Nelayan Kabupaten Indramayu, Jabar, mendesak pemerintah merevisi kebijakan harga solar hingga besaran tarif pajak pasca produksi. Nelayan terancam tak bisa melaut lagi. Harga solar industri Rp 16.500 per liter, melonjak dari akhir tahun, Rp 9.500 per liter. ”Harga itu tak sebanding harga ikan, yaitu sekitar Rp 15.000 per kilogram,” ujar Koordinator Umum Front Nelayan Bersatu Kajidin saat berunjuk rasa di Kantor DPRD Indramayu, Kamis (9/6). (Yoga)

Lonjakan harga minyak mentah ibarat pedang bermata ganda bagi Grup Pertamina. Di bisnis hulu, Pertamina ikut menikmati kenaikan harga minyak. Namun dari sisi hilir, perusahaan migas pelat merah itu kedodoran. Harga minyak WTI di Bursa New York sempat menembus US$ 122 per barel atau sudah menguat 91% dalam setahun terakhir. Kondisi tersebut sebenarnya menguntungkan Pertamina sebagai produsen minyak mentah. Pada kuartal I-2022, PT Pertamina Hulu Energi memproduksi minyak 523.000 barel per hari. Saat ini, rata-rata volume penjualan Pertamax sebanyak 21.573 kiloliter (kl) per hari atau 21,57 juta liter per hari. Untuk mempertahankan harga Pertamax tetap di level Rp 12.500 per liter, Pertamina diperkirakan meski merogoh dana Rp 2.000 per liter. Dengan kata lain, Pertamina harus menomboki hingga Rp 1,29 triliun dalam sebulan untuk menjaga Pertamax di harga saat ini.

Ambisi Indonesia untuk mencapai netral karbon atau net zero emission pada 2060 nyatanya membutuhkan dana jumbo hingga 1.145,39% dari asumsi penerimaan negara pada tahun ini. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan sejumlah pembiayaan alternatif untuk menyokong ambisi itu. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memproyeksi kebutuhan dana untuk memenuhi target net zero emission pada 2060 dapat mencapai Rp28.223 triliun. Angka ini, juga tujuh kali lipat lebih tinggi dari kebutuhan dana untuk memenuhi target Nationally Determined Contributions atau NDC pada 2030. “Kalau bicara total kebutuhan dari net zero emission 2060, itu hampir tujuh kali lipat dibandingkan dengan NDC 2030,” kata Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Joko Tri Haryanto pada Webinar Bisnis Indonesia bertajuk Tantangan Sektor Kelistrikan Dalam Transisi Energi, Kamis (9/6). Sementara itu, Abra Talattov, Kepala Center of Food, Energy & Sustainable Development dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk menyiapkan sejumlah insentif untuk PT PLN (Persero) terkait dengan solusi kelebihan pasokan listrik saat ini. Dia menilai kelebihan pasokan listrik pada perusahaan pelat merah itu belakangan membebani upaya perseroan untuk beralih pada upaya pengembangan pembangkit berbasis energi bersih. Pasalnya, cadangan listrik PLN sudah melebihi rata-rata cadangan dunia yang berada di posisi 35%

Investasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang merupakan kawasan Industri terpadu pengolahan logam berat hingga 2024 mencapai US$ 24 miliar. Adapun total investasi hingga saat ini telah mencapai US$ 11 miliar. Rencananya US$ 15 miliar sampai 2024. Ini fase ketiga dari pengembangan," kata GM Communication, CSR & Environment IWIP Erry Kurniawan di Jakarta, kemarin. Proyek yang terletak di Halmahera Tengah, Maluku Utara itu mulai dibangun sejak 2018. Diikatannya pada saat Indonesia mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi, IWIP terbukti masih dapat masih berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara. Tercatat pertumbuhan industri pengolahan terbesar di Indonesia dengan nilai 9,48% pada kuartal IV 2020. Proyek ini juga terus menunjukkan  komitmennya dalam memberdayakan anak bangsa dengan membidik 10,400 tenaga kerja baru 21.600 orang hingga akhir 2021 kemarin. 

Setelah meraih laba bersih US$ 2,05 miliar-setara  Rp29,7 triliun pada kurs Rp14.500 per dolar AS-,kinerja PT Pertamina (Persero) akan terus  membaik seiring dengan efisiensi dan transformasi  yang tengah dilaksanakan. Namun, melihat situasi geopolitik dan ekonomi global saat ini yang tengah didera inflasi tinggi, Pertamina akan memprioritaskan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (public service obligation/PSO). Sebagai BUMN, Pertamina harus mencapai dua hal, yakni meraih profit dan melaksanakan PSO. Akan tetapi, melihat turunnya daya beli masyarakat, Pertamina tahun ini lebih memprioritaskan PSO. "Kalau harga BBM dinaikkan, inflasi akan melonjak, dan itu akan sangat memberatkan masyarakat dan mempengaruhi stabilitas ekonomi makro," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi di Garaha Pertamina, Jakarta, Rabu (8/6). Pada tahun 2021,kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara Rp 200,7 triliun, terdiri atas pajak, dividen, BPBP, signature bonus, dan pembayaran minyak mentah dan kondensat bagian bagian negara. (Yetede)

Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan keyakinan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat menuntaskan kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, makin meningkat. Hal ini imbas dari penetapan Lin Che Wei sebagai tersangka. "Jadi ada peningkatan tingkat keyakinan publik terhadap kejaksaan. Nah, mungkin ini lagi-lagi, surveinya dilakukan setelah Lin Che Wei ditangkap. Jadi, penetapan Lin Che Wei sebagai tersangka oleh Kejagung meningkatkan public confidence terhadap kejaksaan dalam rilis survei nasional bertajuk. "Kepercayaan publik terhadap Lembaga-lembaga Penegak Hukum dan Agenda Pemberantasan Korupsi." di Jakarta, Rabu (8/6). Mayoritas publik percaya Lin Che Wei terlibat kasus dugaan korupsi terhadap izin ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng. "Namun diantara yang tahu 21% sebagian besar percaya atau sangat percaya 23 plus 65, jadi hampir 90% bahwa Lin Che Wei  melakukan pemufakatan jahat dengan mengondisikan izin ekspor minyak goreng," ujar Burhanudin Muhtadi. (Yetede)

Semak belukar memenuhi lahan dibalik seng di pengkolan Jalan Embong Wungu dan Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Embong Kaliasin, Surabaya. Sebuah bangunan jembar yang atapnya tinggal separuh berdiri disisi lahan tersebut. Area kosong di seberang bangunan dikotori sampah dan menjadi tempat penyimpanan beberapa gerobak makanan. Sebagian area dijadikan tempat parkir sepeda motor. Lahan dan rumah tersebut ditengarai merupakan aset BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang dikuasai pihak ketiga. Meski bangunan dan lahan itu tampak terbengkalai, di samping pintu pagar terdapat plang yang menjelaskan status kepemilikannya. Di sana tertulis tanah milik PT Hotel Embong Wongoe. Lahan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Aset Properti dan Aset Kredit BLBI 2020 dan Semester I 2021 di Kementerian Keuangan selaku Bendara Umum Negara. Lahan ini hanya satu dari 808 aset BLBI yang dilaporkan dikuasai pihak ketiga, yang terdiri atas 183 aset eks Bahan Penyehat Perbankan Nasional dan sisanya eks aset kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset. Adapun nilai totalnya mencapai Rp 5,83 triliun. (Yetede)

Sibukdin (60) berjalan ke tepi Sungai Sepaku di belakang rumahnya. Di sepanjang pinggir sungai itu sudah banyak bangunan, kebun, dan pembangunan proyek pemerintah. Sejak tahun 1970-an di kampungnya, Kelurahan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, Orde Baru mulai mendatangkan warga dari Pulau Jawa lewat program transmigrasi. Warga suku Balik seperti Sibukdin tak dilibatkan dalam penentuan batas kelola lahan. Alhasil, sejumlah lahan mereka dipatok sebagai lahan transmigrasi. ”Saat itu petugas bilang, itu lahan negara karena kami tak punya surat-surat bukti kepemilikan tanah. Kalau ada pembangunan, tanah yang kami garap diakui sebagai tanah negara. Masa tanahnya saja diakui negara, masyarakatnya tidak?” katanya lirih, Senin (6/6).

Hutan tempat mereka berburu dan berladang juga terkikis karena pemerintah memberikan izin konsesi perusahaan hutan tanaman industri. Luasnya lebih dari 100.000 hektar. Sejak saat itu, berangsur-angsur terjadi perubahan tradisi dan kebiasaan suku Balik dan suku Paser di Sepaku. Laiknya masyarakat tradisional di Kalimantan, kedua suku itu semula mengandalkan ladang berputar atau berpindah untuk menanam kebutuhan pokok, dengan menanam padi gunung dan tanaman lain tanpa pupuk, apalagi obat kimia. Setelah panen, mereka berpindah ke lahan lain. Lahan lama dibiarkan meremajakan diri secara alami dan suatu saat digarap kembali. Masyarakat adat ini pun berangsur-angsur meninggalkan praktik lokal ini lantaran dilarang dan lahannya sudah dikuasai perusahaan dan menjadi area transmigrasi. ”Akhirnya, kami saat ini membeli beras untuk makan sehari-hari karena kami tak menguasai sistem sawah. Lahan dan hutan untuk menanam juga sudah tidak ada,” ujar Sibukdin, yang juga Kepala Adat Suku Balik di Kelurahan Sepaku. (Yoga)

Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah di Jabar terus meningkat. Ratusan sapi di sentra sapi perah di Kabupaten Kuningan terjangkit. Dampaknya, produksi susu sapi anjlok. Dinas Perikanan dan Peternakan Kuningan mencatat, hingga Selasa (7/6) siang, 522 sapi terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK), terdiri dari 80 sapi potong dan 442 sapi perah. Dari jumlah itu, 16 ekor mati, 13 ekor terpaksa dipotong, dan 124 ekor dinyatakan sembuh. ”Penambahan itu karena kandangnya saling berdekatan. Bahkan, dalam satu kandang ada sapi milik dua peternak. Jadi, memang tidak bisa dibendung. Apalagi, virus ini menyebar lewat airborne (udara), lalu lintas orang, dan kendaraan,” kata Pejabat Otoritas Veteriner Kuningan Rofiq, kemarin.

Kasus PMK paling banyak berada di sentra sapi perah, yakni Kecamatan Cigugur. PMK juga ditemukan di 10 kecamatan, di antaranya Cibingbin, Garawangi, Cilebak, Kramatmulya, Kuningan, Lebakwangi, dan Luragung. Padahal, pertengahan Mei lalu, kasus PMK hanya terdeteksi pada tujuh sapi potong di dua kecamatan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menahan laju penyebaran PMK pada sapi perah. Selain menyemprotkan disinfektan dua kali sehari di kandang, pihaknya juga telah membatasi lalu lintas ternak. Sejumlah desa di Cigugur, misalnya, menerapkan penguncian wilayah. Ternak yang masuk harus dilengkapi dokumen. (yoga)

Berdasarkan data resourcetrade.earth pada 2015-2020, kebutuhan impor minyak bumi di Uni Eropa yang berasal dari sejumlah negara rata-rata berkisar 990 juta ton oil equivalen (toe) per tahun, 236 juta toe atau 24 % didatangkan dari Rusia. Impor minyak bumi Uni Eropa ini setiap tahunnya membutuhkan dana 431 juta USD, artinya, 93 juta USD dibayarkan Uni Eropa kepada Rusia tiap tahun sebagai imbal jasa atas transaksi komoditas minyaknya. Demikian pula dengan gas bumi. Setiap tahun Uni Eropa mendatangkan produk impor energi fosil jenis ini 453 juta toe dari sejumlah negara di dunia. Salah satunya berasal dari Rusia yang mengirimkan 68 juta toe gas buminya ke kawasan Eropa. Total nilai ekonomi yang harus dibayarkan Uni Eropa dari perdagangan impor gas bumi ini kepada Rusia rata-rata 19 miliar USD per tahun. Besaran nilai impor ini setara 15 % seluruh impor gas bumi Uni Eropa. Total, ketergantungan Uni Eropa terhadap komoditas minyak dan gas dari Rusia rata-rata 20 % kebutuhan per tahun.

Akibat invasi Rusia ke Ukraina, akhir Mei 2022, para pemimpin Uni Eropa bersepakat untuk memberlakukan larangan impor minyak dari Rusia sebagai bentuk kebijakan untuk menghentikan serangan Rusia terhadap Ukraina. Para pemimpin negara negara kawasan Eropa itu sepakat untuk melarang pasokan 75 % minyak bumi dari Rusia dan akan ditingkatkan hingga 90 % pada akhir 2022. Tujuannya, agar Rusia segera mengakhiri invasinya ke Ukraina. Untuk mencapai tujuan embargo sebagai sarana menghentikan perang, Uni Eropa perlu bekerja sama dengan sejumlah negara produsen migas terbesar di dunia. Uni Eropa harus segera mendapat kepastian pasokan energi fosil dari negara-negara produsen dan eksportir migas terbesar di dunia, seperti AS, Arab Saudi, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Dapat pula menjajaki peningkatan kerja sama energi dengan Kanada dan juga negara-negara di Afrika Barat. Dengan mendapat pasokan migas dari negara-negara produsen tersebut, peluang gejolak ekonomi akibat pelarangan impor energi fosil dari Rusia dapat diminimalkan. Harga sektor energi dapat dikendalikan sehingga kondisi perekonomian global kondusif. (Yoga)