Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) berkomitmen untuk terus mengupayakan penguatan industri gula nasional dengan membenahi tata kelola. Selain penetapan regulasi yang tepat, pembenahan tata kelola gula juga dilakukan dengan membangun sinergi antara asosiasi, pelaku usaha BUMN, dan swasta dalam memacu produksi. Sinergi itu juga dibutuhkan untuk
mengatasi keterbatasan bahan baku tebu yang menjadi tantangan terkini industri gula nasional. Kepala Bapanas Arief Prasetyo
Adi mengatakan, penguatan industri gula nasionaldengan membenahi  tata kelolanya itu sejalan arahan Presiden RI Joko Widodo agar semua stakeholder gula mempersiapkan kebutuhan gula nasional dengan baik dan mengurangi impor dalam lima tahun ke depan. “Semua ini sebagai upaya mewujudkan swasembada gula,” jelas Arief dalam keterangan Bapanas. Bapanas menyebutkan,
total kebutuhan gula nasional saat ini 7,3 juta ton per tahun dengan lebih dari 4 juta ton ketersediaannya masih dipenuhi dari luar negeri. Kebutuhan gula konsumsi 3,2 juta ton setahun baru dapat dipenuhi 2,2 juta ton dari produksi domestik. (Yetede)

Kinerja operasi PT Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Upstream Pertamina terus menunjukkan arah yang positif. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja operasi Semester 1 tahun 2022 yang memuaskan. Pencapaian produksi gas dari Januari sampai dengan Juni 2022 mencapai 2.592 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan produksi minyak mencapai 518 MBOPD, sehingga untuk pencapaian produksi akumulatif minyak dan gas, Subholding Upstream Pertamina berhasil mencapai 965 MBOEPD. Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Upstream, Arya  Dwi Paramita, menjelaskan bahwa sinergi dan strategi menjadi kunci dalam keberhasilan Subholding Upstream Pertamina sehingga mencatatkan kinerja unggulhingga semester 1 2022 ini. “Selain sinergi dan strategi, banyak faktor yang mendukung atas capaian di semester 1 tahun 2022 ini, diantaranya dipengaruhi alih kelola Blok Rokan pada bulan Agustus 2021, melakukan kinerja operation excellence serta optimasi biaya di seluruh lapisan,” ujar
Arya, Jumat (5/8). (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memfasilitasi industri untuk menyerap garam lokal sebanyak 1.050.000 ton dari beberapa wilayah sentra produksi garam di seluruh Indonesia pada tahun ini. Jumlah tersebut tidak termasuk yang diserap langsung oleh sektor industri kecil menengah (IKM). Langkah ini merupakan upaya aktif Kemenperin untuk meningkatkan penyerapan komoditas garam hasil produksi dalam negeri. Oleh karena itu, Kemenperin mengumpulkan sejumlah perusahaan industri pengolah garam dan para petani, petambak, kelompok atau koperasi petani garam untuk melakukan penandatanganannota kesepahaman dalam penyerapangaram lokal tahun 2022. “Sinergi ini merupakan salah satu bukti konkret bahwa Kemenperindan pelaku industri turut mendukung kesejahteraan petani dan petambak garam dalam negeri, yang diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi,
utamanya pada sektor industri sebagai komponen bahan baku dan penolong industri hilirnya serta dalam mendukungketahanan pangan nasional,” tutur Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/8/2022). (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pasokan batu bara mencukupi hingga akhir tahun bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Tercatat sejumlah perusahaan batu bara telah memasok lebih dari ketentuan alokasi batu bara dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif mengatakan pasokan DMO batu bara dievaluasi setiap bulan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/HK.021/MEM.B/2022. Kebijakan ini memastikan ketersediaan batu bara bagi pembangkit listrik. “Kondisi stokpile (PLTU) PLN sampai dengan saat ini masih aman. 

Tidak ada kelangkaan pasokan batu bara, ”kata Irwandy di Jakarta, Kamis (4/8). PLN telah memiliki sistem integrasi monitoring digital dengan sistem di Direktorat Jenderal Mineral Batu bara Kementerian ESDM. Sistem ini memberikan informasi target loading yang terintegrasi dengan sistem di Ditjen Minerba yang mencatat realisasi loading dari setiap pemasok. Apabila terjadi kegagalan loading, maka sistem terintegrasi antara PLN dan Ditjen Minerba akan langsung mengunci sehingga tidak memungkinkan pemasok tersebut melakukan ekspor. Sanksi larangan ekspor jelas tercantum dalam Kepmen ESDM 13/2022. (Yetede)

Negara-negara pengekspor minyak (OPEC), Rabu (3/8), sepakat menambah produksi minyak mentah di bawah harapan pasar. Padahal, AS dan Eropa telah membujuk produsen agar menaikkan produksi lebih banyak. OPEC dan mitra koalisinya, atau OPEC+, sepakat menambah 100.000 barel per hari untuk produksi September 2022. Ini kenaikan terendah dalam 40 tahun terakhir. (Yoga)

Produksi sejumlah komoditas pangan, seperti beras dan gula, di sejumlah daerah di Tanah Air turun. Perubahan iklim berupa kemarau basah memicu gagal panen beras di Sumsel dan mengganggu panen tebu di Kabupaten Malang, Jatim. Banyak persawahan di Sumsel, terutama di kawasan rawa lebak, mengalami gagal panen. Penurunan produksi juga terjadi pada komoditas hortikultura. Kondisi ini menyebabkan kenaikan harga yang memicu inflasi. Kadis Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono (4/8) mengatakan, produksi beras menurun signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data terakhir tahun 2021, produksi beras di Sumsel 1,7 juta ton, menurun dari tahun sebelumnya, 2,73 juta ton. Walaupun produksi menurun, Sumsel masih mengalami surplus, yakni sekitar 900.000 ton.

Bambang menuturkan, dari sekitar 600.000 hektar lahan pertanian di Sumsel, 72,2 % merupakan  kawasan rawa lebak dan rawa pasang surut. Kondisi ini membuat kawasan pertanian di Sumsel rawan banjir akibat perubahan iklim. Jamra (30), petani sawah di Desa Cahaya Alam, Kabupaten Muara Enim, mengatakan, panen di wilayahnya turun hingga 50 %. Biasanya, dalam 1 hektar ia bisa mendapatkan sekitar 4 ton beras, sekarang menurun menjadi 2 ton beras. Gubernur Sumsel Herman Deru menuturkan, peran semua pihak untuk membantu petani sangatlah penting, terutama di bidang pembiayaan. ”Banyak petani di Sumsel yang belum bankable (memenuhi syarat kredit perbankan). Adalah tugas penyuluh dan pihak perbankan untuk melakukan edukasi,” ujarnya. (Yoga)

Petani belum ikut menikmati efek positif pembebasan pungutan ekspor minyak sawit mentah yang sudah  dirasakan pelaku industri kelapa sawit sejak 15 Juli 2022. Harga tandan buah segar atau TBS petani masih di bawah Rp 1.500 per kg dan ada pula pabrik yang belum mau menampung hasil panen mereka dengan alasan tangki CPO penuh. Usman Ermulan dari Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Jambi mempertanyakan pembebasan pungutan ekspor CPO belum berdampak signifikan terhadap petani kelapa sawit di daerah.

Dalam kunjungan kerja ke Jambi, Selasa (2/8), Mendag Zulkifli Hasan memperkirakan harga TBS sawit petani akan mencapai Rp 1.800 per kg dalam dua hari dan di atas Rp 2.000 per kg hingga dua pekan ke depan. Prediksi kenaikan harga disebut Zulkifli merupakan efek Permenkeu No 115/PMK.05/2022. Aturan ini membuat tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya menjadi 0 USD per ton pada 15 Juli-31 Agustus 2022. Upaya lainnya adalah membuka keran ekspor. Mendag juga meminta pemda memanggil para pemilik pabrik kelapa sawit menaikkan harga beli TBS sawit ke petani. (Yoga)

Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Wilhelmina Warme (3/8) mengatakan, belum ada kegiatan pelatihan bagi tenaga penyuluh pertanian untuk menyiapkan petani menghadapi dampak cuaca ekstrem. Total ada dua tenaga penyuluh pertanian di Lanny Jaya, keduanya akan didatangkan ke Jayapura, ibu kota Papua, untuk mengikuti pelatihan mitigasi krisis pangan akibat bencana alam. Pelatihan mengatur pola tanam dan cara membuat fasilitas tempat penyimpanan cadangan makanan. Sebanyak 548 warga mengalami kelaparan karena terdampak musibah kekeringan akibat fenomena embun beku selama sebulan terakhir.

”Dengan pelatihan pengaturan pola tanam di daerah pegunungan seperti Lanny Jaya, penyuluh akan mendampingi petani untuk menanam umbi-umbian dan sayur dengan hasil produksi yang lebih banyak sebelum musim kemarau. Kemudian, hasil panen disimpan di tempat cadangan makanan,” papar Wilhelmina. Kabid Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Luna Daimboa mengatakan, krisis pangan di Kuyawage menjadi alarm bagi pemerintah kabupaten dan kota di Papua untuk menyiapkan mitigasi. Ia mengungkapkan, terjadi perubahan pola konsumsi yang signifikan di pegunungan Papua. Masyarakat lebih memilih beras daripada pangan lokal karena gampang didapatkan di pasar tradisional ataupun melalui program bantuan beras untuk keluarga miskin. (Yoga)

Emiten infrastruktur tambang, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), mengakuisisi PTT Mining Ltd Hongkong (PTTML) senilai US$ 471 juta atau setara Rp 7 triliun. PTTML saat ini memiliki beberapa konsesi tambang batu bara, antara lain di Brunei Darussalam, Madagaskar, dan tiga tambang batu bara di Kalimantan, Indonesia. “Akuisisi PTTML memiliki peluang yang sangat baik melihat harga batu bara saat ini. Namun, niat kami membeli tambang batu bara dimulai jauh sebelum lonjakan harga baru-baru ini,” kata Direktur Utama Astrindo Ray Anthony Gerungan, dalam keterangan resmi, Selasa (2/8/2022). Direktur Astrindo Michael Wong menegaskan, dampak langsung dari akuisisi PTT Mining ke BIPI sangat besar. Kinerja keuangan BIPI tahun ini diyakini akan menunjukkan peningkatan yang tajam seiring dengan kenaikan harga batu bara global. Michael mengungkapkan, BIPI telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional di tahun ini, dengan terus meningkatkan keunggulan. (Yetede)

Pemerintah belum juga melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite, kendati rata-rata penyalurannya mencapai di atas 2,5 juta kiloliter setiap bulannya sejak awal tahun ini. Alhasil, saat ini penyerapan Pertalite yang diplot sebagai pengganti Premium di tengah masyarakat telah mencapai 15,9 juta kiloliter, atau 61% dari kuota yang disiapkan sepanjang 2022 sebanyak 23,05 juta kiloliter. Sejatinya, urgensi mengatur konsumsi Pertalite dan Solar sebagai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah disadari oleh para pemangku kepentingan, setidaknya sejak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) mengeluhkan potensi jebolnya kuota Solar dan Premium yang kemudian diganti menjadi Pertalite karena pemulihan ekonomi nasional. Namun nyatanya, revisi Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM belum rampung dikerjakan. BPH Migas tidak tinggal diam, karena lembaga tersebut sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi ihwal teknis pembatasan pembelian BBM bersubsidi kepada pemerintah. Hanya saja, aturan perubahan pembelian BBM itu belum juga diterbitkan pemerintah. Salah satu usulan yang disampaikan oleh BPH Migas adalah pembatasan konsumsi Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Dalam usulan tersebut BPH Migas menjadikan mesin mobil dengan kapasitas 1.500 CC sebagai batasan.

Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu revisi Perpres No. 191/2014, sehingga belum memberlakukan pembatasan pembelian Pertalite. “Belum diberlakukan implementasi QR Code. Pendaftaran tetap akan dibuka. Namun bila implementasi QR Code sudah dilaksanakan, maka yang memiliki QR Code dan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah yang bisa membeli BBM bersubsidi,” katanya kepada Bisnis, Minggu (31/7). Pertamina telah membuka pendaftaran identitas kendaraan melalui MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.