Emiten jasa hulu minyak dan gas bumi, PT Elnusa Tbk. (ELSA) membidik pendapatan Rp3,15 triliun pada 2022 akibat menguatnya harga minyak dan gas bumi global. Perusahaan memproyeksikan pendapatan tebal pada 2022 berasal dari layanan lepas pantai yakni Rp1,9 triliun, sisanya dari geosains dan layanan lapisan reservoir senilai Rp800 miliar dan EPC-OM services sebesar Rp350 miliar. “EPC kami lakukan selektif untuk memastikan pekerjaan yang kami lakukan bisa menghasilkan profit optimal,” ujar Vice President of Strategic Planning and Corporate Management Elnusa, Aditya Dewobroto, Rabu (15/6).

Indonesia berencana mengekspor 200.000 ton beras ke sejumlah negara sahabat sebagai peran serta mengatasi krisis pangan dan energi sejak invasi Rusia ke Ukraina. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ekspor beras itu didorong oleh permintaan negara sahabat. Selain itu, dia melanjutkan Presiden Joko Widodo merupakan satu dari enam kepala negara yang dipilih oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) sebagai anggota Champion Group of the Global Crisis Response Group (GCRG) dari wakil negara-negara G20. “Kami ke depan akan melakukan ekspor beras sebesar 200.000 ton, karena diminta oleh beberapa negara sahabat, apalagi Presiden menjadi group champion dari GCRG,” katanya di Istana Negara, Rabu (15/6). Menurutnya, GCRG merupakan inisiatif Sekjen PBB untuk menangani krisis pangan dan energi sejak invasi Rusia di Ukraina berlangsung.

Lonjakan harga komoditas kembali menjadi penyelamat kinerja penerimaan negara dari perpajakan, di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Selain lonjakan harga komoditas di pasar global, proyeksi meningkatnya penerimaan negara dari perpajakan tahun ini dan tahun depan juga ditopang oleh membaiknya perekonomian di dalam negeri. Rasio pajak diproyeksikan juga sudah pulih ke level sebelum pandemi pada tahun 2022 ini. Tahun ini pemerintah memproyeksikan penerimaan perpajakan tumbuh 15,3 % dari realisasi 2021 yang Rp 1.784 triliun. Pertumbuhan ini melampaui angka sebelum pandemi dan di atas rata-rata periode 2017-2019, sebesar 6,5 %. Tahun lalu penerimaan perpajakan tumbuh 20,4 %, tetapi lebih karena penerimaan perpajakan tahun sebelumnya terkontraksi 16,9 % akibat dampak pandemi.

Di satu sisi, kita mensyukuri rezeki nomplok dari boom komoditas ini. Lonjakan harga komoditas memicu surplus neraca transaksi berjalan dan pertumbuhan ekonomi, serta mendongkrak kemampuan pemerintah membiayai berbagai program perlindungan bagi kelompok rentan yang terdampak oleh lonjakan harga energi dan pangan global. Kita harus memanfaatkan surplus devisa dari komoditas dengan mengalokasikan ke sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor lain yang memiliki efek berantai tinggi. Namun, masih tingginya ketergantungan pada ekspor komoditas mentah juga memicu kekhawatiran akan terjadinya Dutch disease. Boom komoditas membuat kita lupa membangun industri dan menuntun pada deindustrialisasi, tercermin dari sumbangan manufaktur ke pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang terus menurun, selain jumlah pelaku usaha yang bergerak di industri pengolahan yang juga terus menyusut beberapa tahun terakhir. (Yoga)

Bank Dunia dalam Global Economic Prospects yang diluncurkan 7 Juni 2022 memperingatkan prospek resesi dunia  dibarengi dengan inflasi yang tinggi (stagflasi) sebagai akibat konflik Rusia-Ukraina. Bank Dunia memangkas ramalan pertumbuhan global dari 4,1 % ke 2,9 %. Angka ini diprediksi akan tetap bertahan pada dua tahun mendatang karena perang di Ukraina mengakibatkan disrupsi arus investasi serta perdagangan internasional, khususnya pangan dan energi. Prospek resesi dunia terjadi karena AS yang merupakan lokomotif dunia mencatat pertumbuhan negatif 1,5 % pada triwulan I-2022, sementara inflasi mencapai 8,6 % pada Mei. Adapun pertumbuhan zona Euro mencapai 0,2 % pada triwulan I-2022, turun dari 0,3 % pada triwulan sebelumnya.

Satu hal yang membesarkan hati, dengan bauran kebijakan memadai, negara-negara dengan populasi besar dan mempunyai perekonomian yang terdiversifikasi ke sektor pertanian, manufaktur, jasa-jasa, serta memiliki produk ekspor tampaknya mempunyai peluang lebih baik dalam menghadapi resesi. Misalnya, China yang baru saja melakukan relaksasi lockdown untuk kota Shanghai. Pertumbuhannya pada triwulan I-2022 melebihi ekspektasi, yakni 4,8 %, melebihi perkiraan semula sebesar 4,4 % secara tahunan.

Minggu lalu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) mencapai 122 USD per barel walau kemudian turun kembali ke kisaran 120 USD. Sedikit penghibur, harga gandum, yang melonjak mendekati 12,7 USD per gantang setelah India melarang ekspor gandum, turun signifikan meski tetap tinggi pada 10,5 USD per gantang. Penurunan harga terjadi  karena berita panen berlimpah di Australia. Bagi Indonesia, rancangan kebijakan yang diperlukan mungkin tidak akan sama seperti tahun 2020-2021 saat Covid-19 merajalela dengan alokasi masif untuk sektor kesehatan dan menjaga daya beli kelompok rentan. Salah satu strategi baru ialah memanfaatkan daya beli kelas menengah yang ingin mencari suasana baru setelah terkungkung selama dua tahun akibat pandemi. (Yoga)

Program Percepatan Ekspor CPO dan Sejumlah Produk Turunannya sudah mencapai 3,41 juta ton. Jorjoran ekspor ini dinilai memengaruhi harga CPO global dan justru menahan kenaikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani. Harga CPO global di Bursa Derivatif Malaysia per Senin (13/6/2022) mencapai 5.785 ringgit Malaysia per ton, turun 2,35 % secara harian dan 5,4 % secara bulanan serta naik 71,44 % secara tahunan. Trading Economics menyebutkan, harga CPO itu anjlok di bawah 6.000 ringgit Malaysia per ton sejak Indonesia mengumumkan skema percepatan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya. Total tarif (bea keluar dan pungutan) ekspor Indonesia juga turun dari 575 USD per ton menjadi 488 USD per ton.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan, Senin, mengatakan, ada 41 perusahaan CPO dan 22 perusahaan used cooking oil (UCO) yang mengikuti program percepatan ekspor. Total CPO dan produk turunannya yang akan diekspor mencapai 2,25 juta ton. Perusahaan-perusahaan itu tidak mengikuti program Subsidi Minyak Goreng Curah. Sementara perusahaan peserta program mendapatkan tambahan kuota ekspor lima kali lipat dari pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO). Mereka akan mengekspor 1,73 juta ton. ”Jadi, akan ada percepatan ekspor CPO dan produk turunannya dengan volume total 3,41 juta ton,” ujar Oke. Program percepatan itu bertujuan mengosongkan (flush out) tangki-tangki CPO yang penuh selama larangan ekspor berlangsung agar serapan dan harga tandan buah segar (TBS) sawit di petani naik.

Sejak program percepatan ekspor digulirkan, harga TBS sawit petani swadaya di hampir seluruh daerah di Indonesia kembali turun sekitar Rp 100 per kg-Rp 710 per kg, di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah provinsi. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat, harga TBS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, per 13 Juni 2022 sebesar Rp 1.500 per kg, turun Rp 710 per kg dibandingkan dengan harga per 1 Juni 2022 atau sepekan setelah larangan ekspor  dicabut yang mencapai Rp 2.100 per kg. Harga itu di bawah harga acuan provinsi, yakni Rp 2.472 per kg. Menurut Sekjen SPKS Mansuetus Darto, penurunan harga TBS sawit petani juga dipengaruhi program percepatan ekspor CPO dan produk turunannya. Ketika pasar global digerojok dengan hampir 3 juta ton komoditas tersebut, harga CPO global pasti turun. (Yoga)

Pengembangan eksplorasi minyak dan gas di wilayah Papua dan Maluku, khususnya di Papua Barat, terus dikembangkan. Dalam waktu dekat, pengeboran eksplorasi akan dilakukan di Sumur Markisa 01, Sorong, Papua Barat. Wilayah Papua dan Maluku berkontribusi 4 % produksi minyak nasional. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua Maluku (Pamalu) Subagyo, di Sorong, Senin (13/6) mengatakan, saat ini sejumlah sumur minyak di Papua Barat sudah berusia tua. Pencarian sumur baru oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk eksplorasi dilakukan. Diharapkan produksi migas di Pamalu meningkat.

Berdasarkan data SKK Migas Wilayah Pamalu, per 1 Februari 2022, ada 10 wilayah kerja migas yang sudah disertai rencana pengembangan. Tujuh di antaranya sudah berproduksi, yakni Berau oleh BP Berau Ltd; Bula Block oleh Kalrez Petroleum (Seram) Limited; Kepala Burung oleh Petrogas (Basin); Salawati oleh Petrogas (Island); Seram Non Bula oleh Citic Seram Energy Limited; West Salawati oleh Montd’or Salawati Ltd; dan PT Pertamina EP. ”Kontribusi di wilayah Papua-Maluku 4 % total produksi siap jual (lifting) minyak nasional. Sementara gas, Papua-Maluku berkontribusi 20 % total lifting gas nasional,” kata Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Pamalu Galih Agusetiawan. (Yoga)

Pemerintah optimistis penerimaan perpajakan di sepanjang tahun 2022 dapat melampaui target yang sudah dicanangkan dalam APBN 2022. Optimisme terbangun karena di tengah ketidakpastian yang meliputi dunia saat ini penerimaan Indonesia diyakini tetap akan terkerek tren kenaikan harga komoditas global. Dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (13/6) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu memaparkan penerimaan perpajakan tahun ini tumbuh 15,3 % dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, mencapai Rp 1.784 triliun. Penerimaan ini meliputi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 299 triliun serta penerimaan pajak sebesar Rp 1.485 triliun. Adapun target penerimaan perpajakan yang ditetapkan dalam APBN 2022 tercatat hanya sebesar Rp 1.506,9 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengakui bahwa saat ini penerimaan negara dari komoditas memang masih menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara. Namun, ia mengingatkan bahwa penerimaan negara akan rentan apabila hanya bergantung pada lonjakan harga komoditas yang terjadi secara musiman. Siklus kenaikan harga komoditas, lanjutnya, tidak menentu karena dipengaruhi beragam faktor. Salah satunya, ketersediaan pasokan dari komoditas serta peningkatan permintaan dari komoditas tersebut. Agar tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas, pemerintah disarankan mengubah struktur perekonomian yang didasarkan atas komoditas menjadi nonkomoditas. (Yoga)

Setelah sekian lama menjadi rumor, akhirnya pemerintah mengumumkan kenaikan tarif listrik, Senin (13/6). Meski kenaikan tarif diterapkan terbatas pada kelompok rumah tangga menengah ke atas dan pemerintahan, langkah tersebut diyakini dapat mengurangi beban subsidi dan kompensasi yang dikeluarkan negara. Apalagi, sudah sejak 2017 tarif listrik tak naik. Langkah tersebut menjadi ‘kompromi’ yang ditempuh pemerintah demi menghindari risiko lonjakan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan tarif listrik untuk kelompok pelanggan industri dan bisnis. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin kenaikan tarif listrik yang akan berlaku pada Juli 2022 berdampak terhadap penurunan daya beli dan inflasi. Sebab, kenaikan tarif listrik yang mulai berlaku pada awal kuartal III/2022 hanya akan diterapkan pada kelompok rumah tangga berdaya 3.500 volt ampere (VA) ke atas, yakni golongan R2 dan R3, serta pemerintahan (P1, P2, dan P3). Jumlah pelanggan di kelompok tersebut tercatat sekitar 2,5 juta atau hanya 3% dari total pelanggan PT PLN (Persero). Penyesuaian tarif listrik kelima kelompok pelanggan itu diharapkan mengurangi beban kompensasi yang ditanggung pemerintah hingga Rp3,1 triliun atau sekitar 4,7% dari anggaran tahun ini. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik sebagian rumah tangga mampu dan instansi pemerintahan memang dilakukan untuk mengoreksi alokasi anggaran kompensasi yang sebelumnya salah sasaran.

Terbebani oleh belanja subsidi listrik yang tinggi, pemerintah memutuskan menaikkan tarif dasar listrik bagi lima golongan pelanggan nonsubsidi PT PLN. Mereka adalah pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500-5.660 VA dan 6.600 VA ke atas, serta  pelanggan sektor pemerintahan. Direktur jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ridha Mulyana, menyatakan kenaikan tarif listrik mendesak dilakukan karena biaya pokok produksi (BBP) listrik PLN, yang dipengaruhi oleh harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, inflasi, dan harga batu bara, terus meningkat. Di sisi lain, tarif listrik yang berlaku saat ini masih dihitung menggunakan BBP tahun 2017. Walaupun nilai riil BPP sudah melampaui BPP 2017, pemerintah tetap meminta PT PLN menahan kenaikan listrik, dan sebagai gantinya membayar kompensasi. Kondisi tersebut membuat beban pemerintah untuk membayar kompensasi kepada PLN sebagai ganti rugi tarif listrik nonsubsidi semakin besar. "Maka kita butuh penyesuaian tarif listrik untuk berbagi beban," tutur Ridha. (Yetede)

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menilai kenaikan tarif listrik sebesar 17,64% bagi pelanggan rumah tangga 3.500 VA ke atas dam 17,64-36,61% bagi pelanggan pemerintah tidak akan berdampak besar terhadap perekonomian. Sebab, jumlah pelanggan yang terkena kenaikan hanya 2,5% dari total pelanggan PT PLN. Abra menjelaskan, PLN sebenarnya diizinkan tarif golongan nonsubsidi secara sepihak karena dijamin oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020. Penyesuaian tarif listrik tersebut dilakukan dengan pertimbangan nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan harga batu bara. "Tapi dalam praktiknya, kan, tidak semudah itu," ucap dia kepada Tempo, kemarin. Abra mengatakan berdasarkan simulasi pemerintah, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik PLN berpotensi meningkat meningkat sekitar Rp 400 miliar. (Yetede)