Era harga tinggi komoditas global, termasuk CPO, mulai pudar. Kisah windfall atau durian runtuh  komoditas andalan ekspor Indonesia itu diperkirakan berakhir pada 2023. Tanda-tanda penurunan harga CPO global sudah terlihat sejak awal semester II-2022. Harga CPO yang pernah tembus di atas 7.000 ringgit Malaysia per ton pada Maret dan April 2022 mulai bergejolak di kisaran 3.500-4.500 ringgit Malaysia per ton pada Juli-Agustus 2022. Pada Agustus ini, RHB Investment Bank menurunkan asumsi harga CPO 2023 dari 4.300 ringgit Malaysia per ton menjadi 3.900 ringgit Malaysia per ton atau sekitar 871,9 USD per ton. Sebulan sebelumnya, tim ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkirakan harga rata-rata CPO pada 2023 dan 2024 bakal turun masing-masing menjadi 939,3 USD per ton dan 780,7 USD per ton. Koreksi harga itu mengasumsikan redanya tensi geopolitik Rusia-Ukraina, peningkatan produksi minyak nabati global, dan pemulihan permintaan.

Harga CPO baru itu masih lebih tinggi dari 2019 dan 2020 yang harga rata-ratanya masing-masing 524,9 USD per ton dan 667,6 USD per ton. Kenaikan harga CPO dan minerba pada 2021 membuat penerimaan bea keluar tumbuh 708,2 persen dari Rp 4,3 triliun pada 2020 menjadi Rp 34,6 triliun pada 2021. Kendati mulai terkoreksi, harga komoditas masih cukup tinggi sehingga diperkirakan masih dapat meningkatkan penerimaan bea keluar hingga Rp 48,9 triliun pada 2022. Indonesia tetap baik-baik saja tahun depan, asal mampu merealisasikan dengan benar dan tetap sasaran strategi yang telah digulirkan Presiden Jokowi dalam pidatonya tentang RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Selasa (16/8). Sejumlah strategi itu mencakup hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, meningkatkan nilai tukar petani di kisaran 105-107, serta mengoptimalkan penerimaan pajak dan reformasi pengelolaan PNBP. (Yoga)

Pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat menjadi sentimen negatif bagi pasar keuangan dalam negeri. Kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan inflasi cukup signifikan. Pemerintah memang melihat diperlukan penyesuaian harga Pertalite seiring dengan ditolaknya tambahan subsidi untuk BBM ini. Tapi, bila harga pertalite naik ke Rp 10.000, inflasi bisa jadi naik hingga kisaran 6%-6,5%.

Masyarakat harus bersiap dengan keputusan yang akan diambil pemerintah soal kepastian penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Jika pemerintah mengerek harga Pertalite, laju inflasi tahun ini bisa meroket lantaran kenaikan harga BBM juga menyulut harga lainnya, terutama transportasi dan bahan pokok. Sebagai gambaran, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertama kali menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium hingga 30% pada November 2014. Satu bulan berikutnya, yakni pada Desember 2014, inflasi meroket hingga 8,36% year on year (yoy). Pada tahun sebelumnya, tepatnya Juni 2013, juga terjadi kenaikan harga BBM. Di akhir tahun, inflasi melonjak ke level 3,83% yoy. Sebab itu, Ekonom Makro Ekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky memperkirakan, jika harga Pertalite naik maka inflasi tahun ini bisa mencapai 6% hingga 7% yoy. Analis Makroekonomi Bank Danamon Indonesia Irman Faiz sepakat jika harga Pertalite naik, inflasi bisa naik di level 7% hingga 8% dengan asumsi harga Pertalite naik Rp 2.500 per liter menyumbang inflasi 2,44%-2,87% poin.

JAKARTA, ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah masih memiliki dua opsi terkait kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, solar serta Pertalite. Dari kedua opsi itu, mengurangi subsidi atau menaikkan harga jual hanya akan menjadi opsi kedua, yang diambil jika pagu anggaran subsidi dan kompensasi energi Rp 502,4 triliun terlampaui atau habis. Namun demikian, dia menandaskan, kalaupun opsi penaikan harga dipilih, hal itu belum akan dilakukan pada kuartal III tahun ini. “Masih disampaikan beberapa skenario. Belum diputus. (Tapi) tidak di kuartal III (2022),” ucap Airlangga tanpa bersedia menyebutkan waktu pasti penaikan harga BBM dilakukan. Menurun Airlangga, perolehan rezeki nomplok (windfall profits) tahun ini kenaikan harga komoditas masih bisa untuk menutup subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 502,4 triliun, namun  tidak bisa lebih tinggi dari itu. Apalagi, dengan terkendalinya Co vid-19, mobilitas masyarakat akan meningkat volume konsumsi BBM bersubsidi juga meningkat. “Kalau kita bicara Pertalite ‘kan (kuotanya)  23 juta kiloliter, kami per kirakan bisa naik sampai 29 juta kiloliter,” pungkas dia. (Yetede)

JAKARTA, ID - Pemerintah mulai menerapkan pungutan royalti batu bara secara progresif pada 15 September mendatang. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada September mendatang pungutan royalti mengalami kenaikan. Royalti batu bara kalori rendah kini ditetapkan sebesar 5 persen dari sebelumnya hanya 3 persen. Kemudian batu bara kalori sedang ditetapkan 7 persen dari sebelumnya 5 persen. Untuk royalti batu bara kalori tinggi ditetapkan sebesar 9,5 persen dari sebelumnya 7 persen. Selain itu, PP 26/2022 ini pun mengatur royalti progresif mengacu pada pergerakan harga batu bara acuan (HBA). Pada level HBA kurang dari US$ 70 per ton maka batu bara kalori rendah dikenakan tarif 5 persen. Untuk kalori sedang dikenakan tarif 7 persen dan kalori tinggi sebesar 9,5 persen “Adapun mengenai dampak dari PP 96/2022 kami dari asosiasi sedang mempelajari tarif royalti bagi pemegang IUP yang diatur di peraturan tersebut dan akan mengadakan rapat anggota di hari Senin,” kata Hendra kepada Investor Daily akhir pekan lalu. (Yetede)

Sorgum merupakan salah satu bahan pangan yang bisa menjadi pilihan masyarakat Indonesia sebagai sumber karbohidrat selain beras, jagung, ataupun gandum. Sejak tahun 1970, sorgum sudah dibudidayakan di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Jawa, Sulsel, Sulteng, NTB, dan NTT. Sorgum tak hanya sebagai sumber karbohidrat, tetapi juga memiliki kandungan gizi tinggi. Sejumlah hasil riset menunjukkan, sorgum memiliki kandungan protein, kalsium, zat besi, fosfor, dan vitamin B1 lebih tinggi dibandingkan beras. Sorgum juga mengandung antioksidan, seperti flavonoid, asam fenolat, dan tanin.

Dengan berbagai manfaat ini, pemerintah menyusun peta jalan meningkatkan produksi dan hilirisasi  komoditas pertanian sorgum. Hingga Juli 2022, ada 4.355 hektar lahan sorgum tersebar di enam provinsi dengan produksi 15.243 ton atau 3,63 ton per hektar. Pemerintah menargetkan tahun ini 15.000 hektar lahan ditanami sorgum di area pengembangan prioritas di Kabupaten Waingapu, NTT. Pada 2023 akan disiapkan budidaya sorgum di lahan seluas 115.000 hektar dan 154.000 hektar pada 2024 (Kompas, 8/8).

Untuk mendukung ketahanan pangan, peneliti dari Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB University mengembangkan IPB Sorice. Sorgum ini bisa tumbuh dengan baik di lahan kering masam sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanah marjinal. Anggota tim pengembang IPB Sorice, Desta Wirnas, menjelaskan, varietas ini dapat di tanam di lahan dengan derajat keasaman (pH) rendah dan kandungan aluminium tinggi. Hal ini menjadi keunggulan karena tak semua jenis tanaman bisa hidup dan berproduksi dengan baik di lahan kering masam. (Yoga)

Isu terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi perbincangan publik yang hangat sepanjang pekan lalu. Namun, pemerintah menyebut bakal berhati-hati menyikapi besarnya anggaran subsidi dan kompensasi energi hingga akhir tahun ini. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM guna mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.

”Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data akurat sebelum pembatasan diterapkan,” kata Luhut dalam keterangan resmi, Minggu (21/8). Ia menambahkan, pemerintah menghitung rencana itu dengan hati-hati karena perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti inflasi, kondisi fiskal, dan pemulihan ekonomi. Hal itu dinilai penting guna menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global. (Yoga)

Rencana pemerintah memperluas sektor industri penerima gas murah lewat insentif harga gas bumi tertentu atau HGBT masih terganjal kendala infrastruktur yang belum merata. Pemerintah berencana memacu pembangunan infrastruktur untuk mempermudah penyaluran gas ke seluruh industri yang membutuhkan. Berdasarkan Permen ESDM No 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, yang berlaku sejak April 2020, ada tujuh bidang industri yang mendapat insentif harga gas bumi senilai 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU). Pemerintah berencana memperluas penerima harga gas khusus itu ke seluruh sektor industri.

Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko Cahyanto (20/8) mengatakan, ketersediaan infrastruktur yang merata menjadi salah satu kendala dalam mendorong perluasan penggunaan gas bumi bagi industri. Pasalnya, distribusi gas bumi untuk industri masih mengandalkan jaringan pipa gas milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Letak jaringan pipa gas dan sebagian besar industri pengguna gas berada di bagian barat Indonesia, sementara sumber baru gas bumi lebih banyak berasal dari wilayah tengah dan timur. (Yoga)

JAKARTA, ID – Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pekan depan. Lonjakan harga minyak mentah, konsumsi BBM yang tak terkendali, dan pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan subsidi BBM membengkak 230%, dari Rp 152,1 triliun ke Rp 502,4 triliun. Harga Pertalite yang saat ini Rp 7.650 per liter kemungkinan dinaikkan ke Rp 10.000 per liter atau 30%. Subsidi Pertalite setelah kenaikan masih sekitar Rp 8.150 per liter. “Minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi),” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin secara virtual, Jumat (19/8/2022). Presiden Jokowi, kata Luhut, akan mengumumkan kepastian kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan solar pada minggu depan. Ia menjelaskan saat ini inflasi masih terkendali. Namun ia telah mengutus timnya untuk menghitung potensi dampak kenaikan inflasi apabila harga BBM Pertalite dan solar dinaikkan. Hanya saja, Luhut tidak menyebutkan berapa kenaikan harga yang akan ditetapkan pemerintah. (Yetede)

Presiden Joko Widodo bakal mengumumkan kenaikan pertalite dan solar dalam waktu dekat. keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut  diambil karena beban subsidi untuk energi terlalu besar membebani APBN. "Mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga ini," tutur Menteri Koordinator dan Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin, 19 Agustus 2022. Luhut mengatakan Presiden Jokowi sudah mengindikasikan bahwa  pemerintah tidak mungkin mempertahankan besarnya subsidi energi. Sebab, menurut dia, harga BBM di Indonesia merupakan yang termurah. Saat ini, harga keekonomian Pertalite mencapai Rp 13.150 per liter. Sedangkan harga ecerannya masih Rp 7.650 per liter. Adapun di negara lain, seperti Thailand, harga BBM Rp 19.500 per liter. Sedangkan Vietnam menjual Rp 16.645 per liter dan Filipina Rp21.352 per liter. Pada 1 April lalu, pemerintah menaikkan harga Pertamax sebesar Rp3.500 per liter. Penyesuaian tersebut membuat selisih Pertamax dengan bensin bersubsidi, Pertalite semakin melebar. (Yetede)