Pemerintah akan mengganti minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan sederhana merek MinyaKita secara bertahap untuk mempermudah pendistribusian ke luar Jawa serta mengantisipasi penyelewengan minyak goreng curah. Ini dikatakan Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin, pekan ini. (Yoga)

Rencana pengendalian penyaluran BBM jenis Pertalite dan Solar terus bergulir. Kajian awal menyebutkan, pengguna bensin Pertalite adalah kendaraan pelat hitam dengan kapasitas mesin di bawah 2.000 cc. Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman menjelaskan, konsumsi Pertalite hingga Juni 2022 mencapai 13,26 juta kiloliter (kl) atau 57,54% dari kuota awal 23,04 juta kl. Jika konsumsi Pertalite tak dikendalikan, realisasinya bisa melampaui kuota dan menjebol anggaran negara. Data terkini Gaikindo menunjukkan, penjualan ritel LCGC sepanjang Januari-Mei 2022 mencapai 62.327 unit atau 15,7% dari total penjualan ritel nasional di periode yang sama sebanyak 381.677 unit. Selama enam tahun terakhir (2017-2022), populasi mobil LCGC sudah bertambah 1 juta unit. Jika digabungkan dengan total populasi mobil nasional di periode yang sama, maka ada tambahan 5,1 juta mobil yang beredar di Indonesia. Belum lagi populasi sepeda motor yang pada tahun lalu sudah bertambah 5 juta unit.

Melonjaknya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat sejumlah kalangan mengkhawatirkan ketersediaan sumber energi tersebut. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar bakal habis pada Oktober 2022, di tengah rata-rata konsumsi masyarakat yang 10% di atas kuota harian. Pemerintah pun tengah mempercepat revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM agar rampung pada Agustus 2022. Harapannya, beleid itu bisa menekan bocornya distribusi BBM murah itu di tengah masyarakat.

Persoalan penyelewengan distribusi Solar dan subsidi tidak tepat sasaran belakangan menjadi fokus pemerintah dan BPH Migas. Kedua persoalan itu diyakini menjadi penyebab melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi di tengah pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. “Jika kita tidak melakukan pengendalian, maka kita akan menghadapi subsidi kita habis antara Oktober atau November ,” kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, Rabu (29/6). Berdasarkan data milik BPH Migas, realisasi konsumsi Solar hingga 20 Juni 2022 sudah mencapai 51,24% dari kuota yang ditetapkan sebanyak 15,10 juta kiloliter pada APBN 2022. Sementara itu, realisasi penyaluran Pertalite sudah mencapai 13,26 juta kiloliter, atau sekitar 57,56% dari kuota yang dipatok dalam APBN 2022 di level 23,05 juta kiloliter. Adapun, skema pembatasan pembelian JBKP Pertalite berpatokan pada CC kendaraan. Nantinya, konsumen yang tidak mendapat akses untuk membeli Pertalite adalah kendaraan roda dua dan empat dengan kapasitas mesin di atas 2.000 CC. BPH Migas mengkategorikan kendaraan roda dua dan empat di atas 2.000 CC sebagai barang mewah.

Kelompok tujuh negara terkaya di dunia atau G7 menjanjikan tambahan dana 4,5 miliar USD untuk mengatasi risiko krisis pangan global. Mereka juga meminta agar tidak ada negara ataupun korporasi yang menumpuk pasokan pangan. Pada saat yang sama harus ada solusi untuk perkara ditutupnya Laut Hitam sehingga ekspor komoditas pangan dari Rusia dan Ukraina terhalang. Hal itu dibahas dalam KTT G7 di Elmau, Jerman, Selasa (28/6), dimana Presiden Indonesia Jokowi turut hadir sebagai tamu dalam KTT itu.

Uni Eropa mengemukakan usulan untuk meningkatkan produksi pupuk di Afrika agar tidak tergantung impor dari wilayah lain. Usulan ini diterima oleh G7, yang juga menambahkan agar ada bantuan untuk menaikkan produksi pangan   di negara-negara yang berisiko terdampak krisis. (Yoga)

Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya teratasi, dunia menghadapi kombinasi krisis energi dan pangan. Solusi yang kita  pilih untuk mengatasinya akan sangat menentukan tingkat keparahan masalah berikutnya : krisis iklim. Invasi Rusia ke  Ukraina memicu sanksi larangan impor energi negara-negara Barat dari Rusia, yang dibalas Rusia dengan menghentikan pengiriman bahan bakar ke sejumlah negara Eropa. Padahal 41 % kebutuhan gas Eropa dipasok Rusia. Begitu Rusia memangkas kapasitas pipa Nord Stream 1 yang mengalirkan gas ke Eropa pekan lalu, Jerman mengumumkan kondisi darurat dan menyatakan bakal menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga batubara. Austria, Belanda, dan Italia segera mengikuti.

Lonjakan harga pangan yang terjadi sejak pertengahan 2020 akibat pandemi Covid-19 dan cuaca buruk diperparah oleh perang Rusia-Ukraina. Kedua negara itu adalah pengekspor pangan utama, menyumbang 30 % ekspor gandum global dan berperan dalam pasokan pupuk global. Harga pangan yang meningkat tajam dua tahun terakhir bakal naik lebih tinggi lagi jika harga bahan bakar terus naik. Gabungan krisis energi dan pangan global menjadi sumber petaka bagi negara-negara yang fondasi ekonomi-politiknya rapuh. Di Sri Lanka, orang mengantre bermil-mil untuk membeli bahan bakar. Kebangkrutan ekonomi dan jeratan utang membuat negara ini kesulitan membeli bahan bakar dan makanan.

Dunia harus mencari solusi jangka pendek atas hilangnya pasokan minyak dan gas dari Rusia, hal ini harus jadi momentum untuk mempercepat transformasi energi terbarukan, termasuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang dan miskin. Jalan lain yang juga harus ditempuh adalah mengurangi konsumsi, terutama di negara-negara maju dengan emisi per kapita terbesar. Seperti diingatkan sejarawan Aviva Chomsky dalam bukunya Is Science Enough? Forty Critical Questions about Climate Justice (2022), penyebab sebenarnya perubahan iklim adalah sistem ekonomi global yang konsumtif dan tidak adil. Umat manusia membutuhkan energi dan pangan, tetapi kita harus memprioritaskan kebutuhan dasar manusia di atas kemewahan kelompok elite di Bumi ini. Ada biaya dan pihak lain yang lebih membutuhkan untuk setiap bentuk energi dan pangan yang dihamburkan. (Yoga)

Mekanisme penyaluran subsidi energi dinilai mendesak diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Jika penyalurannya tidak tepat, gelontoran anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi yang tahun ini mencapai Rp 500 triliun akan minim manfaatnya bagi pemulihan ekonomi nasional. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects Juni 2022 menyebutkan, anggaran subsidi energi yang bersumber dari APBN sebagian besar menguntungkan rumah tangga kelas menengah atas. Kedua kelompok rumah tangga itu menyerap 42-73 % BBM bersubsidi dan 29 % elpiji bersubsidi. Bank Dunia merekomendasikan pemerintah menghapus subsidi energi guna memperbesar alokasi anggaran untuk bantuan sosial.

Penghentian subsidi energi dapat menghemat dana sebesar 1 % dari PDB. Penghematan dapat dialihkan untuk menambah anggaran untuk bantuan sosial sebesar 0,5 % dari PDB sebagai bantalan ekonomi kelompok rumah tangga bawah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu (28/6) menyatakan, saat ini subsidi energi turut dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, hanya 23,3 % penggunaan elpiji 3 kg oleh masyarakat golongan miskin, sementara 57,9 % lainnya merupakan golongan masyarakat mampu. (Yoga)

Harga cabai rawit merah di DKI Jakarta dalam dua pekan terakhir terpantau tinggi, di atas Rp 100.000 per kg. Lya Imbasari, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta, Selasa (28/6), menjelaskan, saat ini kondisi  pasokan cabai yang masuk ke Jakarta memang berkurang. Hal ini dikarenakan di daerah-daerah sentra produksi cabai tengah mengalami kendala produksi. (Yoga)

Sejalan dengan penanganan pandemi yang membaik, aktivitas manusia mulai bergeliat, demikian pula industri, pusat bisnis, dan komersial. Secara perlahan, harga minyak mentah merangkak naik. Pada Januari 2022, jenis Brent tercatat seharga 86 USD per barel. Saat perang Rusia-Ukraina meletus pada pekan terakhir Februari, harga minyak pada bulan tersebut melonjak menjadi 96 USD per barel. Puncaknya, minyak mentah sempat menyentuh harga 139 USD per barel pada awal Maret 2022. Sebagai negara net importer minyak, Indonesia sama sekali tak diuntungkan dengan tingginya harga minyak mentah kali ini. Pemerintah dipaksa menambah anggaran subsidi BBM, khususnya jenis Pertalite (RON 90). PT Pertamina (Persero) menjual Pertalite seharga Rp 7.650 per liter, sedangkan harga keekonomiannya saat ini di kisaran Rp 12.000 per liter. Sementara jenis Pertamax (RON 92) dijual Rp 12.500 per liter di saat harga keekonomiannya menyentuh Rp 17.000 per liter.

”Arus kas Pertamina menjadi negatif sejak awal tahun karena harus menanggung selisih harga jual BBM eceran,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR pada 19 Mei 2022. Pada Maret 2022 arus kas operasional Pertamina sudah negatif 2,44 miliar USD. Seperti data yang dipaparkan Sri Mulyani dalam rapat tersebut, jika tak ada tambahan penerimaan dari pemerintah (kompensasi atas selisih harga jual BBM eceran oleh Pertamina), pada akhir tahun ini kas Pertamina diperkirakan bisa defisit hingga 12,98 miliar USD. Situasi ini akan menurunkan peringkat kredit Pertamina. Tahun ini, subsidi energi (BBM, elpiji, dan listrik) yang diproyeksikan Rp 134 triliun membengkak jadi Rp 208,9 triliun. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro (23/6) mengatakan, tingginya harga minyak mentah dunia saat ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Mengutip data SKK Migas, dari 128 cekungan di Indonesia, masih ada 68 cekungan yang belum diteliti mengenai kandungan sumber daya migasnya. (Yoga)

Masyarakat kelas menengah tidak akan leluasa membeli BBM subsidi. Pasalnya, pemerintah bersiap membatasi konsumsi Pertalite dan Solar. Dalam kajian awal, pemilik mobil dengan kapasitas di atas 2.000 cc dilarang membeli Pertalite. "Sementara hasil kajiannya begitu (untuk kendaraan di atas 2.000 cc)," ungkap Saleh Abdurrahman, Anggota Komite BPH Migas, kepada KONTAN, Senin (27/6).

Pemerintah akan menyediakan 300 ribu ton minyak goreng curah setiap bulan untuk menjaga pasokan sehingga harganya turun. Penasihat Khusus Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Pengembangan Teknologi Berkelanjutan Rachmat Kaimuddin (28/6) mengatakan pasokan tersebut didapat dari hasil DMO. "Kami minta eksportir dukung ini, untuk berkorban dan membantu. Saat ini jumlahnya sekitar 300 ribu ton per bulan atau 3,6 juta ton per tahun," kata Rachmat.

Rachmat menuturkan jumlah tersebut juga jauh di atas kebutuhan rata-rata minyak goreng curah masyarakat Indonesia yang hanya 230 ribu ton per bulan. Persediaan yang lebih itu, katanya, dilakukan agar pemerintah bisa memastikan jumlah minyak goreng curah dalam negeri aman. Rachmat juga menuturkan alasan penggunaan aplikasi itu untuk membeli minyak goreng agar tidak ada penimbunan. Selain itu, dengan Peduli Lindungi pemerintah bisa mengetahui ke mana saja minyak komoditas itu mengalir. (Yoga)