Lingkungan Hidup
( 5820 )Efek Kolateral
Sekali lagi AS dan sekutunya di Eropa Barat mencoba meminggirkan Rusia dari arena perdagangan internasional. Rencana untuk menetapkan harga jual minyak dan jumlah minyak Rusia yang boleh dilepas ke pasar internasional adalah upaya baru mengurangi kemampuan Kremlin membiayai invasi mereka di Ukraina. Usulan harga sementara 40-60 USD per barel, jauh di bawah harga minyak dunia yang kini di atas 100 USD per barel. AS dan sekutunya menginginkan agar India dan China ikut serta dalam gelombang sanksi baru yang akan dijatuhkan pada Rusia.
Invasi Rusia ke Ukraina menyurutkan kembali harapan pemulihan ekonomi global yang sudah di depan mata, juga mendorong terhentinya ekspor gandum yang dibutuhkan banyak negara di Afrika dan Asia. PBB dan Program Pangan Dunia telah berulang kali mengingatkan, terhentinya pasokan gandum dari Ukraina telah membuat potensi kemiskinan meningkat. Begitu juga dengan potensi kelaparan akut di sebagian negara Afrika yang miskin.
Secara tidak langsung, perang yang sebenarnya terlokalisasi di Eropa timur telah membuat harga-harga kebutuhan pokok di berbagai penjuru dunia mengalami kenaikan. Harga gas, meningkat lebih dari 30 % dalam beberapa bulan terakhir. Ibu-ibu rumah tangga menjerit karena selain gas, harga kebutuhan pokok lainnya juga melonjak tajam. Industri penghasil gas alam berlomba-lomba mengirimkan produk gas alam cair ke Eropa karena di sana kebutuhan sedang tinggi. Negara-negara kaya di Eropa berani membeli harga gas dengan tinggi karena terdesak kebutuhan menjelang musim dingin, terutama setelah Rusia memutuskan mengurangi pasokan gasnya. (Yoga)
Minyak Rusia dan Manuver Absurd G7
Dalam upaya terakhir melumpuhkan Rusia, AS dan sekutu sepakat mendorong penerapan batas atas terhadap harga (price cap) ekspor minyak Rusia di pasar global. Suatu langkah absurd yang diyakini sia-sia. Sebagian besar analis meyakini gagasan yang diinisiasi Menkeu AS Janet Yellen ini akan menemui kegagalan. Sebaliknya, justru berpotensi memicu pukulan balik berupa kian meroketnya harga minyak mentah dunia dan inflasi global. Jika ini terjadi, akan kian membahayakan ekonomi global yang di ambang stagflasi akibat tingginya inflasi dan ancaman resesi serta kian memicu gelombang kebangkrutan negara-negara.
Berdasarkan skenario terakhir ini, AS mengajak negara lain hanya membeli minyak dari Rusia, pada batas harga tertentu (di bawah harga internasional yang ada saat ini). Gagasan Yellen mengasumsikan AS dan sekutunya bisa mengatur harga minyak Rusia. Sementara kita tahu selama ini struktur pasar minyak dunia adalah pasar oligopoli di bawah kendali kartel OPEC+, termasuk Rusia di dalamnya. Tak ada jaminan semua negara mendukung jika manuver ini justru berdampak negatif ke ekonomi domestiknya. Organisasi penghasil dan pengekspor minyak, OPEC, menegaskan tak mampu mengisi kekosongan akibat embargo minyak Rusia.
UE yang selama ini sangat bergantung pada pasokan migas Rusia baru setuju mengakhiri sepenuhnya impor minyak dari Rusia akhir 2022. Sanksi internasional selama ini tak efektif karena meski ekspor minyak Rusia ke AS, Kanada, dan Inggris turun, ke China, India, dan negara lain justru melonjak. Kepentingan dalam negeri negara masing-masing membuat sanksi dan embargo terhadap Rusia bagai macan ompong. Ini juga yang diyakini akan terjadi pada manuver terakhir G7 ini. Serangkaian sanksi ekonomi yang dimaksudkan untuk menstop penerimaan ekspor Rusia yang bisa dipakai untuk membiayai perang bukannya membuat Rusia lumpuh, melainkan justru makin kuat. Rusia menikmati lonjakan petrodollar secara eksponensial sebab dengan biaya produksi yang hanya 3-4 USD, Rusia menikmati harga minyak global yang jauh di atas 100 USD akibat embargo internasional. (Yoga)
Target Produksi Migas Belum Tercapai
Realisasi produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi sampai semester I-2022 sebanyak 1,57 juta barel setara minyak per hari. Realisasi tersebut masih di bawah target APBN 2022 sebanyak 1,739 juta barel setara minyak per hari. Selain masalah produktivitas yang menurun, mundurnya komersialisasi sejumlah lapangan migas menyebabkan belum tercapainya target lifting tersebut. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mencontohkan, proyek strategis hulu migas nasional yang jadwal komersialisasinya mundur adalah Jambaran Tiung Biru di Bojonegoro, Jatim, dan Tangguh Train-3 di Papua Barat. Awalnya, proyek gas Jambaran Tiung Biru bisa komersial pada 2021, tetapi dimundurkan lantaran pandemi Covid-19 yang menyebabkan operasionalisasi terganggu. Proyek hulu migas lainnya yang masih tersendat adalah Blok Masela di laut lepas Maluku dan proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) di laut lepas Kaltim. Keduanya, yang merupakan lapangan kaya gas bumi, termasuk dalam proyek strategis nasional hulu migas.
Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara menambahkan, pengembangan migas nonkonvensional juga akan dilibatkan penuh untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri. Studi potensi akan dilakukan di sejumlah wilayah kerja migas nonkonvensional. ”Untuk menaikkan produksi di lapangan tua, kami mendorong diterapkannya metode pengurasan minyak tingkat lanjut (enhanced oil recovery/EOR),” ucapnya. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan berpendapat, SKK Migas dan kontraktor hulu migas harus tetap berusaha semaksimal mungkin meningkatkan lifting migas. Setidaknya, semua pemangku kepentingan bisa menjaga agar lifting migas tidak merosot sangat dalam. SKK Migas membutuhkan kerja sama lintas kementerian/lembaga, seperti Kementerian ESDM, Kemenkeu, dan Kementerian Investasi agar target lifting 2022 bisa terpenuhi. (Yoga)
Perajin Tempe : Kualitas Kedelai Impor Rendah
Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengungkapkan, banyak kedelai impor kualitas rendah atau grade 2, 3, 4 yang masuk ke Indonesia. Ini membuat Gakoptindo pun mengirimkan surat kepada Kementerian Perdagangan pada 28 Juni 2022 dan Kementerian Pertanian 6 Juni 2022, meminta pemerintah melakukan pengawasan importasi kedelai, terutama yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi.
Chevron dan Shell Hengkang dari Indonesia
Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tengah dilanda ketidakpastian. Di saat harga minyak mengkilat di atas US$ 100 per barel, investor jumbo seperti Chevron hengkang dari proyek gas laut dalam IDD. Hengkangnya Chevron menjadi pukulan telak bagi iklim investasi di Indonesia. Sebab, sebelumnya ConocoPhilips juga hengkang dari Indonesia dan menjual asetnya ke Medco Energy. Belum lagi divestasi 35% saham shell diblok Masela.
Penerimaan Negara Dari Hulu Migas Capai Rp140 Triliun
Harga minyak dunia yang tinggi dan keberhasilan dalam menerapkan efisiensi hulu migas telah memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Hingga Juni 2022,penerimaan negara hulu migas sudah mencapai US$ 9,7 miliar atau setara dengan Rp 140 triliun dan sudah mencapai 97,3% dari target penerimaan negara pada APBN 2022 yang ditetapkan sebesar US$ 9,95 miliar. "Kami bersyukur di tengah situasi perekonomian nasional yang belum pulih serta masih terkendalanya operasional hulu migas akibat pandemi Covid-19, industri hulu migas tetap mampu memberikan penerimaan negara yang optimal dan menjadi katalisator bagi pembangunan nasional dan menjaga keberlanjutan usaha industri penunjang sosial," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan dan Gas Bumi Dwi Soetjipto. Dwi menambahkan untuk realisasi produksi dan lifting masih lebih rendah dibandingkan target APBN, salah satu sebabnya adalah karena adanya upplaned shutdown dan mundurnya penyelesaian proyek strategis nasional hulu migas yaitu Jambaran Tiung Biru dan Tangguh Train 3 yang telah dimasukkan dalam perhitungan pada penyusunan target lifting di APBN 2022.(Yetede)
Kota Penyumbang Pangan
Dalam proyeksi PBB, dua pertiga populasi dunia tinggal di kota. Meski hanya menempati 2-3 % luas permukaan bumi, dengan gaya hidup dan praktik konsumsi warganya, kota memonopoli tiga perempat atau 75 % SDA dan menyumbang 70 % emisi gas rumah kaca global (UNEP, 2017; Wei dkk, 2021). Hal ini mendorong perlunya transformasi sistem pangan kota sesegera mungkin. Sistem pangan mencakup alur produksi pangan dari lahan ke meja makan beserta segenap pelaku, kelembagaan dan infrastruktur pendukung serta dampaknya terhadap tiga aspek keberlanjutan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sistem pangan kota yang berkelanjutan (sustainable urban food system) adalah sebuah ideal baru yang ingin dicapai oleh kota-kota dunia. Tekanan sistem pangan yang terus meningkat terhadap planet Bumi telah semakin dikenali, bukan saja oleh kalangan ilmiah, melainkan juga oleh para pengambil kebijakan kota.
Salah satu prakarsa global untuk mewujudkan sistem pangan berkelanjutan adalah Pakta Milan (Milan Urban Food Policy Pact) yang diprakarsai oleh kota Milan di Italia. Hingga pertengahan tahun 2022 sudah 225 kota di dunia yang menjadi anggota dari pakta ini, termasuk lima kota di Indonesia. Tercatat ada 370 praktik baik sistem pangan kota yang terdokumentasi di dalam Pakta Milan. pertanian kota (urban farming) mulai berkembang di kota-kota kita dan telah menjangkau berbagai kelompok usia, termasuk kelompok milenial. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengangkat kegiatan pertanian kota jadi lebih dari sekadar ”riasan” (gimmick) kota yang hanya bertumpu pada hobi warga. Transformasi menuju sistem pangan kota yang berkelanjutan akan memiliki dampak multidimensi. Secara ekonomi: penguatan ketahanan pangan lokal akan dengan sendirinya meningkatkan ketahanan ekonomi kota.
Di Semarang sedang berlangsung proyek Sustainable, Healthy, Inclusive Food System Transformation (SHIFT) Bappenas-UNEP yang dilaksanakan Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari (WAIBI) dan Unika Soegijapranata. Semarang adalah sebuah metropolitan yang unik karena watak agrarisnya masih kuat. Hampir 32% kota seluas 373,7 km persegi itu berupa lahan pertanian, dengan luas sawah lebih dari 22 kilometer persegi dan sekitar 16 kilometer persegi telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Tahun 2021 Semarang mampu memenuhi 15 % kebutuhan berasnya sendiri, selain daging ayam (67 %), telur ayam (54 %), dan berbagai buah serta sayuran. Apa yang ada di Semarang tentu dijumpai pula di banyak kota negeri ini. (Yoga)
Kebijakan Harga Gas Dukung Perkembangan Industri
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$ 6 per MMBTU yang telah diberlakukan sejak tahun 2020 telah dimanfaatkan dengan baik, serta menimbulkan dampak positif bagi industri, masyarakat sekitar dalam hal penyerapan tenaga kerja dan ekonomi, serta investasi. Hal tersebut terungkap saat Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggoro Ismukurnianto mengunjungi dua industri yang mendapatkan insentif yaitu PT Platinum Ceramic industry dan PT Asahimas Flat Glass yang berlokasi di Jawa Timur ,Selasa (12/7). "Dua industri ini cukup bagus dapat memaksimalkan HGBT. Perusahaan keramik akan menambahkan investasi baru tahun ini, demikian pula Asahimas rencananya akan mengusulkan investasi baru 2024," ungkap Ismu dalam keterangannya. Kedua perusahaan ini merupakan golongan industri yang ditetapkan mendapat harga gas bumi tertentu di titik serah pengguna gas bumi sebesar US$ per MMBTU. (Yetede)
Presiden Jokowi : Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik
Kabar baik bagi masyarakat. Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, seperti Pertalite tidak akan naik sampai akhir tahun ini.
Kepastian ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan pimpinan media massa di Istana Negara, Rabu (13/7). Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini. Pertimbangannya, saat ini secara umum penerimaan negara masih mencukupi untuk memberikan subsidi dan mempertahankan harga BBM agar tidak naik. Memang dampak dari keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi ini akan menyebabkan anggaran subsidi membengkak jadi Rp 502 triliun.
Was-was Ambisi Lumbung Pangan Baru
Ditengah compang-campingnya program food estate, pemerintah menyiapkan proyek lumbung pangan baru di sejumlah daerah. Dikhawatirkan hanya menjadi kedok pembangunan infrastruktur yang haus lahan dan anggaran. Ada enam provinsi yang terpampang dalam peta sebaran lokasi pengembangan sentra produksi pangan atau food estate versi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP). Tiga lokasi pertama, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur, sudah menjadi bagian dari proyek strategis nasional yang dikerjakan pemerintah era Presiden Joko Widodo. Sedangkan tiga lokasi lainnya dicantumkan dengan status "potensi", yaitu Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Peta itu terpampang di lembar kedua bahan paparan Direktorat Irigasi dan Rawa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PURP saat bertemu dengan Tempo, Selasa,12 Juli 2022. "Sekarang ditindaklanjuti kementerian dan lembaga, termasuk tim kami yang turun ke lokasi untuk mendeteksi potensi airnya," kata Suparji, Direktur Irigasi dan Rawa. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









