Jakarta-Beban biaya logistik nasional bakal bertambah akibat makin mahalnya tarif angkutan barang sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, besaran kenaikan biaya itu belum di pastikan. "Yang pasti, penyedia jasa logistik sebagai pihak ketiga yang menangani distribusi barang mau tak mau akan menaikkan tarif jasa mereka untuk mengimbangi harga BBM yang naik hingga 30%," kata Mahendra kepada Tempo, kemarin. Saat ini, biaya logistik di Indonesia masih di kisaran 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun andil biaya transport dan pergerakan barang (handling) dalam struktur beban tersebut mencapai 9%. "Porsi BBM dalam biaya transportasi  menyentuh 40%. Itu pun masih tergantung jarak karena semakin jauh semakin mahal," ucap Mahendra. "Semua pergerakan darat ini ditunjang kendaraan barang barang bervolume besar yang berbahan bakar solar," tuturnya. (Yetede)

Jakarta-Kenaikan harga BBM membuat masyarakat membanding-bandingkan harga yang ditawarkan perusahaan penjual BBM, dari PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, hingga PT AKR Corporindo Tbk. Mereka berburu BBM termurah. Sebagai gambaran, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo diserbu pengendara kendaraan bermotor tak lama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga Pertalite. Salah satunya pompa bensin Vivo di Jalan Raya Mabes  Hankam Cipayung, Jakarta Timur. "Karena panic buying, efek kenaikan Pertalite," ujarnya. Sebab, Revvo 89 yang memiliki angka research octane number (RON) 89 kala itu masih di banderol Rp8.900 per liter, lebih murah Rp1.100 per liter ketimbang Pertalite yang memilki RON 90. Direktru Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan nomor oktan menunjukkan kualitas bahan bakar. Semakin tinggi RON, semakin bagus kualitasnya, semakin bagus kualitasnya. Untuk memperoleh BBM dengan RON tinggi, itu dibutuh minyak mentah dengan kualitas lebih tinggi. (Yetede)

KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi maupun nonsubsidi merembet ke berbagai sektor industri. Pelaku usaha pun ikut mengerek harga produk dan tarif jasanya. Koordinator Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Kamdani berpendapat, industri sektor transportasi, logistik, jasa perjalanan pariwisata, perdagangan, perikanan tangkap, pertanian hingga industri manufaktur berpotensi terkena dampak signifikan akibat kenaikan harga BBM. Di antara sekian sektor tersebut, sektor industri yang terkena dampak langsung adalah bisnis transportasi. Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono menyebutkan, tarif angkutan darat akan naik berkisar 5%-15%, tergantung jenis angkutan. Di sisi lain, Organda mengkritik pembatasan pembelian Biosolar untuk angkutan barang dan angkutan penumpang. "Ini merugikan kami yang harus menempuh jarak jauh setiap hari," kata dia, kemarin.

Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 masih berat, meskipun pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggaran subsidi energi berikut kompensasi kepada Pertamina dan PT PLN, tetap membengkak. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022, pemerintah mematok anggaran subsidi energi dan kompensasi Rp 502,4 triliun dengan asumsi rerata Indonesian Crude Prince (ICP) sebesar US$ 100 per barel, kurs rupiah di angka Rp 14.450 per dollar Amerika Serikat (AS). Sementara volume Pertalite dan solar masing-masing naik menjadi 23 juta kilo liter (KL) dan 15 juta KL. "Dengan konsumsi Pertalite dan Solar subsidi yang melebihi kuota, anggaran subsidi dan kompensasi BBM diperkirakan akan melewati Rp 502,4 triliun," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, akhir pekan lalu.

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai menjadi langkah logis yang ditempuh pemerintah di tengah pengetatan ruang fiskal dan lonjakan harga komoditas tersebut di pasar global. Akan tetapi, kebijakan tak populis itu bukannya tanpa risiko. Belajar dari pengalaman, kenaikan harga BBM memicu efek bola salju bagi daya beli, konsumsi, dunia usaha, dan bermuara pada tergerusnya laju ekonomi. Harga BBM yang kian tinggi bakal mengatrol pergerakan harga barang di tengah rentannya daya beli masyarakat. Kondisi ini pun dapat mengerem geliat dunia usaha. Kalangan pelaku usaha menilai, ada dua efek yang perlu dimitigasi seiring dengan kenaikan harga BBM, yakni risiko pelemahan daya beli serta lonjakan inflasi. Wakil Ketua III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Wi­djaja Kamdani mengungkapkan dampak kenaikan BBM bersifat universal untuk seluruh sektor usaha. Adapun, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menuturkan, pengurangan subsidi BBM adalah langkah rasional yang didorong oleh Kementerian Keuangan untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Akan tetapi, eksekusi ini akan memicu pelemahan daya beli dan mengungkit laju inflasi. Menurutnya, kedua hal itu menjadi kunci dari pengendalian dampak kenaikan harga BBM agar target pertumbuhan ekonomi tetap aman. Menurutnya, setiap kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) akan berakibat secara langsung terhadap harga jual barang. Artinya, harga di tingkat masyarakat bakal terkerek.

Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite masih dibutuhkan agar realisasi penyalurannya tidak terlampau jauh melewati kuota yang telah ditetapkan pada tahun ini. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 dinilai sebagai langkah lanjutan yang harus segera diambil pemerintah untuk memastikan kuota tahun ini tidak jebol terlampau jauh. Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite merupakan kunci dari keberhasilan pemerintah dalam menjamin subsidi komoditas tersebut bisa tepat sasaran. “Ini adalah kunci keberhasilan pemerintah dalam menentukan siapa yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, selain dengan penyesuaian harga,” katanya, Minggu (4/8). Untuk diketahui, pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi berulang kali menyampaikan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi melalui revisi Perpres No. 191/2014. Setidaknya ada tiga opsi yang akan diambil pemerintah, yakni pembatasan berdasarkan spesifikasi mesin kendaraan bermotor, pengaturan konsumsi berdasarkan jenis kendaraan bermotor, dan subsidi diberikan secara langsung melalui bantuan langsung kepada masyarakat yang berhak.

Seiring kenaikan harga BBM, pelaku usaha menaikkan pula harga jual barang dan jasa. Dampaknya, ekspansi usaha bakal tertahan akibat penurunan daya beli masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani, Minggu (4/9) mengatakan, hampir semua pelaku usaha akan terkena dampak dari penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM yang terjadi bersamaan dengan peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya bakal melambatkan konsumsi masyarakat, yang akhirnya menekan permintaan dan penjualan di berbagai sektor. ”Meski pemerintah sudah mencoba meredam efek negatifnya dengan berbagai subsidi pendapatan ke masyarakat,” katanya.

Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan, kenaikan harga jual barang dan jasa di pasaran tidak terhindarkan karena pelaku usaha perlu menyesuaikan kenaikan biaya produksi yang didorong kenaikan harga BBM. Terutama UMKM/IKM yang menggunakan BBM bersubsidi. Pelaku usaha akan menghitung dampak kenaikan harga BBM. Beban biaya operasional atau produksi yang meningkat akan ditransmisikan dalam bentuk harga jual barang serta jasa yang lebih tinggi, bergantung besaran komponen penggunaan BBM dalam proses produksi atau operasional usaha terkait. Ia menjamin, pelaku usaha menjaga agar kenaikan harga barang dan jasa tidak berlebihan hingga melampaui kemampuan masyarakat dan berbalik merugikan dunia usaha dengan menekan margin keuntungan. (Yoga)

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi pertalite dan solar, selain juga pertamax, per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Pengumuman kenaikan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi, didampingi sejumlah menteri, di Istana Negara, Sabtu (3/9). Disebutkan, langkah menaikkan harga BBM adalah keputusan yang terpaksa harus diambil dalam situasi sulit. Harga per liter pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, dan pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500. Selain mengantisipasi dampak ke inflasi yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah intervensi dalam bentuk berbagai bantalan sosial dalam rangka meredam dampak kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat dan angka kemiskinan.

Kenaikan harga BBM langkah tepat yang perlu didukung semua pihak. Semakin ditunda, akan kian memberatkan APBN dan tidak sehat bagi perekonomian. Selama ini, subsidi telah salah sasaran, karena 80-95 % justru dinikmati kelompok mampu, sehingga perlu dikoreksi demi keadilan dan keberlanjutan pembangunan masa depan. Oleh karena itu, penyesuaian harga BBM ini sekaligus harus menjadi momentum pembenahan harga dan penyaluran BBM bersubsidi agar tak terus salah sasaran. (Yoga)

Tingginya harga telur ayam belakangan ini tak serta-merta dirasakan para peternak. Mereka masih terimbas pengurangan populasi ayam akibat cekikan pandemi Covid-19 sehingga tak bisa menikmati kenaikan harga telur karena isi kandang lebih sedikit dari biasanya. Beban bertambah berat dengan menjulangnya harga pakan. Kondisi ini benar-benar membuat peternak telur babak belur. Pitoyo (45),i menatap kandang ayamnya yang kosong. ”Biarpun kosong, harus selalu dicek. Takutnya ada yang rusak.ni sambil berharap-harap kapan bisa diisi kembali, ”kata Pitoyo, Kamis (1/9). Pitoyo adalah mandor peternakan ayam petelur Fahreza Farm di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jateng. Itu hanya salah satu kandang kosong Fahreza Farm. Masih ada empat kandang kosong lainnya. Kini, tinggal lima kandang yang masih berisi ayam petelur. Bahkan, sejumlah pekerja pun harus diberhentikan.

Akibat pengosongan kandang, ungkap Pitoyo, produksi telur mereka anjlok 50 % dari 3 ton per hari jadi 1,5 ton per hari. “Dampak pandemi Covid-19 tahun lalu, permintaannya sangat sedikit. Harga telur jadi sangat anjlok,” tuturnya. Fahreza Farm rugi Rp 120 juta per bulan. Regenerasi isi kandang 4.000 ayam siap telur (pulet) dengan biaya Rp 150 juta, yang lazimnya berjalan setiap bulan, tersendat. Kini, harga pulet pun naik drastis dari Rp 50.000 per ekor jadi Rp 100.000 per ekor. ”Mau tidak mau ayam yang sudah tidak produktif dijual. Itu buat menutup kekurangan. Pengurangan isi kandang pula yang membuat harga telur ayam di tingkat peternak pada Agustus 2022 mencapai Rp 26.000-Rp 27.000 per kg dan sempat menyentuh Rp 29.000-Rp 30.000 per kg.

Tukinu (60), peternak ayam petelur di Kecamatan Mojosongo, merasakan hal yang sama. Ia mengaku tak bisa sepenuhnya merasakan keuntungan dari tingginya harga telur ayam belakangan ini. Pasalnya, kerugian telah dialaminya sepanjang tahun lalu. Namun, ia merasa beruntung masih bisa mempertahankan kandangnya. Ia sempat mengalami harga jual telur dari peternak senilai Rp 15.000-Rp 16.000 per kg. Padahal, harga pokok produksi  telur dari kandangnya sekitar Rp 21.000 per kg. Artinya, ia menombok Rp 5.000-Rp 6.000 per kg setiap hari sehingga merugi Rp 300 juta. ”Harga membaik ini baru berlangsung lebih kurang dua bulan. Sebelumnya, kami ibarat hidup segan mati tak mau. Kalau memang harga mau diturunkan, paling tidak selisihnya jangan terlalu jauh dari biaya produksi kami,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi. Selain gejolak harga minyak dunia, pemberian subsidi BBM yang tidak tepat sasaran juga menjadi pertimbangan. Pemerintah mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk membantu masyarakat kurang mampu. Kenaikan harga ditetapkan untuk BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar. Harga pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga per liter solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan kenaikan harga pertamax dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter. Presiden Jokowi menggelar konferensi pers perihal kenaikan harga BBM dan pengalihan subsidi ini bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9).

Presiden menegaskan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan diperkirakan terus meningkat. Di sisi lain, ditemukan fakta 70 % lebih subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Menurut Presiden Jokowi, mestinya uang negara itu diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Yayan Satyakti mengatakan, jika penyaluran subsidi sudah dipastikan tidak efektif, pembenahan seharusnya sudah dilakukan sejak Februari 2022 alih-alih terus ditambah. ”Ada bad management (tata kelola buruk) dalam pengelolaan, khususnya subsidi energi dan konsumsi energi,” ujarnya. (Yoga)