Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan keyakinan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat menuntaskan kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, makin meningkat. Hal ini imbas dari penetapan Lin Che Wei sebagai tersangka. "Jadi ada peningkatan tingkat keyakinan publik terhadap kejaksaan. Nah, mungkin ini lagi-lagi, surveinya dilakukan setelah Lin Che Wei ditangkap. Jadi, penetapan Lin Che Wei sebagai tersangka oleh Kejagung meningkatkan public confidence terhadap kejaksaan dalam rilis survei nasional bertajuk. "Kepercayaan publik terhadap Lembaga-lembaga Penegak Hukum dan Agenda Pemberantasan Korupsi." di Jakarta, Rabu (8/6). Mayoritas publik percaya Lin Che Wei terlibat kasus dugaan korupsi terhadap izin ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng. "Namun diantara yang tahu 21% sebagian besar percaya atau sangat percaya 23 plus 65, jadi hampir 90% bahwa Lin Che Wei  melakukan pemufakatan jahat dengan mengondisikan izin ekspor minyak goreng," ujar Burhanudin Muhtadi. (Yetede)

Semak belukar memenuhi lahan dibalik seng di pengkolan Jalan Embong Wungu dan Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Embong Kaliasin, Surabaya. Sebuah bangunan jembar yang atapnya tinggal separuh berdiri disisi lahan tersebut. Area kosong di seberang bangunan dikotori sampah dan menjadi tempat penyimpanan beberapa gerobak makanan. Sebagian area dijadikan tempat parkir sepeda motor. Lahan dan rumah tersebut ditengarai merupakan aset BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang dikuasai pihak ketiga. Meski bangunan dan lahan itu tampak terbengkalai, di samping pintu pagar terdapat plang yang menjelaskan status kepemilikannya. Di sana tertulis tanah milik PT Hotel Embong Wongoe. Lahan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Aset Properti dan Aset Kredit BLBI 2020 dan Semester I 2021 di Kementerian Keuangan selaku Bendara Umum Negara. Lahan ini hanya satu dari 808 aset BLBI yang dilaporkan dikuasai pihak ketiga, yang terdiri atas 183 aset eks Bahan Penyehat Perbankan Nasional dan sisanya eks aset kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset. Adapun nilai totalnya mencapai Rp 5,83 triliun. (Yetede)

Sibukdin (60) berjalan ke tepi Sungai Sepaku di belakang rumahnya. Di sepanjang pinggir sungai itu sudah banyak bangunan, kebun, dan pembangunan proyek pemerintah. Sejak tahun 1970-an di kampungnya, Kelurahan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, Orde Baru mulai mendatangkan warga dari Pulau Jawa lewat program transmigrasi. Warga suku Balik seperti Sibukdin tak dilibatkan dalam penentuan batas kelola lahan. Alhasil, sejumlah lahan mereka dipatok sebagai lahan transmigrasi. ”Saat itu petugas bilang, itu lahan negara karena kami tak punya surat-surat bukti kepemilikan tanah. Kalau ada pembangunan, tanah yang kami garap diakui sebagai tanah negara. Masa tanahnya saja diakui negara, masyarakatnya tidak?” katanya lirih, Senin (6/6).

Hutan tempat mereka berburu dan berladang juga terkikis karena pemerintah memberikan izin konsesi perusahaan hutan tanaman industri. Luasnya lebih dari 100.000 hektar. Sejak saat itu, berangsur-angsur terjadi perubahan tradisi dan kebiasaan suku Balik dan suku Paser di Sepaku. Laiknya masyarakat tradisional di Kalimantan, kedua suku itu semula mengandalkan ladang berputar atau berpindah untuk menanam kebutuhan pokok, dengan menanam padi gunung dan tanaman lain tanpa pupuk, apalagi obat kimia. Setelah panen, mereka berpindah ke lahan lain. Lahan lama dibiarkan meremajakan diri secara alami dan suatu saat digarap kembali. Masyarakat adat ini pun berangsur-angsur meninggalkan praktik lokal ini lantaran dilarang dan lahannya sudah dikuasai perusahaan dan menjadi area transmigrasi. ”Akhirnya, kami saat ini membeli beras untuk makan sehari-hari karena kami tak menguasai sistem sawah. Lahan dan hutan untuk menanam juga sudah tidak ada,” ujar Sibukdin, yang juga Kepala Adat Suku Balik di Kelurahan Sepaku. (Yoga)

Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah di Jabar terus meningkat. Ratusan sapi di sentra sapi perah di Kabupaten Kuningan terjangkit. Dampaknya, produksi susu sapi anjlok. Dinas Perikanan dan Peternakan Kuningan mencatat, hingga Selasa (7/6) siang, 522 sapi terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK), terdiri dari 80 sapi potong dan 442 sapi perah. Dari jumlah itu, 16 ekor mati, 13 ekor terpaksa dipotong, dan 124 ekor dinyatakan sembuh. ”Penambahan itu karena kandangnya saling berdekatan. Bahkan, dalam satu kandang ada sapi milik dua peternak. Jadi, memang tidak bisa dibendung. Apalagi, virus ini menyebar lewat airborne (udara), lalu lintas orang, dan kendaraan,” kata Pejabat Otoritas Veteriner Kuningan Rofiq, kemarin.

Kasus PMK paling banyak berada di sentra sapi perah, yakni Kecamatan Cigugur. PMK juga ditemukan di 10 kecamatan, di antaranya Cibingbin, Garawangi, Cilebak, Kramatmulya, Kuningan, Lebakwangi, dan Luragung. Padahal, pertengahan Mei lalu, kasus PMK hanya terdeteksi pada tujuh sapi potong di dua kecamatan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menahan laju penyebaran PMK pada sapi perah. Selain menyemprotkan disinfektan dua kali sehari di kandang, pihaknya juga telah membatasi lalu lintas ternak. Sejumlah desa di Cigugur, misalnya, menerapkan penguncian wilayah. Ternak yang masuk harus dilengkapi dokumen. (yoga)

Berdasarkan data resourcetrade.earth pada 2015-2020, kebutuhan impor minyak bumi di Uni Eropa yang berasal dari sejumlah negara rata-rata berkisar 990 juta ton oil equivalen (toe) per tahun, 236 juta toe atau 24 % didatangkan dari Rusia. Impor minyak bumi Uni Eropa ini setiap tahunnya membutuhkan dana 431 juta USD, artinya, 93 juta USD dibayarkan Uni Eropa kepada Rusia tiap tahun sebagai imbal jasa atas transaksi komoditas minyaknya. Demikian pula dengan gas bumi. Setiap tahun Uni Eropa mendatangkan produk impor energi fosil jenis ini 453 juta toe dari sejumlah negara di dunia. Salah satunya berasal dari Rusia yang mengirimkan 68 juta toe gas buminya ke kawasan Eropa. Total nilai ekonomi yang harus dibayarkan Uni Eropa dari perdagangan impor gas bumi ini kepada Rusia rata-rata 19 miliar USD per tahun. Besaran nilai impor ini setara 15 % seluruh impor gas bumi Uni Eropa. Total, ketergantungan Uni Eropa terhadap komoditas minyak dan gas dari Rusia rata-rata 20 % kebutuhan per tahun.

Akibat invasi Rusia ke Ukraina, akhir Mei 2022, para pemimpin Uni Eropa bersepakat untuk memberlakukan larangan impor minyak dari Rusia sebagai bentuk kebijakan untuk menghentikan serangan Rusia terhadap Ukraina. Para pemimpin negara negara kawasan Eropa itu sepakat untuk melarang pasokan 75 % minyak bumi dari Rusia dan akan ditingkatkan hingga 90 % pada akhir 2022. Tujuannya, agar Rusia segera mengakhiri invasinya ke Ukraina. Untuk mencapai tujuan embargo sebagai sarana menghentikan perang, Uni Eropa perlu bekerja sama dengan sejumlah negara produsen migas terbesar di dunia. Uni Eropa harus segera mendapat kepastian pasokan energi fosil dari negara-negara produsen dan eksportir migas terbesar di dunia, seperti AS, Arab Saudi, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Dapat pula menjajaki peningkatan kerja sama energi dengan Kanada dan juga negara-negara di Afrika Barat. Dengan mendapat pasokan migas dari negara-negara produsen tersebut, peluang gejolak ekonomi akibat pelarangan impor energi fosil dari Rusia dapat diminimalkan. Harga sektor energi dapat dikendalikan sehingga kondisi perekonomian global kondusif. (Yoga)

Rusia adalah pemain utama di pasar energi global dan satu dari tiga produsen minyak mentah terbesar di dunia, bersama Arab Saudi dan Amerika Serikat. Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari akan sangat berdampak pada pasokan energi global, dan pada perekonomian Rusia sendiri. Rusia sangat tergantung pada pendapatan minyak dan gas alam, yang mencakup 45% dari anggaran federal menurut data 2021. Tahun lalu, Rusia mengekspor 4,7 juta bph minyak mentah ke berbagai negara di seluruh dunia. Dilihat data per negara, Tiongkok adalah negara pengimpor terbesar dengan volume 1,6 juta bph. Namun secara kawasan pasar minyak mentah Rusia adalah Eropa yaitu 2,4 juta bph. Gangguan pasokan minyak global akan pertama kali melanda Uni Eropa (UE) setelah kawasan itu memutuskan  kebijakan embargo terhadap  Rusia. UE telah sepakat melarang semua minyak impor dari Rusia yang dikirim lewat laut mulai akhir tahun ini.(Yetede)

PT Pertamina Lubricants (PTPL), anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina berkomitmen untuk menghadirkan produk pelumas dengan kualitas tinggi sesuai dengan standar pabrikan mesin dunia, baik dengan segmen otomotif maupun industri. Kerugian dengan adanya pelumas palsu  bukan hanya dirasakan oleh konsumen, namun juga negara dan masyarakat secara keseluruhan. Technical Specialist PTPL Nurudin memberikan gambaran umum terkait bahaya dan dampak penggunaan pelumas palsu. "Secara jangka pendek, penggunaan pelumas palsu dapat  menurunkan performa mesin karena efek pelumasan komponen mesin yang kurang baik. Secara jangka panjang, penggunaan pelumas palsu akan membuat mesin tidak reliabel, umur mesin tidak dapat mencapai ekspektasi sesuai umur desainnya dan pada saat jadwal maintenance  mungkin lebih banyak parts yang harus diganti. Semua juga bergantung pada kadar kepalsuan pelumas." tuturnya. (Yetede)

Waspada! Pemulihan ekonomi Indonesia dihadapkan pada tantangan serius yakni inflasi tinggi. Pemicunya adalah efek kenaikan harga energi serta harga pangan. Tantangan serius datang mengepung dari eksternal dan internal. Dari eksternal misalnya, rantai pasok global belum pulih akibat pandemi Covid-19 bisa memacu harga barang impor. Lalu, kenaikan harga komoditas energi dan pangan akibat perang Rusia dan Ukraina. Apalagi, di sisi permintaan ada beberapa aktivitas yang berpotensi mendongkrak inflasi. Misal libur sekolah Juli, tahun ajaran baru pada Agustus. perayaan Hari Raya Idul Adha, hingga Natal dan tahun baru 2023 mendatang.

Rencana pemerintah mengaudit perusahaan kelapa sawit  memasuki babak baru setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meneken surat permintaan audit  kepada BPKP, kemarin. Dengan ditandatanganinya surat itu, Luhut berharap BPKP bisa segera memulai audit. "Hari ini (kemarin) akan saya tandatangani suratnya, nanti BPKP mulai mengaudit." kata Luhut kepada awak media di Karawang, Jawa Barat, kemarin. Audit perusahaan dicetuskan Luhut setelah ditugasi mengurus persoalan harga dan pasokan minyak goreng oleh Presiden Jokowi. Luhut mengatakan audit itu diperlukan  untuk mengetahui luas kebun kelapa sawit  hingga letak kantor-kantor perusahaan yang berkaitan dengan industri sawit, dari hulu hingga hilir. "Begitu Presiden meminta saya untuk mengelola minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak, saya langsung ke hulunya," ujar Luhut pada Mei lalu. 

Indeks harga pangan global tiga bulan terakhir menggapai level tertinggi sejak 1990. Gangguan pasokan akibat perang, hambatan dagang, dan faktor iklim jadi pemicunya. Namun, bagi para petani padi di Tanah Air, tiga bulan terakhir tak ubahnya puncak panen raya tahun-tahun sebelumnya. Situasinya diwarnai oleh turunnya harga jual hasil panen di tingkat petani. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Sabtu (4/6), merilis Indeks Harga Pangan FAO (FFPI) Mei 2022 yang mencapai 157,4 poin. Angka itu turun dua bulan berturut-turut setelah mencapai puncaknya pada Maret 2022 dengan rata-rata indeks 159,3 poin. Namun, angka itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata indeks bulanan tiga tahun sebelumnya, yakni berkisar 98-125 poin. Selain itu, ketika indeks harga beberapa komoditas lain turun pada Mei 2022, indeks harga komoditas serealia justru naik 3,7 poin menjadi 173,4 poin pada Mei 2022. Situasi itu termasuk harga beras di pasar internasional yang naik lima bulan berturut-turut, terutama didorong oleh proyeksi produksi yang turun pada 2022/2023, sementara penggunaannya diperkirakan naik.

Sayangnya, harga tinggi di pasar global tidak tercermin di pasar domestik, khususnya di tingkat petani. BPS mencatat, jumlah kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 4.200 per kg kering panen, mencapai 29,21 persen dari 1.082 lokasi transaksi jual beli gabah yang disurvei di tingkat petani bulan lalu. Sementara di tingkat penggilingan, jumlah kasus mencapai 27,36 %. Tak hanya bulan lalu, kasus harga gabah di bawah HPP selalu terjadi sejak April 2020. Puncak kasus terjadi pada puncak panen raya atau selama kurun Maret-Mei. Situasi itu berarti sebagian petani menjual hasil jerih payahnya di bawah standar harga yang layak. Ironi juga terjadi di kebun kelapa sawit petani. Kendati harga minyak nabati global melonjak hingga menggapai level tertinggi, situasinya tak tertransmisi dengan baik ke kebun petani, tercermin pada harga jual tandan buah segar (TBS) sawit petani. Pada 28 Mei 2022, menurut data Serikat Petani Kelapa Sawit, harga TBS di tingkat petani berada di kisaran Rp 1.700 per kg hingga Rp 2.450 per kg atau berada di bawah harga acuan TBS yang ditetapkan pemprov yang berkisar Rp 2.500 per kg hingga Rp 3.500 per kg. (Yoga)