Tingkat inflasi pangan diproyeksikan terus meroket hingga akhir tahun. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede, mengungkapkan bahwa inflasi pangan pada penutup 2022 bisa menembus level 10-11% secara tahunan (yar on year) Proyeksi ini meningkat jauh di atas realisasi inflasi pangan  2021 yang hanya 3,2%. Adapun inflasi pangan per Juli 2022 sudah mencapai 11,5%. "Untuk komoditas pangan yang sudah masuk katagori barang bergejolak diperkirakan inflasi mulai melambat seiring dengan musim panen pada Agustus-September, tapi berpeluang meningkat kembali menjelang akhir tahun." ujar Josua kemarin. Josua mencontohkan, harga cabai akhir tahun berpotensi naik dipengaruhi oleh dampak musim hujan yang menyebabkan cabai mudah busuk dan mengganggu suplai secara umum. "Pemerintah perlu melakukan intervensi  dari segi distribusi untuk memastikan harga tetap stabil," ujarnya.  (Yetede)

Jakarta- Upaya pengendalian harga bahan pangan menjadi fokus pemerintah hingga akhir  tahun ini. Tren kenaikan sejumlah harga pangan diprediksi masih berlanjut. Beberapa komoditas yang perlu diwaspadai adalah telur ayam ras, cabai merah, dan bawang merah. Badan Pangan Nasional berusaha mengantisipasi  ancaman melambungnya harga komoditas pangan yang diakibatkan oleh faktor cuaca, yaitu ancaman La Nina, serta tren musiman peningkatan permintaan menjelang akhir tahun. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, harga acuan pangan pokok ke depan akan diregulasi  oleh Badan Pangan. Proses pengkajian harga pangan dilakukan bersama oleh Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perdagangan, setalah meminta masukan peternak dan petani selaku produsen utama. "Langkah selanjutnya akan kami optimalkan adalah operasi pasar bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan," kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi. (Yetede)

Permintaan Presiden Jokowi saat meninjau proses penelitian minyak makan merah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, Sumut, Kamis (7/7), amat jelas. Presiden meminta secara khusus agar koperasi di sejumlah daerah membangun pabrik minyak makan merah. Selain sebagai alternative pencegahan tengkes dan gizi buruk, upaya hilirisasi itu diharapkan mendongkrak nilai tambah sekaligus kesejahteraan petani kelapa sawit. Minyak makan merah merupakan produk turunan kelapa sawit. Produk ini bisa dimanfaatkan untuk menggoreng layaknya minyak goreng atau dikonsumsi langsung sebagai minyak makan. Kandungan beta karoten, vitamin A, fitonutrien, dan asam lemaknya dinilai strategis mengatasi stunting. Selain itu, bisa dimanfaatkan sebagai bahan aktif kosmetik dan farmasi.

Pada perhelatan ”Indonesia Retail Summit 2022”, Senin (15/8) Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, proses uji coba pengembangan minyak makan merah sedang berjalan dan ditargetkan rampung pada Januari 2023. Guna menyiapkan pasar minyak merah sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memberikan pendampingan, dan konsultasi, sejumlah lembaga menjalin kerja sama. Kemitraan itu melibatkan PPKS, Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Koperasi Produsen Sawit, serta Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jangan sampai memberatkan PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang ditugasi pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik (public service obligation/PSO). Jika keuangan Pertamina tergerus, produksi dan distribusi BBM akan terganggu, bahkan bisa terjadi kelangkaan BBM di seantero negeri. Jika itu terjadi, inflasi akan membubung tinggi yang berujung pada gejolak sosial dan instabilitas keamanan. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi VII DPR Sugeng  Suparwoto dan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Eri Purnomohadi kepada Investor Daily secara terpisah di Jakarta, Kamis (25/8). “Bantuan sosialnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa,” ujar Airlangga usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8). “Kalau ada yang mengatakan jangan cabut subsidi, kami tidak mencabut subsidi, duitnya sudah Rp 502 triliun habis. Pertanyaannya ini mau nambah atau nggak. Kalau mau nambah dari mana?!” tandas Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD pada Kamis (25/8).

JAKARTA, ID – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan inflasi 2022 bisa berkisar 7-9%, jika pemerintah menaikkan harga Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter dari saat ini Rp 7.650 per liter. Sementara itu, jika harga Pertalite tak naik, inflasi 2022 diprediksi berkisar 5-6% secara tahunan, dibandingkan realisasi 2021 sebesar 1,87%. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan, tingginya inflasi akan menjadi biaya bagi perekonomian yang dapat menurunkan tingkat konsumsi, menaikkan tingkat kemiskinan, bahkan paling buruk menyebabkan stagflasi di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. “Menahan harga Pertalite pada posisi saat ini memang akan meningkatkan besaran subsidi dalam APBN dan menyebabkan pembengkakan defisit. Namun, defisit tersebut masih berada dalam kisaran yang lebih rendah dari target pemerintah,” kata dia, Kamis (25/8). “Jika mempertimbangkan risiko ekonomi dan risiko fiskal tahun 2022, kebijakan mempertahankan harga Pertalite membawa risiko terhadap fiskal yang lebih kecil dibandingkan dengan risiko terhadap perekonomian. Fiskal masih sanggup menjadi shock absorber dari tekanan global terhadap perekonomian domestik. Namun, untuk langkah ke depan, diperlukan upaya serius pengendalian penggunaan BBM subsidi,” kata Faisal. (Yetede)

JAKARTA, ID – Laju konsumsi yang tidak bisa dibendung mendongkrak subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari Rp 502,4 triliun ke Rp 698 triliun. Kementerian Keuangan tengah menunggu persetujuan DPR RI akan tambahan subsidi BBM sebesar Rp 196 triliun. Jika disetujui, kemungkinan besar harga BBM tahun ini tidak dinaikkan. Namun, kalau pun harga BBM dinaikkan tahun ini, pemerintah menyiapkan dana bantuan sosial (bansos) untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat. Sejumlah menteri lain yang kemarin hadir pula di Istana Negara adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia Pemerintah, kata Menko, menyiapkan bansos untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat jika harga BBM bersubsidi harus dinaikkan. “Ya, tentu perlindungan sosialnya akan kita tebalkan. Kita punya banyak sistem yang sudah dilakukan selama menangani pandemi. Ada Komite Penanganan Covid-19 dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional— Red),” ujar Airlangga. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kenaikan harga telur ayam yang saat ini menyentuh hingga Rp 31.000/ kg memukul industri makanan dan minuman (mamin) skala kecil. Hal ini membuat para pelaku usaha tersebut menurunkan penggunaan komposisi telur. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menerangkan, industri mamin skala kecil biasanya membeli stok bahan baku bersifat harian, sehingga ketika ada beberapa bahan baku yang naik tiba-tiba seperti telur membuat mereka tidak kuat bertahan. “Industri kecil daya tahannya rendah. Mereka bahan baku beli harian atau mingguan. Bukan kayak yang besar ada inventori berbulan-bulan, jadi kalau industri kecil kalau bahan baku tiba-tiba naik, mereka tidak kuat,” ujar Adhi di Jakarta, Rabu (24/8/2022). Adhi mengungkapkan, agar tetap bisa bertahan, tidak sedikit pemain industri mamin berskala kecil menurunkan size penggunaan komposisi telur. Bahkan tidak sedikit juga yang memilih untuk menaikkan harga jual ke konsumen. “Sama seperti tempe, kalau kedelai naik mereka menurunkan size jual jadi setengah, terus ada juga yang punya strategi harganya (ke konsumen) naik. Sama. seperti telur seperti itu juga” kata Adhi.

JAKARTA, ID - Pemerintah disarankan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk pemberantasan pertambangan tanpa izin (Peti). Satgas ini bertanggung jawab langsung ke Presiden/Wapres. Keberadaan satgas dinilai penting karena kegiatan Peti di sektor mineral dan batu bara semakin tak terkendali, terutama ketika harga komoditas terus naik. “Kerugian tidak hanya pada perusahaan penambang legal dan pemerintah, tapi juga pada masyarakat karena lingkungan sekitarnya rusak,” kata Rizal Kasli, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), di Jakarta. Menurut Rizal, pembentukan satgas merupakan satu dari delapan rekomendasi yang disampaikan Perhapi kepada ke pemerintah. “Sedangkan IPR adalah kegiatan penambangan berizin/legal (IPR) yang dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan dalam sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai  dengan UU Minerba No. 3 Tahun 2020,” ujar Rizal 

Harga gas alam kembali naik karena permintaan tinggi jelang musim dingin. Harga komoditas ini bahkan sempat mencapai level tertinggi lima tahun terakhir di US$ 9,68 per mmbtu pada 22 Agustus lalu. Rabu (24/8) per pukul 18.08 WIB, harga gas alam kontrak pengiriman September 2022 bertengger di US$ 9,33 per mmbtu, atau naik 1,5% dari hari sebelumnya. Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, permintaan gas alam memang tengah naik jelang musim dingin. Perusahaan gas asal Rusia tersebut menyatakan aliran pipa Nord stream 1, yang mengalirkan gas ke Eropa, akan dihentikan hingga 3 September. Tapi, sejak beberapa pekan terakhir, aliran pipa Nord Stream 1 hanya beroperasi 20% dari total volume yang disepakati. Lukman memperkirakan, tren harga gas alam masih akan tetap di level tinggi. "Paling tidak hingga akhir musim dingin, saya melihat harga gas akan melewati US$ 10 dan menyentuh US$ 12 di akhir tahun," prediksi dia. Artinya, harga gas bisa naik antara 3,31% hingga 23,97% lagi.

Komisi VII DPR mendesak pemerintah menambah kuota BBM bersubsidi pada tahun ini. Selain desakan menambah kuota, ada pula usulan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang saat ini harga jual  ecerannya jauh di bawah harga keekonomian. Desakan penambahan kuota BBM bersubsidi tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Rabu (24/8) di Jakarta. BBM bersubsidi yang kuotanya diusulkan naik adalah pertalite dari 23 juta kiloliter ditahun ini menjadi 29 juta kiloliter, dan biosolar dari 14,9 juta kiloliter menjadi 17,39 juta kiloliter. Dengan kuota yang ada saat ini, diperkirakan jatah pertalite dan biosolar akan habis pada Oktober mendatang.

Dalam rapat tersebut, Arifin menuturkan, penambahan kuota BBM subsidi sedang dalam pembahasan. Di saat yang sama, pemerintah juga menyusun skema penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Dengan demikian, penambahan kuota diharapkan tidak melebihi plafon anggaran pemerintah yang ada saat ini. Dari hasil inspeksi ke lapangan, ujar Arifin, ditemukan praktik penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat yang tidak mampu. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VII DPR dari Partai Nasdem Sugeng Suparwoto berpendapat perlunya menaikkan harga BBM bersubsidi di situasi sekarang sebagai jalan tengah di situasi tekanan fiskal akibat besarnya anggaran subsidi energi. Untuk pertalite, misalnya, harga idealnya Rp 10.000 per liter dari saat ini yang Rp 7.650 per liter.(Yoga)