Rencana pemerintah menaikkan harga bakar minyak (BBM) pekan lalu batal. Kini, masyarakat menunggu keputusan pemerintah atas waktu kenaikan harga BBM. Kabar yang masuk ke KONTAN, kenaikan harga BBM akan dilakukan pada bulan Oktober 2022. Ini lantaran pemerintah masih harus melakukan simulasi atas kenaikan harga BBM, efeknya ke inflasi serta tambahan anggaran untuk bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Parlemen meminta besaran tambahan anggaran untuk masyarakat miskin diputuskan besarannya lebih dulu, sebelum pengumuman kenaikan. Parlemen juga sepakat, kebijakan kenaikan harga BBM juga dibarengi dengan pembatasan jenis kendaraan yang bisa menenggak BBM khususnya jenis Pertalite. Adapun kenaikan harga BBM maksimal untuk Pertalite adalah 30% dari harga saat ini Rp 7.650. "Dengan asumsi harga Pertalite naik 30%, efek ke inflasi bertambah 1,2%," sebut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam acara di Kompas TV, Minggu (28/8). Berdasarkan hitungan Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman, bila harga Pertalite naik 30% menjadi Rp 10.000 per liter, akan ada tambahan inflasi 0,83% poin. Konsekuensi ekonomi akan turun 0,17% poin. Jika harga solar naik 65%, dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.500 per liter akan mengerek inflasi 0,33 % dan pertumbuhan susut 0,07% poin.

Apalagi, ruang fiskal pada 2023 kian sempit lantaran harus dilakukan konsolidasi demi memangkas defisit anggaran. Adapun, salah satu langkah yang ditempuh untuk memitigasi risiko pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun depan yakni dengan menggunakan alokasi dana bagi hasil (DBH). Namun, upaya ini juga berisiko menggoyang kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Secara konkret, DBH yang akan dikutip untuk subsidi serta kompensasi energi tersebut bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA). Perihal kebijakan tersebut, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya menegaskan bahwa substansi di dalam Pasal 19 RUU APBN 2023 itu bukan bertujuan untuk menambal anggaran subsidi energi apabila terjadi kenaikan harga komoditas. “Salah satu sumber DBH adalah PNBP dari SDA yang dibagikan kepada seluruh daerah. Tidak ada tujuan untuk menambal anggaran subsidi,” katanya kepada Bisnis, pekan lalu. Pasal tersebut menuliskan, pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP SDA yang dibagi hasilkan.

Kenaikan harga BBM bersubsidi berpotensi menekan daya beli masyarakat lapisan terbawah sehingga dapat memicu kenaikan angka kemiskinan. Namun, apabila harga BBM bersubsidi dipertahankan, anggaran subsidi energi harus ditambah yang berdampak menghambat langkah terwujudnya konsolidasi fiskal untuk jangka menengah-panjang. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan transformasi subsidi energi yang tepat sasaran sangat dinanti agar peran APBN sebagai instrumen stabilisasi perekonomian dapat berjalan lebih baik. Sebelumnya diberitakan, kuota BBM bersubsidi tahun ini, yakni pertalite sebesar 23,05 juta kiloliter dan biosolar sebanyak 15,1 juta kiloliter, dapat habis sebelum akhir 2022 diakibatkan melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi seiring pulihnya mobilitas masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Kepala Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro, Minggu (28/8), mengalkulasi kenaikan harga pertalite dan biosolar masing-masing sebesar Rp 2.850 per liter cukup untuk mengompensasi kebutuhan anggaran BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Kendati demikian, menaikkan harga pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.500 per liter serta menaikkan harga biosolar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.000 per liter bisa berdampak pada terkereknya inflasi ke level 6,8-7,2 % tahun ini. Satria menilai, jika pemerintah mampu mematangkan mekanisme penyaluran subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran, efek berkelanjutan dari lonjakan harga minyak mentah dunia bisa dihindari dan dapat menahan laju kenaikan harga kebutuhan lain, seperti bahan pangan dan bahan bangunan. (Yoga)

Beberapa waktu lalu, Indonesia sebagai produsen CPO nomor satu dunia mengalami krisis minyak goreng sawit. Pemerintah kesulitan menjaga stok dan harga minyak goreng karena tidak menguasai stok dan pasar. Di sisi lain, hampir setiap tahun Indonesia yang merupakan produsen tebu nomor sembilan dunia bergantung pada gula impor. Padahal, program revitalisasi pabrik gula dan bongkar ratun atau peremajaan tanaman tebu telah digulirkan. Oleh karena itu, dua perusahaan milik negara, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group dan ID Food, diminta menopang program peremajaan dan hilirisasi sawit rakyat serta swasembada gula kristal putih atau konsumsi.

PTPN Group menginisiasi pembentukan dan integrasi tiga subholding, yaitu PalmCo, SugarCo (PT Sinergi Gula Nusantara), dan SupportingCo. PalmCo bergerak di sektor sawit, SugarCo untuk gula, serta SupportingCo untuk teh, kopi, dan optimalisasi aset. Di sektor industri kelapa sawit, PalmCo bakal mengintegrasikan industri hulu dan hilir kelapa sawit PTPN. ”Pembentukan subholding PalmCo bakal rampung Oktober 2022. Subholding ini sudah menjadi proyek strategis pemerintah,” kata Dirut PTPN III (Persero) sekaligus PTPN Group Mohammad Abdul Ghani di Jakarta, Senin (22/8).

Tidak hanya PTPN, ID Food yang merupakan Holding BUMN Pangan juga turut berperan sebagai distributor minyak goreng curah dan kemasan sederhana di kala krisis minyak goreng melanda. Selain menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng, pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan impor gula. Kebutuhan gula nasional pada 2022 diperkirakan 7,3 juta ton. Dari jumlah itu, 3,2 juta ton adalah kebutuhan gula untuk konsumsi dan 4,1 juta ton untuk industri. Rata-rata produksi gula nasional untuk konsumsi 2,35 juta ton per tahun. Jadi, ada kekurangan 850.000 ton gula konsumsi. Pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi 2,54 juta ton bisa terealisasi pada 2024. PTPN Group melalui SugarCo dan ID Food diminta ambil bagian merealisasikan target swasembada itu. (Yoga)

Dalam kunjungan kerja di Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Jabara, Minggu (28/8), Presiden Jokowi turut mengecek harga bahan  pangan di pasar. Menurut Presiden, harga bahan pangan relatif stabil, kecuali harga telur yang masih fluktuatif beberapa hari terakhir. ”Pertama, karena (harga) pakan ternak naik, kedua ini fluktuasi biasa. Nanti dua minggu, insya Allah, akan turun,” katanya. (Yoga)

Aktivitas penambangan emas tanpa izin di Aceh masih berjalan hingga kini. Pemda dan penegak hukum didorong agar penertiban aktivitas penambangan dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak berdampak pada kerusakan alam. Direktur Aliansi Peduli Lingkungan (APEL) Aceh, Syukur, Minggu (28/8) mengatakan, hasil pemantauan mereka di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, tambang emas ilegal masih beroperasi. Tambang itu berada dalam kawasan hutan lindung. ”Pelaku tambang ilegal sebagian orang luar Nagan Raya. Penindakan masih tebang pilih, seharusnya semua titik dihentikan,” kata Syukur. 

”Tambang emas ilegal merusak alam, tetapi mengapa sampai sekarang tidak berhasil dihentikan? Ini menunjukkan upaya penindakan masih setengah hati,” ujar Syukur. Polisi berulang kali menangkap pelaku aktivitas tambang ilegal di Nagan Raya. Namun, aktivitas tambang di sana tidak juga surut. Syukur berharap penegakan hukum bukan hanya terhadap pelaku di lapangan. Para pemodal juga harus ditangkap.  (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah dikabarkan bakal menaikkan harga  bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar pada 1 September 2022, masing-masing menjadi Rp 10.000 untuk Pertalite dan Rp 8.500 untuk Solar per liter. Saya mendapat info cukup valid bahwa kenaikan harga akan dilakukan pada 1 September. Bahkan sudah di meja Presiden, tinggal eksekusi. Tapi tentunya kepastian akhirnya ada pada Pak Jokowi,” kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi kepada Investor Daily, Minggu (28/8) malam. Menurut Fahmy, sinyal kenaikan harga sebenarnya sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh sejumlah menteri. Ditambah lagi, pemerintah menyampaikan bahwa tanpa adanya kenaikan, akan ada tambahan subsidi hingga menjadi lebih dari Rp 600 triliun yang akan sangat memberatkan APBN. “Untuk subsidi, pemerintah sudah mengunci di angka Rp 502,4 triliun, tidak akan menambah lagi,” katanya. (Yetede)

Pembangunan pabrik minyak makan merah sebagai salah satu solusi meningkatkan pendapatan petani sawit bakal ditempuh melalui jalur cepat. Namun, perizinan pembangunan pabrik baru dipastikan membutuhkan dukungan pemda.  Selain itu, kerja cepat antar kementerian/lembaga diperlukan agar produksinya bisa dimulai segera. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, seusai rapat koordinasi dengan BPOM mengenai rencana pembangunan pabrik minyak makan merah oleh koperasi petani kelapa sawit di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (26/8) menyatakan, Presiden Jokowi meminta prosesnya dipercepat agar pembangunan pabriknya bisa dimulai pada Oktober 2022.

Dengan demikian, pabrik di harapkan sudah berproduksi pada Januari 2023. ”Pada pembangunan ini terdapat pabrik CPO mini dan mesin yang memproduksi minyak makan merahnya,” kata Teten. Terkait dengan SNI produk minyak makan ini, Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan dilibatkan. Adapun izin edarnya melibatkan BPOM. Menurut Teten, pembangunannya memakai ”jalur tol”. BPOM bergerak bersama Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) terlibat dalam rencana detail engineering design (DED) agar pabrik sesuai standar. Sebab, desain pabrik akan sangat terkait dengan izin edarnya. ”Pabrik pertama akan dibangun di daerah Sumut,” ujar Teten.

Menurut rencana, pembangunan pabrik itu akan melibatkan lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, UMKM (LPDB-KUMKM). Pembangunan fisiknya akan menggandeng Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Investasinya diperkirakan Rp 23 miliar untuk memproduksi minyak makan merah sekitar 10 ton per hari dengan pasokan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berasal dari lahan 1.000 hektar. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kenaikan harga telur yang terjadi selama hampir sepekan ini, salah satunya, disebabkan oleh tingginya harga jagung internasional. Pasalnya, jagung merupakan bahan utama pakan ternak. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi menerangkan, kebutuhan jagung untuk pakan ternak masih membutuhkan  impor karena pasokan domestik belum mencukupi kebutuhan ini. Sayangnya impor jagung pakan ternak masih restriktif karena hanya terbuka untuk BUMN dengan API-U. Berdasarkan data Food Monitor yang dihimpun CIPS dari United States Department of Agriculture (USDA), rata-rata produksi jagung Indonesia 2015-2020 hanya mencapai 11,5 juta ton. Sementara tingkat konsumsi tahunannya diperkirakan melebihi 12 juta ton. Selisih antara produksi domestik dan kebutuhan ini dipenuhi dengan impor. “Ketersediaan dan harga sebuah komoditas tidak hanya bergantung pada kuantitas produksi. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan dan harga jagung antara lain produksi jagung yang tidak stabil sepanjang tahun,” ucap dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (26/8). (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menetapkan bahwa penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun, sesuai kuota yang telah ditetapkan. Mengingat hingga saat ini realisasi penyalurannya telah capai 80%, pilihannya adalah penyesuaian harga atau kebijakan pembatasan distribusi. Tanpa ada upaya konkret maka kuota tidak akan cukup hingga akhir tahun,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (26/8). Arifin mengatakan, kuota BBM yang terserap sudah mencapai 80 persen. Tercatat realisasi penyaluran Solar subsidi hingga akhir Juli mencapai 9,9 juta kilo liter (KL) dengan volume yang ditetapkan tahun ini sebanyak 14,9 juta KL. Sedangkan penyerapan Pertalite hingga akhir Juli mencapai 16,8 juta KL dengan kuota yang ditetapkan 23 juta KL. Arifin mengungkapkan pihaknya sudah mengusulkan penambahan kuota BBM sebesar 6 juta KL untuk Pertalite dan 2 juta KL untuk Solar. (Yetede)