Jakarta-Kenaikan harga Pertalite dan solar di prediksi melambungkan inflasi tahun ini. Tingkat inflasi diperkirakan bakal menembus 6-7% secara tahunan jika harga BBM bersubsidi naik. "Inflasi bakal tembus 6% hingga 6,5% secara tahunan jika pertalite  naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp 10 per liter," kata Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, saat dihubungi kemarin. Perkiraan tersebut jauh dari target inflasi Bank Indonesia tahun ini 2-4%. Sinyal kenaikan harga Pertalite sudah disampaikan sejumlah menteri. Alasannya, nilai subsidi energi terus membengkak. APBN dinilai tak akan mampu  menghadapi lonjakan tiap tahunnya. Beban APBN untuk subsidi energi tahun ini membengkak hingga mencapai Rp 520,4 triliun. Bahkan nilainya bisa melonjak mencapai di atas Rp600 triliun jika kouta Pertalite 23 ribu kilometer jebol.  Bhima mengatakan kenaikan harga Pertalite tak hanya meningkatkan biaya bahan bakar, tetapi juga barang dan jasa lain. Kondisi ini akan memberatkan masyarakat , khususnya 40% penduduk berpendapatan rendah. (Yetede)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN siap mendorong pemanfaatan gas bumi dan menjaga ketahanan energi nasional. Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Arcandra Tahar mengungkapkan, konsumsi energi kian meningkat seiring pemulihan pandemi Covid-19. "Di masa transisi energi, kita sepakat menggunakan gas. Setiap penemuan lapangan gas patut kita apresiasi. Harus dikembangkan secepat mungkin sebelum masa renewable energy kick in," ujar Arcandra dalam Media Gathering di Jakarta, Kamis (18/8). Secara umum, Arcandra menilai, perekonomian global dihadapkan pada berkurangnya 4% pasokan minyak ke pasar dunia. Salah satu pemicunya adalah krisis Rusia-Ukraina sejak akhir tahun lalu. Faktor ini juga berkontribusi pada terdongkraknya harga energi dan mendorong inflasi serta krisis energi banyak negara. Sejumlah strategi dilakukan negara Eropa untuk memenuhi kebutuhan energi. Berkaca dari berbagai cara tersebut, Arcandra memastikan PGAS siap meningkatkan peran dalam ketahanan energi dalam negeri. "Strategi Eropa bisa menjadi insight bagi kita dalam pengelolaan energi ke depan. Termasuk mendorong peran strategis PGN sebagai subholding gas untuk berperan semakin besar dalam pemenuhan gas bumi bagi sektor-sektor strategis di dalam negeri," kata Arcandra.

JAKARTA, ID – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), operator Blok Rokan di Provinsi Riau, menargetkan produksi minyak di Blok Rokan bisa mencapai 170 ribu barel per hari (bph) pada akhir 2022. Salah satu optimisme manajemen dengan target tersebut karena masifnya kegiatan, terutama pemboran sumur di Blok Rokan sepanjang tahun ini. "Pada Desember 2022 kami menargetkan produksi minyak menembus level 170 ribu bph, jumlah rig sudah siap pengalaman kami pemboran rata-rata per hari satu sumur. Nanti 2023 akan ngebut lagi karena di awal tahun nanti bisa langsung kerja," kata Jaffee saat webinar “Capaian dan Tantangan Pengelolaan Satu Tahun Blok Rokan oleh PHR” yang diselenggarakan ReforMiner Institute, Kamis (18/8). Selain Jaffee, narasumber lain pada webinar tersebut adalah Anggota Dewan Energi Nasional Satya W Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno, dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro. Jaf fee menjelaskan peningkatan produksi di Blok Rokan merupakan hal yang patut disyukuri lantaran sudah hampir satu dekade ini tidak ada peningkatan produksi dari wilayah kerja tersebut. Apalagi jika dilihat secara alami penurunan produksi minyak di Rokan cukup tinggi. Dia menyebutkan, secara natural data decline rate 26% sekitar 4 ribu bph. Produksi per sumur di bawah 150 bph. Jika mengikuti decline rate, realisasi produksi maksimal 120 ribu bph. (Yetede)

LONDON, ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang baru Haitham Al Ghais menyampaikan pada Rabu (17/8), kartel minyak tidak dapat disalahkan atas laju inflasi yang melonjak. Sebaliknya, ia menunjuk pada kurangnya investasi kronis dalam industri minyak dan gas (migas). “OPEC tidak berada di belakang kenaikan harga ini. Ada faktor lain di luar OPEC yang benar-benar berada di balik lonjakan(harga) gas dan minyak. Dan sekali lagi, singkatnya bagi saya adalah kurangnya investasi. Kekurangan investasi yang kronis. Ini adalah kenyataan pahit yang harus disadari oleh orang-orang dan para pembuat kebijakan. Setelah itu terwujud, saya pikir, kita bisa mulai memikirkan solusi di sini. Dan solusinya sangat jelas. OPEC memiliki solusi: berinvestasi, berinvestasi, berinvestasi,” demikian penjelasan Al Ghais kepada Hadley Gamble dari CNBC. Di sisi lain, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) mengatakan pada Juni bahwa investasi energi global telah berada di jalur yang tepat untuk naik tahun ini sebesar 8%, mencapai US$2,4 triliun. Di mana sebagian besar proyeksi kenaikan terutama berasal dari energi bersih. (Yetede)

Tren lonjakan harga minyak mentah di pasar global memantik dua risiko: harga bahan bakar minyak (BBM) kian mahal dan membengkaknya anggaran subsidi energi. Jika tak ingin tersandera problem klasik ini, saatnya bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Harga BBM Pertamax beberapa waktu lalu naik menjadi Rp 12.500 per liter. Kini, harga Pertalite (BBM bersubsidi) bakal dikerek. Pasalnya, konsumsi Pertalite kian melonjak lantaran migrasi pengguna Pertamax. Memang, harga mobil listrik masih mahal di Tanah Air. Sebut saja, DFSK Gelora E-BV dipasarkan mulai Rp 480 juta, Nissan Leaf One Tone Rp 649 juta, Hyundai Kona Electric Signature Rp 697 juta, dan Hyundai Ioniq 5 termurah sekitar Rp 718 juta, sementara Lexus UX300e Rp 1,24 miliar. Padahal di negara lain, harga mobil listrik cukup terjangkau, yakni Rp 150 juta-Rp 200 jutaan, seperti keluaran pabrikan Wuling dan DFSK. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengakui harga mobil listrik di dalam negeri masih mahal. Maklum, biaya produksi mobil listrik masih tinggi. Oleh karena itu, Jongkie menekankan pentingnya bagi pemerintah dan stakeholder lain berupaya menekan biaya produksi mobil hybrid dan listrik. Berdasarkan riset Kementerian Perindustrian, komponen baterai listrik lebih mahal dibandingkan kendaraan bermotor konvensional.

Industri hulu minyak dan gas bumi Tanah Air menjadi lebih menarik setelah Pertamina Hulu Energi mengumumkan penemuan hidrokarbon di dua wilayah kerjanya yang terletak di Aceh dan Papua. Pertamina Hulu Energi Regional 4 menemukan hidrokarbon setelah melakukan kegiatan pengeboran sumur eksplorasi Markisa (MKS)-001. Sumur eksplorasi tersebut terletak di Wilayah Kerja (WK) Pertamina EP, Field Papua, Kabupaten Aimas, Provinsi Papua Barat.Setelah dilakukan serangkaian evaluasi terhadap properti formasi dengan menggunakan Eline logging tools, Pertamina Hulu Energi (PHE) Regional 4 mengusulkan dua interval Drill Stem Test (DST) yang berada dalam Formasi Kais, DST#1: 2012–2020 mMD dan DST#2: 1932–1942,5 mMD. Adapun di Aceh, Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore (PHENSO) Regional 1 Sumatra menemukan indikasi hidrokarbon berupa gas melalui pengeboran Sumur Eksplorasi R2. Sumur eksplorasi tersebut terletak di WK North Sumatra Offshore dengan operator PHE NSO, yang berada di lepas pantai Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Benny Lubiantara mengatakan bahwa penemuan hidrokarbon yang terus berkelanjutan di ujung barat dan ujung timur Indonesia menunjukkan potensi hulu migas masih menjanjikan.

“Ini akan semakin menguatkan keyakinan kita bersama bahwa dengan pengeboran eksplorasi yang masif dan penemuan hidrokarbon yang dihasilkan akan menjadi pondasi yang kuat untuk mencapai target 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas pada 2030,” katanya dikutip Rabu (17/8).Benny meyakini penemuan hidrokarbon di Papua Barat akan mendorong kegiatan eksplorasi yang lebih masif dan agresif di masa mendatang di wilayah tersebut.Penemuan hidrokarbon tersebut, kata Benny, akan menambah rasio kesuksesan pengeboran sumur eksplorasi pada 2022. Sampai dengan semester pertama 2022, success ratio pengeboran sumur eksplorasi mencapai 75%, lebih tinggi dibandingkan dengan ca-paian tahun lalu yang sebesar 55%, dan mengungguli capaian global pada 2021 sekitar 23,8%.

Pemerintah menggodok wacana memperluas sektor penerima insentif harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk mendorong efisiensi biaya operasional dan memperkuat resiliensi industri. Sejauh ini, berdasarkan Permen ESDM No 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan HGBT di Bidang Industri yang berlaku April 2020, ada tujuh bidang industri yang mendapatkan insentif harga gas bumi 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU), yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Sejak 2021, Kemenperin mengusulkan perluasan penerima harga gas khusus itu ke semua sektor industri secara bertahap. Namun, rencana itu belum juga terlaksana.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (17/8) mengatakan, perluasan kebijakan harga gas bumi untuk semua industri jadi salah satu strategi pemerintah mendorong kontribusi sector manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2023 yang ditargetkan 5,3 %. Implementasikan HGBT pada tujuh sektor industri pengolahan sejak tahun 2022 terbukti membuat industri pengguna gas menjadi lebih tangguh dan berdaya saing. Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan, pada prinsipnya, Kementerian ESDM mendukung kebijakan ini sesuai tujuan agar tidak ada sektor yang tertinggal. Namun, saat ini masih berproses. (Yoga)

Jakarta-Pembentukan tim penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dipandang miring oleh sejumlah pegiat HAM dan demokrasi. Sejumlah tokoh menolak bergabung dalam tim yang komposisinya  dikabarkan mulai dirancang sepekan yang  lalu. Pembentukan tim ini diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan MPR, Selasa 16 Agustus lalu. Pidato itu sebenarnya lebih banyak membicarakan tantangan, terutama ekonomi, yang tengah dihadapi Indonesia. Disela hal itu, Jokowi menegaskan pemerintah memperhatikan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.  "Keppres pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu juga telah saya tandatangani," kata Jokowi. (Yetede)

Jakarta- Koalisi masyarakat sipil menentang keputusan Presiden Jokowi membentuk tim penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM. Mereka menganggap penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara non-yudisial bertolak belakang dengan semangat UU Pengadilan HAM. "Jika dengan proses non-yudisial ini pada akhirnya dianggap selesai begitu saja atau diputihkan, kewajiban negara untuk penyelesaian dianggap selesai," kata Fatia Maulidiyanti, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), kepada Tempo, Rabu 17 Agustus 2022. Fatia menyebutkan penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial atau rekonsiliasi memang diatur dalam UU Pengadilan HAM. Namun Pasal 47 UU Pengadilan HAM jelas mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial semestinya melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang terbentuk lewat undang-undang. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah optimistis Indonesia masih akan surplus beras hingga sebesar 3,73 juta ton pada Januari-September 2022. Pada periode tersebut, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 26,45 juta ton dan konsumsi 22,72 juta ton. Luas panen padi yang bertambah menjadi 8,91 juta hektare (ha) pada Januari-September 2022 menjadi salah satu pendorong terjadinya surplus beras pada periode tersebut. Dari neraca yang sama, produksi beras pada Januari-September 2022 yang sebesar 26,45 juta ton itu jauh lebih baik dari periode yang sama tahun 2021 (26,24 juta ton) dan tahun 2020 (26,25 juta ton). Pada Januari- September 2022, luas panen padi 8,91 juta ha dengan produksi gabah kering giling (GKG) 45,9 juta ton. Lalu pada Januari-September 2021, luas panen padi 8,77 juta ha dan produksi GKG 45,51 juta ton. Sedangkan pada Januari- September 2020, luas panen padi 9,01juta ha dan produksi GKG 45,53 juta ton. “Dalam pembangunan pertanian Indonesia, neraca beras nasional terus mencatatkan surplus,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023, Selasa (16/8). (Yetede)