Indonesia diminta tetap waspada terhadap kemungkinan gejolak harga pangan berbasis impor menyusul belum pulihnya rantai pasok global. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan, harga-harga komoditas pangan yang harus diimpor tetap perlu diwaspadai dalam beberapa waktu mendatang. “Trennya memang cenderung turun, tapi ketidakpastiannya masih tinggi, dan levelnya masih tinggi ini perlu diwaspadai, nanti dampaknya kepada harga-harga dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (1/9). Selama ini, menurutnya, produksi pangan menyumbang inflasi memasuki masa panen pada Agustus 2022, terutama di Nganjuk, Probolinggo, dan Demak khusus komoditas bawang merah, serta Kediri dan Blitar untuk cabai. “Jadi beberapa sentra produksi yang kemarin sempat terganggu suplainya ini sudah panen. Ini juga akan berpengaruh pada inflasi dalam negeri,” ungkap Margo. Guru Besar IPB University Bayu Krisnamurthi mengungkapkan bahwa yang perlu diperhatikan soal pangan, bukan saat ini, tetapi untuk tahun depan. Berdasarkan iklim Indonesia, dia memproyeksikan tahun depan akan dilanda El Nino. Artinya, Indonesia akan menghadapi kekeringan yang berpengaruh terhadap proses penanaman.

JAKARTA, ID – Deflasi 0,21% dan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang meningkat ke 51,7 pada Agustus 2022 dinilai sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kondisi ekonomi yang solid ini akan meminimalkan dampak negatif penaikan harga BBM  bagi masyarakat luas. Apalagi, pemerintah juga memberikan bantalan sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Meski demikian, penaikan harga BBM yang hampir pasti bakal disusul dengan kenaikan inflasi, perlu direspons secara tepat oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Dengan asumsi harga solar maupun Pertalite dinaikkan sekitar 30%, inflasi diperkirakan tembus 6-9% tahun ini. Dengan kondisi ini, agar tidak terjadi pelarian modal asing (capital out), BI dinilai perlu paling tidak menaikkan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 50 basis poin menjadi 4,25%, dari saat ini 3,75%. (Yetede)

Jakarta- Di tengah rencana kenakan harga BBM bersubsidi, sejumlah nelayan di daerah yang berhak mendapat Pertalite dan solar bersubsidi masih kesulitan mengaksesnya. Pasokan bahan bakar yang kian menipis bakal memaksa para nelayan kecil untuk berhenti melaut. "Kalau (BBM) bersubsidi habis dan harus beli dengan harga industri, kebanyakan nelayan tidak bisa melaut," kata Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, kepada Tempo, Kamis, 1 September 2022. Pasokan BBM bersubsidi saat ini makin menipis. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menunjukkan, per 31 Agustus lalu, konsumsi biosolar sudah mencapai 76,28% (19,506 kiloliter) dari kouta yang ditetapkan pada tahun ini. Bahkan, kouta yang tersisa diprediksi habis pada oktober mendatang. Survei KNTI pada April 2022 menunjukkan 85% nelayan kecil di daerah mengalami kesulitan mengakses BBM bersubsidi. Alasannya beragam. Salah satunya karena karena keterbatasan kouta. (Yetede)

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, mengatakan, pemerintah sudah sepakat akan mengubah skema subsidi dari menyubsidi barang jadi menyubsidi pada orang. Sebab, faktanya subsidi barang itu sangat tergantung pada variable yang penting, misalnya memastikan tidak ada penyimpangan atau penyelewengan, lalu pengawasan distribusi dan lain-lain. "Seringkali kita mendengar ada salah sasaran, kita sering mendengar ketidaktepatan sasaran, meskipun itu juga tidak sedang dilarang karena belum ada aturan pembatasan, tapi kita prihatin dengan geopolitik yang makin dinamis kita harus mengalokasikan anggaran sebesar 503 triliun untuk subsidi energi," kata Prastowo dalam acara diskusi Ngobrol @Tempo berjudul "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran," Selasa, 30 Agustus 2022. (Yetede)

Menjelang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan biosolar, distribusi BBM di sejumlah daerah diperketat. Selain untuk mencegah antrean panjang di SPBU, penyaluran BBM bersubsidi diinginkan tepat sasaran. PT Pertamina (Persero) terus melanjutkan Program Subsidi Tepat untuk mendata kendaraan yang menggunakan pertalite dan biosolar. Di Palembang, Sumsel, Rabu (31/8) Gubernur Sumsel Herman Deru memimpin rapat koordinasi mengantisipasi gejolak di masyarakat menjelang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, salah satunya, mencegah terjadinya panic buying di masyarakat yang dapat menyebabkan antrean panjang di SPBU.

 Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan permintaan sebelum penyesuaian harga, pihaknya sudah menambah jam kerja penyaluran agar distribusi BBM tidak tersendat. Di Magelang, Jateng, Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, sejak Selasa (30/8), pihaknya menerjunkan personel untuk mengawasi aktivitas pembelian BBM di semua SPBU. ”Kami pastikan tidak ada warga yang melakukan pembelian BBM bersubsidi berkali-kali dalam satu hari,” ujarnya.

Sales Branch Manager Marketing Operation Region IV Pertamina Hendra Saputra menambahkan, pihaknya tidak menginstruksikan pembatasan pembelian BBM dari SPBU ke masyarakat di wilayah Jateng dan DI Yogyakarta. Setiap SPBU sudah menerapkan pembatasan karena tidak ingin melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Pertamina Patra Niaga saat ini juga sedang menguji coba kesiapan verifikasi QR Code di beberapa kota. Ke depan, Program Subsidi Tepat akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM bersubsidi yang ditentukan pemerintah. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah harus merumuskan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tepat. Jika tidak, beban subsidi yang ditanggung pemerintah akan terus membengkak dan membebani keuangan negara. Besarnya konsumsi BBM bersubsidi disebabkan mekanisme subsidi saat ini bersifat terbuka dan diberikan ke produk energi. Artinya, siapa pun bisa mengakses BBM bersubsidi tersebut jika tanpa pembatasan,” ujar Chief Economist Bank Permata Josua Pardede, Selasa (29/8). Menurut Josua, dengan pola subsidi selama ini, di mana seluruh masyarakat menikmati subsidi BBM cukup besar, perlu dilakukan penyesuaian harga secara bertahap agar gejolak sosial yang ditimbulkan dapat tertangani dengan baik. “Sebagai langkah awal, pemerintah dapat\ menaikkan harga BBM (pertalite) ke level Rp10.000 per liter untuk mengurangi beban anggaran negara saat ini dan kuota BBM bersubsidi tahun mencukupi,” katanya. (Yetede)

Jakarta- Di tengah isu kenaikan harga BBM penugasan dan bersubsidi, pemerintah menambah belanja bantuan sosial (Bansos). Dana sebesar Rp24,17 triliun bakal disebar dalam waktu dekat melalui tiga program. Saat mengumumkan kebijakan tersebut pada Senin, 29 Agustus 2022 lalu, Menteri Sri Mulyani Indrawati tak secara tegas menyatakan dana ini berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia hanya menyebutkan bantuan tersebut merupakan bentuk pengalihan subsidi  BBM dan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun kemarin, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana penaikan harga BBM bersubsidi. "Pemerintah telah menyiapkan bantuan. Antisipasi kalau ada kenaikan harga BBM," ujarnya saat bicara dalam forum Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. (Yetede)

Jakarta-Penghitungan perubahan harga dan skema pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) nyaris  mencapai garis akhir. Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak  dan Gas Bumi (BPH Migas), Patuan Alfon, mengatakan draft revisi  Pengaturan Presiden  Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM sudah disetor ke Istana Kepresidenan. Artinya, penerbitan aturan kendalai bahan bakar itu kini hanya bergantung pada persetujuan dari Presiden Joko Widodo. "Revisi Perpres sudah rampung, lalu pengisian atau penyesuaian konsumen pengguna yang akan diatur sudah clear," katanya dalam acara Ngobrol Tempo di Jakarta, kemarin. Alfon tak merinci poin-poin krusial yang masuk revisi aturan tersebut. Yang Pasti, aturan baru akan lebih ketat merinci kriteria konsumen yang berhak menerima jenis bahan bakar khusus penugasan, tidak lagi berupa jenis BBM tertentu. (Yetede)

Sekjen PBB Antonio Guterres, Selasa (30/8) menyerukan permohonan bantuan untuk Pakistan. Negara yang kini dilanda banjir besar itu membutuhkan setidaknya 160 juta dollar AS. Dalam seruan yang disampaikan melalui video dari Geneva itu, Guterres mengatakan, dana itu dibutuhkan untuk memberi makan, air, dukungan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan darurat bagi 5,2 juta warga Pakistan yang terdampak. (Yoga)

Rencana pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar bersubsidi terus bergulir. Kabar yang masuk ke KONTAN, kenaikan harga akan dilakukan pekan ini. Agar tak memberatkan perekonomian, pengusaha kompak minta pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) minta menaikkan harga BBM secara gradual dengan mempertimbangkan aspek perekonomian nasional, khususnya efek gulir kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) juga menyebut kenaikan harga BBM subsidi, khususnya Solar akan berefek besar bagi tarif jasa angkutan logistik. Jika harga Solar naik hingga 40% seperti yang dikabarkan, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto mengatakan akan mendorong tarif jasa angkutan. "Jadi kalau BBM akan naik hingga 40% dan ditambah sparepart naik, maka bahaya. Snow ball effect terhadap biaya," ujar dia dia.