Menteri Arifin mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM bersubsidi itu dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44% sepanjang paruh pertama 2022. “Pertalite ini sementara kita pertahankan, cuma ya langkah pertama ini kita harus bisa mengimbau masyarakat untuk hemat energi,” kata Arifin, Kamis (11/8). Selain itu, Arifin menyebut kementeriannya juga tengah mendorong percepatan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang sebelumnya ditarget rampung pada Agustus 2022 sebagai petunjuk teknis dari program pembatasan konsumsi BBM murah tersebut. Di sisi lain, Arifin menjelaskan bahwa pemerintah terus mengkaji situasi riil konsumsi BBM bersubsidi di tengah masyarakat sambil memperhitungkan potensi penambahan kuota anyar pada akhir tahun ini. Anggota Komisi BPH Migas Saleh Abdurrahman membeberkan realisasi konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar masing-masing sudah berada di atas 50% hingga 20 Juni 2022. Malahan konsumsi rata-rata BBM bersubsidi sudah melebihi kuota yang ditetapkan dengan rata-rata di atas 10% setiap harinya.

Pengesahan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan atau EBT terganjal oleh persoalan banyaknya elite politik yang memiliki usaha di sektor energi fosil. Padahal, beleid tersebut diharapkan bisa mempercepat pengembangan energi bersih di Tanah Air. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa molornya pembahasan rancangan undang-undang (UU) EBT disebabkan oleh kuatnya politik energi fosil. Rancangan undang-undang yang menjadi inisiatif parlemen itu sebelumnya ditarget rampung pada akhir 2021. Hanya saja, rancangan UU EBT baru diserahkan ke eksekutif pada 29 Juni 2022 lalu. Belakangan pemerintah memiliki tenggat hingga 27 Agustus 2022 untuk menyampaikan daftar inventarisasi masalah atau DIM atas rancangan UU itu. “Komisi VII akan segera menyusun UU energi baru energi terbarukan, tidak pernah sampai, mohon maaf, karena politik kita hari ini adalah politik fosil,” kata Sugeng dalam FGD Kemerdekaan Energi di Tengah Krisis Global, Kamis (11/8).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri tengah membahas 543 DIM rancangan UU EBT bersama dengan pemangku kepentingan terkait hingga dua pekan ke depan. Pembahasan DIM itu sebagai tindak lanjut dari rancangan UU EBT yang telah disampaikan parlemen kepada pemerintah pada 29 Juni 2022 lalu. “Masukan yang kami terima dari stakeholder DIM-nya sudah lumayan tebal, per tadi malam sudah 543 item yang nanti akan kita bahas bersama,” kata Direktur Jenderal EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. Dia berharap UU EBT itu nantinya dapat mengakselerasi upaya peningkatan bauran energi bersih di dalam negeri. Selain itu, UU tersebut juga akan didorong untuk menciptakan pasar energi bersih di industri domestik.

Secangkir kopi Semendo berkelas premium tercipta dari tangan kreatif generasi muda di Palembang, Sumsel. Dibalut hasrat kuat dan pemikiran terbuka, mereka membenahi tata niaga kopi. Barista sekaligus pemilik Anestic Coffee Palembang, Rangga Munggaran (35), cekatan membuat segelas kopi latte, Rabu (10/8). Minuman itu terdiri dari espresso hasil olahan 16 gram bubuk kopi perpaduan kopi arabika Semendo  dengan komposisi 60 % dan kopi robusta Pagar Alam 40 %. ”Untuk mendapatkan rasa yang diinginkan, perlu eksperimen berkali-kali,” ujar pemuda yang juga Ketua Barista Street League Palembang itu.

Hasrat mengutak-atik resep dengan bahan baku kopi dari Sumsel, terutama kopi Semendo, dilakukan untuk semakin mengenalkan kopi Semendo kepada masyarakat Palembang. Kopi Semendo mulai dikenal sejak 2017 saat beberapa pegiat kopi mengikutkannya di sejumlah kontes kopi dan hasilnya cukup memuaskan. Kopi berasal dari tiga kecamatan di Kabupaten Muara Enim, 270 kilometer dari Palembang, yakni Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Ulu.

Robusta Semendo mendapat sertifikat indikasi geografis dari Ditjen Merek dan Kekayaan Intelektual Kemkumham tahun 2015. Cita rasa kopi Semendo tidaklah berbeda dengan kopi Gayo dari Aceh. ”Ketika menyeruput kopi Semendo, akan terasa aroma rempah yang kuat perpaduan antara pala, kayu manis, dan citrus,” ujar Rangga. Cita rasa itu terus dikenalkan ratusan anak muda barista di Palembang agar identitas kopi Semendo semakin dikenal. Karena itu, edukasi komprehensif kepada para barista sangat dibutuhkan agar keunggulan kopi Semendo dan kopi asal Sumsel lainnya bisa tersampaikan dengan baik kepada penikmat kopi. (Yoga)

Harga gas dan listrik global mencapai level tertinggi. Ini terutama terjadi di Eropa. Situasi ini menyebabkan berbagai negara beralih dari gas ke minyak bumi untuk pembangkit sehingga konsumsi minyak global diperkirakan naik. Badan Energi Internasional (IEA) dalam laporan bulanan Agustus 2022 menyebutkan, harga gas di wilayah Uni Eropa (UE) melonjak paling tinggi. Laporan yang diumumkan  Kamis (11/8) menyinggung fakta UE harus membayar 215 euro untuk membangkitkan setiap megawatt listrik. Harga saat ini lebih tinggi 120 % dibandingkan tiga bulan lalu. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengakui warga tercekik kenaikan harga energi. Karena itu, Berlin menyiapkan paket bantuan kepada warga.

Sebaliknya, IEA memastikan harga minyak menunjukkan tren penurunan. Harga acuan minyak terpangkas 30 USD per barel dibandingkan Juni 2022. Pada Kamis, harga minyak Brent pada 97 USD per barel dan Texas WTI pada 92 USD per barel. Oleh karena itu, IEA mengubah taksiran konsumsi minyak global menjadi 99,7 juta barel per hari sepanjang 2022. Sebelumnya, IEA menaksir 96,6 juta barel per hari. IEA menaksir konsumsi minyak akan kembali melewati 101,8 juta barel per hari pada 2023. Jumlah itu melebihi konsumsi harian sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia secara luas mulai awal 2020. (Yoga)

Inflasi kini jadi momok pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah kenaikan harga bahan pangan. Untuk itu Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tengah berupaya menekan inflasi pangan domestik. Sebab inflasi pangan Juli 2022 sampai berada di level 10,32% secara tahunan. Inflasi tersebut merupakan inflasi pangan tertinggi selama tahun 2022. Gubernur BI Perry Warjiyo, saat kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Rabu (10/8) berharap inflasi pangan bisa ditekan di level 6% bahkan hingga 5% pada tahun ini.

Kenaikan harga produk mi instan memang akan terjadi sebagai imbas dari kenaikan harga bahan baku yang selama ini masih ditahan di tingkat produsen. Kendati demikian, kenaikannya diyakini tetap dalam batas wajar. Kabar kenaikan harga mi instan awalnya disampaikan Mentan Syahrul Yasin Limpo pada webinar, Senin (8/8). Saat itu, Syahrul mengatakan, harga mi instan bakal naik tiga kali lipat dalam waktu dekat lantaran harga gandum dunia sedang naik terimbas dampak perang Rusia-Ukraina.

Menurut data Kemenperin, harga mi instan kuah di tingkat konsumen telah mengalami kenaikan sebanyak dua kali pada rentang waktu 2019 hingga Mei 2022. Pada 2019, harga mi instan kuah Rp 2.500 per kemasan, meningkat menjadi Rp 2.750 pada 2021, dan menjadi Rp 3.000 per Mei 2022. Adapun harga produk mi instan kuah dari beragam merek di sejumlah warung dan gerai minimarket di Jakarta per Rabu (10/8) belum banyak berubah, yaitu masih di kisaran Rp 2.800-Rp 3.100 per kemasan.

Menanggapi hal itu, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang menilai, pernyataan Mentan bahwa harga mi instan naik hingga tiga kali lipat berlebihan. Menurut dia, kenaikan harga mi instan merupakan konsekuensi dari harga bahan baku gandum dan tepung terigu yang juga sedang mengalami kenaikan di tingkat internasional. ”Industri tepung terigu tidak mengambil kesempatan apa pun dari kenaikan harga gandum yang terjadi. Mereka hanya mem-pass over (meneruskan) kenaikan harga input yang sudah terjadi sejak 2021. Jadi, (kenaikannya)tidak berlebihan, normatif saja,” kata Franciscus (10/8). (Yoga)

Gubernur BI mengajak seluruh kementerian dan lembaga serta pemda bersinergi mengendalikan inflasi pangan. Selain beberapa komoditas produksi dalam negeri, sejumlah bahan pangan rentan terdampak oleh kenaikan harga di pasar global. Pengendalian inflasi pangan dinilai krusial karena berdampak luas dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal tersebut mengemuka dalam peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan secara hibrida di Malang, Jatim, Rabu (10/8). Perry menjelaskan, belanja pangan masyarakat ekonomi rendah bisa mencakup 50-60 % total bobot pengeluaran.

Mengingat bobotnya yang besar, kenaikan harga pangan akan berdampak besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, Perry mengajak pemda untuk bersama-sama mengendalikan inflasi pangan hingga 5 % atau paling tidak 6 %. Berbagai upaya, lanjut Perry, bisa dilakukan pemda untuk mengendalikan inflasi, diantaranya dengan memperbanyak operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Peran pemda bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) penting guna menjamin inflasi tetap terkendali. (Yoga)

Kementerian Pertanian mendorong diversifikasi pangan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan sebagai imbas penyusutan lahan pertanian serta pertambahan jumlah penduduk. Direktur Serelia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab mengatakan Indonesia butuh penambahan 800.000 ton beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya seiring dengan bertambahnya penduduk. Sebaliknya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mencatat lahan pertanian menyusut menjadi 7,45 juta hektare pada 2019 dari sebelumnya mencapai 7,75 juta hektare pada 2013. Saat ini, pemerintah mengin­­ten­sifkan varietas padi yang mampu meningkatkan produksi. Saat ini, Kementan sudah mengubah sebesar 67,64% varietas padi lama. Yang baru, kata Ismail, seperti varietas inpari 32 dan 42 sudah mengalahkan varietas ciherang yang dulu tinggi produktivitasnya.

Perubahan iklim berdampak dan menjadi ancaman bagi sejumlah sektor, termasuk ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, risiko dan dampak perubahan iklim perlu diidentifikasi secara menyeluruh sehingga proses adaptasi dan mitigasi dapat dilakukan dengan komprehensif. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi melalui video sambutan dalam acara rapat koordinasi nasional BMKG dengan tema ”Peran Info BMKG dalam Mendukung Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional”, secara daring, Senin (8/8).

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyebutkan, lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang  memproduksi 80 % sumber pangan dunia merupakan kelompok paling rentan terhadap perubahan iklim. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga memprediksi akan ada 13 juta orang kelaparan akibat terhambatnya rantai pasok dunia karena perang Ukraina-Rusia. ”Hati-hati, ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Dampak perubahan iklim ini sangat serius,” ujar Presiden. (Yoga)

Pemerintah, PT Pertamina (Persero), dan masyarakat perlu berbagi beban (sharing the pain) agar lonjakan harga minyak yang terjadi saat ini tidak mengganggu APBN, tidak membebani keuangan Pertamina, tidak memicu inflasi, serta tidak menekan daya beli dan menggerus pertumbuhan ekonomi. Di sisi pemerintah, sharing the pain dapat dilakukan antara lain dengan membayar subsidi BBM, kompensasi BBM, dan subsidi LPG kepada Pertamina secara tepat waktu agar BUMN itu mampu menjaga kesinambungan produksi dan distribusinya kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. Pemerintah juga mesti berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi (Pertalite dan solar subsidi) serta LPG subsidi  ukuran 3 kg) meski harga riilnya melambung. Hal itu terungkap dalam wawancara Investor Daily dengan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Supar woto, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman, serta Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta dan Pekanbaru, Riau, Senin (8/8). (Yetede)