Lingkungan Hidup
( 5781 )Kejar Target Produksi 2030, SKK Migas Perkuat Kapasitas Nasional
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas) menilai kerja sama bisnis diantara pelaku usaha penunjang industri hulu migas lokal dan nasional akan memperkuat kapasitas nasional untuk mengejar visi SKK Migas 2030, yaitu produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari. "Kami akan terus mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Seiring dengan itu, pada akhir bulan ini kami akan mengadakan Forum Kapnas SKK Migas, Ditjen Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Forum tersebut akan menjadi show room bagi pemain-pemain dalam negeri untuk tunjukkan kemampuannya agar dapat diserap oleh industri hulu migas," kata Fatar Yani dalam jumpa pers di Jakarta. Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) 2022 akan digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta pada 27-28 Juli 2022. Forum ini, akan memfasilitasi kerja sama bisnis di antara pelaku usaha untuk terlibat untuk jauh lebih dalam aktivitas industri hulu migas nasional. (Yeted)
Eropa Berjibaku Mencari Gas
Negara-negara Eropa terus berjibaku mencukupi kebutuhan gas yang kian mendesak. Selain untuk kebutuhan industri, gas juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan saat musim dingin. Untuk memastikan pasokan gas bagi Eropa terpenuhi, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen turun tangan, termasuk melakukan perjalanan ke Baku, Azerbaijan, Senin (18/7). Von der Leyen mengatakan, Uni Eropa ingin menggandakan impor gasnya dari Azerbaijan. Nota kesepahaman yang ditandatangani Von der Leyen dan Presiden Azerbaijan menyepakati, negara itu akan meningkatkan pasokan gas dari 8,1 miliar kubik meter (bcm) pada 2021 menjadi 12 miliar kubik meter pada tahun 2022. Angka itu akan terus berlipat ganda hingga tahun 2027, yaitu 20 bcm.
Komisi Eropa mengusulkan kepada semua negara anggota UE untuk melakukan kesepakatan dengan Azerbaijan. Untuk itu, seluruh negara yang bersepakat harus mendukung perluasan jaringan pipa yang akan mengalirkan gas dari Azerbaijan ke setiap negara. Aliyev, dikutip dari laman Euronews, menyebutkan, sejumlah negara Eropa telah mendekati mereka dan meminta agar Baku juga ikut memasok kebutuhan gas ke negara-negara itu. Selama ini Azerbaijan menjadi pemasok gas bagi Turki, Yunani, Bulgaria, Georgia, dan Italia. (Yoga)
Perbaiki Ekosistem Perberasan Nasional
Keterbatasan akses permodalan dan ketersediaan input menjadi permasalahan para petani padi, yang kerap membuat kesejahteraan mereka belum tercapai. Padahal, produktivitas padi terus dipacu. Ekosistem perberasan nasional perlu terus dibenahi demi ketersediaan pangan berkelanjutan dan petani sejahtera. Berdasarkan data BPS, produktivitas padi nasional 2021 sebanyak 52,26 kuintal gabah kering giling (GKG) per hektar, atau meningkat dari tahun sebelumnya yang 51,28 kuintal per hektar. Adapun produksi 2021 sebanyak 54,42 juta ton atau menurun dari tahun sebelumnya yang 54,64 juta ton.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (DPP Perpadi) Sutarto Alimoeso dalam webinar terkait ketersediaan beras berkelanjutan yang digelar Kementan, Senin (18/7). mengatakan, terbatasnya akses permodalan dan ketersediaan input membuat petani tak mampu mencapai produktivitasnya. Hal tersebut membuat pendapatan tak meningkat sehingga kesejahteraan tak tercapai. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Rachmat Pambudy menuturkan, sejumlah hal penting dalam pertanian padi adalah input produksi, on-farm, dan pascapanen. Ketiga hal tersebut pun berkaitan. Perlu ada kebijakan terkait harga dan nonharga, seperti ketersediaan benih, pupuk, dan air yang tercukupi, dari pemerintah. (Yoga)
Penerimaan Ekspor CPO Bisa Surut Rp 9 Triliun
Pemerintah secara resmi sudah menghapus pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah alias crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya. Kebijakan di Peraturan Menteri Keuangan (MPK) Nomor 115/PMK0.5/2022 tersebut berlaku hingga akhir Agustus 2022. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pertimbangan penghapusan sementara tarif ekspor CPO dimaksudkan agar ekspor bisa mengerek harga tandan buah segar (TBS) di level petani juga naik. Hitungan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, Jika berkaca pada larangan ekspor beberapa bulan yang lalu, ada potensi penerimaan negara hilang Rp 6 triliun dalam sebulan. Sehingga potensi kehilangan penerimaan negara dari kebijakan tersebut sampai akhir Agustus 2022 bisa Rp 9 triliun.
Kementerian ESDM Susun Aturan Pajak Karbon
Guna mendukung upaya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kementerian ESDM tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ESDM tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada Pembangkit Tenaga Listrik. Masukan dari para pelaku usaha dianggap sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan untuk penyempurnaan saat implementasi. "Untuk menyempurnakan dalam peraturan dan implementasi dari aturan tersebut, maka kami memerlukan masukan dan tanggapan dari pelaku usaha," kata Nugroho. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salah satunya mengatur mengenai penerapan jejak karbon. Berdasarkan peta jalan penerapan pajak karbon, mekanisme pajak akan diberlakukan berdasarkan pada batas emisi (cap and tax) untuk sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di tahun 2022-2024. (Yetede)
Efek Kolateral
Sekali lagi AS dan sekutunya di Eropa Barat mencoba meminggirkan Rusia dari arena perdagangan internasional. Rencana untuk menetapkan harga jual minyak dan jumlah minyak Rusia yang boleh dilepas ke pasar internasional adalah upaya baru mengurangi kemampuan Kremlin membiayai invasi mereka di Ukraina. Usulan harga sementara 40-60 USD per barel, jauh di bawah harga minyak dunia yang kini di atas 100 USD per barel. AS dan sekutunya menginginkan agar India dan China ikut serta dalam gelombang sanksi baru yang akan dijatuhkan pada Rusia.
Invasi Rusia ke Ukraina menyurutkan kembali harapan pemulihan ekonomi global yang sudah di depan mata, juga mendorong terhentinya ekspor gandum yang dibutuhkan banyak negara di Afrika dan Asia. PBB dan Program Pangan Dunia telah berulang kali mengingatkan, terhentinya pasokan gandum dari Ukraina telah membuat potensi kemiskinan meningkat. Begitu juga dengan potensi kelaparan akut di sebagian negara Afrika yang miskin.
Secara tidak langsung, perang yang sebenarnya terlokalisasi di Eropa timur telah membuat harga-harga kebutuhan pokok di berbagai penjuru dunia mengalami kenaikan. Harga gas, meningkat lebih dari 30 % dalam beberapa bulan terakhir. Ibu-ibu rumah tangga menjerit karena selain gas, harga kebutuhan pokok lainnya juga melonjak tajam. Industri penghasil gas alam berlomba-lomba mengirimkan produk gas alam cair ke Eropa karena di sana kebutuhan sedang tinggi. Negara-negara kaya di Eropa berani membeli harga gas dengan tinggi karena terdesak kebutuhan menjelang musim dingin, terutama setelah Rusia memutuskan mengurangi pasokan gasnya. (Yoga)
Minyak Rusia dan Manuver Absurd G7
Dalam upaya terakhir melumpuhkan Rusia, AS dan sekutu sepakat mendorong penerapan batas atas terhadap harga (price cap) ekspor minyak Rusia di pasar global. Suatu langkah absurd yang diyakini sia-sia. Sebagian besar analis meyakini gagasan yang diinisiasi Menkeu AS Janet Yellen ini akan menemui kegagalan. Sebaliknya, justru berpotensi memicu pukulan balik berupa kian meroketnya harga minyak mentah dunia dan inflasi global. Jika ini terjadi, akan kian membahayakan ekonomi global yang di ambang stagflasi akibat tingginya inflasi dan ancaman resesi serta kian memicu gelombang kebangkrutan negara-negara.
Berdasarkan skenario terakhir ini, AS mengajak negara lain hanya membeli minyak dari Rusia, pada batas harga tertentu (di bawah harga internasional yang ada saat ini). Gagasan Yellen mengasumsikan AS dan sekutunya bisa mengatur harga minyak Rusia. Sementara kita tahu selama ini struktur pasar minyak dunia adalah pasar oligopoli di bawah kendali kartel OPEC+, termasuk Rusia di dalamnya. Tak ada jaminan semua negara mendukung jika manuver ini justru berdampak negatif ke ekonomi domestiknya. Organisasi penghasil dan pengekspor minyak, OPEC, menegaskan tak mampu mengisi kekosongan akibat embargo minyak Rusia.
UE yang selama ini sangat bergantung pada pasokan migas Rusia baru setuju mengakhiri sepenuhnya impor minyak dari Rusia akhir 2022. Sanksi internasional selama ini tak efektif karena meski ekspor minyak Rusia ke AS, Kanada, dan Inggris turun, ke China, India, dan negara lain justru melonjak. Kepentingan dalam negeri negara masing-masing membuat sanksi dan embargo terhadap Rusia bagai macan ompong. Ini juga yang diyakini akan terjadi pada manuver terakhir G7 ini. Serangkaian sanksi ekonomi yang dimaksudkan untuk menstop penerimaan ekspor Rusia yang bisa dipakai untuk membiayai perang bukannya membuat Rusia lumpuh, melainkan justru makin kuat. Rusia menikmati lonjakan petrodollar secara eksponensial sebab dengan biaya produksi yang hanya 3-4 USD, Rusia menikmati harga minyak global yang jauh di atas 100 USD akibat embargo internasional. (Yoga)
Target Produksi Migas Belum Tercapai
Realisasi produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi sampai semester I-2022 sebanyak 1,57 juta barel setara minyak per hari. Realisasi tersebut masih di bawah target APBN 2022 sebanyak 1,739 juta barel setara minyak per hari. Selain masalah produktivitas yang menurun, mundurnya komersialisasi sejumlah lapangan migas menyebabkan belum tercapainya target lifting tersebut. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mencontohkan, proyek strategis hulu migas nasional yang jadwal komersialisasinya mundur adalah Jambaran Tiung Biru di Bojonegoro, Jatim, dan Tangguh Train-3 di Papua Barat. Awalnya, proyek gas Jambaran Tiung Biru bisa komersial pada 2021, tetapi dimundurkan lantaran pandemi Covid-19 yang menyebabkan operasionalisasi terganggu. Proyek hulu migas lainnya yang masih tersendat adalah Blok Masela di laut lepas Maluku dan proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) di laut lepas Kaltim. Keduanya, yang merupakan lapangan kaya gas bumi, termasuk dalam proyek strategis nasional hulu migas.
Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara menambahkan, pengembangan migas nonkonvensional juga akan dilibatkan penuh untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri. Studi potensi akan dilakukan di sejumlah wilayah kerja migas nonkonvensional. ”Untuk menaikkan produksi di lapangan tua, kami mendorong diterapkannya metode pengurasan minyak tingkat lanjut (enhanced oil recovery/EOR),” ucapnya. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan berpendapat, SKK Migas dan kontraktor hulu migas harus tetap berusaha semaksimal mungkin meningkatkan lifting migas. Setidaknya, semua pemangku kepentingan bisa menjaga agar lifting migas tidak merosot sangat dalam. SKK Migas membutuhkan kerja sama lintas kementerian/lembaga, seperti Kementerian ESDM, Kemenkeu, dan Kementerian Investasi agar target lifting 2022 bisa terpenuhi. (Yoga)
Perajin Tempe : Kualitas Kedelai Impor Rendah
Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengungkapkan, banyak kedelai impor kualitas rendah atau grade 2, 3, 4 yang masuk ke Indonesia. Ini membuat Gakoptindo pun mengirimkan surat kepada Kementerian Perdagangan pada 28 Juni 2022 dan Kementerian Pertanian 6 Juni 2022, meminta pemerintah melakukan pengawasan importasi kedelai, terutama yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi.
Chevron dan Shell Hengkang dari Indonesia
Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tengah dilanda ketidakpastian. Di saat harga minyak mengkilat di atas US$ 100 per barel, investor jumbo seperti Chevron hengkang dari proyek gas laut dalam IDD. Hengkangnya Chevron menjadi pukulan telak bagi iklim investasi di Indonesia. Sebab, sebelumnya ConocoPhilips juga hengkang dari Indonesia dan menjual asetnya ke Medco Energy. Belum lagi divestasi 35% saham shell diblok Masela.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









