Uni Eropa menjatuhkan paket sanksi ketujuh terhadap Rusia, termasuk larangan impor emas dari negara itu. Sebagai balasan, Kremlin diperkirakan akan memainkan kartu mereka, yaitu pasokan gas ke Eropa. Perang ekonomi ini menyeret mundur ekonomi Eropa secara keseluruhan. ”Kami akan menekan sekuat mungkin selama diperlukan,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada keterangan pers di Brussels, Belgia, Kamis (21/7).

Sanksi terbaru dari Uni Eropa (UE) itu, antara lain, larangan mengimpor emas dari Rusia. Langkah ini sejalan dengan komitmen negara-negara G7 yang sebulan lalu telah berniat melarang Rusia melakukan transaksi dengan menggunakan emas miliknya. Barat menilai Kremlin menggunakan cadangan emasnya untuk membiayai perekonomian Rusia. Langkah ini untuk menghindari dampak berbagai sanksi yang telah dijatuhkan oleh Barat.

Rusia adalah pengekspor emas terbesar keempat di dunia. Emas menjadi salah satu barang ekspor utama negara itu setelah energi, seperti minyak dan gas. Ekspor logam mulia dari Rusia, dikutip dari laman Euronews, bernilai lebih dari 18,9 miliar USD pada 2020. Sebagian besar emas Rusia dikirim ke Inggris pada tahun tersebut. Sisanya diekspor ke Swiss, Kazakhstan, Turki, dan India. (Yoga)

Upaya pengosongan tangki pabrik pengolah kelapa sawit dinilai makin krusial guna mendongkrak harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani. Tumpukan stok minyak sawit di tengah panen yang diproyeksikan meningkat pada Agustus 2022 bakal menghambat penyerapan TBS petani. Ekonom dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy (PASPI) Tungkot, pada diskusi Kompas Talks bertajuk ”Kondisi Perdagangan Kelapa Sawit Nusantara”, Kamis (21/7) mengatakan, harga TBS di tingkat petani terjun bebas setelah ada pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya akhir April 2022. Setelah aturan itu dicabut dan digantikan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) disertai batasan harga (DPO) pada akhir Mei 2022, harga TBS justru semakin anjlok. Menurut dia, solusi mendesak saat ini ialah merelaksasi ekspor CPO secara maksimal guna menyerap tumpukan stok.

Upaya mendorong ekspor itu bukan berarti seluruh produksi digelontorkan ke pasar internasional. Sebab, hal itu akan membuat harga CPO internasional makin jatuh mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Oleh karena itu, penyerapan dalam negeri juga mesti dipercepat, antara lain melalui program pengembangan energi. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah PASPI, stok akhir minyak sawit pada Januari-Mei 2021 mencapai 3,07 juta ton. Sementara pada Januari-Mei 2022, jumlahnya melonjak jadi 7,23 juta ton. Menurut Tungkot, volume itu sangat besar sehingga upaya menyerapnya perlu kerja ekstra. (Yoga)

Harga gas alam mulai menanjak lagi. Rabu (20/7) harga gas alam menyentuh USD 8 per metric million british thermal unit (mmbtu), meski kemarin turun menjadi USD 7,76 per mmbtu. “Kenaikan harga gas alam sangat tergantung pada apa rencana Putin ke depan,” kata Lukman Leong, Analis DCFX Futures. Yang terbaru, Rusia memperingatkan pipa Nord Stream ke Jerman tidak akan beroperasi pada kapasitas penuh setelah pekerjaan pemeliharaan. Ketidakpastian pasokan Rusia mendorong harga gas alam semakin mahal. Hitungan dia, di jangka pendek harga gas alam bisa mencapai rekor USD 9,5 – USD 10 per mmbtu, tapi jelang akhir tahun, harga akan turun di kisaran USD 6,5 per mmbtu. (Yoga)

Warga Kota Balikpapan di Kalimantan Timur selama ini belum tersentuh program Minyak Kita. Mendag Zulkifli Hasan saat mengunjungi Balikpapan, Rabu (20/7/2022), berjanji akan segera mendistribusikan Minyak Kita yang merupakan kelanjutan dari program Minyak Goreng Curah Rakyat. Ia juga menjamin kualitas Minyak Kita yang sehat dan sangat layak dikonsumsi. (Yoga)

Nelayan kecil yang masih terjerat kemiskinan berpotensi kian terimpit karena kesulitan mengakses BBM bersubsidi. Upaya membenahi kesejahteraan nelayan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik (19/7) berpendapat, selama ini nelayan kecil berperan besar dalam pertumbuhan industri perikanan di Tanah Air. Pasokan bahan baku dan pangan dari laut Indonesia selama ini ditopang nelayan kecil yang jumlahnya mencapai 96 % total 2,2 juta nelayan di Indonesia. Meski demikian, persoalan kesejahteraan nelayan kecil dan tradisional masih jadi pekerjaan rumah. Nelayan di sejumlah daerah masih sulit mendapatkan BBM yang mudah dan murah. Pdahal, BBM mencakup 60 % ongkos melaut.

Menteri BUMN Erick Thohir, mengakui, harga BBM sangat tinggi dan berpotensi semakin mahal seiring  berlanjutnya perang Rusia-Ukraina. Namun, Presiden Joko Widodo telah meminta agar harga solar untuk nelayan tidak dinaikkan. Erick menilai, persoalan akses solar bersubsidi untuk nelayan dapat dijembatani melalui kerja sama koperasi dengan Pertamina. Di sisi lain, perlu introspeksi untuk memastikan pasokan solar bersubsidi untuk nelayan kecil tepat sasaran dan tidak justru dimanfaatkan oleh industri besar. (Yoga)

Satuan Kerja Khusus  Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak  dan gas Bumi (SKK Migas)  menilai kerja sama bisnis  diantara pelaku usaha  penunjang industri hulu migas lokal dan nasional akan memperkuat  kapasitas nasional untuk  mengejar visi SKK Migas 2030, yaitu produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari. "Kami akan terus mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Seiring dengan itu, pada akhir bulan ini kami akan mengadakan Forum Kapnas SKK Migas, Ditjen Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja  Sama (KKKS). Forum tersebut akan menjadi show room bagi pemain-pemain dalam negeri untuk tunjukkan kemampuannya  agar dapat diserap oleh industri hulu migas,"  kata Fatar Yani dalam jumpa pers di Jakarta. Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) 2022 akan digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta pada 27-28 Juli 2022. Forum ini, akan memfasilitasi kerja sama bisnis di antara pelaku usaha untuk terlibat untuk jauh lebih dalam aktivitas industri hulu migas nasional. (Yeted)

Negara-negara Eropa terus berjibaku mencukupi kebutuhan gas yang kian mendesak. Selain untuk kebutuhan industri,  gas juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan saat musim dingin. Untuk memastikan pasokan gas bagi Eropa terpenuhi, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen turun tangan, termasuk melakukan perjalanan ke Baku, Azerbaijan, Senin (18/7). Von der Leyen mengatakan, Uni Eropa ingin menggandakan impor gasnya dari Azerbaijan. Nota kesepahaman yang ditandatangani Von der Leyen dan Presiden Azerbaijan menyepakati, negara itu akan meningkatkan pasokan gas dari 8,1 miliar kubik meter (bcm) pada 2021 menjadi 12 miliar kubik meter pada tahun 2022. Angka itu akan terus berlipat ganda hingga tahun 2027, yaitu 20 bcm.

Komisi Eropa mengusulkan kepada semua negara anggota UE untuk melakukan kesepakatan dengan Azerbaijan. Untuk itu, seluruh negara yang bersepakat harus mendukung perluasan jaringan pipa yang akan mengalirkan gas dari Azerbaijan ke setiap negara. Aliyev, dikutip dari laman Euronews, menyebutkan, sejumlah negara Eropa telah mendekati mereka dan meminta agar Baku juga ikut memasok kebutuhan gas ke negara-negara itu. Selama ini Azerbaijan menjadi pemasok gas bagi Turki, Yunani, Bulgaria, Georgia, dan Italia. (Yoga)

Keterbatasan akses permodalan dan ketersediaan input menjadi permasalahan para petani padi, yang kerap membuat kesejahteraan mereka belum tercapai. Padahal, produktivitas padi terus dipacu. Ekosistem perberasan nasional perlu terus dibenahi demi ketersediaan pangan berkelanjutan dan petani sejahtera. Berdasarkan data BPS, produktivitas padi nasional 2021 sebanyak 52,26 kuintal gabah kering giling (GKG) per hektar, atau meningkat dari tahun sebelumnya yang 51,28 kuintal per hektar. Adapun produksi 2021 sebanyak 54,42 juta ton atau menurun dari tahun sebelumnya yang 54,64 juta ton.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (DPP Perpadi) Sutarto Alimoeso dalam webinar terkait ketersediaan beras berkelanjutan yang digelar Kementan, Senin (18/7).  mengatakan, terbatasnya akses permodalan dan ketersediaan input membuat petani tak mampu mencapai produktivitasnya. Hal tersebut membuat pendapatan tak meningkat sehingga kesejahteraan tak tercapai. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Rachmat Pambudy menuturkan, sejumlah hal penting dalam pertanian padi adalah input produksi, on-farm, dan pascapanen. Ketiga hal tersebut pun berkaitan. Perlu ada kebijakan terkait harga dan nonharga, seperti ketersediaan benih, pupuk, dan air yang tercukupi, dari pemerintah. (Yoga)

Pemerintah secara resmi sudah menghapus pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah alias crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya. Kebijakan di Peraturan Menteri Keuangan (MPK) Nomor 115/PMK0.5/2022 tersebut berlaku hingga akhir Agustus 2022. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pertimbangan penghapusan sementara tarif ekspor CPO dimaksudkan agar ekspor bisa mengerek harga tandan buah segar (TBS) di level petani juga naik. Hitungan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, Jika berkaca pada larangan ekspor beberapa bulan yang lalu, ada potensi penerimaan negara hilang Rp 6 triliun dalam sebulan. Sehingga potensi kehilangan penerimaan negara dari kebijakan tersebut sampai akhir Agustus 2022 bisa Rp 9 triliun. 

Guna mendukung upaya  pengendalian emisi Gas Rumah Kaca  (GRK) Kementerian ESDM tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ESDM tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada Pembangkit Tenaga Listrik. Masukan dari para pelaku usaha dianggap sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan untuk penyempurnaan saat implementasi. "Untuk menyempurnakan dalam peraturan dan implementasi dari aturan tersebut, maka kami memerlukan masukan dan tanggapan dari pelaku usaha," kata Nugroho. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salah satunya mengatur  mengenai penerapan jejak karbon. Berdasarkan peta jalan  penerapan pajak karbon, mekanisme pajak akan  diberlakukan berdasarkan   pada batas emisi (cap and tax) untuk sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di tahun 2022-2024. (Yetede)