Menteri Perdagangan (Mendag) Zukkifli Hasan  berjanji harga minyak goreng (migor) curah akan turun diharga Rp 14.000 per liter dalam dua minggu ke depan. Janji Mendag tersebut lebih cepat dari pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (20/6) yang meyakini dalam dua bulan harga migor dapat dinormalkan kembali. Mendag telah menyediakan layanan 13.968 Warung Gurih dan Warung Pangan yang tersebar di 20 porvinsi. Warung Gurih dan Warung Pangan itu sendiri tersedia di 211 kabupaten dan kota  di 20 provinsi di Indonesia. Warung Pangan berjumlah 1.608, sedangkan Warung Gurih 12.360. "Saya meyakini dua minggu ini akan stabil walaupun target saya satu bulan. Tapi dua minggu ini enggak akan ada lagi yang ribut minyak Rp 14.000, karena sudah ada bahkan bisa lebih stoknya," tegas pria yang akrab dipanggil Zulhas ini. (Yetede)

Pengurangan sampah makanan dinilai penting dalam usaha meningkatkan ketersediaan pangan di tengah ancaman krisis pangan global. Lewat G20 Presidensi Indonesia, isu itu diharapkan semakin jadi perhatian bersama sehingga ada pertukaran informasi ataupun metode pendataan agar pengelolaan pangan dapat berkelanjutan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada pembukaan G20 Agriculture Working Group ”Workshop on Gap Analysis on Food Loss and Waste Indices” yang digelar secara daring, Selasa (21/6) mengatakan, sektor pertanian tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Situasi itu dipicu oleh gangguan suplai dan perdagangan pangan global.

”Penanganan food loss and waste (sampah makanan/FLW) penting karena hasil kajian FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) menunjukkan sepertiga bahan pangan yang diproduksi di dunia terbuang. Pada saat bersamaan, dunia harus mampu menyediakan pangan bagi 9 miliar penduduk pada 2050,” kata Syahrul. Hasil kajian Bappenas menunjukkan, FLW di Indonesia selama 20 tahun berkisar 23-48 juta ton per tahun atau 115-184 kilogram per kapita per tahun. Kerugian ekonominya setara dengan 4-5 % PDB Indonesia, Rp 212 triliun-Rp 551 triliun per tahun (Kompas, 13 Oktober 2021). Upaya pengurangan FLW secara signifikan dapat meningkatkan ketahanan pangan (Yoga)

Batu bara masih terus membawa berkah bagi Indonesia. Terbaru, ‘banjir’ permintaan datang dari negara-negara Uni Eropa yang kembali menggunakan batu bara sebagai sumber energi lantaran Rusia memangkas pasokan gas. Jerman terpaksa akan mengandalkan pembangkit listrik tenaga batu bara lebih banyak daripada yang direncanakan selama transisi energi, setelah Rusia memotong suplai gas hingga 60% lebih sedikit dari pesanan. Berlin dikabarkan mengajukan permintaan batu bara 5 juta hingga 6 juta juta ton atau separuh dari kebutuhannya kepada Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Langkah serupa ditempuh Austria dengan rencana mengonversi pembangkit listrik tenaga gas menjadi batu bara.

Belanda pun mengekor melalui rencana penghapusan batasan produksi listrik dari pembangkit batu bara. Negeri Kincir Angin akan merevisi undang-undang yang memaksa pembangkit listrik batu bara beroperasi maksimum 35% dari kapasitas untuk membatasi emisi karbon. Pembangkit batu bara nantinya bisa beroperasi dengan kapasitas penuh hingga 2024. Saat dikonfirmasi, perusahaan tambang di Indonesia tak menampik bahwa permintaan batu bara berdatangan dari sejumlah negara Eropa. Kepada Bisnis, Selasa (21/6), Direktur PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) Dileep Srivastava mengatakan perseroan telah menerima permintaan dari negara-negara Benua Biru. Data Eurostat menunjukkan bahwa impor batu bara kalori tinggi Uni Eropa dari Indonesia sekitar 0,1 juta ton pada 2020. Hanya menutup sebagian kecil kebutuhan konsumsi mereka yang mencapai 145 juta ton. Kendati demikian, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mengatakan peluang Indonesia masih terbuka.

Konflik Rusia dan Ukraina yang masih memanas mendisrupsi pasokan batu bara global sehingga mengerek harga komoditas ‘emas hitam’. Larangan ekspor batu bara Rusia oleh Uni Eropa membuat banyak negara di Eropa mencari sumber pasokan batu bara dari negara produsen di luar Benua Biru. Maklum saja, selama ini pasokan batu bara Rusia mengisi kebutuhan 20% pasar global. Penghentian ekspor di tengah musim dingin yang berlangsung sepanjang triwulan ketiga tahun ini membuat Indonesia kebanjiran pesanan. Sejumlah pembeli baru (non-traditional buyer) seperti Jerman, Spanyol, Italia, Polandia, dan Belanda mulai berdatangan ke Indonesia dan bernegosiasi menyoal pasokan batu bara. Ternyata tidak cukup hanya negara-negara di Eropa saja yang mencari pasokan hingga ke Asia, khususnya Indonesia. Negara India dan Pakistan pun tengah mencari pasokan batu bara untuk menjaga kelangsungan kelistrikan dalam negeri. Peristiwa ini tentu saja menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai salah satu negara produsen batu bara untuk mengoptimalkan produksi dan pendapatan.

Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia, realisasi produksi batu bara saat ini baru mencapai 271,78 juta ton. Sementara itu, realisasi ekspor menyentuh di angka 95,79 juta ton, dan domestik berada di kisaran 72,65 juta ton. Adapun, pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) telah mencapai 54,03 juta ton. Kendati belum resmi mengumumkan berapa peningkatan harga batu bara tersebut, perkiraan target produksi batu bara diperkirakan sesuai dengan permintaan. Jerman, misalnya, telah mengajukan permintaan batu bara mencapai 150 juta ton pada tahun ini.

Presiden Joko Widodo mengeluhkan besarnya beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah di tengah fluktuasi harga komoditas di pasar global. Dalam Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi sebanyak Rp502,4 triliun. Jumlah tersebut diakuinya lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara Nusantara yang diperkirakan mencapai Rp446 triliun. Tingginya beban subsidi yang ditanggung anggaran negara disebabkan oleh harga bahan bakar minyak (BBM), seperti Pertamax yang ada di kisaran Rp12.500–Rp12.000 per liter dan Pertalite Rp7.650 per liter. Padahal, saat ini harga keekonomian kedua jenis BBM tersebut jauh lebih tinggi karena terus meningkatkan harga minyak global. 

Presiden menyebut bahwa harga BBM yang dijual PT Pertamina (Persero) pun jauh lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Dia mencontohkan harga BBM di Singapura sudah menyentuh Rp31.682 per liter, Jerman Rp31.390 per liter, Thailand Rp20.878 per liter, dan Amerika Serikat Rp17.374 per liter. “Tidak mungkin kita tidak subsidi, akan ramai nanti. Hitung-hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi. Rakyat juga harus diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat,” tuturnya. Presiden pun secara langsung meminta Pertamina dan PLN melakukan efisiensi, dan tidak hanya bergantung kepada subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa proses digitalisasi yang dilakukan perusahaan berhasil meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi proses bisnis hingga Rp10,85 triliun. Selanjutnya, program digitalisasi pembangkit atau digital power plant untuk proses yang lean and cost relatif berjalan efisien. Program itu telah memberikan penghematan mencapai Rp100,2 miliar. Di sisi lain, bergulirnya program Digitally Enable Distribution Excellences memungkinkan proses pemeliharaan dilakukan dengan efisien, dan telah memberikan penghematan hingga Rp235,6 miliar.

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Indonesia memiliki cadangan timah terbesar ke-2 di dunia setelah China. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan total cadangan timah RI mencapai 800 ribu ton atau 17 persen dari total cadangan dunia, yakni 4,74 juta ton. "Timah kita nomor dua di dunia. Nomor satu China. Tidak ada yang bisa lawan China," ungkapnya dalam Rapat Dengar bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (21/6). Sementara itu posisi pertama, yakni China memiliki cadangan timah sebanyak 23 persen dari total cadangan dunia. Lalu, disusul oleh Brazil yang memiliki cadangan timah dunia sebesar 15 persen. Ridwan menyebut 91 persen dari cadangan timah Indonesia terdapat di Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di daerah tersebut mencapai 482 IUP. Sementara, total wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 862.761,98 hektare (ha). Lebih lanjut, Ridwan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat memang akan melarang ekspor timah secara mentah. Jokowi ingin negara mengekspor produk olahan timah sehingga nilai tambahnya meningkat.

Oleh karena itu, Ridwan mengatakan pihaknya akan menyiapkan industri pengolahan timah dalam jumlah yang masif. "Jadi kalau nanti kami betul-betul dilarang ekspor dalam bentuk tin ingot, itu berarti kami harus menyiapkan industri pengolahan (timah) dalam jumlah masif," kata dia. Tidak hanya itu, Ridwan juga mengaku pihaknya sedang berdiskusi dengan berbagai pihak agar mau menjadi investor dalam menyiapkan industri hilirisasi tersebut. Menurutnya, hilirisasi timah mampu meningkatkan nilai tambah hingga 16 kali lipat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto menawarkan konsep ekosistem timah untuk mencegah pertambangan ilegal dan menambah pendapatan negara. Menurut Achmad, hal keberadaan smelter swasta itu bisa dimanfaatkan kala pemerintah akan melakukan ekspor dengan nilai tertentu dan membutuhkan kapasitas di luar kemampuan PT Timah. "Tentu kapasitas smelter swasta adalah alternatif yang tepat untuk bisa memenuhi target ekspor pemerintah dalam langkah menstabilkan harga dan menentukan harga timah dunia," ujarnya. Oleh karena itu, sambung Achmad, pemerintah perlu membuat skema di mana bijih timah bisa tetap dikelola secara legal namun diamanatkan kepada smelter swasta. Hal itu bisa dilakukan melalui kerja sama peleburan. Dengan kata lain, bijih timah masih milik PT Timah dan pemerintah memberikan ongkos kepada smelter untuk proses peleburan. "Konsep ini tentu saja perlu dipertajam dengan stakeholder-stakeholder terkait, sehingga nanti ekosistem yang ditawarkan memang ekosistem yang bisa diterima oleh semua pihak," tandasnya.

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) melihat peluang positif dari fenomena negara-negara Eropa berburu batu bara sebagai alternatif sumber energi usai melarang impor energi dari Rusia. "Mereka (Eropa) mau menggunakan batu bara untuk sementara. Intinya positif karena di dunia eksportir batu bara selain Rusia cuma empat negara, Afrika Selatan, Colombia, Indonesia dan Australia," ujar Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia, Rabu (22/6). Ia mengungkapkan Indonesia, sebagai pengekspor batu bara terbesar di dunia, dapat meraup untung dari kekurangan pasokan di Eropa.

Menurut data BPS, ekspor batu bara Indonesia selama 2022 mencapai puncaknya pada Maret 2022, dengan jumlah ekspor 61 miliar kg, meningkat 40 % dibanding Februari 2022, yakni 44,63 miliar kg. Namun, pada April angka tersebut turun menjadi 55,74 miliar kg. Bahkan, untuk Mei 2022, volume ekspor batu bara semakin turun hingga berada di kisaran 33 miliar kg. Dengan munculnya permintaan dari Eropa di kala krisis energi, Hendra memperkirakan permintaan dapat kembali meningkat. "Kalau di 2021, total coal seaborne export itu sekitar 993 juta ton, perkiraan (proyeksi) di 2022 di kisaran 1.088 miliar ton," imbuhnya. (Yoga)

Bank Dunia (World Bank) memproyeksi alokasi subsidi untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) naik menjadi 1,5 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022. Kepala Ekonom Bank Dunia Dunia dan Timor Leste Habib Rab mengatakan, "Kami memperkirakan subsidi yang dibayarkan kepada BUMN untuk mengkompensasi penjualan listrik dan bahan bakar di bawah harga pasar diproyeksi naik dari 0,7 persen dari PDB pada 2021 menjadi 1,5 persen dari PDB pada 2022," ungkap Rab dalam dalam Indonesia Economic Prospects (IEP) Launch, Rabu (22/6). "Jadi hampir dua kali lipat subsidi ini akan membantu menjaga inflasi dalam jangka pendek dan membantu mempertahankan permintaan domestik," jelas Rab.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi subsidi energi mencapai Rp21,7 triliun per Februari 2022. Dana ini untuk mensubsidi BBM, LPG, dan listrik. "Penyaluran subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp21,7 triliun," ujar Sri Mulyani. Pemerintah menyalurkan subsidi BBM Sebanyak 1,39 juta KL pada Februari 2022. Jumlahnya naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 1,18 juta KL. Realisasi subsidi LPG sebesar 632 juta kg per Februari 2022. Angkanya juga naik dari Februari 2022 yang hanya 603 juta kg. Begitu juga dengan penyaluran subsidi listrik yang mencapai 38,2 juta per Februari 2022. Realisasi tersebut naik dari posisi Februari 2021 yang sebanyak 37,2 juta. (Yoga)

Pemimpin dan warga di Eropa mulai ketar-ketir menghadapi kemungkinan krisis ekonomi, energi, dan politik yang datang bersamaan pada musim dingin mendatang. Raksasa energi Rusia, Gazprom, pekan lalu, telah memangkas hingga separuh atau lebih pasokan gas ke lima negara Uni Eropa, termasuk Jerman. Negara dengan postur ekonomi terkuat di UE itu sangat bergantung pada gas Rusia untuk pembangkitan tenaga listrik dan industri listrik. Gazprom memangkas 60 % pasokan gas dari Rusia ke Jerman, yang selama ini dialirkan lewat pipa Nord Stream 1. Perusahaan raksasa energi Rusia itu juga memangkas separuh pasokan untuk Italia. Selain itu, Austria, Ceko, dan Slowakia juga mengalami penurunan pasokan.

Sebelumnya, Rusia menutup aliran gas ke Polandia, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Perancis, dan Belanda. Awalnya hal itu dianggap sepele. Polandia, misalnya, secara bertahap menyetop gas Rusia sejak akhir tahun lalu. Beberapa negara lain bahkan sudah menemukan pasokan alternatif. Di sisi lain, langkah Gazprom itu membuat harga gas alam naik tajam menjelang musim dingin. Kenaikan itu berdampak positif berupa peningkatan pendapatan Rusia. Strategi itu juga memberi tekanan lebih berat pada Eropa. Seiring itu, penghentian total bisa membuat harga gas melonjak ke angka rekor 206 euro (sekitar Rp 3,2 juta) per megawattjam mulai 7 Maret, yang selanjutnya memicu inflasi. (Yoga)

Inflasi domestik yang disebabkan harga pangan diperkirakan akan tetap mendominasi sepanjang tiga tahun mendatang. Harga pangan, pupuk, dan energi diperkirakan meningkat tinggi pada 2022, melandai pada 2023, dan melonjak lagi pada 2024. Inflasi karena pangan di 70 % negara di dunia saat ini lebih tinggi dibandingkan inflasi keseluruhan. Negara-negara dengan ketergantungan impor pangan tinggi seperti Indonesia akan mengalami dampak paling besar. Perang Rusia-Ukraina telah mengubah pola perdagangan, produksi, dan konsumsi berbagai komoditas yang menyebabkan harga bertahan tinggi sepanjang sejarah, diperkirakan hingga akhir 2024. Sedikitnya 50 negara bergantung pada pasokan gandum, hingga 30 % atau lebih dari Rusia dan Ukraina. Di dalamnya termasuk banyak negara berkembang di Afrika Utara, Asia dan Timur Jauh, meliputi pula Indonesia, yang tingkat resiliensinya terhadap pangan cukup rendah.

Situasi pangan di Indonesia kurang menggembirakan. Impor pangan melonjak dari 6,83 miliar USD pada 2020 menjadi 9,09 miliar USD pada 2021, sedang ekspor pangan sedikit naik dari 278 juta USD menjadi 353 juta USD. Defisit perdagangan subsektor tanaman pangan melonjak dari 6,55 miliar dollar AS menjadi 8,74 miliar USD. Impor delapan komoditas utama, yaitu gandum, beras, jagung, kedelai, gula tebu, bawang putih, ubi kayu, dan kacang tanah, tiga tahun terakhir terus meningkat dari 25,3 juta ton pada 2019 menjadi 27,7 juta ton pada 2021, tertinggi sepanjang sejarah Produksi padi sebagai komoditas pangan terpenting di Indonesia justru memburuk. Selama pemerintahan ini (2015-2021), produksi padi menurun 0,35 % tiap tahun. Stok beras pemerintah setelah panen raya hanya 1 juta ton (per 13 Juni 2022), jauh dari angka minimal 2 juta ton. Ironisnya, harga beras di tingkat usaha tani justru jatuh, karena serapan pemerintah yang rendah.

Kita perlu benar-benar mewaspadai stok komoditas pangan utama pada 2022-2023 karena ketidakpastian global hingga tiga tahun mendatang. Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan produksi pangan yang ditempuh bukan melalui wacana maupun jargon, melainkan melalui upaya peningkatan harga di tingkat usaha tani. Pemerintah perlu membalikkan kebijakan pangan yang saat ini terlalu berat ke konsumen menjadi ke produsen. Jika petani sejahtera, maka produksi pangan meningkat dan sejahtera. (Yoga)