JAKARTA, ID – Pemerintah harus merumuskan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tepat. Jika tidak, beban subsidi yang ditanggung pemerintah akan terus membengkak dan membebani keuangan negara. Besarnya konsumsi BBM bersubsidi disebabkan mekanisme subsidi saat ini bersifat terbuka dan diberikan ke produk energi. Artinya, siapa pun bisa mengakses BBM bersubsidi tersebut jika tanpa pembatasan,” ujar Chief Economist Bank Permata Josua Pardede, Selasa (29/8). Menurut Josua, dengan pola subsidi selama ini, di mana seluruh masyarakat menikmati subsidi BBM cukup besar, perlu dilakukan penyesuaian harga secara bertahap agar gejolak sosial yang ditimbulkan dapat tertangani dengan baik. “Sebagai langkah awal, pemerintah dapat\ menaikkan harga BBM (pertalite) ke level Rp10.000 per liter untuk mengurangi beban anggaran negara saat ini dan kuota BBM bersubsidi tahun mencukupi,” katanya. (Yetede)

Jakarta- Di tengah isu kenaikan harga BBM penugasan dan bersubsidi, pemerintah menambah belanja bantuan sosial (Bansos). Dana sebesar Rp24,17 triliun bakal disebar dalam waktu dekat melalui tiga program. Saat mengumumkan kebijakan tersebut pada Senin, 29 Agustus 2022 lalu, Menteri Sri Mulyani Indrawati tak secara tegas menyatakan dana ini berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia hanya menyebutkan bantuan tersebut merupakan bentuk pengalihan subsidi  BBM dan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun kemarin, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana penaikan harga BBM bersubsidi. "Pemerintah telah menyiapkan bantuan. Antisipasi kalau ada kenaikan harga BBM," ujarnya saat bicara dalam forum Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. (Yetede)

Jakarta-Penghitungan perubahan harga dan skema pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) nyaris  mencapai garis akhir. Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak  dan Gas Bumi (BPH Migas), Patuan Alfon, mengatakan draft revisi  Pengaturan Presiden  Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM sudah disetor ke Istana Kepresidenan. Artinya, penerbitan aturan kendalai bahan bakar itu kini hanya bergantung pada persetujuan dari Presiden Joko Widodo. "Revisi Perpres sudah rampung, lalu pengisian atau penyesuaian konsumen pengguna yang akan diatur sudah clear," katanya dalam acara Ngobrol Tempo di Jakarta, kemarin. Alfon tak merinci poin-poin krusial yang masuk revisi aturan tersebut. Yang Pasti, aturan baru akan lebih ketat merinci kriteria konsumen yang berhak menerima jenis bahan bakar khusus penugasan, tidak lagi berupa jenis BBM tertentu. (Yetede)

Sekjen PBB Antonio Guterres, Selasa (30/8) menyerukan permohonan bantuan untuk Pakistan. Negara yang kini dilanda banjir besar itu membutuhkan setidaknya 160 juta dollar AS. Dalam seruan yang disampaikan melalui video dari Geneva itu, Guterres mengatakan, dana itu dibutuhkan untuk memberi makan, air, dukungan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan darurat bagi 5,2 juta warga Pakistan yang terdampak. (Yoga)

Rencana pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar bersubsidi terus bergulir. Kabar yang masuk ke KONTAN, kenaikan harga akan dilakukan pekan ini. Agar tak memberatkan perekonomian, pengusaha kompak minta pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) minta menaikkan harga BBM secara gradual dengan mempertimbangkan aspek perekonomian nasional, khususnya efek gulir kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) juga menyebut kenaikan harga BBM subsidi, khususnya Solar akan berefek besar bagi tarif jasa angkutan logistik. Jika harga Solar naik hingga 40% seperti yang dikabarkan, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto mengatakan akan mendorong tarif jasa angkutan. "Jadi kalau BBM akan naik hingga 40% dan ditambah sparepart naik, maka bahaya. Snow ball effect terhadap biaya," ujar dia dia.

Pelaku usaha hulu minyak dan gas bumi atau migas tetap berhati-hati dalam menentukan langkah investasinya di Tanah Air, meski harga komoditas fosil diprediksi tetap akan ada di level tinggi hingga 2024. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas melaporkan rasio investasi perusahaan minyak dan gas dunia masih tertekan cukup dalam, kendati telah memetik untung yang relatif besar dari reli harga minyak mentah dunia saat ini.“Kenaikan profit karena harga minyak yang diterima oleh perusahaan minyak dunia ternyata tidak menaikkan investment ratio,” kata Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Mohammad Kemal saat dihubungi, Selasa (30/8).Mengutip RystadEnergy, Kemal menjelaskan, rasio investasi sebelum periode pandemi Covid-19 berada di angka 50% hingga 70%. Angka itu susut cukup dalam di posisi 27% dari profi yang diperoleh perusahaan tahun ini. Di sisi lain, SKK Migas melaporkan torehan investasi pada kegiatan hulu migas nasional baru mencapai US$4,8 miliar. Torehan itu relatif kecil lantaran target yang dipatok pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mencapai US$13,2 miliar.Sementara itu, realisasi liftingminyak bumi hingga Juni 2022 tercatat sebesar 616.600 barel per hari. Capaian itu tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan target lifting dalam APBN 2022 sebesar 704.000 barel per hari.

JAKARTA, ID – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang yang merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) SKK Migas, berhasil menemukan gas dan kondensat di Sumur Eksplorasi Sungai Rotan (SRT)-1XST yang berada di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. General Manager Zona 1, Muzwir Wiratama, menjelaskan dari hasil Uji Kandungan Lapisan (Drill Stem Test/DST) pertama (DST#1A) yang dilakukan pada lapisan batu gamping Formasi Baturaja, berhasil ditemukan gas sebesar 13,27 juta standar kaki kubik per hari (Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD) dan kondensat 235 barel per hari (Barrels Condensate Per Day/BCPD). “Status per 24 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB, sumur eksplorasi SRT-1XST sedang melakukan extended flow dengan observasi selama 8 jam dan kemudian akan dilanjutkan dengan test build-up pressure selama 72 jam,” terang Wira dalam keterangan tertulis, Senin (29/8). “Lokasi temuan ini dekat dengan fasilitas pemrosesan gas yang sudah ada di PHE Jambi Merang. Sehingga dapat segera diproduksi untuk mendukung pencapaian target produksi migas nasional dan ketahanan energi negeri,” tutur Jaffee. (Yetede)

Pemerintah tampak sudah mantap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat ini. Apalagi, Kementerian Keuangan juga sudah menyelesaikan hitungan tambahan subsidi bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Namun, upaya menaikkan harga BBM sesungguhnya bukan satu-satunya jurus menyelesaikan membengkaknya anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN tahu 2022 yang menjadi Rp 502,4 triliun dan berpotensi menjadi Rp 698 triliun jika harga BBM dan LPG tak naik. Kenaikan harga BBM ini sesungguhnya juga menjadi tanda bahwa pemerintah gagal menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang berkaitan dengan ketahanan energi di dalam negeri. Padahal ini masalah urgent yang harus menjadi agenda utama negeri ini.

Proyek food estate atau lumbung pangan di Kalteng disiapkan untuk menjawab kebutuhan pangan  nasional dan di tingkat lokal diharapkan bisa menggantikan sistem perladangan tradisional yang telah dilarang. Namun, temuan di lapangan menunjukkan berbagai persoalan yang dihadapi proyek strategis nasional ini sehingga bisa jadi sumber masalah baru. Temuan Kompas di lapangan pada 15-28 Juli 2022 itu mulai dari lahan singkong yang tampak tak terurus di Desa Tawai Baru, Kabupaten Gunung Mas, hingga bantuan pupuk dan kapur dolomit yang dibiarkan menumpuk di pinggir jalan di lokasi cetak sawah baru di sejumlah desa di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Ketiga kabupaten ini merupakan lokasi pengembangan food estate.

Untuk lokasi di Gunung Mas dikelola Kemenhan dengan komoditas singkong. Sementara Pulang Pisau dan Kapuas dikelola oleh Kementan dengan komoditas padi. Penanaman singkong di Gunung Mas membuka hutan dan perkebunan masyarakat hingga 31.000 ha. Sekitar 600 ha lahan telah dibuka dan ditanami sejak Maret 2021. ”Sebelumnya kawasan itu hutan, tapi kalau petani di sini tidak akan menanam di sana karena tanahnya pasir, sulit tumbuh tanaman,” kata Sekdes Tawai Baru Arung.

Asisten Khusus Bidang Ketahanan Pangan kemenhan Letjen (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, yang dikonfirmasi, mengatakan, food estate singkong ini tidak terawat karena tidak ada anggaran untuk memelihara tanaman. Menurut dia, kini hanya ada anggaran dari Kementerian PUPR untuk infrastruktur. Siti Maimunah, dosen dan peneliti dari Institut Pertanian Yogyakarta, Senin (29/8), di Palangkaraya, mengatakan, lokasi ini sebenarnya tidak cocok untuk tanaman pangan karena tanah berpasir atau biasa disebut kerangas. ”Ini sangat tidak cocok (untuk singkong), tanah seperti ini cocoknya untuk konservasi, kalau untuk tanaman tidak memberikan hasil,” ucapnya. Menurut Arung, hingga saat ini terdapat lima desa yang menolak pembukaan lahan untuk food estate singkong karena 2.000 ha dari 31.000 ha lahan yang akan dibuka berupa kebun, bahkan rumah-rumah warga. (Yoga)

Sebagai negara produsen gas, Indonesia tidak terdampak secara langsung akan guncangan pasokan dan harga gas bumi akibat situasi global yang tak menentu. Namun, bersama negara-negara anggota G20, Indonesia turut berkepentingan mencari solusi jangka pendek demi tercapainya stabilisasi harga. Pengembangan gas juga penting sebagai jembatan menuju era energi yang lebih bersih. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, konflik geopolitik di Eropa turut memicu krisis energi dan menekan perekonomian negara-negara G20. Sebelumnya, rantai pasok komoditas juga terpengaruh tingginya permintaan setelah ekonomi pulih pascapandemi Covid-19.

”Sebagai negara produsen dan eksportir gas, Indonesia tak terdampak langsung. (Namun), bagaimanapun, kami menilai situasi akan membaik, khususnya bagi negara-negara yang terdampak lonjakan dan ketidakpastian pasokan dan harga (gas),” tutur Tutuka yang hadir secara daring dalam Energy Transition Working Group (ETWG) G20 Presidensi Indonesia ”Exploring Short-term Solutions to the Global Gas Crisis” di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8). Ketua ETWG Yudo Dwinanda Priaadi mengemukakan, tahun ini, negara-negara G20 menghadapi masa sulit karena adanya disrupsi yang membuat harga energi melonjak.

”Isu ini perlu mendapat perhatian komunitas internasional. Negara-negara anggota G20 ialah produsen dan konsumen energi terbesar. (Solusi diperlukan) untuk stabilitas harga energi,” katanya. Stabilitas harga gas, ujar Yudo, penting karena gas dapat diakses menjadi sumber energi yang lebih bersih, juga untuk pembangkit. Sebagai sumber energi, LNG fleksibel, mudah disimpan, memiliki emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan sumber energi fosil lainnya. Dalam rangka transisi energi, gas pun menjadi opsi untuk terus dikembangkan. (Yoga)