Pengusaha dan petani kelapa sawit sepakat meminta kepada pemerintah agar segera menghapus ketentuan domestic market obligation dan domestic price obligation untuk produk minyak sawit mentah dan turunannya. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNl) Sahat Sinaga mengatakan bahwa potensi bisnis crude palm oil (CPO) adalah untuk pasar ekspor, bukan di dalam negeri. “Kami sepakat profil bisnis Indonesia itu hanya 35% pasar domestik, 65% itu pasar ekspor, kalau ada terganggu terhadap pasokan ekspor, selesai. Seharusnya ekspor itu tidak ada barrier, DMO DPO hapus,” ujarnya dalam diskusi virtual, Senin (1/8). Dengan penghapusan ketentuan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), pemerintah bisa menjaga harga dan pasokan minyak goreng di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung sepakat untuk penghapusan DMO dan DPO guna mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sebelumnya anjlok hingga 75%. Berdasarkan data Apkasindo per 30 Juli 2022, harga TBS di petani swadaya atau mandiri terpantau rata-rata berada di angka Rp1.448 per kg, sedangkan petani plasma mencapai Rp1.775 per kg. Harga tersebut sudah cukup naik dibandingkan dengan harga TBS pada awal Juli 2022 yang rata-rata menyentuh Rp800 per kilogram. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama jajarannya tengah mempertimbangkan mencabut aturan DMO dan DPO untuk mempercepat ekspor minyak sawit dan mengangkat harga TBS.

Larangan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya telah dicabut pemerintah. Ekspor minyak goreng dan bahan bakunya juga telah dipercepat, bahkan diberi insentif. Ekspor CPO melejit, tetapi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani masih terjepit. Larangan ekspor CPO dan tiga produk turunannya yang berlangsung 28 April hingga 23 Mei 2022, menyebabkan tangki-tangki penyimpanan CPO penuh, sementara harga TBS sawit di petani anjlok. Setelah larangan ekspor dicabut, serapan dan harga TBS petani masih perlu didongkrak, sementara tangki-tangki CPO perlu segera dikosongkan.

Guna mengurai masalah itu, pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan. Perusahaan yang tak ikut program Sistem Minyak Goreng Curah (Simirah) I atau Minyak Goreng Curah Bersubsidi diperbolehkan ekspor dengan  membayar biaya tambahan 200 USD per ton di luar pungutan dan bea keluar. Program flush out ini bertujuan mempercepat pengosongan tangki-tangki CPO. Adapun perusahaan yang ikut program Simirah I mendapatkan insentif. Mereka bisa mengekspor lima kali lipat dari pemenuhan kewajiban DMO atau 1 : 5. Per 28 Juli 2022, harga tertinggi TBS di 15 kabupaten di 12 provinsi mencapai Rp 1.570 per kg dan  terendah Rp 700 per kg, sedikit membaik dibandingkan dua pekan sebelumnya saat harga tertinggi dan terendahnya Rp 944 per kg dan Rp 600 per kg. (Yoga)

Pemerintah berupaya memacu produksi jagung nasional yang kini 5 ton per hektare menjadi 10 ton—13 ton per hektare (ha). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa upaya itu seiring dengan harga pangan global yang terus meroket, dengan harga jagung mencapai US$335 per ton atau Rp5.000 per kg. “Pemerintah akan meningkatkan produksi nasional di daerah yang baru di Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Kalimantan Utara dengan total luas lahan 141.000 ha dan 86.000 ha merupakan lahan baru,” ujarnya dalam keterangan pers bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo, Senin (1/8). Airlangga menekankan langkah itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai penguatan ekosistem pangan nasional. Dia menuturkan upaya peningkatan produksi jagung adalah dengan ekstensifikasi dan mendorong Genetically Modified Organism (GMO) dan hibrida. Dari segi hibrida pemerintah sudah mendorong bibit unggul jagung yang bisa memproduksi antara 10,6 ton—13,7 ton per ha. “Ada 14 varietas antara lain pertiwi 3N1, Witi, NK Perkasa, Singa, Bima, Dahsyat dan P36 dan yang lainnya. Hibrida ini berbasis hibrida nasional,” ujar Airlangga. Dia memperkirakan produksi jagung nasional untuk kadar air 27% sampai akhir tahun bisa 25 juta ton atau dengan kadar air 14% bisa setara dengan 18,6 juta ton. “Tentu kita memiliki cadangan jagung 3 juta ton,” ucapnya.

Seiring dengan upaya pemerintah untuk mencapai target netral karbon atau zero emission pada 2060, negara-negara di kawasan Asia kian membuka diri untuk menampung investasi di sektor energi baru terbarukan atau EBT. Mengutip laporan Studi International Renewable Energy Agency (IRENA) yang bertajuk Renewable Power Generation Cost 2021, pembangkit berbasis EBT dengan kapasitas terpasang sebesar 163 gigawatt pada tahun lalu menyedot biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan batu bara yang dimiliki sejumlah negara anggota G20. Pembangkit EBT yang terpasang pada 2021 berhasil menghemat US$55 miliar dari biaya pembangkitan energi global pada 2022. IRENA mengungkapkan biaya listrik dari pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) darat turun sebesar 15% dibandingkan dengan 2020. Sementara itu, PLTB lepas pantai dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) masing-masing turun 13%. Fakta tersebut menjadi sinyal baik seiring dengan ambisi dunia internasional untuk melakukan transisi energi fosil ke energi hijau. Selain itu, sosialisasi dari pemerintah menyoal pentingnya pengembangan energi hijau perlu terus didengungkan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan energi bersih di Tanah Air.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas diusulkan menjadi badan khusus yang mengelola dana migas yang dipungut melalui skema petroleum fund. Usulan penguatan SKK Migas disampaikan Komisi VII DPR untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Migas yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun depan. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa penguatan SKK Migas menjadi badan usaha khusus dilakukan agar bisa mengurusi sepenuhnya tata kelola hulu migas, termasuk membenahi pendanaan, eksplorasi, serta meningkatkan kepercayaan investor pada sektor tersebut. Lewat revisi UU Migas, kata dia, badan usaha khusus itu bakal mengelola dana migas yang dipungut dari industri hulu melalui skema petroleum fund. Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai usulan penguatan kelembagaan SKK Migas sebagai hal yang positif. Hal itu pun dipercaya akan mendorong sentimen positif pada iklim investasi hulu migas Tanah Air. Alasannya, kata Mamit, sebagian besar investor atau KKKS tidak ingin SKK Migas masuk ke dalam PT Pertamina (Persero) yang saat ini menjadi holding BUMN sektor migas. Selain itu, investor juga tidak setuju jika SKK Migas digabung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena dinilai bisa menghambat proses birokrasi. “Kalau SKK Migas jadi BUMN khusus tentu ada penguatan, posisi SKK Migas ke depannya untuk menjadi pengawas tidak hanya untuk hulu migas, tetapi juga geotermal yang saat ini berada di bawah Direktorat EBTKE ,” kata Mamit.

Harga sekotak makan siang di Korsel naik 23 % per Juni 2022. Saat ini, harga menu termurahnya 3.200 won atau 2,44 USD. Hal itu membuat sebagian besar pekerja di Korsel memilih membawa bekal makan ketimbang jajan di sekitar perkantoran. Badan Konsumen Korsel menyebutkan harga rata-rata nasional makanan di tingkat konsumen melonjak 6 % secara tahunan sejak Juni 2022. Di Seoul, harga rata-rata jajangmyeon naik 10 %, naengmyeon 5,5 %, dan gimbap 7,8 % dibandingkan Desember 2021 (The Korea Herald, 26/7). Bank Korea memperkirakan setiap kenaikan harga produk pertanian impor 1 % akan membuat harga makanan olahan naik 0,36 % tahun depan.

Di Australia, harga rata-rata secangkir kopi susu di kafe naik 30 sen. Harga kopi susu takaran cangkir reguler dan besar sekarang masing-masing 4,30 USD dan 5,30 USD. The New Daily menyebut kenaikan itu disebabkan kenaikan harga susu 60 sen per liter. Di wilayah perkotaan Amerika Serikat, harga makanan di luar rumah meningkat 7,7 %. Biro Statistik Tenaga Kerja AS merilis, per Juni 2022, Indeks Harga Konsumen di wilayah perkotaan meningkat 9,1 % secara tahunan, tertinggi sejak November 1981.Potret kenaikan harga makanan itu terpatri dalam frasa buatan yang tengah populer di sejumlah negara, yakni lunchflation (lunch dan inflation), yang menggambarkan inflasi atau kenaikan harga seporsi makan siang yang menggerus daya beli masyarakat tengah melanda sejumlah negara.

Indonesia juga mengalami imbas serupa. Di tengah belum pulihnya daya beli, masyarakat harus membayar mahal minyak goreng, membeli tempe yang ukurannya mengecil, dan menikmati mi instan yang porsinya berkurang dan harganya naik. Harga nasi goreng dan menu makanan lain juga naik tipis di sejumlah warung makan sekitar perkantoran, bahkan pedagang kaki lima. Naiknya harga pangan dan energi membawa efek lanjut, yaitu krisis biaya hidup. Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) menyebutkan, setiap kenaikan 10 % harga pangan akan menurunkan 5 % pendapatan keluarga. (Yoga)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan telah merealisasikan belanja kompensasi sebesar Rp 104,8 triliun pada semester I-2022. Realisasi ini termasuk untuk pembayaran seluruh utang kompensasi tahun lalu kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). "Dari Rp 18,5 triliun ditambah Rp 275 triliun, kita sudah bayarkan Rp 104,8 triliun, jauh lebih besar dari anggaran semula," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Juli 2022, Rabu (27/7). Meski demikian, ia tak menampik bahwa penambahan anggaran kompensasi dan subsidi yang hampir mencapai Rp 350 triliun dengan rincian kompensasi sebesar Rp 275 triliun dan subsidi Rp 77 triliun telah berdampak pada beban APBN yang lebih besar. "Secara total hampir Rp 350 triliun sendiri kenaikan untuk menahan harga BBM, gas dan listrik," kata Sri Mulyani. Sementara itu, pemerintah sudah memiliki kewajiban pembayaran kompensasi hingga semester I-2022, namun besaran kompensasi atau kewajiban pemerintah tengah diperiksa oleh BPKP untuk menentukan berapa besaran yang harus dibayarkan. Kendati demikian, berdasarkan laporan Pertamina kepada Kementerian Keuangan, besaran kompensasi yang harus dibayarkan lebih dari Rp 169 triliun. (Yetede)

Sejumlah cara mengatasi inflasi pangan diusulkan Institute of Development on Economics and Finance dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Cara-cara tersebut mencakup diversifikasi negara asal impor, pembukaan restriksi pangan melalui kerja sama perdagangan, membuat kebijakan pro pangan, dan budidaya pangan yang lebih tahan terhadap anomali cuaca. Hal itu mengemuka dalam Gambir Trade Talk 2022 #6 bertajuk ”Inflasi Global: Pangan Dunia untuk Indonesia Kestabilan Harga Bahan Pokok” yang digelar Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag secara hibrida di Jakarta, Rabu (27/7).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, inflasi di Indonesia lebih didominasi komoditas pangan, baik lokal maupun impor. Hal itu tidak terlepas dari kenaikan harga pangan global dan masalah tahunan di dalam negeri berupa gangguan produksi pangan akibat cuaca. Ia mengusulkan beberapa langkah mengatasi inflasi pangan. Pertama, kemandirian pangan lokal seperti kedelai, daging sapi, dan gula. Untuk merealisasikannya, dibutuhkan perbaikan produktivitas dan luas tanam, pemanfaatan teknologi, dan efisiensi produksi. Kedua, memperbaiki system produksi pangan yang bergantung pada cuaca,terutama cabai dan bawang merah, melalui riset dan teknologi pangan. Ketiga, mencari sumber alternative negara importir lain. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi subsidi dan input pangan, seperti benih dan pupuk, agar harganya stabil dan petani tidak dirugikan.

Officer off Food Security and Nutrition Officer FAO Dewi Fatmaningrum menyatakan, FAO telah merekomendasikan sejumlah program mitigasi kiris pangan global kepada setiap  negara di dunia. Kunci utamanya ialah setiap negara harus membuka perdagangan. Ketum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus Welirang berpendapat, kenaikan harga pangan berdampak pada rumah tangga dan dunia usaha. Kenaikan harga pangan dapat semakin menggerus daya beli rumah tangga, terutama yang berpenghasilan rendah. Kepala BKP Kasan Muhri menuturkan, laju kenaikan inflasi tengah melanda dunia, termasuk Indonesia. Inflasi disebabkan kenaikan harga komoditas pangan dan energi akibat sejumlah faktor, seperti pandemi Covid-19, anomali cuaca, restriksi pangan, dan invasi Rusia ke Ukraina. ”Ada angin segar dari penandatanganan pembukaan ekspor pangan antara Rusia, Ukraina, dan PBB yang difasilitasi Turki. Harapannya ketersediaan dan harga pangan global kembali stabil,” tuturnya. (Yoga)

Anggaran subsidi energi 2022 berisiko terus membengkak. Ini adalah konsekuensi atas keputusan pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bersubsidi, di tengah kenaikan harga minyak global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut semula anggaran kompensasi kepada Pertamina dan PLN tahun ini cuma Rp 18,5 triliun. Atas persetujuan DPR ditambah menjadi Rp 275 triliun menjadi Rp 293,5 triliun. Agar Subsidi tak membengkak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, pemerintah akan merevisi Perpres 191/2014 tentang pembatasan penjualan BBM bersubsidi. "Insyaallah Agustus, item pengaturan BBM bersubsidi sudah ada." kata Arifin.

Yanto Sompah (30) dengan teliti mengukur berat dan diameter kepala gurita dengan penggaris plastic di salah satu rumah warga di Torosiaje, Jumat (15/7). Hal itu dilakukan untuk memastikan berat gurita lebih dari 300 gram. ”Kalau yang kecil ditangkap terus-menerus, bisa-bisa gurita sudah tidak ada karena masa hidupnya singkat, cuma 18 bulan,” ujarnya. Sesuai rancangan peraturan desa (perdes) terkait perlindungan gurita, gurita yang boleh ditangkap beratnya di atas 300 gram. Regulasi disusun pemerintah desa (pemdes) dengan mempertimbangkan aspirasi nelayan dan Jaring Advokasi Pengelolaan SDA (Japesda). ”Kami sudah sosialisasi ke enam pengepul supaya menolak membeli gurita kecil dari nelayan,” kata Ispan, petugas pendata Japesda.

Catatan Japesda dan pemdes setempat, pada Oktober 2021 hingga April 2022, nelayan menangkap 14.894 gurita atau  13 ton senilai Rp 743 juta. Angka ini hampir setara anggaran dana desa sekitar Rp 1 miliar. Jumlah itu belum termasuk nilai pengiriman gurita dari Torosiaje ke Makassar, Sulawesi Selatan, hingga ekspor, seperti ke Jepang dan AS.  KKPat, pada 2020, volume ekspor cumi, sotong, dan gurita mencapai 140.036 ton atau 509 juta USD. Produksi gurita dan sejenisnya meningkat sekitar 4 % sejak 2016. Adapun nilai transaksinya melonjak hingga 12,3 % pada periode itu. Namun, tingginya permintaan terhadap gurita, seperti untuk makanan, turut mengancam populasi biota laut ini, termasuk di Torosiaje.

Moji Tiok (50), nelayan setempat, mengingat, tangkapan guritanya melimpah pada 2014. Kala itu, nelayan pencari gurita masih bisa dihitung jari. ”Saya bisa bawa pulang sampai 30 kg per hari. Sekarang, rata-rata 4-5 kg sehari. Mungkin guritanya sudah mulai kurang,” ujarnya. Moji mendukung penyusunan rancangan perdes terkait pembatasan penangkapan gurita kecil dan penutupan sementara sejumlah habitat gurita. Jika nelayan membiarkan gurita berkembang 2-3 bulan, beratnya akan meningkat. Harganya pun otomatis naik. Gurita yang tadinya hanya Rp 30.000 per kg, misalnya, bisa meningkat dua kali lipat. (Yoga)