Sorgum merupakan salah satu bahan pangan yang bisa menjadi pilihan masyarakat Indonesia sebagai sumber karbohidrat selain beras, jagung, ataupun gandum. Sejak tahun 1970, sorgum sudah dibudidayakan di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Jawa, Sulsel, Sulteng, NTB, dan NTT. Sorgum tak hanya sebagai sumber karbohidrat, tetapi juga memiliki kandungan gizi tinggi. Sejumlah hasil riset menunjukkan, sorgum memiliki kandungan protein, kalsium, zat besi, fosfor, dan vitamin B1 lebih tinggi dibandingkan beras. Sorgum juga mengandung antioksidan, seperti flavonoid, asam fenolat, dan tanin.

Dengan berbagai manfaat ini, pemerintah menyusun peta jalan meningkatkan produksi dan hilirisasi  komoditas pertanian sorgum. Hingga Juli 2022, ada 4.355 hektar lahan sorgum tersebar di enam provinsi dengan produksi 15.243 ton atau 3,63 ton per hektar. Pemerintah menargetkan tahun ini 15.000 hektar lahan ditanami sorgum di area pengembangan prioritas di Kabupaten Waingapu, NTT. Pada 2023 akan disiapkan budidaya sorgum di lahan seluas 115.000 hektar dan 154.000 hektar pada 2024 (Kompas, 8/8).

Untuk mendukung ketahanan pangan, peneliti dari Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB University mengembangkan IPB Sorice. Sorgum ini bisa tumbuh dengan baik di lahan kering masam sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanah marjinal. Anggota tim pengembang IPB Sorice, Desta Wirnas, menjelaskan, varietas ini dapat di tanam di lahan dengan derajat keasaman (pH) rendah dan kandungan aluminium tinggi. Hal ini menjadi keunggulan karena tak semua jenis tanaman bisa hidup dan berproduksi dengan baik di lahan kering masam. (Yoga)

Isu terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi perbincangan publik yang hangat sepanjang pekan lalu. Namun, pemerintah menyebut bakal berhati-hati menyikapi besarnya anggaran subsidi dan kompensasi energi hingga akhir tahun ini. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM guna mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.

”Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data akurat sebelum pembatasan diterapkan,” kata Luhut dalam keterangan resmi, Minggu (21/8). Ia menambahkan, pemerintah menghitung rencana itu dengan hati-hati karena perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti inflasi, kondisi fiskal, dan pemulihan ekonomi. Hal itu dinilai penting guna menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global. (Yoga)

Rencana pemerintah memperluas sektor industri penerima gas murah lewat insentif harga gas bumi tertentu atau HGBT masih terganjal kendala infrastruktur yang belum merata. Pemerintah berencana memacu pembangunan infrastruktur untuk mempermudah penyaluran gas ke seluruh industri yang membutuhkan. Berdasarkan Permen ESDM No 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, yang berlaku sejak April 2020, ada tujuh bidang industri yang mendapat insentif harga gas bumi senilai 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU). Pemerintah berencana memperluas penerima harga gas khusus itu ke seluruh sektor industri.

Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko Cahyanto (20/8) mengatakan, ketersediaan infrastruktur yang merata menjadi salah satu kendala dalam mendorong perluasan penggunaan gas bumi bagi industri. Pasalnya, distribusi gas bumi untuk industri masih mengandalkan jaringan pipa gas milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Letak jaringan pipa gas dan sebagian besar industri pengguna gas berada di bagian barat Indonesia, sementara sumber baru gas bumi lebih banyak berasal dari wilayah tengah dan timur. (Yoga)

JAKARTA, ID – Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pekan depan. Lonjakan harga minyak mentah, konsumsi BBM yang tak terkendali, dan pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan subsidi BBM membengkak 230%, dari Rp 152,1 triliun ke Rp 502,4 triliun. Harga Pertalite yang saat ini Rp 7.650 per liter kemungkinan dinaikkan ke Rp 10.000 per liter atau 30%. Subsidi Pertalite setelah kenaikan masih sekitar Rp 8.150 per liter. “Minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi),” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin secara virtual, Jumat (19/8/2022). Presiden Jokowi, kata Luhut, akan mengumumkan kepastian kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan solar pada minggu depan. Ia menjelaskan saat ini inflasi masih terkendali. Namun ia telah mengutus timnya untuk menghitung potensi dampak kenaikan inflasi apabila harga BBM Pertalite dan solar dinaikkan. Hanya saja, Luhut tidak menyebutkan berapa kenaikan harga yang akan ditetapkan pemerintah. (Yetede)

Presiden Joko Widodo bakal mengumumkan kenaikan pertalite dan solar dalam waktu dekat. keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut  diambil karena beban subsidi untuk energi terlalu besar membebani APBN. "Mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga ini," tutur Menteri Koordinator dan Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin, 19 Agustus 2022. Luhut mengatakan Presiden Jokowi sudah mengindikasikan bahwa  pemerintah tidak mungkin mempertahankan besarnya subsidi energi. Sebab, menurut dia, harga BBM di Indonesia merupakan yang termurah. Saat ini, harga keekonomian Pertalite mencapai Rp 13.150 per liter. Sedangkan harga ecerannya masih Rp 7.650 per liter. Adapun di negara lain, seperti Thailand, harga BBM Rp 19.500 per liter. Sedangkan Vietnam menjual Rp 16.645 per liter dan Filipina Rp21.352 per liter. Pada 1 April lalu, pemerintah menaikkan harga Pertamax sebesar Rp3.500 per liter. Penyesuaian tersebut membuat selisih Pertamax dengan bensin bersubsidi, Pertalite semakin melebar. (Yetede)

Jakarta-Kenaikan harga Pertalite dan solar di prediksi melambungkan inflasi tahun ini. Tingkat inflasi diperkirakan bakal menembus 6-7% secara tahunan jika harga BBM bersubsidi naik. "Inflasi bakal tembus 6% hingga 6,5% secara tahunan jika pertalite  naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp 10 per liter," kata Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, saat dihubungi kemarin. Perkiraan tersebut jauh dari target inflasi Bank Indonesia tahun ini 2-4%. Sinyal kenaikan harga Pertalite sudah disampaikan sejumlah menteri. Alasannya, nilai subsidi energi terus membengkak. APBN dinilai tak akan mampu  menghadapi lonjakan tiap tahunnya. Beban APBN untuk subsidi energi tahun ini membengkak hingga mencapai Rp 520,4 triliun. Bahkan nilainya bisa melonjak mencapai di atas Rp600 triliun jika kouta Pertalite 23 ribu kilometer jebol.  Bhima mengatakan kenaikan harga Pertalite tak hanya meningkatkan biaya bahan bakar, tetapi juga barang dan jasa lain. Kondisi ini akan memberatkan masyarakat , khususnya 40% penduduk berpendapatan rendah. (Yetede)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN siap mendorong pemanfaatan gas bumi dan menjaga ketahanan energi nasional. Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Arcandra Tahar mengungkapkan, konsumsi energi kian meningkat seiring pemulihan pandemi Covid-19. "Di masa transisi energi, kita sepakat menggunakan gas. Setiap penemuan lapangan gas patut kita apresiasi. Harus dikembangkan secepat mungkin sebelum masa renewable energy kick in," ujar Arcandra dalam Media Gathering di Jakarta, Kamis (18/8). Secara umum, Arcandra menilai, perekonomian global dihadapkan pada berkurangnya 4% pasokan minyak ke pasar dunia. Salah satu pemicunya adalah krisis Rusia-Ukraina sejak akhir tahun lalu. Faktor ini juga berkontribusi pada terdongkraknya harga energi dan mendorong inflasi serta krisis energi banyak negara. Sejumlah strategi dilakukan negara Eropa untuk memenuhi kebutuhan energi. Berkaca dari berbagai cara tersebut, Arcandra memastikan PGAS siap meningkatkan peran dalam ketahanan energi dalam negeri. "Strategi Eropa bisa menjadi insight bagi kita dalam pengelolaan energi ke depan. Termasuk mendorong peran strategis PGN sebagai subholding gas untuk berperan semakin besar dalam pemenuhan gas bumi bagi sektor-sektor strategis di dalam negeri," kata Arcandra.

JAKARTA, ID – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), operator Blok Rokan di Provinsi Riau, menargetkan produksi minyak di Blok Rokan bisa mencapai 170 ribu barel per hari (bph) pada akhir 2022. Salah satu optimisme manajemen dengan target tersebut karena masifnya kegiatan, terutama pemboran sumur di Blok Rokan sepanjang tahun ini. "Pada Desember 2022 kami menargetkan produksi minyak menembus level 170 ribu bph, jumlah rig sudah siap pengalaman kami pemboran rata-rata per hari satu sumur. Nanti 2023 akan ngebut lagi karena di awal tahun nanti bisa langsung kerja," kata Jaffee saat webinar “Capaian dan Tantangan Pengelolaan Satu Tahun Blok Rokan oleh PHR” yang diselenggarakan ReforMiner Institute, Kamis (18/8). Selain Jaffee, narasumber lain pada webinar tersebut adalah Anggota Dewan Energi Nasional Satya W Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno, dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro. Jaf fee menjelaskan peningkatan produksi di Blok Rokan merupakan hal yang patut disyukuri lantaran sudah hampir satu dekade ini tidak ada peningkatan produksi dari wilayah kerja tersebut. Apalagi jika dilihat secara alami penurunan produksi minyak di Rokan cukup tinggi. Dia menyebutkan, secara natural data decline rate 26% sekitar 4 ribu bph. Produksi per sumur di bawah 150 bph. Jika mengikuti decline rate, realisasi produksi maksimal 120 ribu bph. (Yetede)

LONDON, ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang baru Haitham Al Ghais menyampaikan pada Rabu (17/8), kartel minyak tidak dapat disalahkan atas laju inflasi yang melonjak. Sebaliknya, ia menunjuk pada kurangnya investasi kronis dalam industri minyak dan gas (migas). “OPEC tidak berada di belakang kenaikan harga ini. Ada faktor lain di luar OPEC yang benar-benar berada di balik lonjakan(harga) gas dan minyak. Dan sekali lagi, singkatnya bagi saya adalah kurangnya investasi. Kekurangan investasi yang kronis. Ini adalah kenyataan pahit yang harus disadari oleh orang-orang dan para pembuat kebijakan. Setelah itu terwujud, saya pikir, kita bisa mulai memikirkan solusi di sini. Dan solusinya sangat jelas. OPEC memiliki solusi: berinvestasi, berinvestasi, berinvestasi,” demikian penjelasan Al Ghais kepada Hadley Gamble dari CNBC. Di sisi lain, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) mengatakan pada Juni bahwa investasi energi global telah berada di jalur yang tepat untuk naik tahun ini sebesar 8%, mencapai US$2,4 triliun. Di mana sebagian besar proyeksi kenaikan terutama berasal dari energi bersih. (Yetede)

Tren lonjakan harga minyak mentah di pasar global memantik dua risiko: harga bahan bakar minyak (BBM) kian mahal dan membengkaknya anggaran subsidi energi. Jika tak ingin tersandera problem klasik ini, saatnya bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Harga BBM Pertamax beberapa waktu lalu naik menjadi Rp 12.500 per liter. Kini, harga Pertalite (BBM bersubsidi) bakal dikerek. Pasalnya, konsumsi Pertalite kian melonjak lantaran migrasi pengguna Pertamax. Memang, harga mobil listrik masih mahal di Tanah Air. Sebut saja, DFSK Gelora E-BV dipasarkan mulai Rp 480 juta, Nissan Leaf One Tone Rp 649 juta, Hyundai Kona Electric Signature Rp 697 juta, dan Hyundai Ioniq 5 termurah sekitar Rp 718 juta, sementara Lexus UX300e Rp 1,24 miliar. Padahal di negara lain, harga mobil listrik cukup terjangkau, yakni Rp 150 juta-Rp 200 jutaan, seperti keluaran pabrikan Wuling dan DFSK. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengakui harga mobil listrik di dalam negeri masih mahal. Maklum, biaya produksi mobil listrik masih tinggi. Oleh karena itu, Jongkie menekankan pentingnya bagi pemerintah dan stakeholder lain berupaya menekan biaya produksi mobil hybrid dan listrik. Berdasarkan riset Kementerian Perindustrian, komponen baterai listrik lebih mahal dibandingkan kendaraan bermotor konvensional.