Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Indonesia memiliki cadangan timah terbesar ke-2 di dunia setelah China. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan total cadangan timah RI mencapai 800 ribu ton atau 17 persen dari total cadangan dunia, yakni 4,74 juta ton. "Timah kita nomor dua di dunia. Nomor satu China. Tidak ada yang bisa lawan China," ungkapnya dalam Rapat Dengar bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (21/6). Sementara itu posisi pertama, yakni China memiliki cadangan timah sebanyak 23 persen dari total cadangan dunia. Lalu, disusul oleh Brazil yang memiliki cadangan timah dunia sebesar 15 persen. Ridwan menyebut 91 persen dari cadangan timah Indonesia terdapat di Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di daerah tersebut mencapai 482 IUP. Sementara, total wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 862.761,98 hektare (ha). Lebih lanjut, Ridwan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat memang akan melarang ekspor timah secara mentah. Jokowi ingin negara mengekspor produk olahan timah sehingga nilai tambahnya meningkat.

Oleh karena itu, Ridwan mengatakan pihaknya akan menyiapkan industri pengolahan timah dalam jumlah yang masif. "Jadi kalau nanti kami betul-betul dilarang ekspor dalam bentuk tin ingot, itu berarti kami harus menyiapkan industri pengolahan (timah) dalam jumlah masif," kata dia. Tidak hanya itu, Ridwan juga mengaku pihaknya sedang berdiskusi dengan berbagai pihak agar mau menjadi investor dalam menyiapkan industri hilirisasi tersebut. Menurutnya, hilirisasi timah mampu meningkatkan nilai tambah hingga 16 kali lipat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto menawarkan konsep ekosistem timah untuk mencegah pertambangan ilegal dan menambah pendapatan negara. Menurut Achmad, hal keberadaan smelter swasta itu bisa dimanfaatkan kala pemerintah akan melakukan ekspor dengan nilai tertentu dan membutuhkan kapasitas di luar kemampuan PT Timah. "Tentu kapasitas smelter swasta adalah alternatif yang tepat untuk bisa memenuhi target ekspor pemerintah dalam langkah menstabilkan harga dan menentukan harga timah dunia," ujarnya. Oleh karena itu, sambung Achmad, pemerintah perlu membuat skema di mana bijih timah bisa tetap dikelola secara legal namun diamanatkan kepada smelter swasta. Hal itu bisa dilakukan melalui kerja sama peleburan. Dengan kata lain, bijih timah masih milik PT Timah dan pemerintah memberikan ongkos kepada smelter untuk proses peleburan. "Konsep ini tentu saja perlu dipertajam dengan stakeholder-stakeholder terkait, sehingga nanti ekosistem yang ditawarkan memang ekosistem yang bisa diterima oleh semua pihak," tandasnya.

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) melihat peluang positif dari fenomena negara-negara Eropa berburu batu bara sebagai alternatif sumber energi usai melarang impor energi dari Rusia. "Mereka (Eropa) mau menggunakan batu bara untuk sementara. Intinya positif karena di dunia eksportir batu bara selain Rusia cuma empat negara, Afrika Selatan, Colombia, Indonesia dan Australia," ujar Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia, Rabu (22/6). Ia mengungkapkan Indonesia, sebagai pengekspor batu bara terbesar di dunia, dapat meraup untung dari kekurangan pasokan di Eropa.

Menurut data BPS, ekspor batu bara Indonesia selama 2022 mencapai puncaknya pada Maret 2022, dengan jumlah ekspor 61 miliar kg, meningkat 40 % dibanding Februari 2022, yakni 44,63 miliar kg. Namun, pada April angka tersebut turun menjadi 55,74 miliar kg. Bahkan, untuk Mei 2022, volume ekspor batu bara semakin turun hingga berada di kisaran 33 miliar kg. Dengan munculnya permintaan dari Eropa di kala krisis energi, Hendra memperkirakan permintaan dapat kembali meningkat. "Kalau di 2021, total coal seaborne export itu sekitar 993 juta ton, perkiraan (proyeksi) di 2022 di kisaran 1.088 miliar ton," imbuhnya. (Yoga)

Bank Dunia (World Bank) memproyeksi alokasi subsidi untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) naik menjadi 1,5 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022. Kepala Ekonom Bank Dunia Dunia dan Timor Leste Habib Rab mengatakan, "Kami memperkirakan subsidi yang dibayarkan kepada BUMN untuk mengkompensasi penjualan listrik dan bahan bakar di bawah harga pasar diproyeksi naik dari 0,7 persen dari PDB pada 2021 menjadi 1,5 persen dari PDB pada 2022," ungkap Rab dalam dalam Indonesia Economic Prospects (IEP) Launch, Rabu (22/6). "Jadi hampir dua kali lipat subsidi ini akan membantu menjaga inflasi dalam jangka pendek dan membantu mempertahankan permintaan domestik," jelas Rab.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi subsidi energi mencapai Rp21,7 triliun per Februari 2022. Dana ini untuk mensubsidi BBM, LPG, dan listrik. "Penyaluran subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp21,7 triliun," ujar Sri Mulyani. Pemerintah menyalurkan subsidi BBM Sebanyak 1,39 juta KL pada Februari 2022. Jumlahnya naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 1,18 juta KL. Realisasi subsidi LPG sebesar 632 juta kg per Februari 2022. Angkanya juga naik dari Februari 2022 yang hanya 603 juta kg. Begitu juga dengan penyaluran subsidi listrik yang mencapai 38,2 juta per Februari 2022. Realisasi tersebut naik dari posisi Februari 2021 yang sebanyak 37,2 juta. (Yoga)

Pemimpin dan warga di Eropa mulai ketar-ketir menghadapi kemungkinan krisis ekonomi, energi, dan politik yang datang bersamaan pada musim dingin mendatang. Raksasa energi Rusia, Gazprom, pekan lalu, telah memangkas hingga separuh atau lebih pasokan gas ke lima negara Uni Eropa, termasuk Jerman. Negara dengan postur ekonomi terkuat di UE itu sangat bergantung pada gas Rusia untuk pembangkitan tenaga listrik dan industri listrik. Gazprom memangkas 60 % pasokan gas dari Rusia ke Jerman, yang selama ini dialirkan lewat pipa Nord Stream 1. Perusahaan raksasa energi Rusia itu juga memangkas separuh pasokan untuk Italia. Selain itu, Austria, Ceko, dan Slowakia juga mengalami penurunan pasokan.

Sebelumnya, Rusia menutup aliran gas ke Polandia, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Perancis, dan Belanda. Awalnya hal itu dianggap sepele. Polandia, misalnya, secara bertahap menyetop gas Rusia sejak akhir tahun lalu. Beberapa negara lain bahkan sudah menemukan pasokan alternatif. Di sisi lain, langkah Gazprom itu membuat harga gas alam naik tajam menjelang musim dingin. Kenaikan itu berdampak positif berupa peningkatan pendapatan Rusia. Strategi itu juga memberi tekanan lebih berat pada Eropa. Seiring itu, penghentian total bisa membuat harga gas melonjak ke angka rekor 206 euro (sekitar Rp 3,2 juta) per megawattjam mulai 7 Maret, yang selanjutnya memicu inflasi. (Yoga)

Inflasi domestik yang disebabkan harga pangan diperkirakan akan tetap mendominasi sepanjang tiga tahun mendatang. Harga pangan, pupuk, dan energi diperkirakan meningkat tinggi pada 2022, melandai pada 2023, dan melonjak lagi pada 2024. Inflasi karena pangan di 70 % negara di dunia saat ini lebih tinggi dibandingkan inflasi keseluruhan. Negara-negara dengan ketergantungan impor pangan tinggi seperti Indonesia akan mengalami dampak paling besar. Perang Rusia-Ukraina telah mengubah pola perdagangan, produksi, dan konsumsi berbagai komoditas yang menyebabkan harga bertahan tinggi sepanjang sejarah, diperkirakan hingga akhir 2024. Sedikitnya 50 negara bergantung pada pasokan gandum, hingga 30 % atau lebih dari Rusia dan Ukraina. Di dalamnya termasuk banyak negara berkembang di Afrika Utara, Asia dan Timur Jauh, meliputi pula Indonesia, yang tingkat resiliensinya terhadap pangan cukup rendah.

Situasi pangan di Indonesia kurang menggembirakan. Impor pangan melonjak dari 6,83 miliar USD pada 2020 menjadi 9,09 miliar USD pada 2021, sedang ekspor pangan sedikit naik dari 278 juta USD menjadi 353 juta USD. Defisit perdagangan subsektor tanaman pangan melonjak dari 6,55 miliar dollar AS menjadi 8,74 miliar USD. Impor delapan komoditas utama, yaitu gandum, beras, jagung, kedelai, gula tebu, bawang putih, ubi kayu, dan kacang tanah, tiga tahun terakhir terus meningkat dari 25,3 juta ton pada 2019 menjadi 27,7 juta ton pada 2021, tertinggi sepanjang sejarah Produksi padi sebagai komoditas pangan terpenting di Indonesia justru memburuk. Selama pemerintahan ini (2015-2021), produksi padi menurun 0,35 % tiap tahun. Stok beras pemerintah setelah panen raya hanya 1 juta ton (per 13 Juni 2022), jauh dari angka minimal 2 juta ton. Ironisnya, harga beras di tingkat usaha tani justru jatuh, karena serapan pemerintah yang rendah.

Kita perlu benar-benar mewaspadai stok komoditas pangan utama pada 2022-2023 karena ketidakpastian global hingga tiga tahun mendatang. Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan produksi pangan yang ditempuh bukan melalui wacana maupun jargon, melainkan melalui upaya peningkatan harga di tingkat usaha tani. Pemerintah perlu membalikkan kebijakan pangan yang saat ini terlalu berat ke konsumen menjadi ke produsen. Jika petani sejahtera, maka produksi pangan meningkat dan sejahtera. (Yoga)

Pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur penyaluran BBM jenis solar bersubsidi untuk nelayan. Upaya ini untuk merespons persoalan seretnya solar bersubsidi bagi nelayan di sejumlah wilayah. Masalah dinilai krusial bagi perikanan tangkap. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengemukakan, pihaknya sedang mengevaluasi persoalan distribusi solar bersubsidi untuk nelayan. Kuota solar bersubsidi yang dialokasikan untuk sektor perikanan berkisar 2,6 juta kiloliter. Dari jumlah itu, 2,1 juta kiloliter diperuntukkan bagi nelayan kapal berukuran maksimal 30 gros ton (GT).

KKP telah mendorong penyederhanaan aturan penyaluran BBM, antara lain, melalui pemanfaatan kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) sebagai syarat utama mendapatkan BBM bersubsidi. Persoalannya, kartu Kusuka masih sulit dijangkau nelayan kecil. Zaini mengakui, hingga saat ini jumlah nelayan yang memiliki kartu Kusuka baru 980.000 dari target pemanfaatan kartu Kusuka untuk 2 juta nelayan. Sementara itu, persoalan harga solar industri mahal dikeluhkan nelayan kapal-kapal besar. Saat ini, harga solar industri sudah menembus Rp 17.300 per liter. Biaya solar mencapai 80 persen dari total biaya operasional. Menurut Ketua I Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus, harga solar industri terus melesat sejak awal Juni 2022 yang Rp 15.300 per liter. Sementara biaya operasional hanya bisa ditutup jika harga solar maksimum Rp 12.000 per liter. (Yoga)

Pemerintah mendatangkan sapi-sapi sehat dari luar Jawa serta mempercepat impor daging sapi beku tanpa tulang dari Brasil. Hal itu ditempuh untuk memenuhi kebutuhan sapi sehat menjelang hari raya Idul Adha serta menjaga stabilitas harga daging. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, NFA bekerja sama dengan perusahaan milik negara mendatangkan sapi-sapi sehat dari luar Jawa. Pada 19 Juni 2022, sebanyak 450 ekor sapi milik PT Berdikari (Persero) didatangkan dari Sidrap, Sulsel, ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. ”Sapi-sapi tersebut untuk menambah stok (untuk memenuhi) kebutuhan pada Idul Adha, khususnya wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya,” ujar Arief, Senin (20/6).

Dirut PT Berdikari Harry Warganegara menambahkan, sapi-sapi yang didatangkan itu berasal dari peternakan sapi di Sidrap yang dikelola oleh PT Buls, anak usaha PT Berdikari. Saat ini, Berdikari memiliki 1.494 sapi di kandang Jatitujuh, Cikampek, Subang, dan Sidrap. Selain memobilisasi sapi-sapi sehat, Berdikari juga diminta untuk menjaga ketersediaan stok daging melalui impor daging sapi beku dari Brasil. Kuota impor daging sapi beku dari pemerintah yang diterima pada Maret 2022 mencapai 20.000 ton. Daging sapi beku asal Brasil ini masuk secara bertahap pada Juni hingga September 2022 guna memenuhi kebutuhan konsumsi daging nasional. Pada Juni 2022, daging sapi beku yang akan masuk 4.250 ton. Total pesanan impor daging beku tanpa tulang mencapai 9.092 ton. (Yoga)

Kapal Motor Anugerah berukuran 97 gros ton yang ditambatkan di pesisir Karangsong, Indramayu, Kamis (9/6) telah tiga bulan tak melaut. Penyebabnya, harga solar industri dari Rp 9.500 per liter sempat menyentuh Rp 16.500 per liter. ”Belum berangkat. Takut enggak nutup,” ucap Caswinto (50), nakhoda KM Anugerah, Jumat (17/6). Dengan area penangkapan hingga Papua, kapal itu ”membakar” 100.000 liter solar selama operasi 5-6 bulan. Jika solar Rp 16.500 per liter,  dibutuhkan Rp 1,65 miliar, sedangkan dengan harga Rp 9.500 per liter, dibutuhkan ongkos Rp 950 juta. Jumlah itu belum termasuk ongkos perbekalan Rp 400 juta hingga tarif sandar kapal. ”Sementara kami harus bagi hasil dengan pemilik kapal dan ABK (anak buah kapal). Belum lagi kalau kapal asing yang alatnya canggih masuk wilayah kita,” kata Elang, sapaan Caswito.

Sebelum harga solar melambung, KM Anugerah bisa menangkap 160-200 ton ikan. Harga jualnya Rp 3 miliar-Rp 4 miliar. Setelah dipotong modal melaut dan bagi hasil, 16 ABK masing-masing dapat Rp 30 juta. Sepintas, uang itu besar. ”Namun, coba Rp 30 juta itu dibagi enam bulan. Setiap nelayan dapat Rp 5 juta. Kadang juga zonk (kosong) karena banyak yang bon,” ujar Elang. Sebelum berangkat, nelayan kerap meminjam uang hingga Rp 25 juta untuk kebutuhan keluarganya selama melaut. ”Ada sekitar 50 kapal arah Papua dan 60-an kapal arah Jawa yang belum melaut,” ujar Robani, tokoh nelayan di Karangsong.

Banyaknya kapal sandar di Karangsong berdampak pada tangkapan ikan. Berdasarkan data Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra, tangkapan ikan pada Mei sebanyak 1.765.245 ton. Tangkapan periode serupa empat tahun sebelumnya selalu lebih dari 2 juta ton, bahkan 3 juta ton. Itu sebabnya, ratusan nelayan Indramayu dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) berunjuk rasa di Kantor DPRD Indramayu, Kamis (9/6). Pemerintah didesak menurunkan harga solar industry menjadi sekitar Rp 9.000 per liter untuk kapal di atas 30 GT. FNB juga mendorong pemerintah merevisi kontrak penangkapan ikan yang diuji coba tahun ini di wilayah pengelolaan  perikanan (WPP). Jangan biarkan ”raksasa laut” Indramayu menganggur lagi. (Yoga)

Bank Dunia menyatakan, invasi Rusia ke Ukraina mengganggu pasar energi global dan bahkan merusak ekonomi global. Energy shock akibat persoalan geopolitik tersebut dianggap lebih parah dibandingkan dengan krisis energi pada 1970-an, karena dampak buruk pada komoditas pangan lebih besar sekarang. Iklim perdagangan dunia terganggu karena banyak negara mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan global. Indonesia sempat tergoda untuk melarang ekspor CPO dan produk turunannya pada April 2022 karena harga eceran minyak goreng melonjak tinggi. India melarang ekspor gandum dan gula karena mendahulukan kebutuhan domestiknya. Malaysia sempat melarang ekspor ayam ke Singapura karena memprioritaskan pemenuhan permintaan dalam negerinya.

Perang Rusia-Ukraina juga menyebabkan harga pupuk global melonjak karena kedua negara itu merupakan produsen besar gas sebagai bahan baku produksi pupuk. Harga urea di pasar global meningkat mendekati 1.000 dollar AS per ton. Harga pupuk urea nonsubsidi di Indonesia melampaui Rp 11.000 per kilogram, sedang harga pupuk urea bersubsidi hanya Rp 2.250 per kg. Petani di Indonesia dan negara-negara lain harus menanggung lonjakan biaya produksi pangan dan pertanian. Inflasi di tingkat produsen, diukur dari indeks harga produsen (IHP), jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi di tingkat konsumen (IHK).

Arah kebijakan pangan Indonesia berupaya mengantisipasi krisis pangan dengan strategi intensifikasi peningkatan produktivitas dan ekstensifikasi perluasan lahan pangan, terutama di luar Jawa. Akan tetapi, respons penawaran (supply response) lebih lambat daripada tingkah laku permintaan (demand behavior). Harga pangan strategis melonjak tinggi, seperti minyak goreng, gula, cabai, bawang, dan daging sapi. Lonjakan konsumsi pada Ramadhan dan Idul Fitri dan ekspektasi pasar juga meningkatkan harga pangan. Untungnya harga beras stabil Rp 11.800 per kilogram sehingga dampak sosial-ekonomi-politik lebih buruk dapat dihindari. Arah kebijakan intensifikasi mulai membawa hasil walau perlu terus dipantau. (Yoga)

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia meminta dukungan ketersediaan alat tambang dan armada laut guna memacu produksi batu bara, seiring dengan peningkatan permintaan di tengah disrupsi pasokan energi. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menuturkan sejumlah negara sudah terlihat mengajukan permintaan untuk pembelian batu bara dalam negeri menyusul musim dingin sepanjang triwulan ketiga tahun ini. Bahkan, sejumlah transaksi batu bara sudah mulai dilakukan dari Jerman, Polandia, Italia, Spanyol hingga Belanda.“Sudah terjadi pengiriman ke beberapa negara yang membutuhkan, itu kita dengar langsung misalnya dari Spanyol ada juga ke Polandia mereka sudah bilang,” katanya melalui sambungan telepon, Jumat (17/6). Dengan kenaikan permintaan, dia menilai positif rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin mengerek target produksi pada rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) pada tahun ini. Namun, Hendra meminta pemerintah untuk mendukung terkait dengan ketersediaan alat tambang dan armada laut seperti tongkang untuk dapat meningkatkan torehan produksi di dalam negeri. Di sisi lain, dia menambahkan peningkatan permintaan batu bara juga datang dari India dan Pakistan terkait dengan isu pasokan bahan baku kelistrikan kedua negara itu. Hendra menuturkan, Kementerian Pertambangan Batu Bara India bakal ke Jakarta akhir bulan ini berkaitan dengan pasokan batu bara tersebut. Selain itu, dia menambahkan APBI telah lebih dahulu menerima kunjungan Konsulat Jenderal dari Karachi ihwal pasokan batu bara ke Pakistan.