Salah satu upaya Indonesia untuk terlepas dari ketergantungan pada energi fosil ialah dengan menginisiasi kebijakan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel. Bahkan, 25 % target energi baru dan terbarukan (EBT) pemerintah berasal dari BBN. Dalam pembaruan dokumen kontribusi nasional (NDC) 2030 serta Strategi Jangka Panjang tentang Karbon Rendah dan Ketahanan Iklim (LTS-LC-CR) 2050, Indonesia kembali mengimplementasikan penggunaan BBN sebagai salah satu strategi mitigasi pengurangan emisi, dengan bahan baku utama BBN dikhususkan berasal dari kelapa sawit.

Peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Kementan (Balittri Kementan) telah mengembangkan B100 atau 100 % BBN. Peneliti Ahli Utama Bidang Ekofisiologi Balittri Dibyo Pranowo menjelaskan, B100 sebagai energi baru dan terbarukan dikembangkan Balittri untuk mengantisipasi kelangkaan sumber energi ke depan. Hal ini sekaligus sebagai upaya menuju kemandirian dan ketahanan energi karena separuh BBM Indonesia masih impor. (Yoga)

Pada musim giling tebu tahun ini, petani mengajukan empat permintaan kepada pemerintah. Mereka meminta agar harga gula petani dijaga, realisasikan subsidi gula petani Rp 1.000 per kg, hentikan impor gula konsumsi dan bahan bakunya, serta perbaiki neraca gula nasional. Ketum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) Soemitro Samadikoen (6/8) mengatakan, pemerintah perlu menjaga harga gula petani pada musim giling tebu dan lelang di level Rp 12.500 per kg. Saatini, harga gula petani masih di kisaran harga pokok pembelian (HPP), yakni Rp 11.500 per kg, bahkan ada yang menawar di bawah itu.

Harga gula hasil lelang itu jauh di bawah harga gula Kristal putih (GKP) atau gula pasir di pasar konsumsi yang dalam dua bulan terakhir ini di atas Rp 14.000 per kg. Padahal, pemerintah sudah mematok harga acuan penjualan (HAP) GKP di tingkat konsumen akhir Rp 13.500 per kg. Menurut Soemitro, jika gula petani dihargai di kisaran HPP, modal petani pasti akan tergerus. Pasalnya, seluruh komponen biaya produksi meningkat drastis, terutama pupuk yang berkontribusi 17 % dari biaya tersebut. (Yoga)

Sejak akhir 2021, harga batubara di pasar global terus menanjak, abahkan awal Agustus 2022, harga ”emas hitam” mencapai 390-400 USD per ton. Sebagai negara pengekspor, Indonesia mendapat rezeki nomplok, tetapi di sisi lain, ada ancaman seretnya pasokan di dalam negeri. Belum hilang dari ingatan, krisis energi yang mengancam Indonesia persis di pergantian tahun 2021 ke 2022. Seiring membaiknya ekonomi dunia, harga batubara internasional saat itu melonjak. Sejumlah pengusaha lebih memilih mengekspor batubara ketimbang memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) yang dipatok seharga 70 USD per ton. Pemerintah kemudian melarang ekspor batubara per 1-31 Januari 2022 demi memenuhi kebutuhan batubara PLN guna mencegah pemadaman listrik massal.

Namun, 10 hari kemudian, ekspor kembali dibuka. Kebijakan diikuti pengetatan sanksi terhadap perusahaan yang belum memenuhi DMO. Harga batubara kini kian melambung sebagai dampak dari perang Rusia-Ukraina. Menurut ICE Newcastle, seperti disajikan Investing.com, harga batubara melonjak dari 233 USD per ton pada 14 Februari 2022 menjadi 417 USD per ton pada 28 Februari. Setelah itu, turun menjadi 259 USD per ton pada 28 Maret 2022. Akan tetapi, setelah itu lompatan kembali terjadi. Bahkan, sejak 2 Mei hingga awal Agustus 2022, harga batubara tak pernah di bawah 380 USD per ton, dengan capaian tertinggi pada 16 Mei seharga 417 USD per ton.

Di tengah ketidakpastian pasokan gas akibat perang Rusia-Ukraina permintaan batubara di Eropa memang meningkat. Di sisa 2022, ada potensi harga masih di level kuat. Pasalnya, dari sisi permintaan, pada bulan-bulan menjelang musim dingin di Eropa, permintaan batubara akan semakin meningkat. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor batubara Indonesia Juni 2022 sebesar 4,5 miliar USD, meningkat 3,3 % secara bulanan dan 136,6 % secara tahunan. Saat harga batubara bertahan tinggi seperti saat ini, disparitas dengan patokan harga DMO 70 USD per ton amatlah lebar. Kondisi ini bisa kembali mengancam pasokan di dalam negeri, seperti yang terjadi pada awal tahun. (Yoga)

Empat bulan berturut-turut, indeks harga pangan global turun cukup signifikan. Kendati harga pangan masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, masyarakat dunia menyambut baik kabar positif itu. Di sisi lain, dunia masih  dilanda kecemasan. Transmisi kenaikan harga pupuk dan energi ke depan dapat kembali mendorong kenaikan harga pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB, Jumat (5/8) merilis, indeks harga pangan pada Juli 2022 sebesar 140,9, turun 8,6 % dari Juni 2022 dan tetap lebih tinggi 13,1 % dibandingkan dengan Juli 2021. Indeks itu terus turun sejak mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada Maret 2022, yakni 159,7. Penurunan harga minyak nabati dan sereal menjadi faktor utama terkoreksinya indeks tersebut.

Indeks harga sereal Juli 2022 sebesar 147,3, turun 11,5 % secara bulanan dan naik 16,6 % secara tahunan. Hal itu dipengaruhi penurunan harga gandum 14,5 % seusai kesepakatan pembukaan jalur ekspor oleh Rusia-Ukraina yang difasilitasi Turki dan PBB. Meski demikian, harga gandum internasional masih 24,8 % di atas nilainya Juli tahun lalu. Faktor lainnya adalah penurunan harga jagung dunia 10,7 %. Panen jagung yang berlimpah di Argentina dan Brasil membantu mengurangi tekanan harga komoditas tersebut.

Kepala Ekonom FAO Maximo Torero mengatakan, penurunan harga komoditas pangan dari level yang sangat tinggi  baik bagi dunia, terutama jika dilihat dari sudut pandang akses pangan global. ”Namun, masih banyak ketidakpastian, termasuk harga pupuk tinggi, yang dapat memengaruhi prospek produksi dan mata pencarian petani di masa depan. Selain itu, prospek ekonomi global yang masih suram dan pergerakan nilai tukar mata uang juga menimbulkan tekanan serius bagi ketahanan pangan global,” ujar Torero melalui pernyataan resmi di laman PBB. (Yoga)

Dalam publikasi yang dikeluarkan Bank Pembangunan Asia (ADB) bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan didukung Kementerian PPN/ Bappenas, yang bertajuk ”Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045”, terungkap bahwa pada era 2016-2018 sebanyak 22 juta orang di Indonesia menderita kelaparan kronis. Terkait isu kelaparan tersebut, peringkat Indonesia dalam Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index/GHI) 2021 berada di urutan ke-73 dari 116 negara, menempatkan tingkat kelaparan di Indonesia di posisi tertinggi ketiga di Asia Tenggara.

SDGs Tanpa Kelaparan dalam pilar sosial memiliki target pada 2030 menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang. Kerja keras masih harus dilakukan menghadapi jalan panjang dan tantangan mencapai tujuan Indonesia tanpa kelaparan. Solusi yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah dalam jangka panjang sesuai kondisi dan budaya daerah serta merata untuk semua wilayah dan semua kelompok masyarakat. Bagaimanapun, SDGs dicapai untuk meyakinkan target no one left behind atau tidak ada satu pun yang tertinggal. (Yoga)

Defisit batu bara yang mengancam PLN menjadi penanda gagal totalnya pemerintah mengelola pasokan komoditas tersebut. Kondisi berulang ini berpotensi  mengganggu kegiatan operasional perusahaan setrum negara itu dalam memproduksi dan menyalurkan listrik ke masyarakat. PLN baru-baru ini mengeluhkan minimnya stok batu bara yang kini hanya cukup untuk 19 hari operasi, atau di bawah angka ideal 20 hari. Seretnya pasokan dipicu oleh sikap pengusaha yang memilih mengekspor batu bara ketimbang memenuhi pasokan domestik untuk PLN. Apalagi harganya terus menanjak. Per Agustus  2022, harga batu bara acuan menyentuh US$ 321,59 per ton. Harga ini lebih dari dua kali lipat harga pada periode yang sama tahun lalu. Sedangkan di dalam negeri PLN hanya bisa membeli batu bara dengan harga maksimal US$ 70 per ton. Selisih harga yang kian lebar menjadi alasan pengusaha tak  mengindahkan aturan wajib pasok tersebut. (Yetede)

Pemerintah berkomitmen menahan kenaikan harga energi hingga akhir tahun ini, seiring besarnya subsidi energi dalam APBN 2022, Rp 502,4 triliun. Selain itu, belakangan ini, harga minyak dunia mulai turun. Kamis (4/8), harga minyak Brent turun 2,7% ke level US$ 94,12 per barel dan sempat menyentuh level US$ 93,2 per barel pada pertengahan sesi atau terendah sejak 21 Februari 2022. Hal itu tak lepas pada kekhawatiran ter jadinya resesi ekonomi global yang akan menggerus permintaan energi. "Subsidi sudah disiapkan. Tetapi, kini harga minyak relatif mulai melandai," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akhir pekan lalu. Sebagaimana diketahui Badan Pengendalian Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengingatkan kepada pemerintah terkait kuota BBM subsidi jenis Pertalite dan solar yang sudah melebihi 50%. Bahkan, BPH Migas memprediksi kuota BBM subsidi habis pada Oktober atau November 2022. Adapun volume penyaluran BBM jenis solar mencapai 8,3 juta kilo liter (kl) hingga Juni 2022 dari target kuota 14,2 juta KL. Kemudian, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 14,2 juta kl dari kuota 23 juta KL. (Yetede)

Sebanyak 10 pabrik minyak makan merah dan satu pabrik CPO direncanakan dibangun di Sumsel. Pabrik-pabrik berkapasitas 30 ton per hari itu akan menyerap tandan buah segar (TBS) kelapa sawit  milik petani swadaya. Hal ini mengemuka dalam pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumsel, Jumat (6/8). Ketua Apkasindo Sumsel Slamet Somosentono menuturkan, rencana pembangunan pabrik itu disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Apkasindo.

Pembangunan pabrik-pabrik itu akan menggunakan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pembangunan pabrik itu merupakan bentuk dari hilirisasi industri sawit. Pabrik-pabrik tersebut akan dibangun di beberapa daerah, misalnya Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, OKU Timur, dan OKI. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun satu pabrik sekitar Rp 1 miliar untuk setiap satu ton sawit.  (Yoga)

Penertiban praktik pertambangan tanpa izin atau Peti di seluruh wilayah operasi perusahaan holding industri pertambangan MIND ID diperlukan langkah cepat dan tepat agar memberikan efek jera. Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan mengatakan penanganan Peti harus dilakukan bersama-sama melibatkan pemerintah, operator, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait. Dany menjelaskan MIND ID menyikapi praktik tambang ilegal dengan menempuh jalur hukum kepada pihak yang mengambil alih lahan tanpa menerapkan good mining practices di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan. Aktivitas pertambangan ilegal itu terjadi di seluruh wilayah operasi grup MIND ID dengan komoditas utama yang menjadi sasaran adalah timah, emas, batu bara, dan nikel. Kegiatan pertambangan ilegal terjadi di dua wilayah operasional PT Aneka Tambang Tbk., di Unit Bisnis Pertambangan Konawe Utara dan Unit Bisnis Pertambangan Emas di Jawa Barat.

Kelaparan di Distrik Kuyuwage, Lanny Jaya, Provinsi Papua, menyebabkan empat orang meninggal dan ratusan lainnya terdampak. Faktor cuaca dianggap sebagai pemicunya. Namun, peristiwa yang telah berulang melanda Papua ini menjadi penanda adanya masalah serius dalam sistem pangan di kawasan ini. Deretan korban jiwa akibat kelaparan di Papua ibarat fenomena gunung es karena angka sesungguhnya bisa lebih besar. Padahal, orang yang kekurangan asupan makanan sampai akhirnya meninggal perlu waktu panjang. Dalam manajemen bencana, kelaparan termasuk kategori slow-on-set disaster, bencana yang terjadi perlahan. Dari gagal panen hingga orang kelaparan berat atau busung lapar bisa berbulan-bulan. Meski kelaparan mereka bukan tidak makan sama sekali. Mereka biasanya merasa lemah karena energinya kurang dan akhirnya meninggal.

”Ada faktor lain di balik bencana kali ini, yaitu persoalan gizi dan kesehatan masyarakat. Kalau kesehatannya kurang baik, lalu kekurangan pangan, itu akan menguatkan dampak yang terjadi. Kelaparan sampai meninggal, itu peristiwa yang akut,” tutur peneliti agroklimat Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BP-TP) Papua Barat, Aser Rouw. Menurut Nipson Murib (30), warga Kuyuwage, kelaparan di kampungnya dimulai dengan kekeringan sejak Juni 2022. Puncaknya, pada 5 dan 6 Juli, terjadi embun beku melanda daerah di ketinggian 2.677 meter dari permukaan laut itu. ”Malam turun salju, tanaman ubi, keladi, sayur langsung mati dan beberapa hari kemudian kering. Di minggu pertama, warga masih bisa makan sisa umbi, tetapi minggu berikutnya sudah tidak ada makanan lagi,” kata Nipson.

Menurut Nipson, kebun menjadi tempat warga menyimpan makanan. Aneka tanaman umbi-umbian selain sayuran terus dirawat sepanjang tahun dan akan dipanen serta dikonsumsi sehari-hari. Mereka tidak kenal panen per musim dan menyimpannya setelah panen.  ”Ketika terjadi embun beku dan seluruh tanaman mati, butuh waktu pemulihan sedikitnya 6-9 bulan. Warga harus tanam baru lagi sampai bisa dipanen,” katanya. Prakirawan klimatologi BMKG Wilayah 5 Papua, Nurul Puspitasari, mengatakan, kawasan Lanny Jaya rentan mengalami embun beku karena ketinggian lokasi yang memicu dinginnya temperatur di sana.

Aser menuturkan, ”Memang iklim di pegunungan Papua ekstrem dan fenomena frost (embun beku) sering terjadi dan ini bisa mematikan tanaman umbi-umbian dan sayur. Namun, ada tanaman lain yang masih bisa bertahan, misalnya pisang,” tuturnya. Menurut Aser, luasan dan sebaran kebun warga juga bisa memengaruhi intensitas kelaparan. ”Sejak beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran pola makan masyarakat, terutama setelah masuknya raskin (beras miskin). Ketergantungan pada beras bantuan ini membuat luas tanam ubi dan keladi cenderung berkurang,” katanya. Masalah lainnya, akses transportasi ke perkampungan di Lanny Jaya terbatas. (Yoga)