Harga sekotak makan siang di Korsel naik 23 % per Juni 2022. Saat ini, harga menu termurahnya 3.200 won atau 2,44 USD. Hal itu membuat sebagian besar pekerja di Korsel memilih membawa bekal makan ketimbang jajan di sekitar perkantoran. Badan Konsumen Korsel menyebutkan harga rata-rata nasional makanan di tingkat konsumen melonjak 6 % secara tahunan sejak Juni 2022. Di Seoul, harga rata-rata jajangmyeon naik 10 %, naengmyeon 5,5 %, dan gimbap 7,8 % dibandingkan Desember 2021 (The Korea Herald, 26/7). Bank Korea memperkirakan setiap kenaikan harga produk pertanian impor 1 % akan membuat harga makanan olahan naik 0,36 % tahun depan.

Di Australia, harga rata-rata secangkir kopi susu di kafe naik 30 sen. Harga kopi susu takaran cangkir reguler dan besar sekarang masing-masing 4,30 USD dan 5,30 USD. The New Daily menyebut kenaikan itu disebabkan kenaikan harga susu 60 sen per liter. Di wilayah perkotaan Amerika Serikat, harga makanan di luar rumah meningkat 7,7 %. Biro Statistik Tenaga Kerja AS merilis, per Juni 2022, Indeks Harga Konsumen di wilayah perkotaan meningkat 9,1 % secara tahunan, tertinggi sejak November 1981.Potret kenaikan harga makanan itu terpatri dalam frasa buatan yang tengah populer di sejumlah negara, yakni lunchflation (lunch dan inflation), yang menggambarkan inflasi atau kenaikan harga seporsi makan siang yang menggerus daya beli masyarakat tengah melanda sejumlah negara.

Indonesia juga mengalami imbas serupa. Di tengah belum pulihnya daya beli, masyarakat harus membayar mahal minyak goreng, membeli tempe yang ukurannya mengecil, dan menikmati mi instan yang porsinya berkurang dan harganya naik. Harga nasi goreng dan menu makanan lain juga naik tipis di sejumlah warung makan sekitar perkantoran, bahkan pedagang kaki lima. Naiknya harga pangan dan energi membawa efek lanjut, yaitu krisis biaya hidup. Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) menyebutkan, setiap kenaikan 10 % harga pangan akan menurunkan 5 % pendapatan keluarga. (Yoga)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan telah merealisasikan belanja kompensasi sebesar Rp 104,8 triliun pada semester I-2022. Realisasi ini termasuk untuk pembayaran seluruh utang kompensasi tahun lalu kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). "Dari Rp 18,5 triliun ditambah Rp 275 triliun, kita sudah bayarkan Rp 104,8 triliun, jauh lebih besar dari anggaran semula," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Juli 2022, Rabu (27/7). Meski demikian, ia tak menampik bahwa penambahan anggaran kompensasi dan subsidi yang hampir mencapai Rp 350 triliun dengan rincian kompensasi sebesar Rp 275 triliun dan subsidi Rp 77 triliun telah berdampak pada beban APBN yang lebih besar. "Secara total hampir Rp 350 triliun sendiri kenaikan untuk menahan harga BBM, gas dan listrik," kata Sri Mulyani. Sementara itu, pemerintah sudah memiliki kewajiban pembayaran kompensasi hingga semester I-2022, namun besaran kompensasi atau kewajiban pemerintah tengah diperiksa oleh BPKP untuk menentukan berapa besaran yang harus dibayarkan. Kendati demikian, berdasarkan laporan Pertamina kepada Kementerian Keuangan, besaran kompensasi yang harus dibayarkan lebih dari Rp 169 triliun. (Yetede)

Sejumlah cara mengatasi inflasi pangan diusulkan Institute of Development on Economics and Finance dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Cara-cara tersebut mencakup diversifikasi negara asal impor, pembukaan restriksi pangan melalui kerja sama perdagangan, membuat kebijakan pro pangan, dan budidaya pangan yang lebih tahan terhadap anomali cuaca. Hal itu mengemuka dalam Gambir Trade Talk 2022 #6 bertajuk ”Inflasi Global: Pangan Dunia untuk Indonesia Kestabilan Harga Bahan Pokok” yang digelar Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag secara hibrida di Jakarta, Rabu (27/7).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, inflasi di Indonesia lebih didominasi komoditas pangan, baik lokal maupun impor. Hal itu tidak terlepas dari kenaikan harga pangan global dan masalah tahunan di dalam negeri berupa gangguan produksi pangan akibat cuaca. Ia mengusulkan beberapa langkah mengatasi inflasi pangan. Pertama, kemandirian pangan lokal seperti kedelai, daging sapi, dan gula. Untuk merealisasikannya, dibutuhkan perbaikan produktivitas dan luas tanam, pemanfaatan teknologi, dan efisiensi produksi. Kedua, memperbaiki system produksi pangan yang bergantung pada cuaca,terutama cabai dan bawang merah, melalui riset dan teknologi pangan. Ketiga, mencari sumber alternative negara importir lain. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi subsidi dan input pangan, seperti benih dan pupuk, agar harganya stabil dan petani tidak dirugikan.

Officer off Food Security and Nutrition Officer FAO Dewi Fatmaningrum menyatakan, FAO telah merekomendasikan sejumlah program mitigasi kiris pangan global kepada setiap  negara di dunia. Kunci utamanya ialah setiap negara harus membuka perdagangan. Ketum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus Welirang berpendapat, kenaikan harga pangan berdampak pada rumah tangga dan dunia usaha. Kenaikan harga pangan dapat semakin menggerus daya beli rumah tangga, terutama yang berpenghasilan rendah. Kepala BKP Kasan Muhri menuturkan, laju kenaikan inflasi tengah melanda dunia, termasuk Indonesia. Inflasi disebabkan kenaikan harga komoditas pangan dan energi akibat sejumlah faktor, seperti pandemi Covid-19, anomali cuaca, restriksi pangan, dan invasi Rusia ke Ukraina. ”Ada angin segar dari penandatanganan pembukaan ekspor pangan antara Rusia, Ukraina, dan PBB yang difasilitasi Turki. Harapannya ketersediaan dan harga pangan global kembali stabil,” tuturnya. (Yoga)

Anggaran subsidi energi 2022 berisiko terus membengkak. Ini adalah konsekuensi atas keputusan pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bersubsidi, di tengah kenaikan harga minyak global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut semula anggaran kompensasi kepada Pertamina dan PLN tahun ini cuma Rp 18,5 triliun. Atas persetujuan DPR ditambah menjadi Rp 275 triliun menjadi Rp 293,5 triliun. Agar Subsidi tak membengkak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, pemerintah akan merevisi Perpres 191/2014 tentang pembatasan penjualan BBM bersubsidi. "Insyaallah Agustus, item pengaturan BBM bersubsidi sudah ada." kata Arifin.

Yanto Sompah (30) dengan teliti mengukur berat dan diameter kepala gurita dengan penggaris plastic di salah satu rumah warga di Torosiaje, Jumat (15/7). Hal itu dilakukan untuk memastikan berat gurita lebih dari 300 gram. ”Kalau yang kecil ditangkap terus-menerus, bisa-bisa gurita sudah tidak ada karena masa hidupnya singkat, cuma 18 bulan,” ujarnya. Sesuai rancangan peraturan desa (perdes) terkait perlindungan gurita, gurita yang boleh ditangkap beratnya di atas 300 gram. Regulasi disusun pemerintah desa (pemdes) dengan mempertimbangkan aspirasi nelayan dan Jaring Advokasi Pengelolaan SDA (Japesda). ”Kami sudah sosialisasi ke enam pengepul supaya menolak membeli gurita kecil dari nelayan,” kata Ispan, petugas pendata Japesda.

Catatan Japesda dan pemdes setempat, pada Oktober 2021 hingga April 2022, nelayan menangkap 14.894 gurita atau  13 ton senilai Rp 743 juta. Angka ini hampir setara anggaran dana desa sekitar Rp 1 miliar. Jumlah itu belum termasuk nilai pengiriman gurita dari Torosiaje ke Makassar, Sulawesi Selatan, hingga ekspor, seperti ke Jepang dan AS.  KKPat, pada 2020, volume ekspor cumi, sotong, dan gurita mencapai 140.036 ton atau 509 juta USD. Produksi gurita dan sejenisnya meningkat sekitar 4 % sejak 2016. Adapun nilai transaksinya melonjak hingga 12,3 % pada periode itu. Namun, tingginya permintaan terhadap gurita, seperti untuk makanan, turut mengancam populasi biota laut ini, termasuk di Torosiaje.

Moji Tiok (50), nelayan setempat, mengingat, tangkapan guritanya melimpah pada 2014. Kala itu, nelayan pencari gurita masih bisa dihitung jari. ”Saya bisa bawa pulang sampai 30 kg per hari. Sekarang, rata-rata 4-5 kg sehari. Mungkin guritanya sudah mulai kurang,” ujarnya. Moji mendukung penyusunan rancangan perdes terkait pembatasan penangkapan gurita kecil dan penutupan sementara sejumlah habitat gurita. Jika nelayan membiarkan gurita berkembang 2-3 bulan, beratnya akan meningkat. Harganya pun otomatis naik. Gurita yang tadinya hanya Rp 30.000 per kg, misalnya, bisa meningkat dua kali lipat. (Yoga)

Kebijakan penggunaan kekayaan intelektual  (HKI) sebagai jaminan kredit perbankan diyakini dapat mendorong kesadaran  pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan dan mencatatkan hak cipta karya yang dimilik. Kreator konten yang juga dosen Institut Kesenian Jakarta, Gedion Bima Maharesi, menuturkan selama ini kesadaran pelaku industri untuk mendaftarkan karyanya masih rendah karena sejumlah faktor. "Pertama, terkait dengan sosialisasi. Tidak bisa dimungkiri saat ini sosialisasinya masih kurang. Bahwa setiap karya seni bisa diurus hak kekayaan intelektual-nya, misalnya, banyak yang baru tahu bahwa ternyata konten You Tube itu bisa (Mendapatkan HKI)," ujar pria yang akrab disapa Deon itu kepada Tempo. Faktor kedua adalah kenyamanan perlindungan karya yang didapat kreator dari platform seperti You Tube telah menerapkan aturan yang ketat mengenai orisinalitas karya untuk melindungi hak cipta. "Ada algoritma khusus untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta. Jadi, karena merasa hak atas kekayaan intelektual sudah dilindungi oleh platform, konten kreator merasa tidak perlu lagi mendaftarkan HKI ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia," ucapnya. (Yetede)

Pemerintah pusat bakal membagi beban anggaran subsidi energi dengan pemerintah daerah. Pembagian ini agar mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Rencana pembagian ini akan diatur di Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2023. Pembagian beban yang dimaksud, meliputi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kewajiban kompensasi akibat kenaikan harga minyak mentah. Apalagi, kondisi ekonomi masih diliputi ketidakpastian, terutama dari sisi global.

PLN menyebut langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pengisian energi seluruh jenis kendaraan listrik yang ada di Indonesia saat ini. General Manager PLN UID Jaya Doddy B. Pangaribuan mengatakan bahwa SPKLU Ultra Fast Charging tersebut nantinya menjadi yang pertama dengan pola kemitraan sharing economic model, dan pionir untuk SPKLU yang bisa mengisi daya mobil maupun bus listrik. “Kita berharap satu SPKLU bisa melayani 10 kendaraan listrik. Jakarta sendiri masih punya cadangan listrik 36%, jadi jangan khawatir untuk pasokan listriknya,” katanya, Selasa (26/7). Dalam pembangunan SPKLU tersebut, PLN menggunakan skema provide, privately owned, and operated (PPOO), di mana PLN sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) akan menyediakan infrastruktur SPKLU dan platform teknologi informasi melalui menu electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile.

Sejumlah daerah dinilai perlu mewaspadai kenaikan komoditas barito alias bawang, rica, dan tomat di tengah cuaca basah dan jelang musim penghujan pada paruh kedua tahun ini. Pasalnya, inflasi daerah yang disebabkan oleh komoditas ini hingga Juni 2022 telah berada di atas rentang target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penguatan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan pola distribusi menjadi kunci untuk menjaga kestabilan inflasi pada sisa tahun ini. Gelombang tinggi yang menghantam sejumlah wilayah juga diperkirakan akan menaikkan inflasi daerah seiring menurunnya pasokan perikanan tangkap. Provinsi Bali misalnya yang mencatatkan inflasi di atas target yang telah ditetapkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat inflasi Bali hingga Juni 2022 sebesar 4,2% atau melampaui rentang target inflasi nasional sebesar 3%. Penyumbang inflasi juga disusul dari core inflation, naiknya harga canang sari. Naiknya harga pada kelompok volatile food ini perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah, jika terjadi secara berkelanjutan akan mempengaruhi daya beli masyarakat Bali. Bank Indonesia mencatat potensi harga bahan pokok tetap tinggi hingga akhir tahun bisa terjadi karena adanya potensi angin monsoon Australia yang meningkatkan curah hujan dan berisiko menurunkan produksi cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan tomat.

RAPBN 2023 didesain lebih efektif dan tepat sasaran terutama terkait subsidi energi. Pasalnya, mulai tahun depan, pemerintah akan lebih ketat dalam menggunakan anggaran belanja negara guna mengejar target defisit fiskal di bawah 3 % PDB. Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan pada ”Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2023”, Senin (25/7), menilai pemberian subsidi, seperti BBM dan listrik, belum efisien karena banyak masyarakat mampu yang ikut menikmati subsidi tersebut. Pemerintah, secara bertahap akan mengembalikan harga BBM dan listrik ke harga keekonomiannya. Dengan demikian, belanja negara bisa lebih produktif dan subsidi energi bisa lebih tepat sasaran.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah saat ini tengah memperbaiki efektivitas dan efisiensi belanja negara. Tahun ini, pemerintah secara total menggelontorkan dana untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 520,4 triliun. Anggaran itu digunakan untuk menyubsidi BBM, listrik, dan elpiji bersubsidi (kemasan 3 kg). Dalam RAPBN 2022, anggaran belanja untuk subsidi dan kompensasi energi telah ditetapkan Rp 152,5 triliun sebelum akhirnya alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi ditambah sebanyak Rp 349,9 triliun. (Yoga)