Setelah minyak goreng dan bahan pangan lain, kini masyarakat mengeluhkan harga telur ayam ras yang mulai merangkak naik sejak pertengahan Agustus lalu. Kenaikan harga tertinggi mencapai Rp 4.000-Rp 5.000 per kg (Kompas, 24 Agustus 2022). Menghadapi situasi itu, warga harus mengatur strategi agar kebutuhan pangan harian tetap tercukupi. Hasil jajak pendapat Kompas akhir Agustus lalu merekam, sepertiga responden memilih untuk melakukan realokasi anggaran belanja rutin mereka. Pengeluaran untuk non-makanan dikurangi guna menambah anggaran kebutuhan makanan.

Jajak pendapat menemukan lebih dari separuh responden bertahan dengan menghadirkan bahan pangan dari rumah. Mereka memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk bercocok tanam bahan pangan. Separuh dari mereka memilih menanam sayuran seperti bayam, kangkung, hingga tomat. Seperempat responden menanam rempah dan aneka bumbu dapur, seperti serai, jahe, cabai, dan daun bawang. Bahkan, dua dari 10 responden lainnya menanam tanaman jenis umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Sebanyak 3,3 % responden yang memiliki cukup lahan menanam padi di sekitar rumah mereka. Buah-buahan pun diupayakan oleh 2,5 % responden.

Praktik itu dilakukan responden dari Sabang hingga Merauke. Mayoritas (79,9 %) dilakukan responden dengan kelompok ekonomi bawah dan menengah bawah. Lebih dari separuh responden yang menanam bahan pangan dari rumah memanfaatkan tanah kosong di sekitar rumah mereka untuk bertanam. Separuh responden lainnya menggunakan polybag, pot, hingga metode hidroponik untuk menanam bahan pangan karena lahan kosong terbatas. Sejumlah penelitian menunjukkan menanam bahan makanan dari rumah tak hanya mampu menjaga ketahanan pangan dalam skala kecil seperti rumah tangga, tetapi juga menghemat pengeluaran keluarga. (Yoga)

Presiden Jokowi, Jumat (2/9) telah menerima hasil perhitungan harga BBM bersubsidi di Jakarta saat melakukan kunjungan kerja. Meski demikian, rencana kenaikan harga BBM masih belum diputuskan. ”Untuk BBM, semuanya masih dikalkulasi, dan hari ini (Jumat) akan diserahkan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya,” kata Presiden kepada pers seusai memantau penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Kantor Pos Saumlaki, Tanimbar Selatan, Maluku. Sumber

Saat kunjungan kerja di Timika, Papua, sehari sebelumnya, Presiden menyampaikan, proses perhitungan kenaikan harga BBM dilakukan dengan hati-hati. Pertimbangan matang diperlukan. Sebab, kenaikan harga BBM bersubsidi dipastikan mengerek inflasi semua barang. Selain itu, penolakan masyarakat juga akan menguat. Sejauh ini unjuk rasa masih terjadi, termasuk di Jakarta. Presiden sudah membahasnya pada 24, 25, dan 29Agustus lalu. Namun, harga BBM bersubsidi yang terdiri dari pertalite dan biosolar, karena pengurangan subsidi, belum ditetapkan. (Yoga)

JAKARTA, ID - Rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hampir mendekati titik terang. Pasalnya, hasil perhitungan atau kalkulasi harga BBM telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meskipun ada kenaikan, harga yang akan diberlakukan masih berada di bawah harga keekonomian BBM saat ini. “Untuk BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya,” kata Jokowi di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat (2/9). Lebih lanjut Jokowi mengatakan, pemerintah sudah mulai menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada masyarakat sebesar Rp 600 ribu untuk empat bulan, tetapi BLT tersebut akan didistribusikan dua kali, masing-masing sebesar Rp 300 ribu. “Tadi kita menyerahkan BLT BBM yang diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk empat bulan. Tadi diserahkan untuk dua bulan ke depan, sudah diserahkan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, ini di Saumlaki ya” ujar Jokowi. Dia mengharapkan, dengan suntikan BLT BBM ini daya beli masyarakat dapat terjaga  dengan baik. (Yetede)

JAKARTA, ID – Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (Bapanas/NFA) terus mengupayakan stabilisasi harga pangan nasional, khususnya beras. Pada Agustus 2022 misalnya, Bapanas melalui Perum Bulog telah melakukan operasi pasar (OP) sebesar 205 ribu ton guna menstabilkan harga beras di seluruh Indonesia. Kegiatan OP beras melalui perusahaan pelat merah tersebut dilakukan sepanjang tahun. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan, permasalahan harga dan ketersediaan beras dengan segera ditangani Perum Bulog melalui distribusi yang cepat dari gudang-gudang BUMN tersebut. Bulog juga menjamin kecukupan pangan pokok bisa bertahan hingga akhir tahun dengan stok beras yang dikuasai perusahaan tersebut sebesar 1 juta ton yang tersebar merata di seluruh Indonesia. “Kami memastikan stabilisasi harga bahan pokok beras melalui OP Bulog yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada Agustus berjalan lancar. Berdasarkan pantauan kami yang terus dilakukan di tengah situasi saat ini, harga beras cukup stabil karena Bulog melakukan OP sepanjang tahun,” kata Arief dalam keterangannya, kemarin. (Yetede)

Direktur Jenderal International Renewable Energy Agency (Irena), Francesco La Camera mengatakan bahwa biaya untuk investasi pembangkit listrik yang bersumber dari EBT belakangan menjadi lebih ekonomis. Dalam gelaran G20 Investment Forum on Energy Transition: High Level Energy Transition Dialogue yang digelar pada Kamis (1/9) di Nusa Dua, Bali dipaparkan bahwa biaya investasi untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) telah mengalami penurunan 13%. Francesco menjelaskan bahwa biaya investasi untuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) juga telah turun 13%, sedangkan untuk PLTB yang berada di tengah laut telah turun 30% jika dibandingkan dengan biaya investasi pada 2020. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pengembangan EBT di dalam negeri masih menemui sejumlah tantangan, mulai dari terbatasnya teknologi yang dapat digunakan hingga besarnya biaya investasi. Untuk itu, dia menilai, diperlukan adanya kolaborasi dari seluruh pihak di dunia agar komitmen untuk menekan emisi karbon bisa dapat dijalankan.

Indonesia diminta tetap waspada terhadap kemungkinan gejolak harga pangan berbasis impor menyusul belum pulihnya rantai pasok global. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan, harga-harga komoditas pangan yang harus diimpor tetap perlu diwaspadai dalam beberapa waktu mendatang. “Trennya memang cenderung turun, tapi ketidakpastiannya masih tinggi, dan levelnya masih tinggi ini perlu diwaspadai, nanti dampaknya kepada harga-harga dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (1/9). Selama ini, menurutnya, produksi pangan menyumbang inflasi memasuki masa panen pada Agustus 2022, terutama di Nganjuk, Probolinggo, dan Demak khusus komoditas bawang merah, serta Kediri dan Blitar untuk cabai. “Jadi beberapa sentra produksi yang kemarin sempat terganggu suplainya ini sudah panen. Ini juga akan berpengaruh pada inflasi dalam negeri,” ungkap Margo. Guru Besar IPB University Bayu Krisnamurthi mengungkapkan bahwa yang perlu diperhatikan soal pangan, bukan saat ini, tetapi untuk tahun depan. Berdasarkan iklim Indonesia, dia memproyeksikan tahun depan akan dilanda El Nino. Artinya, Indonesia akan menghadapi kekeringan yang berpengaruh terhadap proses penanaman.

JAKARTA, ID – Deflasi 0,21% dan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang meningkat ke 51,7 pada Agustus 2022 dinilai sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kondisi ekonomi yang solid ini akan meminimalkan dampak negatif penaikan harga BBM  bagi masyarakat luas. Apalagi, pemerintah juga memberikan bantalan sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Meski demikian, penaikan harga BBM yang hampir pasti bakal disusul dengan kenaikan inflasi, perlu direspons secara tepat oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Dengan asumsi harga solar maupun Pertalite dinaikkan sekitar 30%, inflasi diperkirakan tembus 6-9% tahun ini. Dengan kondisi ini, agar tidak terjadi pelarian modal asing (capital out), BI dinilai perlu paling tidak menaikkan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 50 basis poin menjadi 4,25%, dari saat ini 3,75%. (Yetede)

Jakarta- Di tengah rencana kenakan harga BBM bersubsidi, sejumlah nelayan di daerah yang berhak mendapat Pertalite dan solar bersubsidi masih kesulitan mengaksesnya. Pasokan bahan bakar yang kian menipis bakal memaksa para nelayan kecil untuk berhenti melaut. "Kalau (BBM) bersubsidi habis dan harus beli dengan harga industri, kebanyakan nelayan tidak bisa melaut," kata Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, kepada Tempo, Kamis, 1 September 2022. Pasokan BBM bersubsidi saat ini makin menipis. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menunjukkan, per 31 Agustus lalu, konsumsi biosolar sudah mencapai 76,28% (19,506 kiloliter) dari kouta yang ditetapkan pada tahun ini. Bahkan, kouta yang tersisa diprediksi habis pada oktober mendatang. Survei KNTI pada April 2022 menunjukkan 85% nelayan kecil di daerah mengalami kesulitan mengakses BBM bersubsidi. Alasannya beragam. Salah satunya karena karena keterbatasan kouta. (Yetede)

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, mengatakan, pemerintah sudah sepakat akan mengubah skema subsidi dari menyubsidi barang jadi menyubsidi pada orang. Sebab, faktanya subsidi barang itu sangat tergantung pada variable yang penting, misalnya memastikan tidak ada penyimpangan atau penyelewengan, lalu pengawasan distribusi dan lain-lain. "Seringkali kita mendengar ada salah sasaran, kita sering mendengar ketidaktepatan sasaran, meskipun itu juga tidak sedang dilarang karena belum ada aturan pembatasan, tapi kita prihatin dengan geopolitik yang makin dinamis kita harus mengalokasikan anggaran sebesar 503 triliun untuk subsidi energi," kata Prastowo dalam acara diskusi Ngobrol @Tempo berjudul "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran," Selasa, 30 Agustus 2022. (Yetede)

Menjelang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan biosolar, distribusi BBM di sejumlah daerah diperketat. Selain untuk mencegah antrean panjang di SPBU, penyaluran BBM bersubsidi diinginkan tepat sasaran. PT Pertamina (Persero) terus melanjutkan Program Subsidi Tepat untuk mendata kendaraan yang menggunakan pertalite dan biosolar. Di Palembang, Sumsel, Rabu (31/8) Gubernur Sumsel Herman Deru memimpin rapat koordinasi mengantisipasi gejolak di masyarakat menjelang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, salah satunya, mencegah terjadinya panic buying di masyarakat yang dapat menyebabkan antrean panjang di SPBU.

 Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan permintaan sebelum penyesuaian harga, pihaknya sudah menambah jam kerja penyaluran agar distribusi BBM tidak tersendat. Di Magelang, Jateng, Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, sejak Selasa (30/8), pihaknya menerjunkan personel untuk mengawasi aktivitas pembelian BBM di semua SPBU. ”Kami pastikan tidak ada warga yang melakukan pembelian BBM bersubsidi berkali-kali dalam satu hari,” ujarnya.

Sales Branch Manager Marketing Operation Region IV Pertamina Hendra Saputra menambahkan, pihaknya tidak menginstruksikan pembatasan pembelian BBM dari SPBU ke masyarakat di wilayah Jateng dan DI Yogyakarta. Setiap SPBU sudah menerapkan pembatasan karena tidak ingin melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Pertamina Patra Niaga saat ini juga sedang menguji coba kesiapan verifikasi QR Code di beberapa kota. Ke depan, Program Subsidi Tepat akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM bersubsidi yang ditentukan pemerintah. (Yoga)