditas itu ke sejumlah negara rentan. Malaysia juga akan menghentikan ekspor 3,6 juta ayam selama satu bulan mulai 1 Juni 2022. Langkah itu diambil untuk mengatasi kekurangan stok dan kenaikan harga daging ayam di dalam negeri. Tak hanya kenaikan harga pakan dan cuaca, situasi itu juga diduga karena kartel.

Sebelumnya, Indonesia melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan sejumlah produk turunan pada 28 April-23 Mei 2022. Kendati kebijakan itu telah dicabut, minyak goreng beserta bahan bakunya tak serta-merta bisa diekspor lantaran Indonesia menerapkan kebijakan DMO CPO dan turunannya. Negara lain, seperti Serbia dan Kazhakstan, memberlakukan kuota pada ekspor biji-bijian. Adapun Argentina melarang ekspor daging sapi sejak Mei 2022. Kondisi itu akan semakin memperburuk rantai pasok pangan dan mendorong kenaikan inflasi global. Apalagi perang Rusia-Ukraina masih berlanjut dan keduanya membatasi ekspor pangan.

Kepala Analis Bidang Komoditas Fitch Solutions Sabrin Chowdhury mengatakan, 30 negara telah membatasi ekspor pangan, energi, dan sejumlah komoditas utama yang dibutuhkan dunia sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina. Ini merupakan bentuk proteksionisme pertanian pada tingkat tertinggi sejak krisis harga pangan pada 2007-2008. International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebutkan, sejak invasi pertama Rusia atas Ukraina pada 24  Februari 2022, jumlah negara yang membatasi ekspor bertambah dari tiga negara menjadi 16 negara per awal April 2022. Pembatasan ekspor pangan itu mewakili 17 % total kalori yang diperdagangkan secara global. ”Hanya kerja sama internasional yang dapat mengatasi masalah global yang mendesak, seperti memperbaiki kekurangan makanan dan produk lainnya, menghilangkan hambatan pertumbuhan, dan menyelamatkan iklim kita,” kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam IMFBlog. (Yoga)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjajaki kerja sama dengan Planet Labs untuk mengidentifikasi  aktivitas penambangan liar (ilegal mining), tanah longsor (landslide), dan eksplorasi potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). Kedua belah pihak tengah mendiskusikan potensi kerja sama bidang energi dan sumber daya mineral, terutama upaya untuk mencapai netralitas karbon dan pembangunan berkelanjutan. Planet Labs merupakan perusahaan pencitraan bumi (earth imaging) yang berbasis di San Fransisco, Amerika Serikat. Perusahaan ini mengoperasikan 200 satelit yang punya kemampuan  foto citra bumi dengan ketajaman luasan 1 km2, satu kali setiap hari, serta 21 satelit yang mempunyai kemampuan sampai dengan 0,5 m dengan pengambilan citra 10 kali per hari. Sebagai Co-Founder dan Ceo Planet Labs, Will Marshalmenerima  gelar Ph.D, dibidang  Fisika dari Universitas Oxford dan Magister Fisika dengan konsentrasi Sains dan Teknologi Luar Angkasa dari Universitas Leicerter.  (Yetede)

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mulai membayarkan klaim dana subsidi minyak goreng kepada sejumlah perusahaan. Klaim dana subsidi dinilai tidak akan melebihi dana yang dialokasikan pemerintah untuk program Subsidi Minyak Goreng Curah. Kadiv Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya (27/5) mengatakan, dana subsidi minyak goreng curah yang dialokasikan Rp 8,35 triliun. Awalnya, pemerintah menetapkan alokasi dana untuk program subsidi selama enam bulan. ”Baru beberapa bulan berlangsung, pemerintah menghentikan program sehingga pembayaran klaim subsidi tidak akan lebih besar dari alokasi yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya,

BPDPKS sudah mulai membayarkan dana subsidi sebesar 80 % ke tiga perusahaan sesuai Permenperin No 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan BPDPKS. BPDPKS akan melanjutkan pembayaran klaim dana subsidi sesuai permenperin baru atau setelah program subsidi dihentikan.

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Selasa (24/5), Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyatakan, pembayaran klaim dana subsidi akan terus diproses. Percepatan pembayaran juga dilakukan dan ada beberapa perusahaan yang telah dibayar 80 % dari total klaim yang diajukan. Program Subsidi Minyak Goreng Curah yang digulirkan Kemenperin berlangsung sejak 15 Maret 2022. Dana BPDPKS yang dialokasikan untuk menyubsidi 1,2 juta kiloliter minyak goreng curah Rp 8,35 triliun. Dana itu digunakan untuk menutup selisih harga keekonomisan minyak goreng dengan HET yang ditetapkan pemerintah dan biaya distribusi ke daerah-daerah terpencil. (Yoga)

Pasar industri di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek secara bertahap bergeser ke teknologi tinggi. Senior Associate Director Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, mengemukakan, penyerapan kawasan industri di wilayah Jabodetabek saat ini terutama ditopang oleh industri berteknologi tinggi. Perkembangan sektor industri teknologi terus berlangsung, khususnya pusat data, baik dari perusahaan lokal maupun luar negeri. Di samping itu, pertumbuhan industri berbasis e-dagang mendorong kebutuhan penyimpanan barang, serta penghubung distribusi.

Pada triwulan-I (Januari-Maret) 2022, sektor yang paling banyak menyerap lahan industri di Jabodetabek meliputi sektor logistik atau pergudangan sejumlah 43 %, kimia 23 %, makanan 16 %, pusat data 7 %, dan teknologi 5 %. Industri teknologi tinggi, termasuk pusat data, tergolong sebagai sektor yang paling aktif dalam akuisisi lahan. Selain itu, kawasan industri baru diprediksi menyebar ke wilayah barat, timur, dan selatan Jabodetabek. Pemicunya adalah kawasan industri di Jabodetabek yang mulai menghadapi kekurangan lahan. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar mengungkapkan, kawasan industri yang berorientasi teknologi tinggi semakin diminati. (Yoga)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi (Menkomarves)) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan audit terhadap seluruh  perusahaan yang mengelola hasil kelapa sawit pada awal Juni 2022. Audit tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah mengendalikan harga minyak goreng (Migor). Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi  bisnis sawit yang ada. Hal itu meliputi luas dari perkebunan kelapa sawit, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelola Lahan (HPL), sistem produksinya hingga status dari perusahaan itu sendiri. "Proses audit akan dilakukan Juni mendatang. Nanti kami audit juga semua perusahaan kelapa sawit mulai dari luasnya berapa, surat HGU-nya, HPL-nya dan statusnya agar semuanya jelas," jelas dia. Luhut mengatakan, kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak. Pasalnya, masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan pajak. (Yetede)

Kota Bandung, Jabar, memiliki ruang kreasi untuk menelurkan hingga menularkan ide-ide. Dari awalnya ruang terbengkalai dan pernah hangus karena kebakaran, kini keberadaannya jadi ruang eksistensi yang merespons perubahan zaman. Event and PR Manager ESMOD Jakarta, Chike Herningtias, semringah saat melihat area terbuka di Laswee Creative Space, Bandung, Rabu (25/5) malam. Di tengah kawasan berbentuk huruf U itu terdapat taman dengan sejumlah kursi dan beberapa pohon besar yang meneduhkan lokasi. Tempat itu menjadi ruang terbuka yang kerap digunakan untuk diskusi dan silaturahmi. Laswee Creative Space berada di lahan dan bangunan milik Pemprov Jabar yang dulunya terbengkalai. Ditemani Manajer Laswee Creative Space Pita Tjokronegoro, Chike meninjau area yang disinari rangkaian lampu taman tersebut. ESMOD adalah sekolah mode dari Perancis dan telah eksis di Indonesia sejak 1996 itu, kata Chike, bakal menggelar acara di Laswee. ”Kami akan mengadakan acara kreatif bertema ’Meet the Local Hero’ di sini pada Jumat-Sabtu (27-28/5). Saya rasa tempat ini sangat cocok untuk workshop hingga pameran busana,” ujar Chike dengan mata berbinar.

Pita mengatakan, Laswee dikelola Koperasi Bima Sejahtera Sentosa dan PT Olah Kelola Ruang. Tempat itu kini diisi sembilan gerai makanan-minuman dan tiga gerai busana. Dua ruangan lainnya disiapkan untuk aktivitas dalam ruangan yang terbuka untuk siapa saja. Setidaknya sekali sebulan ada kegiatan besar, seperti pameran hingga diskusi. Salah satunya, Bandung Design Biennale 2021 di awal November,” katanya. Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap ruang-ruang kreatif itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini sejalan dengan instruksi Menkeu untuk memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidak terpakai agar bernilai ekonomi. Karena itu, ia memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memanfaatkan aset pemerintah demi kepentingan publik, termasuk untuk ruang-ruang kreatif. Apalagi, roda perekonomian tersendat di tengah pandemi Covid-19 sehingga semua perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memacu sektor itu.

Di Bandung, tidak hanya aset pemerintah yang terbengkalai, yang lalu disulap jadi ruang kreatif. Di Pasar Kosambi ada The Hallway Space yang menjadi tempat ratusan penggiat kreatif berkumpul dan memamerkan produknya. Pasar Kosambi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, ini memiliki enam lantai. Namun, hanya lantai dasar yang diisi pedagang tradisional. Sebagian besar kios di lantai atas pada awalnya tidak terpakai. Pengelola The Hallway Space, Pam Setiawan, menyatakan, ruang kosong tersebut akan sia-sia jika dibiarkan. Karena itu, dia bersama pengelola lainnya memiliki konsep ruang kreatif, mulai dari tempat memasarkan produk hingga berdiskusi. Kebakaran yang melanda Pasar Kosambi pada 2019 tidak menyurutkan niat Pam dan rekan-rekannya ”menyulap” sebagian area pasar jadi The Hallway Space. Setelah dipastikan aman, mereka melanjutkan pembangunan dan mulai ramai sejak awal 2020. (Yoga)

”Indonesia belum betul-betul merdeka jika di antara kita masih ada yang kelaparan dan kurang gizi,” kata pendiri Food bank of Indonesia (FOI) M Hendro Utomo, pada Kongres Jaringan Bank Pangan Indonesia, Rabu (25/5). Padahal, makanan adalah hak dasar setiap manusia. Berdasarkan penelitian Bappenas pada 2021, potensi sampah yang dihasilkan dari sampah makanan (food waste) dan makanan yang terbuang sebelum diolah (food loss) di Indonesia 23-48 juta ton per tahun pada 2020-2019, setara 115-184 kg per kapita per tahun. Menurut analisis harian Kompas, setiap orang di Indonesia rata-rata membuang makanan senilai Rp 2,1 juta per tahun. Jika dijumlahkan, sampah makanan di Indonesia mencapai Rp 330 triliun per tahun. Dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2020, sampah makanan mencapai 40 % total sampah yang dihasilkan masyarakat di 199 kabupaten/kota. Di sisi lain, ribuan, bahkan jutaan orang, masih berjuang mendapatkan makanan setiap hari. Kelaparan bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain, kemiskinan dan minimnya akses untuk memproduksi pangan dari lahan sendiri.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebelumnya memperkirakan ada 130 juta ton sampah makanan per tahun. Angka itu seharusnya bisa menyelamatkan 11 % penduduk Indonesia atau 28 juta orang dari kelaparan. Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (YLPI) Wida Septarina mengatakan, FOI (yang bernaung di bawah YLPI) membantu masyarakat mengatasi masalah kelaparan dan gizi buruk selama tujuh tahun terakhir. Mereka mendistribusikan makanan berlebih kepada kelompok rentan, terutama anak-anak. Keberadaan FOI bermula dari kegiatan membagikan sarapan gratis di garasi sebuah kantor. Kini, FOI berkembang menjadi jaringan di 43 kota / kabupaten di Indonesia. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya sedang mengajukan RUU bank makanan untuk keadilan sosial kepada DPR. RUU tersebut kini masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU tersebut dibutuhkan karena tidak ada payung hukum yang mengatur pemerataan pangan untuk penduduk Indonesia. Padahal, pemerataan pangan adalah salah satu cara mencapai keadilan sosial. RUU juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang mendistribusikan makanan berlebih kepada publik. (Yoga)