Produksi sejumlah komoditas pangan, seperti beras dan gula, di sejumlah daerah di Tanah Air turun. Perubahan iklim berupa kemarau basah memicu gagal panen beras di Sumsel dan mengganggu panen tebu di Kabupaten Malang, Jatim. Banyak persawahan di Sumsel, terutama di kawasan rawa lebak, mengalami gagal panen. Penurunan produksi juga terjadi pada komoditas hortikultura. Kondisi ini menyebabkan kenaikan harga yang memicu inflasi. Kadis Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono (4/8) mengatakan, produksi beras menurun signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data terakhir tahun 2021, produksi beras di Sumsel 1,7 juta ton, menurun dari tahun sebelumnya, 2,73 juta ton. Walaupun produksi menurun, Sumsel masih mengalami surplus, yakni sekitar 900.000 ton.

Bambang menuturkan, dari sekitar 600.000 hektar lahan pertanian di Sumsel, 72,2 % merupakan  kawasan rawa lebak dan rawa pasang surut. Kondisi ini membuat kawasan pertanian di Sumsel rawan banjir akibat perubahan iklim. Jamra (30), petani sawah di Desa Cahaya Alam, Kabupaten Muara Enim, mengatakan, panen di wilayahnya turun hingga 50 %. Biasanya, dalam 1 hektar ia bisa mendapatkan sekitar 4 ton beras, sekarang menurun menjadi 2 ton beras. Gubernur Sumsel Herman Deru menuturkan, peran semua pihak untuk membantu petani sangatlah penting, terutama di bidang pembiayaan. ”Banyak petani di Sumsel yang belum bankable (memenuhi syarat kredit perbankan). Adalah tugas penyuluh dan pihak perbankan untuk melakukan edukasi,” ujarnya. (Yoga)

Petani belum ikut menikmati efek positif pembebasan pungutan ekspor minyak sawit mentah yang sudah  dirasakan pelaku industri kelapa sawit sejak 15 Juli 2022. Harga tandan buah segar atau TBS petani masih di bawah Rp 1.500 per kg dan ada pula pabrik yang belum mau menampung hasil panen mereka dengan alasan tangki CPO penuh. Usman Ermulan dari Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Jambi mempertanyakan pembebasan pungutan ekspor CPO belum berdampak signifikan terhadap petani kelapa sawit di daerah.

Dalam kunjungan kerja ke Jambi, Selasa (2/8), Mendag Zulkifli Hasan memperkirakan harga TBS sawit petani akan mencapai Rp 1.800 per kg dalam dua hari dan di atas Rp 2.000 per kg hingga dua pekan ke depan. Prediksi kenaikan harga disebut Zulkifli merupakan efek Permenkeu No 115/PMK.05/2022. Aturan ini membuat tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya menjadi 0 USD per ton pada 15 Juli-31 Agustus 2022. Upaya lainnya adalah membuka keran ekspor. Mendag juga meminta pemda memanggil para pemilik pabrik kelapa sawit menaikkan harga beli TBS sawit ke petani. (Yoga)

Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Wilhelmina Warme (3/8) mengatakan, belum ada kegiatan pelatihan bagi tenaga penyuluh pertanian untuk menyiapkan petani menghadapi dampak cuaca ekstrem. Total ada dua tenaga penyuluh pertanian di Lanny Jaya, keduanya akan didatangkan ke Jayapura, ibu kota Papua, untuk mengikuti pelatihan mitigasi krisis pangan akibat bencana alam. Pelatihan mengatur pola tanam dan cara membuat fasilitas tempat penyimpanan cadangan makanan. Sebanyak 548 warga mengalami kelaparan karena terdampak musibah kekeringan akibat fenomena embun beku selama sebulan terakhir.

”Dengan pelatihan pengaturan pola tanam di daerah pegunungan seperti Lanny Jaya, penyuluh akan mendampingi petani untuk menanam umbi-umbian dan sayur dengan hasil produksi yang lebih banyak sebelum musim kemarau. Kemudian, hasil panen disimpan di tempat cadangan makanan,” papar Wilhelmina. Kabid Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Luna Daimboa mengatakan, krisis pangan di Kuyawage menjadi alarm bagi pemerintah kabupaten dan kota di Papua untuk menyiapkan mitigasi. Ia mengungkapkan, terjadi perubahan pola konsumsi yang signifikan di pegunungan Papua. Masyarakat lebih memilih beras daripada pangan lokal karena gampang didapatkan di pasar tradisional ataupun melalui program bantuan beras untuk keluarga miskin. (Yoga)

Emiten infrastruktur tambang, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), mengakuisisi PTT Mining Ltd Hongkong (PTTML) senilai US$ 471 juta atau setara Rp 7 triliun. PTTML saat ini memiliki beberapa konsesi tambang batu bara, antara lain di Brunei Darussalam, Madagaskar, dan tiga tambang batu bara di Kalimantan, Indonesia. “Akuisisi PTTML memiliki peluang yang sangat baik melihat harga batu bara saat ini. Namun, niat kami membeli tambang batu bara dimulai jauh sebelum lonjakan harga baru-baru ini,” kata Direktur Utama Astrindo Ray Anthony Gerungan, dalam keterangan resmi, Selasa (2/8/2022). Direktur Astrindo Michael Wong menegaskan, dampak langsung dari akuisisi PTT Mining ke BIPI sangat besar. Kinerja keuangan BIPI tahun ini diyakini akan menunjukkan peningkatan yang tajam seiring dengan kenaikan harga batu bara global. Michael mengungkapkan, BIPI telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional di tahun ini, dengan terus meningkatkan keunggulan. (Yetede)

Pemerintah belum juga melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite, kendati rata-rata penyalurannya mencapai di atas 2,5 juta kiloliter setiap bulannya sejak awal tahun ini. Alhasil, saat ini penyerapan Pertalite yang diplot sebagai pengganti Premium di tengah masyarakat telah mencapai 15,9 juta kiloliter, atau 61% dari kuota yang disiapkan sepanjang 2022 sebanyak 23,05 juta kiloliter. Sejatinya, urgensi mengatur konsumsi Pertalite dan Solar sebagai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah disadari oleh para pemangku kepentingan, setidaknya sejak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) mengeluhkan potensi jebolnya kuota Solar dan Premium yang kemudian diganti menjadi Pertalite karena pemulihan ekonomi nasional. Namun nyatanya, revisi Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM belum rampung dikerjakan. BPH Migas tidak tinggal diam, karena lembaga tersebut sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi ihwal teknis pembatasan pembelian BBM bersubsidi kepada pemerintah. Hanya saja, aturan perubahan pembelian BBM itu belum juga diterbitkan pemerintah. Salah satu usulan yang disampaikan oleh BPH Migas adalah pembatasan konsumsi Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Dalam usulan tersebut BPH Migas menjadikan mesin mobil dengan kapasitas 1.500 CC sebagai batasan.

Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu revisi Perpres No. 191/2014, sehingga belum memberlakukan pembatasan pembelian Pertalite. “Belum diberlakukan implementasi QR Code. Pendaftaran tetap akan dibuka. Namun bila implementasi QR Code sudah dilaksanakan, maka yang memiliki QR Code dan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah yang bisa membeli BBM bersubsidi,” katanya kepada Bisnis, Minggu (31/7). Pertamina telah membuka pendaftaran identitas kendaraan melalui MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Pengusaha dan petani kelapa sawit sepakat meminta kepada pemerintah agar segera menghapus ketentuan domestic market obligation dan domestic price obligation untuk produk minyak sawit mentah dan turunannya. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNl) Sahat Sinaga mengatakan bahwa potensi bisnis crude palm oil (CPO) adalah untuk pasar ekspor, bukan di dalam negeri. “Kami sepakat profil bisnis Indonesia itu hanya 35% pasar domestik, 65% itu pasar ekspor, kalau ada terganggu terhadap pasokan ekspor, selesai. Seharusnya ekspor itu tidak ada barrier, DMO DPO hapus,” ujarnya dalam diskusi virtual, Senin (1/8). Dengan penghapusan ketentuan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), pemerintah bisa menjaga harga dan pasokan minyak goreng di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung sepakat untuk penghapusan DMO dan DPO guna mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sebelumnya anjlok hingga 75%. Berdasarkan data Apkasindo per 30 Juli 2022, harga TBS di petani swadaya atau mandiri terpantau rata-rata berada di angka Rp1.448 per kg, sedangkan petani plasma mencapai Rp1.775 per kg. Harga tersebut sudah cukup naik dibandingkan dengan harga TBS pada awal Juli 2022 yang rata-rata menyentuh Rp800 per kilogram. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama jajarannya tengah mempertimbangkan mencabut aturan DMO dan DPO untuk mempercepat ekspor minyak sawit dan mengangkat harga TBS.

Larangan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya telah dicabut pemerintah. Ekspor minyak goreng dan bahan bakunya juga telah dipercepat, bahkan diberi insentif. Ekspor CPO melejit, tetapi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani masih terjepit. Larangan ekspor CPO dan tiga produk turunannya yang berlangsung 28 April hingga 23 Mei 2022, menyebabkan tangki-tangki penyimpanan CPO penuh, sementara harga TBS sawit di petani anjlok. Setelah larangan ekspor dicabut, serapan dan harga TBS petani masih perlu didongkrak, sementara tangki-tangki CPO perlu segera dikosongkan.

Guna mengurai masalah itu, pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan. Perusahaan yang tak ikut program Sistem Minyak Goreng Curah (Simirah) I atau Minyak Goreng Curah Bersubsidi diperbolehkan ekspor dengan  membayar biaya tambahan 200 USD per ton di luar pungutan dan bea keluar. Program flush out ini bertujuan mempercepat pengosongan tangki-tangki CPO. Adapun perusahaan yang ikut program Simirah I mendapatkan insentif. Mereka bisa mengekspor lima kali lipat dari pemenuhan kewajiban DMO atau 1 : 5. Per 28 Juli 2022, harga tertinggi TBS di 15 kabupaten di 12 provinsi mencapai Rp 1.570 per kg dan  terendah Rp 700 per kg, sedikit membaik dibandingkan dua pekan sebelumnya saat harga tertinggi dan terendahnya Rp 944 per kg dan Rp 600 per kg. (Yoga)

Pemerintah berupaya memacu produksi jagung nasional yang kini 5 ton per hektare menjadi 10 ton—13 ton per hektare (ha). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa upaya itu seiring dengan harga pangan global yang terus meroket, dengan harga jagung mencapai US$335 per ton atau Rp5.000 per kg. “Pemerintah akan meningkatkan produksi nasional di daerah yang baru di Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Kalimantan Utara dengan total luas lahan 141.000 ha dan 86.000 ha merupakan lahan baru,” ujarnya dalam keterangan pers bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo, Senin (1/8). Airlangga menekankan langkah itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai penguatan ekosistem pangan nasional. Dia menuturkan upaya peningkatan produksi jagung adalah dengan ekstensifikasi dan mendorong Genetically Modified Organism (GMO) dan hibrida. Dari segi hibrida pemerintah sudah mendorong bibit unggul jagung yang bisa memproduksi antara 10,6 ton—13,7 ton per ha. “Ada 14 varietas antara lain pertiwi 3N1, Witi, NK Perkasa, Singa, Bima, Dahsyat dan P36 dan yang lainnya. Hibrida ini berbasis hibrida nasional,” ujar Airlangga. Dia memperkirakan produksi jagung nasional untuk kadar air 27% sampai akhir tahun bisa 25 juta ton atau dengan kadar air 14% bisa setara dengan 18,6 juta ton. “Tentu kita memiliki cadangan jagung 3 juta ton,” ucapnya.

Seiring dengan upaya pemerintah untuk mencapai target netral karbon atau zero emission pada 2060, negara-negara di kawasan Asia kian membuka diri untuk menampung investasi di sektor energi baru terbarukan atau EBT. Mengutip laporan Studi International Renewable Energy Agency (IRENA) yang bertajuk Renewable Power Generation Cost 2021, pembangkit berbasis EBT dengan kapasitas terpasang sebesar 163 gigawatt pada tahun lalu menyedot biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan batu bara yang dimiliki sejumlah negara anggota G20. Pembangkit EBT yang terpasang pada 2021 berhasil menghemat US$55 miliar dari biaya pembangkitan energi global pada 2022. IRENA mengungkapkan biaya listrik dari pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) darat turun sebesar 15% dibandingkan dengan 2020. Sementara itu, PLTB lepas pantai dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) masing-masing turun 13%. Fakta tersebut menjadi sinyal baik seiring dengan ambisi dunia internasional untuk melakukan transisi energi fosil ke energi hijau. Selain itu, sosialisasi dari pemerintah menyoal pentingnya pengembangan energi hijau perlu terus didengungkan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan energi bersih di Tanah Air.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas diusulkan menjadi badan khusus yang mengelola dana migas yang dipungut melalui skema petroleum fund. Usulan penguatan SKK Migas disampaikan Komisi VII DPR untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Migas yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun depan. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa penguatan SKK Migas menjadi badan usaha khusus dilakukan agar bisa mengurusi sepenuhnya tata kelola hulu migas, termasuk membenahi pendanaan, eksplorasi, serta meningkatkan kepercayaan investor pada sektor tersebut. Lewat revisi UU Migas, kata dia, badan usaha khusus itu bakal mengelola dana migas yang dipungut dari industri hulu melalui skema petroleum fund. Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai usulan penguatan kelembagaan SKK Migas sebagai hal yang positif. Hal itu pun dipercaya akan mendorong sentimen positif pada iklim investasi hulu migas Tanah Air. Alasannya, kata Mamit, sebagian besar investor atau KKKS tidak ingin SKK Migas masuk ke dalam PT Pertamina (Persero) yang saat ini menjadi holding BUMN sektor migas. Selain itu, investor juga tidak setuju jika SKK Migas digabung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena dinilai bisa menghambat proses birokrasi. “Kalau SKK Migas jadi BUMN khusus tentu ada penguatan, posisi SKK Migas ke depannya untuk menjadi pengawas tidak hanya untuk hulu migas, tetapi juga geotermal yang saat ini berada di bawah Direktorat EBTKE ,” kata Mamit.