Pengembangan eksplorasi minyak dan gas di wilayah Papua dan Maluku, khususnya di Papua Barat, terus dikembangkan. Dalam waktu dekat, pengeboran eksplorasi akan dilakukan di Sumur Markisa 01, Sorong, Papua Barat. Wilayah Papua dan Maluku berkontribusi 4 % produksi minyak nasional. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua Maluku (Pamalu) Subagyo, di Sorong, Senin (13/6) mengatakan, saat ini sejumlah sumur minyak di Papua Barat sudah berusia tua. Pencarian sumur baru oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk eksplorasi dilakukan. Diharapkan produksi migas di Pamalu meningkat.

Berdasarkan data SKK Migas Wilayah Pamalu, per 1 Februari 2022, ada 10 wilayah kerja migas yang sudah disertai rencana pengembangan. Tujuh di antaranya sudah berproduksi, yakni Berau oleh BP Berau Ltd; Bula Block oleh Kalrez Petroleum (Seram) Limited; Kepala Burung oleh Petrogas (Basin); Salawati oleh Petrogas (Island); Seram Non Bula oleh Citic Seram Energy Limited; West Salawati oleh Montd’or Salawati Ltd; dan PT Pertamina EP. ”Kontribusi di wilayah Papua-Maluku 4 % total produksi siap jual (lifting) minyak nasional. Sementara gas, Papua-Maluku berkontribusi 20 % total lifting gas nasional,” kata Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Pamalu Galih Agusetiawan. (Yoga)

Pemerintah optimistis penerimaan perpajakan di sepanjang tahun 2022 dapat melampaui target yang sudah dicanangkan dalam APBN 2022. Optimisme terbangun karena di tengah ketidakpastian yang meliputi dunia saat ini penerimaan Indonesia diyakini tetap akan terkerek tren kenaikan harga komoditas global. Dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (13/6) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu memaparkan penerimaan perpajakan tahun ini tumbuh 15,3 % dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, mencapai Rp 1.784 triliun. Penerimaan ini meliputi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 299 triliun serta penerimaan pajak sebesar Rp 1.485 triliun. Adapun target penerimaan perpajakan yang ditetapkan dalam APBN 2022 tercatat hanya sebesar Rp 1.506,9 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengakui bahwa saat ini penerimaan negara dari komoditas memang masih menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara. Namun, ia mengingatkan bahwa penerimaan negara akan rentan apabila hanya bergantung pada lonjakan harga komoditas yang terjadi secara musiman. Siklus kenaikan harga komoditas, lanjutnya, tidak menentu karena dipengaruhi beragam faktor. Salah satunya, ketersediaan pasokan dari komoditas serta peningkatan permintaan dari komoditas tersebut. Agar tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas, pemerintah disarankan mengubah struktur perekonomian yang didasarkan atas komoditas menjadi nonkomoditas. (Yoga)

Setelah sekian lama menjadi rumor, akhirnya pemerintah mengumumkan kenaikan tarif listrik, Senin (13/6). Meski kenaikan tarif diterapkan terbatas pada kelompok rumah tangga menengah ke atas dan pemerintahan, langkah tersebut diyakini dapat mengurangi beban subsidi dan kompensasi yang dikeluarkan negara. Apalagi, sudah sejak 2017 tarif listrik tak naik. Langkah tersebut menjadi ‘kompromi’ yang ditempuh pemerintah demi menghindari risiko lonjakan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan tarif listrik untuk kelompok pelanggan industri dan bisnis. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin kenaikan tarif listrik yang akan berlaku pada Juli 2022 berdampak terhadap penurunan daya beli dan inflasi. Sebab, kenaikan tarif listrik yang mulai berlaku pada awal kuartal III/2022 hanya akan diterapkan pada kelompok rumah tangga berdaya 3.500 volt ampere (VA) ke atas, yakni golongan R2 dan R3, serta pemerintahan (P1, P2, dan P3). Jumlah pelanggan di kelompok tersebut tercatat sekitar 2,5 juta atau hanya 3% dari total pelanggan PT PLN (Persero). Penyesuaian tarif listrik kelima kelompok pelanggan itu diharapkan mengurangi beban kompensasi yang ditanggung pemerintah hingga Rp3,1 triliun atau sekitar 4,7% dari anggaran tahun ini. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik sebagian rumah tangga mampu dan instansi pemerintahan memang dilakukan untuk mengoreksi alokasi anggaran kompensasi yang sebelumnya salah sasaran.

Terbebani oleh belanja subsidi listrik yang tinggi, pemerintah memutuskan menaikkan tarif dasar listrik bagi lima golongan pelanggan nonsubsidi PT PLN. Mereka adalah pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500-5.660 VA dan 6.600 VA ke atas, serta  pelanggan sektor pemerintahan. Direktur jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ridha Mulyana, menyatakan kenaikan tarif listrik mendesak dilakukan karena biaya pokok produksi (BBP) listrik PLN, yang dipengaruhi oleh harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, inflasi, dan harga batu bara, terus meningkat. Di sisi lain, tarif listrik yang berlaku saat ini masih dihitung menggunakan BBP tahun 2017. Walaupun nilai riil BPP sudah melampaui BPP 2017, pemerintah tetap meminta PT PLN menahan kenaikan listrik, dan sebagai gantinya membayar kompensasi. Kondisi tersebut membuat beban pemerintah untuk membayar kompensasi kepada PLN sebagai ganti rugi tarif listrik nonsubsidi semakin besar. "Maka kita butuh penyesuaian tarif listrik untuk berbagi beban," tutur Ridha. (Yetede)

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menilai kenaikan tarif listrik sebesar 17,64% bagi pelanggan rumah tangga 3.500 VA ke atas dam 17,64-36,61% bagi pelanggan pemerintah tidak akan berdampak besar terhadap perekonomian. Sebab, jumlah pelanggan yang terkena kenaikan hanya 2,5% dari total pelanggan PT PLN. Abra menjelaskan, PLN sebenarnya diizinkan tarif golongan nonsubsidi secara sepihak karena dijamin oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020. Penyesuaian tarif listrik tersebut dilakukan dengan pertimbangan nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan harga batu bara. "Tapi dalam praktiknya, kan, tidak semudah itu," ucap dia kepada Tempo, kemarin. Abra mengatakan berdasarkan simulasi pemerintah, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik PLN berpotensi meningkat meningkat sekitar Rp 400 miliar. (Yetede)

Di tengah mengilapnya pamor komoditas energi global pada saat ini, Indonesia masih berjibaku untuk mencapai target produksi ‘emas hitam’ nasional. Target produksi batu bara pada tahun ini sebesar 663 juta ton. Adapun, pasokan batu bara untuk kebutuhan domestic market obligation (DMO) dipatok 165,7 juta ton, atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 133 juta ton. Target tersebut digadang-gadang dapat tercapai oleh para pemangku kepentingan di sektor mineral dan batu bara (minerba). Harapan yang sedemikian besar ini menjadi lumrah setelah pada 2021, produksi batu bara tidak mencapai target. Belum lama ini, lembaga riset Fitch Solutions kembali menyatakan bahwa sektor tambang di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan dengan negara produsen tambang di Asia Pasifik. Salah satu penyebab rendahnya daya saing adalah ketidakpastian hukum.

Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index) mencatat turunnya ketahanan pangan negara-negara sepanjang pandemi Covid-19. Indonesia tidak lepas dari dampak ini, terutama untuk 4,1 % warga negara yang semakin sulit mengakses pangan secara fisik, ekonomi, dan sosial. Tameng untuk menangkal krisis pangan ini adalah pengelolaan desa berbasis SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Desa. Sebanyak 91 % pemerintahan terkecil adalah berupa desa, selebihnya kelurahan. Produsen pangan, yaitu petani yang tinggal di desa, mencapai 35,94 juta pekerja dewasa. Termasuk di dalamnya warga miskin ekstrem. Proporsi penduduk desa mencapai 71 %. Artinya, konsumen pangan pun tinggal di desa.

Untuk menangkap krisis pangan tersebut, saat ini pemerintah menjalankan tujuh strategi baru pengelolaan desa. Pertama, landasan kebijakan nasional yang merekognisi ketahanan pangan desa, yaitu Perpres No 104 Tahun 2021 yang mewajibkan minimal 20 % atau Rp 13,6 triliun Dana Desa 2022 untuk ketahanan pangan. Kedua, desa menetapkan peraturan desa tentang tata ruang, yang di dalamnya mencakup penetapan kawasan pertanian berkelanjutan. Ini sesuai arah kebijakan SDGs Desa tujuan kedua, yaitu Desa Tanpa Kelaparan. Ketiga, pemerintah desa bersama-sama BUMDesa atau lembaga kemasyarakatan desa yang bergerak di bidang ekonomi menjalankan ekonomi sirkuler desa. Ini strategi penunjang SDGs Desa karena input pertanian, proses produksi, hasil, dan sampah diolah kembali menjadi input pertanian dan seterusnya tanpa henti.

Keempat, disediakan berbagai panduan teknis inovasi desa dalam menu manajemen pengetahuan di https://kemendesa.go.id. Secara khusus Kemendesa PDTT menyediakan panduan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan sebagai wujud ekonomi sirkuler pangan. Kelima, penguatan kapasitas BUMDesa maupun lembaga ekonomi lain, terutama yang memiliki unit usaha pangan. Saat ini terdapat 16.155 BUMDesa yang memiliki unit usaha pangan, dengan omzet setahun terakhir Rp 990,5 miliar. Keenam, pendataan by name by address kepada semua warga desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pendataan SDGs Desa 2021 mengompilasi 92.918.801 warga di 59.074 desa, lengkap dengan identitas terbaru. Ketujuh, subsidi dan pemberdayaan petani termasuk warga miskin ekstrem. (Yoga)

Pemerintah menggulirkan program percepatan ekspor CPO dan produk turunannya dengan memberikan insentif. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Jumat (10/6) menyatakan, selain mempercepat ekspor CPO dan produk  turunannya, program itu juga bertujuan mengangkat harga tandan buah segar sawit di petani. (Yoga)

Pemerintah akan menghapus minyak goreng (migor) curah secara bertahap, karena dinilai kurang higenis. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan beberapa  kebijakan yang diambil antara pemerintah dengan pengusaha terkait minyak sawit. Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, migor curah akan digantikan dengan migor kemasan. "Kita jadi minta nanti akan secara bertahap tidak ada lagi migor curah karena kurang higienis. Ini yang sekarang kita kerjakan," ujat Luhut. Pafda saat di Bali Menko Luhut pengumpulkan semua penguasa migor. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kebijakan yang diambil antara pemerintah dengan pengusaha. Yang tidak kalah penting pemerintah akan melakukan mekanisme flush out atau program percepatan penyaluran ekspor, dimana pemerintah akan memberikan kesempatan kepada  eksportir CPO yang tidak bergabung dibidang Simirah untuk dapat melakukan ekspor. (Yetede)

Reforma agraria yang bertujuan mempersempit ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta meningkatkan akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal. Selain mencari terobosan, pemerintah juga perlu menanggalkan ego sektoral antar-kementerian dan lembaga yang ditengarai menjadi kendala dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria. Dari berbagai program reforma agraria, baru pemberian legalitas tanah rakyat yang berjalan optimal. Sampai saat ini sudah 80,6 juta bidang tanah yang bersertifikat, naik dua kali lipat dari tahun 2015, di mana baru 46 juta dari 126 juta tanah di Indonesia yang bersertifikat. Sementara itu, program lain, seperti redistribusi tanah dan perhutanan sosial, masih belum optimal. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dari target 4,1 juta hektar pelepasan kawasan hutan, baru sekitar 7 persen atau 210.828 hektar yang terealisasi.

Presiden Jokowi mengungkapkan, ego sektoral antar-kementerian menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan. Presiden mencontohkan persoalan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk suku Bajo di Wakatobi, Sulteng, yang tinggal di atas air. ”Ternyata ributnya antar kementerian. Ndak bisa, Pak, ini haknya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga. Ndak bisa, Pak, ini adalah kawasan hutan lindung karena di sana ada koral, ada terumbu karang, itu hak kami,” ujar Presiden dalam pembukaan pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Wakatobi, Kamis (9/6). Pertemuan GTRA ini membahas berbagai kendala sekaligus terobosan untuk menyelesaikan persoalan agrarian di Tanah Air.

Ketika dipaksa berkomunikasi, masalah yang tertahan berpuluh tahun akhirnya bisa diselesaikan hanya dalam dua minggu. Oleh karena itu, Presiden meminta semua kementerian/lembaga dan pemda menghentikan ego sektoral demi mengakselerasi reforma agraria. Dalam acara itu, Presiden menyerahkan 525 sertifikat HGB kepada warga Kampung Mola yang sebagian tinggal di atas air. Presiden juga menyerahkan sertifikat atas 10 pulau-pulau terluar kepada Kemenhub dan KKP. Pemberian sertifikat bagi masyarakat pesisir merupakan salah satu program dari reforma agraria. Setelah delapan tahun program itu berjalan, baru kali ini pemerintah berhasil menerbitkan sertifikat untuk wilayah perairan. (Yoga)