PT Pertamina (Persero) mengungkapkan pendataan konsumen bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite menjadi langkah awal menuju penerapan mekanisme  subsidi langsung. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Direksi Pertamina, Rabu (6/7) kemarin. Hanya saja belum dibeberkan secara gamblang waktu pelaksanaan subsidi langsung tersebut. Perusahaan energi plat merah itu telah membuka pendaftaran mulai 1 Juli kemarin. Pendaftaran dilakukan bertahap yang diawali pada 11 kabupaten/kota yakni Kota Padang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, Kota Manado, dan Kota Bukittinggi. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pendaftaran terhitung awal Juli tersebut diperuntukkan baik masyarakat umum. Nantinya nelayan, petani, usaha kecil menengah, serta bidang logistik yang menggunakan BBM subsidi pun didata. (Yetede)

Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi meluncurkan minyak goreng kemasan rakyat dengan merk Minyakita. Produk ini akan didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter. Ada 9 perusahaan yang akan memproduksi Minyakita. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, menerangkan, minyak goreng kemasan sederhana dapat mempermudah masyarakat mendapatkan minyak goreng. Minyakita merupakan merk dagang yang dimiliki Kemendag dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor sertifikat IDM00203152. Merk Minyakita boleh dipergunakan produsen atau pengemas minyak goreng dengan masa berlaku empat tahun, dan izin penggunaannya dapat diperpanjang. Diterapkan kebijakan pembatasan pembelian untuk menghindari penjualan dalam jumlah yang besar pleh industri yang tidak sesuai dengan peruntukannya.. "Setelah diluncurkan, produsen bisa lebih leluasa memasarkan minyak goreng curah. Bisa melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan  dan dengan kemasan bagus di botol saya kira mini market akan menerimanya," kata Zulhas. (Yetede)

Warga Manado, Sulut, dibayangi potensi lonjakan harga barito (bawang, rica atau cabai rawit, dan tomat) menjelang perayaan Idul Adha tahun ini. Hal mengakibatkan rentan terjadinya inflasi, BI Kantor Perwakilan Sulut menyebut ada tiga faktor pemicunya, yaitu fenomena La Nina, kenaikan harga pupuk, dan tingginya harga di sejumlah provinsi di timur Sulut. (Yoga)

Pergerakan harga komoditas energi masih dalam tren naik sepanjang kuartal II-2022. Kendati begitu, jika dibandingkan kuartal I-2022, harga komoditas energi sedikit melambat. Harga minyak dunia menguat 31,75% pada kuartal I-2022. Sedang di kuartal II-2022 cuma naik 11,23%. Sementara harga batubara kuartal I-2022 meningkat 89,20%, dan naik sebesar 58,35% di kuartal II-2022. Bahkan, gas alam sepanjang kuartal II-2022 justru mengalami penurunan 5,34%. Research & Development ICDX Girta Yoga mengungkapkan, melambatnya kenaikan harga komoditas energi dipicu kekhawatiran resesi yang mengancam pertumbuhan ekonomi global. Terlebih semakin banyak negara menyusul langkah bank sentral Amerika Serikat meningkatkan suku bunga. "Efek resesi ini berdampak negatif terhadap harga komoditas energi karena mengarah pada pelemahan permintaan," jelas dia. Memasuki kuartal III-2022, Yoga melihat tren bearish harga komoditas energi masih akan berlanjut. Kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi global hingga melonjaknya kasus Covid-19 di China menjadi katalis yang bisa menekan permintaan.

Konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi diprediksi tetap akan tinggi dan melampaui kuota yang telah ditentukan, meski pemerintah melakukan sejumlah pembatasan. PT Pertamina (Persero) memproyeksikan akan tetap terjadi over kuota untuk konsumsi Pertalite dan Solar tahun ini, meski pemerintah melakukan pembatasan mulai Agustus 2022.Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa pihaknya mencatat adanya potensi kerugian dari over kuota penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar hingga Rp39,18 triliun pada akhir 2022.Sekalipun pemerintah berencana untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi pada 1 Agustus 2022 mendatang, Pertamina memproyeksikan konsumsi masyarakat bakal tetap mengalami kelebihan hingga 5,11 juta kiloliter (KL) pada akhir tahun nanti. “Kita prediksikan kalau trennya seperti saat ini, maka untuk Pertalite akan meningkat melebihi kuotanya pada 2022 sebesar 23,05 juta KL. Dengan tren hari ini, maka akan meningkat menjadi 28,5 juta KL,” kata Nicke saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (6/7).

Sementara itu, Pertamina memproyeksikan tingkat konsumsi masyarakat untuk kedua jenis BBM murah itu masing-masing mencapai 28,50 juta KL dan 17,21 juta KL hingga akhir 2022.Rencana pembatasan pembelian JBKP Pertalite dan JBT Solar juga dipastikan hanya mengurangi potensi kelebihan konsumsi atau over kuota yang relatif kecil dari alokasi kuota yang sudah ditetapkan pada awal tahun. “Asumsi kita [pembatasan] dilakukan 1 Agustus 2022 kalau regulasi sudah keluar, maka ini dapat menurunkan 26,7 KL, tapi tetap [konsumsi] lebih tinggi dibandingkan dengan prognosa. Masih ada peningkatan 16%, demikian juga dengan solar,” tuturnya.

PT Pertamina Patra Niaga  mengungkapkan tingginya animo masyarakat dalam mendaftarkan kendaraannya ke situs subsiditepat.mypertamina.id. Tercatat sebanyak  50 ribu kendaraan sudah terdaftar hingga hari keempat sejak 1 Juli kemarin. Pendataan dilakukan Pertamina mulai dari awal Juli bagi konsumen BBM jenis Solar dan Pertalite. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan pemilik 50 ribu kendaraan sudah mengantongi kode-kode respons cepat (QR). Hanya saja dia menegaskan transaksi pembelian Solar bersubsidi dan Pertalite masih dilakukan seperti biasa. Nanti kode QR menjadi instrumen dalam merekam jenis kendaraan serta tingkat konsumen BBM. Belum (gunakan kode QR), saat ini masih proses  pendaftaran dan sosialisasi," kata Irto. 60% masyarakat mampu atau yang masuk dalam golongan kaya ini mengonsumsi hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi. Sedangkan 40% masyarakat rentan dan miskin hanya mengonsumsi 20% dari total subsidi energi tersebut. (Yetede)

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman (5/7) mengatakan, akibat dinamika perekonomian global yang tak menentu itu, hampir semua komoditas bahan baku saat ini mengalami kenaikan harga. Hal itu semakin diperburuk dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap USD. Pada penutupan perdagangan, Selasa, rupiah berada di level Rp 14.985 per USD, semakin mendekati level psikologis Rp 15.000 per USD. Hal ini ikut menekan industri manufaktur dalam negeri yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor.

Untuk menyikapi ketidakpastian krisis rantai pasok, diversifikasi dan substitusi bahan baku dijadikan strategi andalan. ”Kita harus punya alternatif, kalau bahan baku ini mahal, ganti yang lain. Industri harus memetakan dan menyiapkan cadangan,” tutur Adhi. Komoditas pangan yang produktivitasnya tinggi dan bisa disediakan di dalam negeri, seperti jagung, singkong, dan sagu, dijadikan substitusi andalan bahan baku sejumlah produk makanan-minuman. Mi instan yang bergantung pada tepung terigu dari gandum dapat diganti tepung beras atau jagung, sehingga industri diharapkan tidak bergantung pada bahan impor dan mengerek harga produk jadi karena biaya input yang melonjak.

Di sektor tekstil, strategi diversifikasi dan substitusi bahan baku juga sudah dijalankan sejak rantai pasok pertama kali terdisrupsi pada awal pandemi. Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, tiga tahun terakhir sudah mulai ada pergeseran dari bahan baku serat kapas impor ke poliester dan rayon yang diproduksi secara lokal. Diversifikasi bahan baku lokal kini masih berlanjut, khususnya ke arah produk khusus, seperti serat/benang tahan api, benang antibakteri, dan serat berwarna. Meski demikian, sektor tekstil tetap ikut merasakan dampak bawaan dari krisis rantai pasok saat ini. (Yoga)

Rencana pemerintah mengatur ulang subsidi BBM telanjur menimbulkan kegaduhan. Sebaiknya keputusan mengenai subsidi itu segera diambil. Nilai dan penerima subsidi BBM dan elpiji tiga kg tahun 2022 naik dibanding tahun lalu. Anggaran kompensasi subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR besarnya menjadi Rp 293,5 triliun dari Rp 275 triliun tahun 2022. Pemerintah memiliki anggaran belanja lebih longgar tahun ini karena kenaikan harga komoditas tambang, batu bara, dan minyak goreng di pasar internasional. Dana tersebut sebagian digunakan untuk menyubsidi masyarakat yang terkena dampak negatif pandemi Covid-19 serta kenaikan harga energi akibat  serbuan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Meskipun demikian, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan berkualitas, surplus pendapatan tersebut selayaknya dibelanjakan untuk program produktif yang menimbulkan nilai tambah, seperti memperbaiki dan menambah infrastruktur fisik dan digital, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan  pelatihan, serta memulai mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam setiap lini aktivitas masyarakat, terutama bidang kesehatan dan membangun ketahanan pangan. Pemberian subsidi oleh pemerintah merupakan perintah konstitusi, bertujuan menolong rakyat miskin dan kelompok rentan, termasuk di dalamnya pelaku UMKM bidang barang dan jasa, petani, nelayan, pekerja penerima upah minimum regional. Persoalan yang

Pemerintah memiliki pengalaman cukup dalam memberikan subsidi langsung kepada yang berhak dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Cara ini juga dapat diberikan untuk subsidi BBM. Pilihan lain adalah memberikan subsidi dalam jumlah tertentu mencakup semua jenis subsidi kepada keluarga dengan kriteria tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan DTKS. Apapun pilihannya, perlu kajian matang dan mendalam berbasis data akurat agar pilihan kebijakan tepat sasaran. (Yoga)

Pemkot Palangkaraya, Kalteng, membatasi pembelian pertalite dan biosolar menyusul antrean panjang di setiap SPBU. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Palangkaraya Hadriansyah, Selasa (5/7/) mengungkapkan, kebijakan itu sudah berlangsung beberapa hari terakhir. Batas maksimal pembelian pertalite untuk roda empat Rp 200.000 per hari dan sepeda motor Rp 50.000 per hari. (Yoga)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan praktik monopoli dalam penetapan harga karet yang melibatkan Pemprov Sumsel dengan asosiasi. Dalam penentuan harga acuan, asosiasi memasukkan ongkos produksi karet. Kondisi ini dikhawatirkan akan merugikan petani karena mendapatkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar.

Kepala Kantor KPPU Wilayah II Wahyu Bekti Anggoro (4/7) menjelaskan, pihaknya sedang menganalisis regulasi Pergub Sumsel No 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet. Menurut Wahyu, regulasi tersebut memberi ruang kepada asosiasi untuk memberikan informasi terkait harga acuan bahan olah karet (bokar) yang diperdagangkan. Padahal, asosiasi, yang merupakan gabungan dari pabrikan, tidak boleh menentukan harga karena mereka juga berperan sebagai pembeli karet petani. (Yoga)