Industri hulu minyak dan gas bumi Tanah Air menjadi lebih menarik setelah Pertamina Hulu Energi mengumumkan penemuan hidrokarbon di dua wilayah kerjanya yang terletak di Aceh dan Papua. Pertamina Hulu Energi Regional 4 menemukan hidrokarbon setelah melakukan kegiatan pengeboran sumur eksplorasi Markisa (MKS)-001. Sumur eksplorasi tersebut terletak di Wilayah Kerja (WK) Pertamina EP, Field Papua, Kabupaten Aimas, Provinsi Papua Barat.Setelah dilakukan serangkaian evaluasi terhadap properti formasi dengan menggunakan Eline logging tools, Pertamina Hulu Energi (PHE) Regional 4 mengusulkan dua interval Drill Stem Test (DST) yang berada dalam Formasi Kais, DST#1: 2012–2020 mMD dan DST#2: 1932–1942,5 mMD. Adapun di Aceh, Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore (PHENSO) Regional 1 Sumatra menemukan indikasi hidrokarbon berupa gas melalui pengeboran Sumur Eksplorasi R2. Sumur eksplorasi tersebut terletak di WK North Sumatra Offshore dengan operator PHE NSO, yang berada di lepas pantai Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Benny Lubiantara mengatakan bahwa penemuan hidrokarbon yang terus berkelanjutan di ujung barat dan ujung timur Indonesia menunjukkan potensi hulu migas masih menjanjikan.

“Ini akan semakin menguatkan keyakinan kita bersama bahwa dengan pengeboran eksplorasi yang masif dan penemuan hidrokarbon yang dihasilkan akan menjadi pondasi yang kuat untuk mencapai target 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas pada 2030,” katanya dikutip Rabu (17/8).Benny meyakini penemuan hidrokarbon di Papua Barat akan mendorong kegiatan eksplorasi yang lebih masif dan agresif di masa mendatang di wilayah tersebut.Penemuan hidrokarbon tersebut, kata Benny, akan menambah rasio kesuksesan pengeboran sumur eksplorasi pada 2022. Sampai dengan semester pertama 2022, success ratio pengeboran sumur eksplorasi mencapai 75%, lebih tinggi dibandingkan dengan ca-paian tahun lalu yang sebesar 55%, dan mengungguli capaian global pada 2021 sekitar 23,8%.

Pemerintah menggodok wacana memperluas sektor penerima insentif harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk mendorong efisiensi biaya operasional dan memperkuat resiliensi industri. Sejauh ini, berdasarkan Permen ESDM No 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan HGBT di Bidang Industri yang berlaku April 2020, ada tujuh bidang industri yang mendapatkan insentif harga gas bumi 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU), yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Sejak 2021, Kemenperin mengusulkan perluasan penerima harga gas khusus itu ke semua sektor industri secara bertahap. Namun, rencana itu belum juga terlaksana.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (17/8) mengatakan, perluasan kebijakan harga gas bumi untuk semua industri jadi salah satu strategi pemerintah mendorong kontribusi sector manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2023 yang ditargetkan 5,3 %. Implementasikan HGBT pada tujuh sektor industri pengolahan sejak tahun 2022 terbukti membuat industri pengguna gas menjadi lebih tangguh dan berdaya saing. Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan, pada prinsipnya, Kementerian ESDM mendukung kebijakan ini sesuai tujuan agar tidak ada sektor yang tertinggal. Namun, saat ini masih berproses. (Yoga)

Jakarta-Pembentukan tim penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dipandang miring oleh sejumlah pegiat HAM dan demokrasi. Sejumlah tokoh menolak bergabung dalam tim yang komposisinya  dikabarkan mulai dirancang sepekan yang  lalu. Pembentukan tim ini diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan MPR, Selasa 16 Agustus lalu. Pidato itu sebenarnya lebih banyak membicarakan tantangan, terutama ekonomi, yang tengah dihadapi Indonesia. Disela hal itu, Jokowi menegaskan pemerintah memperhatikan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.  "Keppres pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu juga telah saya tandatangani," kata Jokowi. (Yetede)

Jakarta- Koalisi masyarakat sipil menentang keputusan Presiden Jokowi membentuk tim penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM. Mereka menganggap penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara non-yudisial bertolak belakang dengan semangat UU Pengadilan HAM. "Jika dengan proses non-yudisial ini pada akhirnya dianggap selesai begitu saja atau diputihkan, kewajiban negara untuk penyelesaian dianggap selesai," kata Fatia Maulidiyanti, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), kepada Tempo, Rabu 17 Agustus 2022. Fatia menyebutkan penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial atau rekonsiliasi memang diatur dalam UU Pengadilan HAM. Namun Pasal 47 UU Pengadilan HAM jelas mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial semestinya melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang terbentuk lewat undang-undang. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah optimistis Indonesia masih akan surplus beras hingga sebesar 3,73 juta ton pada Januari-September 2022. Pada periode tersebut, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 26,45 juta ton dan konsumsi 22,72 juta ton. Luas panen padi yang bertambah menjadi 8,91 juta hektare (ha) pada Januari-September 2022 menjadi salah satu pendorong terjadinya surplus beras pada periode tersebut. Dari neraca yang sama, produksi beras pada Januari-September 2022 yang sebesar 26,45 juta ton itu jauh lebih baik dari periode yang sama tahun 2021 (26,24 juta ton) dan tahun 2020 (26,25 juta ton). Pada Januari- September 2022, luas panen padi 8,91 juta ha dengan produksi gabah kering giling (GKG) 45,9 juta ton. Lalu pada Januari-September 2021, luas panen padi 8,77 juta ha dan produksi GKG 45,51 juta ton. Sedangkan pada Januari- September 2020, luas panen padi 9,01juta ha dan produksi GKG 45,53 juta ton. “Dalam pembangunan pertanian Indonesia, neraca beras nasional terus mencatatkan surplus,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023, Selasa (16/8). (Yetede)

Meningkatnya aktivitas masyarakat sejak awal tahun, seiring makin terkendalinya kasus pasien positif Covid-19 membuat permintaan atau konsumsi bahan bakar minyak (BBM) meningkat tajam. Tak ayal, ini membuat impor bahan bakar minyak Indonesia melonjak. Celakanya, saat permintaan BBM dalam negeri terus meningkat, harga minyak mentah dunia juga melenting akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kondisi ini diperburuk oleh penguatan kurs dollar Amerika Serikat terhadap mata uang lain. Ini pula yang membakar harga minyak mentah dunia. Rentetannya, harga produk BBM juga terkerek naik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor hasil minyak sepanjang Januari-Juli 2022 mencapai US$ 14,37 miliar, naik 97,71% dibandingkan periode sama tahun 2021. "Impor hasil minyak ini termasuk untuk bahan bakar motor, pesawat atau avtur, bahan bakar diesel, dan lain-lain untuk tujuh bulan pertama tahun ini," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, Senin (15/8). Selain itu, impor gas dalam tujuh bulan pertama tahun ini US$ 3,12 miliar, naik 49,6% yoy. Secara volume tercatat 3,90 juta ton atau naik 4,92% yoy.

Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semakin kuat. Pemerintah berancang-ancang menaikkan harga Pertalite untuk mengurangi beban subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).Namun, sejumlah kalangan keberatan dan mencemaskan efek rencana tersebut. Pertimbangannya, kenaikan harga BBM akan membuat inflasi Indonesia makin tak terkendali dan menekan ekonomi. Sejumlah pelaku pasar saham juga keberatan dengan rencana ini. Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti menilai, kenaikan BBM antara lain akan membebani biaya operasi perusahaan. Daya beli masyarakat juga akan melemah sehingga permintaan terhadap barang dan jasa berpotensi turun."Kondisi ini pada akhirnya akan menekan margin perusahaan. Pelaku pasar juga akan melihat profitabilitas perusahaan yang jadi tempat investasinya," kata Desy, kemarin. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menghitung, bila benar ada peningkatan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, akan ada kenaikan inflasi sebesar 0,93%. Peningkatan inflasi ini berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi melambat, terutama konsumsi rumah tangga. Josua khawatir, harapan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 5,2% secara tahunan tak akan terwujud. Catatan Josua, jika harus menaikkan harga Pertalite, pemerintah perlu mengimbangi dengan memberi bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Para pelaku bisnis juga berharap kenaikan BBM tak dilakukan. Apalagi, kinerja bisnis baru mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19. Andrianto Putera Tirtawisata, Direktur Utama PT Weha Transportasi Tbk (WEHA), mengatakan, jika ada kenaikan BBM, WEHA perlu melakukan penyesuaian harga atau tarif layanan agar tak merugi. 

Harga minyak kembali merosot pada Senin (15/8). Pernyataan Aramco yang akan meningkatkan produksi membuat harga minyak turun 5,69% kemarin. Harga minyak WTI kontrak pengiriman September 2022 menurun 5,69% menjadi US$ 86,85 per barel kemarin per pukul 20.00 WIB. Ini sejalan dengan pernyataan CEO Saudi Aramco, Amin H. Nasser, pada Minggu (14/8), yang menyatakan siap memompa minyak dengan kapasitas penuh 12 juta bph.

Lasarus Mabala (36) turun dari KM Sabuk Nusantara 67 di Pelabuhan Pulau Lirang, Maluku Barat Daya, Maluku, Minggu (7/8) pagi. Belum sepekan pergi menggunakan kapal perintis itu, ia sudah kembali lagi ke pulau terluar itu, hanya beberapa mil laut jaraknya dari Timor Leste. ”Lima tahun lalu paling cepat satu bulan sekali ada kapal yang singgah di Lirang. Semakin ke sini, kapal semakin lancar, satu minggu bisa dua kali,” tutur Lasarus. Selasa (2/8) pagi, ia membawa setengah ton rumput laut kering menggunakan kapal itu dari Lirang ke Kota Kupang. Lasarus memilih mendatangi langsung pembeli agar bisa mendapatkan harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan pengepul di Lirang, Rp 30.000 per kg. Sebelumnya, rumput laut diborong pengepul yang datang dengan kapal sendiri ke Lirang dan pulau-pulau kecil lainnya  dengan harga sangat murah. Selisih dengan harga di Kupang Rp 10.000 per kg. ”Sekarang beda. Tinggal telepon pembeli untuk tanya harga. Tunggu kapal perintis datang langsung angkut,” ujarnya tersenyum bahagia.

Berada di ujung timur negeri, sebagian besar dari 1.000 warga Pulau Lirang adalah nelayan perikanan tangkap dan pembudidaya rumput laut. Selama satu bulan terakhir, 22,4 ton rumput laut diangkut dengan kapal perintis ke Kupang. Dengan harga jual Rp 30.000 per kg, uang yang berputar dari usaha ini mencapai Rp 672 juta. Rumput laut juga diolah warga Pulau Luang, masih di Maluku Barat Daya. Pulau dengan  penduduk kurang dari 1.000 itu pun mengandalkan hidup dari hasil laut. Pengiriman rumput laut dari Luang bahkan lebih dua kali lipat dibandingkan dengan Lirang. Selain itu, volume ikan asin dari sana jumlahnya berton-ton.

Frans Dahaklory (45), warga Pulau Kisar, memanfaatkan pelayaran perintis untuk usaha peternakan ayam pedaging. Pada Jumat (5/8), ia membawa 300 anak ayam dari Kupang untuk dikembangkan di Kisar. Setelah dua bulan, ayam bisa dijual Rp 70.000-Rp 100.000 per ekor. Ia mengatakan bisa meraup keuntungan bersih hingga Rp 10 juta per bulan dengan berbisnis ayam pedaging. Kebutuhan ayam pedaging di Kisar meningkat seiring semakin tingginya kebutuhan warga. Dia mencontohkan kini bisa memenuhi pasokan acara keagamaan, upacara adat, kematian, kegiatan pemerintahan, dan suplai ke rumah makan. Dua tahun sebelumnya, hal itu nyaris mustahil karena keterbatasan akses transportasi.

Nakhoda KM Sabuk Nusantara 67, Petrus Parapaga, menuturkan, pelayaran perintis menjadi tulang punggung warga di daerah terluar dan terpencil. Kapal mengangkut hasil komoditas warga ke kota. Dari kawasan perkotaan, kapal membawa barang kebutuhan pokok. Dalam satu tahun, ada 24 kali perjalanan pada rute yang sama, pergi-pulang. Warga yang sakit juga mengandalkan kapal perintis untuk dibawa ke rumah sakit di kota. Tak ada pelayaran lain. Jika menggunakan speedboat, ongkos sewa paling murah Rp 10 juta per perjalanan. (Yoga)

JAKARTA – Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus menjadi opsi terakhir. Sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar subsidi, pemerintah sebaiknya melakukan penghematan melalui pembatasan konsumsi agar BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, misalnya Pertalite dan solar subsidi hanya boleh dikonsumsi sepeda motor, angkutan umum, dan kendaraan logistik jenis truk 4 roda. Kebijakan ini bisa menghemat anggaran BBM bersubsidi sekitar Rp 50 triliun. Dalam menerapkan kebijakan BBM bersubsidi, pemerintah harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu kemampuan daya beli masyarakat, kesehatan APBN, dan kondisi Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan untuk menjalankan public service obligation (PSO). Jika akhirnya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena APBN dianggap tak mampu lagi menanggung subsidi, kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi jangan terlalu tinggi. (Yetede)