Miwang Kartasasmita mengatakan bahwa pemerintah mencoba melakukan intervensi terkait dengan diversifikasi produk industri pangan melalui beragam cara, seperti pemanfaatan teknologi untuk kesiapan baku dan branding penghiliran produk. “Kami juga memfasilitasi perluasan akses pasar melalui link and match dengan mempertemukan pelaku IKM dengan eksportir, industri besar, retail, maupun horeka [hotel, restoran, dan kafe],” kata Agus, Selasa (23/8). Beberapa dukungan teknis lainnya meliputi manajemen usaha IKM, sistem mutu, teknis produksi, kemasan dan trace ability, termasuk dukungan industri 4.0 di sentra IKM. Menteri Agus menilai, para pelaku IKM memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan bahan baku, karakteristik proses produksi, serta kebutuhan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut, lanjutnya, membentuk ekosistem sentra IKM yang terdiri atas para pelaku usaha, sektor hulu, pemasaran, dan juga pengurus di lokasi sentra. Upaya diversifikasi produk industri pangan dilakukan setelah sektor itu menyokong sebesar 38,38% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas pada kuartal /II 2022. Industri pangan juga tercatat memberikan surplus neraca perdagangan senilai US$12,95 miliar. Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa ada beberapa tantangan utama yang harus dihadapi IKM untuk meningkatkan kontribusinya, yakni jaringan distribusi antara produsen pangan besar dan IKM masih terfragmentasi, serta digitalisasi.

Indonesia terus menggenjot ekspor guna mempertahankan surplus neraca perdagangan hingga akhir tahun ini. Kemendag membidik potensi lonjakan permintaan CPO dari India menjelang Festival Diwali, sedangkan BUMN memperkuat pasar ekspor komponen pembangkit listrik Korea Selatan. Mendag Zulkifli Hasan dalam keterangan pers di Jakarta, selasa (23/8) mengatakan, India merupakan pasar ekspor CPO Indonesia terbesar kedua setelah China. Pada 2021, nilai ekspor CPO Indonesia ke India 3,4 miliar USD atau 25 % total ekspor Indonesia ke India. Permintaan komoditas tersebut biasanya melonjak menjelang perayaan Diwali yang tahun ini akan digelar pada 24 Oktober.

Pada 22 Agustus 2022, Zulkifli memimpin misi dagang Indonesia di New Dehli, India. Dalam misi ini, Indonesia membukukan 22 kesepakatan kerja sama dengan potensi ekspor 3,2 miliar USD atau Rp 46,98 triliun. Untuk CPO, total komitmen yang dihasilkan 2,6 juta ton atau 3,16 miliar USD. Sementara itu, PT Barata Indonesia (Persero) memperkuat pasar ekspor komponen pembangkit listrik di Korsel. Pada 22 Agustus 2022, BUMN ini mengekspor dua selubung luar bertekanan rendah (low pressure outer casing) ke Ulsan, Korsel. Komponen pembangkit listrik yang dibuat Divisi Pembangkit Barata Indonesia dipesan pemasok elpiji terkemuka Korsel, SK Gas Ltd. (Yoga)

INVESTOR, ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara detail sebelum mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya jenis Pertalite. Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul sebelum diputuskan,” kata Presiden Jokowi dalam keterangannya  usai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, pada Selasa, (23/8). Menurut Presiden Jokowi, kenaikan harga Pertalite akan memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite. “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” tutur Presiden Jokowi.

JAKARTA, ID – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah tidak gegabah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, APBN 2022 masih memiliki alokasi yang memadai untuk menanggung biaya subsidi BBM. Opsi penaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Apalagi, jika dasarnya adalah pembengkakan beban subsidi BBM di APBN 2022 hingga Rp 502 triliun. Prinsipnya, APBN 2022 memang di desain sebagai penyangga bagi perekonomian masyarakat," kata Kamrussamad, Senin (22/8). Dia menjelaskan, realisasi belanja subsidi energi hingga semester I-2022 baru Rp 75,59 triliun. Dari jumlah ter sebut, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg baru mencapai Rp 54,31 triliun atau 36,36% dari Pagu APBN 2022 (Perpres No. 98 Tahun 2022). Kemudian, realisasi subsidi listrik baru mencapai Rp 21,27 triliun atau 35,71% dari pagu. "Artinya, klaim pemerintah yang menyatakan harga BBM subsidi saat ini sudah membebani APBN tidak benar. Sebab, tahun ini, masih ada sekitar 65% lagi alokasi APBN untuk subsidi dan kompensasi energi di semester II," tegas dia. (Yetede)

Bank Sentral AS menyuarakan akan menaikkan suku bunga acuan untuk ketiga kalinya September mendatang, meski terbuka kemungkinan tak akan sebesar 75 basis poin. Ini lebih kecil dari ekspektasi pasar yang tadinya memprediksi kenaikan 100 basis poin. Ekspektasi ini timbul karena sebelumnya beberapa indikator awal, seperti perumahan, telah memberikan sinyal bahwa resesi di AS akan tiba lebih awal. Pertumbuhan ekonomi AS untuk triwulan II-2022 tercatat negatif 0,9 %. Secara teknis, AS sudah memasuki resesi karena dua triwulan berturut-turut mencatat pertumbuhan ekonomi negatif.

Situasi di atas sempat menimbulkan euforia di bursa berjangka minyak dunia karena The Fed yang kurang hawkish mengurangi ketakutan terhadap resesi dunia. Harga minyak WTI yang sempat anjlok dari 108 USD per barel di akhir Juni ke 94 USD bergerak naik lagi. Namun, tidak dapat bertahan lama di atas batas psikologis 100 USD per barel. Hal ini terjadi karena realitas resesi di AS dan pertumbuhan di China yang terganggu lockdown Covid-19. Anjloknya harga minyak dunia juga diikuti turunnya harga komoditas lain sehingga menurunkan tekanan inflasi global.

Prospek kenaikan suku bunga The Fed, ditambah kurang menariknya investasi pada minyak bumi dan komoditas lain, menyebabkan pemodal portepel mencari aset aman finansial dalam denominasi USD. Indeks USD yang sempat turun ke sekitar 105,8 di minggu pertama Agustus meningkat kembali ke 108,3 pada minggu ketiga Agustus. Akibatnya, nilai kurs rupiah terhadap USD yang sempat menguat ke Rp 14.600-an per USD melemah kembali ke sekitar Rp 14.800. BI melaporkan adanya net buy saham-saham Indonesia sekitar Rp 900 miliar oleh asing sehingga IHSG naik 0,26 % ke 6.968,78. Pada minggu ke-4 Juli 2022, bersamaan kenaikan suku bunga The Fed yang kedua, dana yang masuk tercatat Rp 3,28 triliun. Kombinasi ini membuat rupiah cukup resilien. 

Masalahnya, pertumbuhan berdasarkan mobilitas di atas didukung oleh subsidi BBM Rp 502 triliun yang membebani APBN. Dengan demikian, ada trade off antara pertumbuhan dan ketahanan anggaran. Jika kebijakan mengurangi subsidi BBM karena pertimbangan sosio-ekonomi belum dapat dilakukan dalam jangka pendek, yang dapat digunakan adalah dengan pembatasan (rationing) non harga. Kebijakan penyekatan (separating equilibrium) ini dapat dilakukan berdasarkan jenis kendaraan roda dua, angkutan umum dan logistik, merek, CC mesin, dan lain-lain. Rencana The Fed untuk tetap meningkatkan suku bunga acuan berkali-kali di masa depan memperbesar peluang durasi resesi lama. Harus diperhatikan bahwa ketahanan APBN menentukan kerangka waktu untuk beralih ke opsi berikutnya (pivotal point), yakni menaikkan harga BBM domestik, jika keseimbangan pasar minyak dunia ternyata kembali berada di atas 90 USD per barel. (Yoga)

Era harga tinggi komoditas global, termasuk CPO, mulai pudar. Kisah windfall atau durian runtuh  komoditas andalan ekspor Indonesia itu diperkirakan berakhir pada 2023. Tanda-tanda penurunan harga CPO global sudah terlihat sejak awal semester II-2022. Harga CPO yang pernah tembus di atas 7.000 ringgit Malaysia per ton pada Maret dan April 2022 mulai bergejolak di kisaran 3.500-4.500 ringgit Malaysia per ton pada Juli-Agustus 2022. Pada Agustus ini, RHB Investment Bank menurunkan asumsi harga CPO 2023 dari 4.300 ringgit Malaysia per ton menjadi 3.900 ringgit Malaysia per ton atau sekitar 871,9 USD per ton. Sebulan sebelumnya, tim ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkirakan harga rata-rata CPO pada 2023 dan 2024 bakal turun masing-masing menjadi 939,3 USD per ton dan 780,7 USD per ton. Koreksi harga itu mengasumsikan redanya tensi geopolitik Rusia-Ukraina, peningkatan produksi minyak nabati global, dan pemulihan permintaan.

Harga CPO baru itu masih lebih tinggi dari 2019 dan 2020 yang harga rata-ratanya masing-masing 524,9 USD per ton dan 667,6 USD per ton. Kenaikan harga CPO dan minerba pada 2021 membuat penerimaan bea keluar tumbuh 708,2 persen dari Rp 4,3 triliun pada 2020 menjadi Rp 34,6 triliun pada 2021. Kendati mulai terkoreksi, harga komoditas masih cukup tinggi sehingga diperkirakan masih dapat meningkatkan penerimaan bea keluar hingga Rp 48,9 triliun pada 2022. Indonesia tetap baik-baik saja tahun depan, asal mampu merealisasikan dengan benar dan tetap sasaran strategi yang telah digulirkan Presiden Jokowi dalam pidatonya tentang RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Selasa (16/8). Sejumlah strategi itu mencakup hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, meningkatkan nilai tukar petani di kisaran 105-107, serta mengoptimalkan penerimaan pajak dan reformasi pengelolaan PNBP. (Yoga)

Pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat menjadi sentimen negatif bagi pasar keuangan dalam negeri. Kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan inflasi cukup signifikan. Pemerintah memang melihat diperlukan penyesuaian harga Pertalite seiring dengan ditolaknya tambahan subsidi untuk BBM ini. Tapi, bila harga pertalite naik ke Rp 10.000, inflasi bisa jadi naik hingga kisaran 6%-6,5%.

Masyarakat harus bersiap dengan keputusan yang akan diambil pemerintah soal kepastian penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Jika pemerintah mengerek harga Pertalite, laju inflasi tahun ini bisa meroket lantaran kenaikan harga BBM juga menyulut harga lainnya, terutama transportasi dan bahan pokok. Sebagai gambaran, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertama kali menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium hingga 30% pada November 2014. Satu bulan berikutnya, yakni pada Desember 2014, inflasi meroket hingga 8,36% year on year (yoy). Pada tahun sebelumnya, tepatnya Juni 2013, juga terjadi kenaikan harga BBM. Di akhir tahun, inflasi melonjak ke level 3,83% yoy. Sebab itu, Ekonom Makro Ekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky memperkirakan, jika harga Pertalite naik maka inflasi tahun ini bisa mencapai 6% hingga 7% yoy. Analis Makroekonomi Bank Danamon Indonesia Irman Faiz sepakat jika harga Pertalite naik, inflasi bisa naik di level 7% hingga 8% dengan asumsi harga Pertalite naik Rp 2.500 per liter menyumbang inflasi 2,44%-2,87% poin.

JAKARTA, ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah masih memiliki dua opsi terkait kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, solar serta Pertalite. Dari kedua opsi itu, mengurangi subsidi atau menaikkan harga jual hanya akan menjadi opsi kedua, yang diambil jika pagu anggaran subsidi dan kompensasi energi Rp 502,4 triliun terlampaui atau habis. Namun demikian, dia menandaskan, kalaupun opsi penaikan harga dipilih, hal itu belum akan dilakukan pada kuartal III tahun ini. “Masih disampaikan beberapa skenario. Belum diputus. (Tapi) tidak di kuartal III (2022),” ucap Airlangga tanpa bersedia menyebutkan waktu pasti penaikan harga BBM dilakukan. Menurun Airlangga, perolehan rezeki nomplok (windfall profits) tahun ini kenaikan harga komoditas masih bisa untuk menutup subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 502,4 triliun, namun  tidak bisa lebih tinggi dari itu. Apalagi, dengan terkendalinya Co vid-19, mobilitas masyarakat akan meningkat volume konsumsi BBM bersubsidi juga meningkat. “Kalau kita bicara Pertalite ‘kan (kuotanya)  23 juta kiloliter, kami per kirakan bisa naik sampai 29 juta kiloliter,” pungkas dia. (Yetede)

JAKARTA, ID - Pemerintah mulai menerapkan pungutan royalti batu bara secara progresif pada 15 September mendatang. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada September mendatang pungutan royalti mengalami kenaikan. Royalti batu bara kalori rendah kini ditetapkan sebesar 5 persen dari sebelumnya hanya 3 persen. Kemudian batu bara kalori sedang ditetapkan 7 persen dari sebelumnya 5 persen. Untuk royalti batu bara kalori tinggi ditetapkan sebesar 9,5 persen dari sebelumnya 7 persen. Selain itu, PP 26/2022 ini pun mengatur royalti progresif mengacu pada pergerakan harga batu bara acuan (HBA). Pada level HBA kurang dari US$ 70 per ton maka batu bara kalori rendah dikenakan tarif 5 persen. Untuk kalori sedang dikenakan tarif 7 persen dan kalori tinggi sebesar 9,5 persen “Adapun mengenai dampak dari PP 96/2022 kami dari asosiasi sedang mempelajari tarif royalti bagi pemegang IUP yang diatur di peraturan tersebut dan akan mengadakan rapat anggota di hari Senin,” kata Hendra kepada Investor Daily akhir pekan lalu. (Yetede)